Archive for April 25, 2018

Belantika Fikih di Bumi Nusantara

kako-0qb7amvG5wqtgMv4

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang komprehensif yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam menyajikan serangkaian aturan untuk kebaikan fisik, intelektual, emosional, dan spiritualitas manusia. Para ulama Islam telah merumuskan berbagai metode dalam memahami ajaran Islam. Tujuan dari beragam metode tersebut adalah untuk mengetahui maksud dari Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) dalam memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Salah satu hasil dari upaya untuk memahami maksud dari Syari’ adalah ditemukannya teori “tujuan hukum Islam” atau yang dikenal dengan maqasid syariah.

Salah satu ulama Islam yang mencetuskan konsep maqasid al-syariah  adalah al-Syathibi yang mengatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariah adalah rahmat bagi alam semesta. Adapun perincian dari maqasid syariah menurut al-Syathibi adalah hifdz a-din (menjaga agama), hifdz al-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-nasl  (menjaga keturunan), hifdzal-‘aql (menjaga akal), hifd al-mal (menjaga harta). Selanjutnya al-Syathibi membuat hirarki prioritas terkait penjagaan hal-hal tersebut, yaitu, dlaruriyyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).

Jasser Audah, seorang intelektual Islam kontemporer mengajukan sebuah masukan positif bagi pengembangan  maqasid syariah agar dapat beradaptasi dengan isu-isu kontemporer.  Menurut Audah,  konsep maqasid syariah klasik bersifat individualistik dan tindakan komprehensif sehingga akan sulit merespon perkembangan zaman. Untuk itu Audah menawarkan penerapan teori sistem pada aplikasi maqasid syariah pada hukum Islam. Pertama, Audah mengajukan karakter kognitif sistem hukum Islam. Hukum Islam berasal  dari hasil penalaran kognitif (ijtihad) yang disebut dengan fiqih. Oleh sebab itu fiqih tidak bersifat absolut sebagaimana hukum Tuhan yang tidak berubah. Kedua, karakter menyeluruh hukum Islam, hal ini karena fiqih klasik terkadang dibuat bersifat parsial. Ketiga, karakter keterbukaan sistem hukum Islam, dimana hukum Islam selalu dapat beradaptasi dengan lingkungan dan situasi, terutama terkait dengan isu-isu kontemporer. Keempat, sifat saling keterkaitan pada semua kategori hukum Islam. Seharusnya tidak ada kategorisasi antara dlaruriyyat (primer), hajjiyat (skunder), dan tahsiniyyat (tersier) sebab semua itu sama-sama penting. Kelima, karakter multi dimensional sistem hukum Islam. Fiqih klasik cenderung memberikan solusi yang hanya memperhatikan satu dimensi. Pada satu isu terkadang memiliki banyak dimensi. (Muhamamad Lutfi Hakim, Pergeseran Paradigma Maqashid Shariah dari Klasik sampai Kontemporer,  Juni 2016)

Jaser Audah juga mengembangkan konsep maqasid al-syariah di atas, sebagai contoh hifd al-din yang menjadi alasan dibunuhnya orang yang murtad, dikembangkan menjadi hurriyyah al-i’tiqad (kebebasan beragama). Hifdz al-nasl menjadi hifdz al-usrah (menjaga keluarga). Hifdz al-nafs menjadi hifdz al-karamah al-insaniyyah atau hifdz al-huquq al-insaniyyah (menjaga hak asasi manusia). Hifdz al-Aql yang terbatas pada pelarangan minur khamr dikembangkan pada pengembangan pola pikir dengan sains dan teknologi. Pada lingkup yang lebih luas, maqasid al-syariah bisa dikembangkan menjadi hifdz al-mujtama’ (menjaga stabilitas masyarakat), hifdz al-dawlah (menjaga stabiltas negara), dan seterusnya. (Jasser Audah)

Karakter Islam Nusantara

Membicarakan Islam nusantara, berarti membaca kembali sejarah masuknya Islam di nusantara. Di era Wali Songo, Islam yang masuk ke nusantara dengan membawa karakter sufistik, terutama dibawa oleh para guru-guru tarekat. Karakter Islam yang cenderung mistik ini dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat nusantara yang saat itu juga sangat kental dengan mistik. Para penyeru agama Islam ini tidak melakukan perubahan radikal pada sistem budaya dan kepercayaan masayarakat lokal. Sehingga bisa didapati ada orang Islam yang menjalankan rukun Islam tetapi juga percaya dengan ritual-ritual terkait roh-roh gaib seperti ratu laut selatan, penunggu gunung merapi dan sebagainya. Sistem kepercayaan dan budaya semacam ini masih tampak jelas dalam tradisi masyarakat nusantara.Selain itu masyarakat nusantara sangat menyukai kesenian sebagai ekspresi mereka akan keindahan dan penghayatan pada keyakian yang merekan anut (Mohamad Guntur Romli, Islam Nusantara, Lima Nilai Dasar Islam Nusantara, 2016).

Sikap Islam terhadap budaya lokal

Islam adalah ajaran yang bersifat universal, dimana prinsip Islam selalu relevan dan mampu beradaptasi pada suatu kondisi dan situasi apapun. Walaupun demikian, sifat universalitas Islam tidak menyebabkan penerapan ajaran Islam bersifat tunggal. Karena Islam selain menekankan kebaikan yang bersifat universal, juga menekankan kebaikan yang bersifat lokal.

Terkait relasi Islam dengan budaya lokal, dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, tahmil (apresiatif), yaitu Islam melestarikan suatu budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh Islam menghormati adanya bulan Haram yang sudah menjadi budaya masyarakat Arab. Kedua, (tahrim) destruktif, Islam menghapuskan budaya Arab yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Seperti praktek riba, judi, dan beberapa pratek perkawinan jahiliyyah. Ketiga, tagyir (rekonstruktif), dimana Islam menetapkan beberapa budaya Arab dengan beberapa perubahan yang baik seperti sistem kewarisan, pengangkatan anak dan lainnya. ( Binod Bihari Satpathy, Indian Culture And Heritage, 2014)

Adapun Islam sendiri menurut al-Qur’an adalah agama yang diturunkan Allah sejak awal penciptaan manusia. Semua nabi membawa agama Islam. Inti dari semua agama adalah tauhid (mengesakan Allah), adapun syariah dari masing-masing nabi berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya. Walaupun bahan baku Islam adalah Arab, seharusnya Islam tidak meng-Arab-kan orang Cina, Afrika, Melayu, Eropa, dan lainnya. Orang Jawa dapat menjadi Islam dengan identitas muslim Jawa, tanpa harus mengubah identitas diri menjadi Arab. Karena Arab hanyalah bahan baku sedangkan ‘nilai universal’ yang utamanya adalah Islam. (Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam, 2000)

Ancangan Fiqih Nusantara

Dilihat dari sejarah, sebenarnya cukup banyak ulama yang cukup kreatif menyajikan fikih yang bercorak fikih khas Nusantara, seperti Abd Rauf as-Singkili dengan gagasan kesetaraan gendernya, sehingga muncul gagasan raja perempuan (sulthanah) di Aceh, yang kemudian diikuti ulama modern, kiai Ali Yafi. Syekh Arsyad al-Banjari, dalam kitab Sabilul Muhtadin-nya mencetuskan adanya harta bersama (Jawa: gono-gini) berdasarkan adat perpantangan. Kemudian gagasan ini diadopsi oleh para perumus KHI yang mana KHI sendiri merupakan contoh nyata dari fiqih nusantara. (Mursyid Djawas, Jejak Maqashid al-Syari‘ah di Nusantara, 2009). Di tanah Jawa, pemikiran para ulama tradisionalis yang biasanya berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama selalu diidentikkan dengan fiqih nusantara. Penerapan aspek budaya lokal dalam penetapan hukum Islam oleh ulama diterapkan dalam konsep urf. Dalam bahasa Arab ada istilah urf  yang juga bermakna ma’ruf  keduanya berasal dari akar kata yang sama yang berarti baik menurut pandangan masyarakat. Selain itu Islam juga mengakui adanya manusia yang terdiri dari suku-suku dan bangsa-bangsa. Karena itulah manusia diperintahkan untuk li ta’arafu  saling memahami karakter budaya masing-masing. (As’ad Kasyif al-Ghitha’, al-Urf Haqiqatuhu wa Hujjiyatuhu, 2001). Sebagai contoh, dalam praktek Nabi dan sahabat, zakat fitrah berupa kurma atau gandum. Melihat perbedaan budaya dalam hal makanan pokok, para ulama kemudian merumuskan konsep qut al-balad, makanan pokok yang lumrah pada suatu daerah. Demikian pula dalam hal pakaian, Nabi dan para sahabat menggunakan pakaian sesuai budaya Arab, kemudian para ulama merumuskan konsep aurat.

Terkait tradisi ritual mistik yang lazim pada masyarakat nusantara, para ulama terdahulu tidak menghapus secara total tradisi yang ada. Yang dilakukan oleh para ulama penyebar Islam pada masa lalu adalah menghilangkan unsur-unsur syirik dan hal-hal yang diharamkan, kemudian mengisi unsur-unsur Islam kedalam budaya tersebut. Kepercayaan kepada yang gaib juga merupakan bagian dari ajaran Islam. Sebagai contoh, al-Qur’an mengomentari dua karakter gaib yang mungkin popular di zaman pra Islam, yaitu Harut dan Marut. (John C. Reeves, Some Parascriptural Dimensions of the “Tale of Hārūt wa-Mārūt, 2015)

Dari sini dapat dilihat bahwa konsep al-‘adah muhakkamah atau urf dilakukan setelah menelaah maqasid al-Syariah dan hikmah serta illah ditetapkannya sebuah hukum. Selanjutnya, ketika melihat adah/urf yang ada pada masyarakat, perlu dikaji dengan pendekatan maqasid syariah. Sebagai contoh tradisi sesajen, dapat dilihat dengan pendekatan hifdz al-din, yaitu adakah unsur syirik di dalamnya dan juga hifdz al-mal, yaitu adakah unsur  tadhyi’ al-mal atau menyia-nyiakan harta di dalamnya. Selanjutnya dilakukan Islamisasi “Isi” dari urf. Pertama dilakukan reorientasi niat, sesajen yang awalnya disajikan untuk roh-roh gaib diubah dengan niat sebagai wujud syukur kepada Allah. Kedua, sesajen tersebut diubah agar layak dimakan manusia, dimana sesajen dijadikan sebagai sedekah untuk manusia, dimana menurut ajaran Islam, sedekah dapat menolak bencana. Tentu saja hal tersebut tidak akan mudah dilakukan. Karena itu diperlukan tadarruj fi al-tasyri’, penerapan hukum secara bertahap sehingga tidak menimbulkan masalah baru.

Masa Depan Riset Fiqih Nusantara

Secara garis besar ada tiga kelompok pola pemikiran Islam di nusantara, pertama, kelompok tradisionalis, kelompok ini memberikan apresiasi yang cukup besar pada budaya lokal nusantara, seperti para kiai di dalam lingkungan NU. Kedua, kelompok modernis, seperti para intelektual Muhammadiyah, kelompok ini menginginkan agar umat Islam merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menganggap budaya lokal sebagai tahayyul/ mitos. Ketiga, kelompok revivalis yang ingin membawa tradisi pada masa Nabi SAW dan salafus soleh ke masa kini, seperti kelompok salafi, yang menganggap semua yang tidak ada pada masa Nabi adalah bid’ah dan pada habaib yang ingin mengikuti tradisi salafus soleh dari kalangan Ahli Bait yang berkultur Arab.

Masing-masing kelompok di atas memiliki ‘rasa’ yang berbeda terhadap maqasid syari’ah. Dari sinilah timbul konflik antar kelompok walaupun tidak seekstrim di Timur Tengah seperti yang terjadi anatara kelompok sunni dan syiah.

Ketiga kelompok Islam di atas akan tetap ada. Sehingga sebagai objek riset, fiqih nusantara tidak akan pernah habis. Persoalan tradisi, modernitas, dan globalisasi akan menjadi persolan yang akan senantiasa hadir dalam wacana fikih nusantara. Karena terkait dengan budaya pendekatan interdisipliner, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, historis dan lainnya,  perlu dikuasai oleh para pemerhati perkembangan fiqih di nusantara. Sebagai sumbangan terhadap perkembangan wacana keilmuan di Indonesia, pendekatan deskritif, preskritif, dan solutif harus menjadi tujuan utama dari riset. Karena fiqih bukan hanya menggambarkan kasus yang ada. Tetapi juga memberikan penilaian hukum yang benar, dan memberikan solusi yang tepat untuk situasi dan tidak bertentang dengan budaya yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki dalam kitab al-Furûq, sebagaimana dikutip oleh Said Agil Siradj,  yang menyatakan, “Janganlah kalian terikat pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab sepanjang hidupmu. Jika datang seseorang dari daerah lain yang minta fatwa hukum kepadamu, maka janganlah kamu tarik ke dalam budayamu. Tetapi tanyakan dulu tradisi/budayanya, lalu putuskan dengan mempertimbangkan tradisi/budayanya, bukan atas dasar budayamu atau yang ada dalam kitab-kitabmu. Membakukan diri pada kitab-kitab yang ada sepanjang hidup merupakan kekeliruan dan ketidakmengertian dalam memahami ‘tujuan yang dikehendaki’ para ulama masa lalu. (Said Agil Siradj, “Fiqih Nusantara, 2014).

Fiqih nusantara sebagai objek riset secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai living laws  dan positive laws. Dalam living laws, lokus riset fikih nusantara dapat dilihat pada kajian-kajian fiqih yang terdapat pada oragansisi keagamaan seperti lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Majlis Tarjih Muhammadiyah, dan lainnya, atau praktek keagamaan yang ada pada masyarakat nusantara. Sebagai positive laws dapat dilihat pada perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lainnya yang mempertimbangkan budaya lokal nusantara. Selain itu, riset juga dapat dilakukan pada karya ulama nusantara yang sangan melimpah sebagai khazanah pengetahuan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. (Marzuki Abu Bakar, Kitab Jawi dan Kontribusinya dalam Kajian Islam di Kepulauan Nusantara, 2014). []

 

 

 

 

Open Recruitment

WhatsApp Image 2018-04-25 at 11.02.11

LAUNCHING C-FINUs (CENTER OF FIKIH NUSANTARA)

gong pak rektorTulungagung, 24 April 2018; “Fikih tidak hanya berbicara persoalan halal haram, tetapi fikih harus memberikan solusi bagi setiap problema yang dihadapi masyarakat ” itulah kunci utama sambutan Rektor IAIN Tulungagung, Dr. H. Maftukhin, M.Ag. dalam peresmian pusat studi pertama di Fakultas Syariah dan Ilmu hukum yang terlahir dengan nama Center of fikih Nusantara, Senin, 23 April 2018 yang bertepatan dengan 7 Sya’ban 1439. Dalam sambutannya, Rektor memberikan penekanan akan pentingnya metode baru untuk menciptakan produk hukum di bumi Nusantara. Pada awal sambutannya, Rektor menjelaskan tentang adanya tiga karakter besar dalam agama Islam yaitu iman yang mengarah pada kajian tauhid dan kalam ( theology), islam yang memiliki produk hukum Islam atau fikih, dan ihsan dalam ranah kajian tasawwuf. Dari ketiga pokok ajaran agama tersebut, fikih merupakan kajian yang paling dinamis, karena pesertaproblem yang dihadapi selalu baru dan ketetapan hukumnya dapat berubah sesuai dengan tempat dan keadaan. Oleh sebab itu, fikih mampu melakukan dinamisasi keilmuan,  menyublim dengan berbagai jenis ilmu. Kolaborasi antara fikih dan ilmu kalam misalnya, dalam menyikapi seorang muslim yang masuk gereja, hal ini adalah masuk wilayah pembicaraan aqidah, namun logika fikih tampil sebagai mi’yar atau instrumen hukum. Adapun kalam atau tasawwuf adalah sebagai nilai etik. Dalam paradigma sufistik misalnya, ketika memandang posisi perempuan, mufassir manapun menyatakan laki-laki lebih unggul dari perempuan, namun hanya paradigma sufistiklah yang menyamakan derajat antara laki-laki dan perempuan karena nilai di hadapan Tuhan menurut mereka adalah sama, tergantung kualitas dan kuantitas ketaqwaanya. Oleh karena itu, fikih dapat dipahami dengan berbagai ragam sudut pandang, misalnya  sudut pandang sufi yang akan melahirkan fikih sufistik dan sudut pandang kalam yang akan melahirkan fikih kalam, serta kemurnian fikih itu sendiri.

Dalam memberikan apresiasi atas dilaunchingnya C-Finus, Rektor juga menjelaskan tentang elastisitas hukum Islam itu sendiri, jargon al ruju’ ila al- Islam wa al-sunnah adalah merupakan pengaruh dari teologi non muslim, karena semua ajaranya adalah teologi, sedangkan Islam membagi wilayah kajiannya pada hukum (al-ahkam al-’amaliyyah), keimanan (al-ahkam al-i’tiqadiyyah) serta ahlaq (al-ahkam al-khuluqiyyah). Di akhir sambutannya, Rektor memaparkan wilayah ijtihad terbagi dalam istilah ijtihad fardi (individu) dan ijtihad jama’iy yang selama ini poin kedua dipahami mayoritas orang dengan istilah ijtihad kolektif (melakukan penggalian hukum dengan jumlah atau kuantitas lebih dari satu mujtahid dari berbagai pakar yang berbeda). Menurut penjelasan rektor, ijtihad jama’i dalam situasi kontemporer saat ini dapat dipahami sebagai consorsium ilmu pengetahuan atau lebih sering dikenal dengan istilah ijtihad akademik. []

Hello world!

Welcome to Blog iain Tulungagung. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!