FIKIH INDONESIA : DALAM NARASI PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY

FIKIH INDONESIA : DALAM NARASI PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDDIEQY

Nur Azizah Fatmawati Riwayat Hidup dan Gagasan Pembaharuan Hasbi Ash-Shiddieqy

Hasbi lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara tanggal 10 Maret 1904 dan wafat di Jakarta 9 Desember 1975. Pendidikannya banyak dihabiskan dengan berkelana dari satu dayah (pesantren) ke dayah lain, yang dimulai sejak tahun 1912 di Dayah Tengku Chik di Piyeung dan berakhir pada tahun 1924 di Dayah Tengku Chik di Kruengkale, Aceh Besar dengan memperoleh syahadah sebagai pernyataan bahwa ilmunya telah cukup dan berhak membuka dayah sendiri.

Berangkat dari filsafat dan sistem hukum yang dipegangnya, Hasbi berkesimpulan bahwa fikih yang berkepribadian Indonesia harus diwujudkan. Selain itu, di kalangan orang yang tidak mengetahui fikih, selalu berpendapat bahwa hukum adat lebih patut dijadikan sebagai penunjang hukum nasional daripadafikih.Padahal jika dibandingkan antara fikih dengan adat, khusus bagi Indonesia, potensi fikih jauh lebih besar untuk menjadi tiang penyangga hukum nasional.

Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy
Dalam buku Memahami Syari’at Islam, Hasbi menjelaskan ada tiga istilah yang sekarang popular penggunaannya tetapi orang sering salah memahaminya.Ketiga istilah itu adalah syari’at, fikih dan hukum Islam. Kesalahan pemaknaan ini terjadi karena penyamaan istilah syari’at dan fikih. Bagi Hasbi, syari’at adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantaraan rasul agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berkenaan dengan ‘amaliyah, ‘akidah ataupun akhlak. Dengan pemaknaan ini, ia menegaskan bahwa syari’at Islam mencakup segala hukum dunia dan agama.

Syari’at mencakup hukum akidah yang dibahas dalam ilmu kalam, hukum akhlak yang dibahas dalam ilmu akhlak dan hukum-hukum ‘amaliyah yang menjadi objek fikih Islam. Sementara fikih hanya terkait dengan hukum agama semata. Tampaknya Hasbi tidak konsisten dengan keberatan yang diajukannya mengenai penyamaan fikih dengan hukum Islam karena seringkali ditemukan ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Berdasarkan hasil temuan ini maka yang dimaksud dengan hukum Islam dalam pemikiran Hasbi adalah hukum Islam itu sendiri.

Kasus-kasus tersebut dibatasi hanya pada persoalan hukum ibadah mahdhah, walaupun Hasbi sendiri menjelaskan bahwa ruang lingkup fikih Islam ada dua, yaitu hukum ibadah dan hukum mu’amalah. Pemilihan kasus ini didasari atas pertimbangan untuk melihat konsistensi Hasbi sebagai sosok pembaharu dalam semua aspek fikih, mengingat adanya anggapan bahwa dalam persoalan ibadah seseorang harus bersikap ‘mengikuti’ (puritan). Artinya, penilaian puritan seringkali dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah yang harus disesuaikan dengan contoh yang diberikan oleh Nabi karena dianggap telah disampaikan secara rinci dan detail. Berbeda dengan masalah mu’amalah yang hanya ditegaskan prinsip dasarnya sehingga perbedaan pelaksanaan yang seringkali terjadi.

1. Salat Jum’at
Dalam buku Pedoman Shalat, Hasbi mengatakan bahwa pada hari Jum’at tidak ada salat zuhur empat rakaat. Karenanya orang yang tidak sempat mengikuti jama’ah Jumat, baik seluruhnya atau sebagiannya, atau orang yang berhalangan berjama’ah di masjid karena sakit atau sebab lain,begitu juga kaum wanita yang tidak wajib hadir berjama’ah di masjid, tetap harus mengerjakan Shalat Jum’at, baik bersama-sama atau sendiri. Menurut Hasbi, mereka tidak boleh shalat duhur pada siang Jum’at. Berjama’ah dan khutbah bukan rukun ataupun syarat sah Jum’at. Pendapat Hasbi ini berbeda dengan pendapat Jumhur, terutama yang popular dianut umat Islam Indonesia (mazhab Syafi’i). Karena itu tidak heran jika pendapat Hasbi ini menimbulkan kontroversi di kalangan umat sehingga menimbulkan polemik singkat antara Hamka, yang membela pendapat Jumhur, dan Abdul Rahman B. yang mendukung Hasbi.

Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan Hasbi untuk mendukung pendapatnya di atas. Pertama, QS. al-Jumu’ah ayat 9 yang dipahaminya sebagai petunjuk bahwa salat tengah hari pada hari Jum’at hanyalah salat Jum’at. Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang tanpakecuali; baik laki-laki, perempuan, orang yang menetap ataupun dalam perjalanan, yang sehat, sakit,berhalangan atau tidak. Oleh sebab itu, apabila seseorang tidak dapat menghadiri jama’ah Jum’atdi masjid karena suatu uzur, seperti ketakutan, sakit, hujan, dan lain-lain, ia dapat mengerjakan salat Jum’at di rumahnya, baik berjama’ah dengan keluarga atau sendirian.

Kedua, adanya hadis riwayat Umar yang berasal dari periwayatan Ahmad, an-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Hibban dan Baihaqi. Menurut Hasbi, hadis ini jelas menyebutkan bahwa shalat Jum’at itu dua raka’at utuh, baik dikerjakan sendiri atapun berjama’ah. Menurut Hasbi, Nabi salat dua raka’at, maka kitapun harus mengerjakannya dua raka’at. Adapun alasan yang dikemukakan bahwa Nabi selalu mengerjakan shalat Jum’at dengan berjama’ah, bagi Hasbi tidak dapat dijadikan dalil bahwa berjama’ah menjadi syarat sahnya shalat Jum’at. Sebab kalau kesimpulannya ditarik seperti demikian, maka seluruh salat fardhu baru sah dikerjakan jika dilakukan dengan berjama’ah. Bukankah Nabi selalu mengerjakan shalat fardhu dengan berjama’ah.

2. Zakat
Dalam masalah zakat, penulis berangkat dari pernyataan Hasbi tentang perlunya zakat dikaji ulang secara ilmiah dan perlu mendapat analisa baru. Di sini persoalan yang perlu ditinjau ulang adalah masalah nisab zakat. Menurutnya, nisab zakat yang sesuai dengan ketentuan syara’ adalah sebesar 20 mitsqal (ukuran emas) yang senilai dengan 200 dirham dan semua jenis harta berharga harus menggunakan standar 20 mitsqal tersebut sebagai patokan zakatnya. Karena itu, ternak-ternak yang mencari makan sendiri nilainya sama dengan emas, sebab emas berfungsi sebagai standar harga. Pendapat Hasbi yang cenderung menyatakan adanya standar kesatuan nisab bagi seluruh jenis harta kekayaan (berupa 20 mitsqal), jelas merupakan suatu pendapat yang baru pada masa itu karena berbeda dengan pemikiran umumnya ulama Indonesia yang tidak menggunakan standar tersebut dalam penetapan nisab zakat.

Selanjutnya Hasbi mengatakan bahwa mungkin karena kebutuhan hidup pada masa Nabi sangat sederhana, maka saat itu 5 ekor unta dinilai sama dengan 20 mitsqal. Dengan penentuan nisab zakat berdasarkan sistem nilai (harga), maka si wajib zakat benar-benar telah memenuhi persyaratan sebagai yang termasuk golongan kaya karena merekalah yang wajib berzakat. Orang yang dikenakan pungutan zakat benar-benar memenuhi syarat sebagai orang yang termasuk golongan kaya. Namun demikian, karena ketentuan nisab zakat ini dihasilkan oleh syara’, bukan oleh ijtihad para mujtahidun maka kita tidak dapat mempergunakan qiyas dalam hal ini. Bila diperhatikan pernyataan Hasbi tentang perlunya peninjauan ulang nisab zakat, maka dapat dikatakan bahwa menurutnya nisab zakat itu adalah petunjuk syara, karena itu harus selalu sesuai dengan ketentuan nas. Dengan kata lain, standar nisab 20 mitsqal itulah yang ditetapkan Nabi dan harus diperhatikan. Nisab 20 mitsqal adalah standar nisab yang layak untuk seluruh harta kekayaan wajib zakat. Hasbi sendiri menetapkan bahwa ukuran 20 mitsqal senilai dengan 96 gram emas, dimana mitsqal senilai 4,8 gram. Tetapi ia juga menyatakan bahwa pada masa Nabi, orang yang mempunyai kekayaan pada akhir tahun senilai 96 gram emas sudah terhitung kaya sebab dengan jumlah sebesar itu ia sudah dapat membeli lima ekor unta.

Di sini Hasbi menegaskan bahwa perlu dilakukan tinjuan ulang tentang definisi kaya untuk disesuaikan dengan standar masa kini agar orang yang terkena zakat benar-benar memenuhi persyaratan sebagai orang yang digolongkan kaya. Dapat disimpulkan dari pandangan Hasbi tentang batas nisab zakat bahwa ia ingin agar dilakukan tinjauan terhadap kepastian jumlah 20 mitsqal pada masa sekarang karena ukuran ini merupakan standar penetapan seseorang dikatakan kaya atau tidak. Walaupun Hasbi sendiri mengakui nilai tersebut setara dengan 96 gram emas, namun ia juga mempertanyakan keakuratan penjumlahan tersebut jika diukur dengan situasi dan kondisi masa sekarang. Menurutnya, jika dengan 20 mitsqal pada masa Nabi seseorang dapat membeli lima ekor unta, maka apakah dengan 96 gram emas seseorang juga dapat melakukan hal yang sama pada masa sekarang. Di sini terlihat bahwa Hasbi menginginkan adanya alat analisis tambahan untuk menetapkan ukuran kategori ‘kaya’. Analisis bantu ini dapat berupa ilmu pengetahuan modern, seperti ilmu ekonomi dan budaya setempat, sehingga penetapan kadar zakat lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Analisa Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy
Berdasarkan dua kasus ibadah yang diangkat untuk menetapkan posisi Hasbi, dapat dikatakan bahwa tokoh ini adalah seorang modernis termasuk ketika ia menyelesaikan persoalan ibadah (mahdhah) dan tampaknya  ia berusaha konsisten dengan ide-ide yang digagasnya. Oleh karena itu,  klaim yang menyatakan Hasbi seorang modernis di bidang mu’amalah dan puritanis di bidang ibadah adalah kurang tepat. Penilaian di atas didasarkan kepada argumentasi yang diberikan Hasbi ketika ia mengemukakan pendapatnya baik tentang shalat Jum’at ataupun tentang nisab zakat mengembalikan setiap persoalan dengan mencari jawabannya kepada dalil-dalil nas (Al-quran dan al-Sunnah). Metode rujukan ini memang dipergunakan oleh masing-masing tipologi ketika memutuskan suatu perkara agama. Rujukan Hasbi kepada Al-quran dan Sunnah bukanlah sekedar rujukan yang bersifat literal karena ia juga menyertakan argumen rasional.

Kesimpulan
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa di bidang hukum Islam, Hasbi menunjukkan konsistensinya sebagai seorang modernis. Kesimpulan ini didasarkan atas dua kasus persoalan ibadah yang diangkat, yaitu tentang salat Jum’at dan nisab zakat. Dalam memahami kedua persoalan ini, Hasbi tidak semata-mata hanya menggunakan argumentasi naqli, tetapi juga ‘aqli. Bahkan ia juga menganjurkan penggunaan ilmu modern sebagai alat analisis tambahan. Kemoderenan ini sangat signifikan dengan apa yang telah digagasnya berupa pembentukan fikih Indonesia yang mengakomodir adat dan budaya Indonesia sebagai salah satu sumber hukumnya. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *