Archive for February 29, 2020

PEMULANGAN WNI EKS-ISIS KE TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH INDONESIA

 

prosesi discussion

PEMULANGAN WNI EKS-ISIS KE TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH INDONESIA

( Diskusi Isu-Isu Aktual Peneliti Center of Fikih Nusantara ( C-Finus ))

 

Pemantik  :  M. Febrianto

Moderator : Queen Adila

ISIS adalah Islamic state of  Iraq and Suriah, yaitu organisasi gerilya pendirian negara Islam di Iraq dan Suriah. ISIS bertujuan untuk membentuk negara Islam dengan system pemerintahannya berupa sistem kekhalifahan. Caranya dengan menguasai beberapa daerah di Irak dan Suriah yang mereka klaim sebagai wilayah kekuasaannya.

ISIS dibentuk pada April 2013 di Raqqa, Suriah. ISIS mengklaim kendali agama, politik dan militer atas semua Muslim di seluruh dunia. Beberapa perbuatan ISIS pun juga membuat dirinya bermusuhan dengan negara-negara lain seperti halnya Irak, Suriah, dan Amerika. ISIS mempunyai simpatisan di berbagai negara di dunia. Kurang lebih 800 WNI telah tergabung dengan ISIS di Suriah.

Pada Maret 2019, ISIS diklaim telah dikalahkan total oleh Pasukan Demokratik Suriah yang didukung oleh Amerika Serikat. Setelah kekalahan ribuan ISIS, ribuan anggotanya ingin kembali ke negara asal masing-masing yang mereka tinggalkan. Dalam konteks anggota ISIS yang berasal dari Indonesia, ada sekitar 689 WNI Eks- ISIS yang ingin kembali ke negara asalnya.

Kenyataan ini memunculkan polemik bagi Pemerintah Republik Indonesia tentang diizinkan dan tidak diizinkannya mereka pulang ke negara asal serta mendapatkan hak kenegaraannya kembali ataukah tidak.

Diskursus yang dimunculkan pada diskusi ini adalah bagaimana pemulangan Eks-ISIS itu ke Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh tantara ISIS sering disebut sebagai perbuatan terorisme. Itu tidak semata tentang pendirian negara Islam. Tetapi juga berbuntut pada perbuatan pengrusakan kehidupan dan lingkungan hidup. Selain itu, ISIS menolak berdaulat terhadap pemerintahan yang sah dan berinisiatif untuk mendirikan negaranya sendiri berdasarkan konsep khilafah. Penolakan atau yang disebut sebagai bughat ini dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu Surat al-Maidah ayat 33, yakni “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi. Mereka pantas dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau dibuang dari negerinya. Demikian sebagai penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.”

Dalam Tafsir al-Thabarii, menafsirkan Surat al-Maidah ayat 33 di atas, dijelaskan bahwa al-Qur’an memerintahkan untuk tidak menerima mereka kembali. Tetapi, dalam kaitannya dengan kemanusiaan, maka menerima mereka boleh jadi diterima secara hati nurani. Keadaan inilah yang menimbulkan polemik. Mengizinkan mereka pulang kembali juga menimbulkan madharat yang tidak sedikit. Di sinilah diskusi ini menemukan ruang konformasinya.Dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas al-Azhar, Mesir pada Tahun 2014. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa ISIS dikategorikan sebagai kelompok Teroris  dan sebagaimana telah disebut dalam al-Qur’an sebagai pelaku bughat.

Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sediri, secara tegas KH. Ma’ruf Amin mengatakan ISIS adalah organisasi yang menyimpang dari ajaran Islam. Presiden RI Bapak Ir.H. Joko Widodo secara terang-terangan enggan memulangkan WNI EKS ISIS meskipun beberapa tokoh menginginkan mereka untuk dipulangkan. Sedangkan untuk anak-anak yang dibawah 10 tahun itu jika dilihat dari UU Perkawinan anak-anak belum tau apa-apa maka harus dipulangkan. Dan anak-anak sangat tidak mungkin terkena ideologi-ideologi radikal. Tetapi jika dilihat dari sisi psikolognya, sebaiknya pemerintah menyediakan lokal khusus untuk direhabilitas seperti ditempatkan di pesantren atau sebagainya. Pemerintah harus memastikan WNI itu bisa hilang jika mereka menjadi WNA, tetapi jika kita merujuk UUD 1945 Bab 10 Maka harus dinyatakan EKS WNI. Pasal 27 ayat 1 dan 3 ( EKS WNI ) karena tidak menjalankan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia.

Jika merujuk pada kaidah fiqih, maka yang cocok untuk dijadikan sebagai pijakan adalah kaidah  “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih”, yaitu  menghalangi datangnya kemadharatan yang lebih besar itu lebih wajib daripada menarik manfaat yang kecil. Demikian dalam diskusi ini mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya eks-ISIS yang ingin kembali ke Indonesia tidak diizinkan. (waone)