Archive for March 18, 2020

Seminar Diseminasi Hasil Penelitian Fiqih Nusantara

diseminasidiseminasi

Sebagai perwujudan komitmen untuk mempopularkan pemikiran fiqih  ulama-ulama Center of Fiqih Nusantara, Center of Fiqih Nusantara IAIN Tulungagung  telah menyelenggarakan seminar hasil penelitian yang berjudul Pemikiran Fiqih Responsif Gender Syekh Arsyad Al Banjari dalam Pemahaman Masayarakat Lokal pada tanggal 5 Maret 2020. Seminar ini menampilkan Dr. Zulfatun Ni’mah, M. Hum selaku akademisi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus peneliti di C-Finus sebagai narasumber dan Siti Khoirotul Ula, MHI selaku moderator. Para mahasiswa dan dosen dengan antusias mengikuti seminar ini yang dimulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00.

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa pada abad ke 18, di Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan terdapat seorang ulama yang memiliki ijtihad fiqih responsif gender, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Jika para ulama fiqih pada umumnya, terutama ulama dari Jazirah Arab, berpendapat bahwa perkawinan tidak berakibat pada tercampurnya harta antara suami dan istri, maka menurut Syekh Arsyad al Banjari, perkawinan dapat menyebabkan timbulnya harta milik bersama antara suami istri, yakni harta hasil pencaharian, tidak termasuk harta hasil dari hibah, waris dan wasiat. Dalam istilah setempat, konsep harta yang bercampur akibat perkawinan ini disebut harta perpantangan. Pendapat ini dilatarbelakangi oleh kenyataan pada masyarakat Banjar yang menunjukkan bahwa kebanyakan istri memiliki peran yang bersifat ekonomis, baik peran produktif seperti Bertani dan berdagang, maupun peran non produktif, yaitu mengurus rumah tangga. Dalam pandangan Syekh Arsyad, peran ini harus diperhitungkan sebagai sumbangan ekonomi. Oleh karena itu, apabila suami meninggal dunia, harta yang ditinggalkan tidak serta merta dapat langsung dibagi dengan rumus faraid yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih, melainkan dibagi dua dulu sama rata, lalu diberikan kepada masing-masing suami dan istri. Setelah istri menerima bagiannya, ia masih berhak mendapat bagian sesuai hak yang diatur dalam faraid, yaitu ¼ harta suami, jika suami tidak meninggalkan anak, atau 1/8 jika suami meninggalkan anak. Rumusan ini menjadikan istri mendapat harta lebih banyak daripada jika langsung menggunakan faraid tanpa terlebih dahulu mendapat separuh harta bersama.

Persoalan yang dikaji oleh narasumber adalah apakah pemikiran fiqih yang responsif gender itu masih dikenal, dipahami dan diterapkan oleh masyarakat setempat, mengingat kitab al faraid di mana pemikirian itu dituangkan saat ini sudah tidak terlacak keberadaannya, sedangkan Lembaga-lembaga Pendidikan di Banjar lebih banyak menggunakan kitab karya ulama jazirah Arab. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut menghasilkan temuan bahwa pada masyarakat kalangan tua, pemikiran ini relative masih dikenal, baik substansinya maupun asal usulnya. Sebagian tokoh yang biasa membantu penyelesaian sengketa di masyarakat, masih menerapkan pemikiran ini, namun memahaminya sebagai adat, bukan fiqih. Adapun pada kalangan muda, khususnya siswa sekolah, mahasiswa dan santri pondok pesantren, pemikiran tentang harta perpantangan relative tidak dikenal. Mereka lebih kenal dan paham pemikiran fiqih tentang waris yang bersumber dari kitab-kitab fiqih ulama jazirah Arab, seperti kitab Rohbiyyah yang mengasumsikan bahwa suami dan istri tidak memiliki harta bersama. Sebagai peneliti, narasumber menyarankan agar ke depan, perlu lebih diwacanakan agar ijtihad fiqih ulama nusantara adalah pemikiran yang sama pentingnya dengan ijtihad fiqih ulama Jazirah Arab sehingga dapat sama-sama dirujuk, diajarkan sebagai materi fiqih dalam lembaga-lembaga Pendidikan serta dipedomani dalam kehidupan sehari-hari, atas nama fiqih itu sendiri, dan bukan atas nama adat.

Legalisasi Ganja Perspektif Fikih Indonesia

WhatsApp Image 2020-03-17 at 06.30.38

 (Diskusi Isu-Isu Aktual Peneliti Center of Fikih Nusantara (C-Finus)

Selasa, 10  Maret 2020

Pemateri:  Qowwi Fuadi Rohman

Moderator:  Siti Amina

Tanaman Ganja       

Ganja atau Mariyuana berasal dari tanaman bernama Cannabis sativa. Tanaman satu ini memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannaboid. Masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh. Beberapa bahan kimia utama yang kerap digunakan dalam pengobatan adalah Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) dan cannabidol (CBD), perlu diketahui, THC merupakan senyawa yang memiliki efek mabuk atau high. Senyawa cannabinoid sebenarnya diproduksi juga oleh tubuh secara alami untuk membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, rasa sakit, hingga sensasi pada indra. Namun, pada ganja sebagian senyawa ini sangatlah kuat dan bisa menyebabkan berbagai efek kesehatan serius jika disalahgunakan.

Mariyuana bisa menjadi obat bila diolah secara medis. Dustin Sulak, profesor bedah, meneliti dan membuat mariyuana untuk digunakan secara medis. Sulak merekomendasikan beberapa jenis mariyuana kepada para pasien dan mendapat hasil yang mengejutkan. Saat diberikan mariyuana, pasien yang memiliki sakit kronis mengalami perbaikan kondisi daripada sebelumnya. Kemudian pasien dengan multiple sclerosis juga mengalami lebih sedikit kejang otot daripada sebelumnya. Penelitian Sulak ini cukup kuat dan menambahkan sejarah panjang manfaat ganja yang dapat digunakan sebagai obat terpeutik. Namun masalahnya, karena tergolong barang ilegal, ganja ini sulit untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas ganja dalam dunia medis.

Khasiat ganja juga ditulis dalam kitab Tajul Muluk, kitab tersebut adalah sebuah naskah kuno yang berasal dari Arab, dibawa masuk ke Aceh oleh saudagar dan pedagang dari Persia serta Negeri Rum (Turki) sekitar abad ke-16. Naskah asli dari manuskrip kuno tersebut awalnya adalah tulisan tangan dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab, kitab ini merupakan karangan ulama Aceh, yakni Syekh Isma’il bin Abdul Muthalib Al-Asyi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab Tajul Muluk ini secara umum  membahas masalah pengobatan. Pengobatan di dalam kitab Tajul Muluk dibahas sendiri dan terpisah pada sebuah bab, yaitu pengobatan tradisional  yang salah satu bahannya memanfaatkan tanaman ganja.

Kasu Hukum tentang Ganja di Indonesia

Di Indonesia, pernah ada kasus seorang suami yang bernama Fidelis Arie menanam ganja demi menyembuhkan penyakit langka yang di derita istrinya yaitu munculnya kista di sumsum ditulang belakang tetapi di saat istrinya berangsur pulih Fidelis ditangkap aparat BNN kab. Sanggau KALBAR pada pertengahan Februari 2017. Fidelis pun tak bisa lagi memberikan ekstrak ganja itu untuk mengobati istrinya. Tanggal 25 Maret 2017, usai 32 hari Fidelis dipenjara  istrinya pun tak kuat melawan penyakit tersebut dan meninggal dunia di RSUD setempat.

Ganja sendiri di Indonesia merupakan salah satu jenis narkotika golongan 1 sebagaimana telah disebutkan dalam UU narkotika yang mengatur bagaimana pidana orang yang mengkonsumsi, memiliki, dan menyalahgunakan narkotika. Dalam kasus Fidelis ini, ia dianggap telah menyalahgunakan ganja.

Hukum Ganja Perspektif  Fiqh

Berdasarkan pemaparan tentang ganja atau mariyuana yang ternyata memiliki khasiat untuk menyembuhkan suatu penyakit, mengindikasikan bahwa ganja bisa menjadi obat dalam kadar tertentu sepanjang itu tidak membahayakan tubuh. Meskipun begitu,efek melemahkan dan adiktif ganja yang dikonsumsi tidak sesuai kadar kebutuhan pengobatan jauh lebih membahayakan tubuh daripada manfaatnya. Dengan demikian, dalam forum kajian ini menyepakati beberapa klasifikasi terkait dengan hukum ganja.

Pertama, äl-ashlu fii ganja at-tahrim, illa maa dalla ad dalil ála tahlilihi”.  Asal hukum mengkonsumsi ganja adalah haram, disebabkan oleh kandungan ganja yang membahayakan tubuh dan berfungsi melemahkan. Namun, ada suatu penemuan yang menyebut bahwa ternyata ganja bisa dijadikan sebagai obat kanker dan juga bisa berfungsi sebagai bahan untuk anestesi. Berdasarkan fakta sementara yang ditemukan dari ganja ini, maka ada alasan kebolehan mengkonsumsi ganja dalam kadar tertentu yang diizinkan secara medis untuk keperluan pengobatan bukan konsumsi sehari-hari. Dalil untuk”pengahalalan”ganja adalah adanya keperluan pengobatan. Sepanjang belum ditemukan obat lain selain ganja, maka mengkonsumsi ganja untuk pengobatan sesuai kadar tertentu menjadi tidak apa-apa.

Kedua, “al-ashlu fii ganja at-tahlil”. Konsekuensi dari penggunaan kaidah ini untuk menilai hukum ganja secara fiqih adalah kebolehan mengkonsumsinya seperti mengkonsumi tanaman-tanaman sayur lainnya seperti bayam dan sebagainya. Namun, ganja tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada tubuh manusia jika dikonsumsi tanpa saran dari medis. Efek yang ditimbulkan dari ganja yang dikonsumsi secara berlebihan justru dapat merusak tubuh. Karena itu, penggunaan kaidah ini untuk menghukumi ganja dengan segala manfaat dan madzaratnya tidaklah relevan.

Diskusi ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa ganja tetaplah haram. Namun, untuk kepentingan pengobatan ganja diperbolehkan mengkonsumsinya dengan kadar tertentu sesuai petunjuk medis. Adapun wacana legalisasi ganja oleh Pemerintah Daerah Aceh, untuk saat ini dirasa tidaklah cocok. Mengingat bahaya yang ditimbulkan dengan adanya legalisasi ganja lebih berbahaya daripada manfaatnya. Dengan dilegalkannya ganja, dikhawatirkan pengedaran narkotika akan semakin meluas. Padahal dampak dari narkotika sangat merusak bangsa dan generasinya. Wallahu álam bis showab.

 

 

 

 

Fiqih Madzhab Nusantara

WhatsApp Image 2020-03-10 at 15.23.14

Asmawi Mahfudz

Pengajar IAIN Tulungagung[1]

            Fiqih adalah nilai-nilai ajaran Islam yang berdimensi normativ sebagai aturan dasar bagi seorang Muslim dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Aturan ini muncul dan berkembang seiring dengan pengamalan Islam itu sendiri. Tatkala Islam diamalkan pada masa Rasulullah Saw. dan Sahabat, di situ juga berkembang aturan-aturan Islam untuk mengamalkannya. Demikian juga pada masa tabiin, tabi’ al-tabiin, fiqih dijadikan sebuah kerangka acuan untuk mengamalkan Islam. Hanya saja pada masa awal-awal Islam tersebut fiqih teraktualisasikan dalam alam realitas empiris, belum menjadi sebuah disiplin kajian ilmu pengetahuan. Fiqih ajaran Islam diamalkan sesuai pemahaman saat itu, yang bersifat normativ dan praktis sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan praktik ajaran Islam semacam itu, tidak heran kalau fiqih bernuansa arabisme, fanatisme, sektarianisme dan isme-isme yang lain sesuai dengan lingkungan di mana orang arab dan kulturnya mengamalkan Islam dalam wujud fiqih. Di samping itu praktik pengamalan Islam kala itu lebih menitik beratkan kepada penanaman akidah dan kesadaran kepada keberagamaan Islam, di banding kepada  dimensi-dimensi praktik formalitas keagamaan termasuk di dalamnya adalah bidang fiqih. Sehingga nuansanya kelihatan dominan aspek aqidah dan ubudiyah. Misalnya dalam ibadah sholat, thoharoh, haji, puasa dan lain-lain. Bidang-bidang ini dipraktikkan oleh orang Arab yang notabene meyakini kebenaran ajaran yang di bawa oleh Muhammad Saw. Praktik-praktik yang dijalankan oleh mereka dengan tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging, turun temurun diyakini kebenarannya. Maka aspek-aspek nuansa ibadah tauhid sebagai risalah Muhammad Saw. dan kebiasaan sehari-hari menjadi sinergi dan berjalan bebarengan. Taruhlah bidang thoharoh yang di dalamnya dianjurkan untuk memakai siwak ketika akan menjalankan ibadah. Dalam Hadits Rasulullah, (” Lawla an Asyuqa ‘ala Ummati La Amartuhum bi siwaki ‘inda Kulli Sholat”, Seandainya tidak memberatkan bagi umatku maka aku perintahkan untuk memakai siwak setiap akan melakukan sholat). Dalam Hadits ini dapat dipahami sebagai anjuran dan kesunahan bagi seorang Muslim untuk memakai siwak ketika mau melakukan ibadah. Artinya Praktik siwak sebagai sebuah piranti thoharoh (bersuci) dan ibadah menjadi dua hal yang dapat menyatu dan berpisah tergantung pemahaman kita dalam menyimpulkan Hadits di atas.

Tapi nampaknya memaknai siwak sebagai sebuah keniscayaan untuk mendapatkan kesunahan beribadah kadang mendera akal pikiran kita. Padahal piranti atau alat bersuci tidak hanya kayu Arak/siwak, tapi  bisa pasta gigi atau alat kesehatan yang lain. Tetapi kalau fanatisme dan formalitas beribadah kita telah terpatri, maka menggunakan selain siwak berarti tidak mendapatkan kesunahan thoharoh sesuai yang di terangkan dalam Hadits Rasul tersebut.

Itu merupakan sebagian contoh dari praktik keberagaan Islam yang kadang selalu bergandengan tangan di mana Islam akan dipraktikkan, diamalkan, diyakini kebenarannya. Seakan-akan antara aspek praktik kemanusiaannya dan aspek ibadah ilahiyahnya menjadi satu dan sulit untuk dibedakan. Belum lagi nanti berhubungan dengan aspek munakahah, ekonomi Islam, pidana Islam dan lain sebagainya. Maka tema yang sekarang lagi ngetrends ”Islam Nusantara” patut diapresiasi sebagai review  terhadap praktik keberagamaan Islam yang semakin hari semakin berkembang aspek kuantitas pemeluknya di dunia ini. Membutuhkan ide-ide dari para pemikir Muslim, contoh-contoh empiris dari praktik keberagaan Islam di dunia Muslim yang barangkali dapat dijadikan miniature untuk dicontoh di belahan dunia Muslim yang lain. Tak terkecuali praktik Muslim Indonesia sebagai pemeluk mayoritas Muslim di dunia.

Fiqih Nusantara berkembang seiring dengan masuknya Islam di bumi Nusantara, mulai zaman penyiar Islam awal (wali songo), masa kolonialisme, masa kebangkitan pasca kemerdekaan, masa orde baru dengan gencarnya arus modernisasi sampai masa milinium sekarang ini. Dari sekian fase atau periodesasi berkembangnya Islam di Indonesia, nampaknya ajaran Islam dapat dipraktikkan dengan subur oleh para pemeluknya. Walaupun juga mengalami dinamika keIndonesiaan yang sangat kental. Misalnya pada masa penyiar Islam nuansa sinkretisme ajaran Islam mewarnai pengamalan Islam. Ini tidak lepas dari kultur dan keyakinan masyarakat penganut agama agama sebelum Islam. Misalnya kejawen, Hindu, Budha dan aliran-aliran keagamaan yang lain. Maka dengan kondisi semacam ini para penyiar Islam juga menyampaikan Islam dengan pendekatan kultural, agar Islam bisa dipahami dan diamalkan secara sederhana tanpa meninggalkan elan ajaran Islam yang asasi. Artinya pilihan fiqih yang diterapkan oleh para penyiar Islam kala itu juga fiqih-fiqih moderat yang dapat bersanding dengan budaya Nusantara. Kita dapat melihat ketika acara resepsi pernikahan, syawalan, kupatan, sunatan (khitan), slametan, syukuran dan lain sebagainya. Di dalam acara-acara itu nuansa fiqih Nusantara sangat kentara kalau tidak bisa dikatakan dominan. Artinya nilai-nilai budaya atau adat kebiasaan masyarakat Nusantara berkolaborasi dengan nilai-nilai keIslaman.

Pada masa Kolonialisme di Bumi Nusantara, praktik fiqih sebagai bagian dari Islam juga berhadapan dengan penguasa colonial kala itu. Sebut saja tarik ulur kebijakan recepcie oleh pemerintah belanda sehingga Fiqih masa itu bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum adat. Atau teori sebaliknya “recepcie in contrario” yang menyatakan sebaliknya bahwa hukum adat dan praktik hukum Islam (fiqih) bisa berjalan beriringan untuk masyarakat Nusantara. Baru pasca kemerdekaan dan orde baru ketika Islam sudah semakin kuat dan kondisi struktur social masyarakat Indonesia jua tertata kemudia muncul fiqih ke-Indonesiaan oleh Hasbi ash-Shidiqi, Fiqih Sosial oleh Raim Am NU, KH. Sahal Mahfudz dan KH Ali Yafie. Tidak berhenti di situ saja upaya pribumisasi Islam oleh KH. Abdurahman Wahid, Reformasi bermadhhab oleh Prof. Qadri Azizi, menyempurnakan ikhtiyar para pejuang Islam Nusantara dalam rangka menjalankan fiqih sesuai dengan kondisi masyarakat Nusantara.

Maknanya upaya-upaya para pemikir Muslim Indonesia untuk mensosialisasikan Islam dan Hukum Islam dalam bingkai masyarakat Nusantara bergerak, dinamis, mewujudkan bentuk-bentuk ajaran yang menyandingkan antara aspek ke-Islaman dan Ke-Nusantaraan. Yang menurut penulis terdapat beberapa sinergis di antara keduanya. Pertama. Antara Islam dan Nusantara, sama-sama mewujudkan peran masyarakat yang percaya kepada Tuhan yang maha Besar. Allah Swt. Artinya dalam sisi ini potensi monoteisme (taudidiyah-ilahiyah) dalam tradisi agama tumbuh kental dalam bumi Pertiwi. Apalagi masyarakatnya juga mendukung untuk mengamalkan dan meyakini adanya dzat diluar kemampuan manusia.

Kedua, Fiqih yang berkembang di Indonesia sejak awal penyiarannya sampai sekarang selalu biasa beradapsi dengan lingkungannya. Sisi-sisi adaptatip inilah yang kemudian mengejawantah menjadi sebuah aturan yang luwes, ramah, berhadapan dengan umatnya kapanpun berada. Padahal ulama-ulama pendahulu memperjuangkan aktualisasi Islam tidak berbekal ilmu-ilmu kemasyarakatan. Misalnya ilmu sosiologi, antropologi, politik apalagi saintek. Nampaknya konsep fiqih yang selalu ramah dan luwes dengan lingkungannya yang diterapkan oleh ulama-ulama nusantara dahulu. Mungkin debatable tentang madhhab fiqih juga belum menjadi matakuliah-matakuliah di Perguruan Tinggi.   Para ulama mampu menterjemahkan aspek Insaniyah yang terdapat dalam Hukum Islam dalam dunia nyata kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Fiqih nusantara mampu berkembang di Bumi Nusantara di dasari oleh niatan keikhlasan untuk memperjuangkan Islam, Ya’lu wa La Yu’la Alayh. Para pejuang tidak memikirkan status social mereka, kedudukan mereka, apalagi kepentingan mencari jabatan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini bias dibuktikan oleh fiqih yang menjadi kurikulum di pesantren sebagai soko guru perkembangan fiqih di Nusantara. Pesantren paada masa awal-awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sealalu mengambil tempat yang jauh dari keramaian. Tujuannya Islam atau fiqih dapat diamalkan, dipelajari secara totalitas (tanpa ada pretense apapun). Karena ketika Islam atau fiqih di dalami dengan berinteraksi dengan keramaian kepentingan. Yang dominan di dalamnya adalah kepentingannya bukan nilai-nilai ajaran yang dikembangkan.

Artinya aspek yang ketiga ini ada kebersihan jiwa dalam fiqih yang disamapaikan oleh para ulama Nusantara. Tidak sekedar normativitas ajaran yang kaku, rigid, yang seolah bertabrakan dengan yang lain. Maka tidak heran dimensi-dimensi fiqih Nusantara juga bebarengan dengan ajaran tasawuf atau mistisisme. Misalnya para pengikut thariqah yang ada di Nusanatara kebanyakan adalah ghazalian (mereka yang mengikuti ajaran al-Ghazali dalam mempersatukan dimensi fiqih dan tasawuf).  

Maka dari itu fiqih madhab nusantara, kapanpun dia akan direalisasikan harus selalu mengacu kepada tiga hal di atas, yaitu dimensi tauhid-ilahiyah, dimensi adaptatif lingkungan dan juga dimensi ruhaniyah. Dengan ketiga nilai inilah fiqih sejak zaman Rasulullah sampai sekarang dapat eksist mencapai kejayaannya, mengantarkan masyarakatnya menjadi Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Wa Allahu A’lam!


[1] Di sampaikan dalam diskusi Fakultas Syariah IAIn Tulungagung

Dilema bitcoin: antara judi, fiktif, dan haram dalam perspektif fikih muamalah indonesia

cfinus

DILEMA BITCOIN: ANTARA JUDI, FIKTIF DAN HARAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH INDONESIA

(Diskusi Isu-Isu Aktual Peneliti Center of Fikih Nusantara (C-Finus)

Selasa, 25 Februari 2020

Pemateri:  Ibnu sholikin

Moderator:  Nur Fizanah

Bitcoin muncul  pada bulan Januari 2009,  Satoshi Nakamoto meluncurkan kode open source yang merupakan perangkat lunak Bitcoin.  Mata uang ini seperti layaknya Dolar, Pound Sterling, Rupiah, ataupun mata uang lainnya, akan tetapi hanya ada di dunia digital. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2015-2020, KH Cholil Nafis.sebagian ulama mengatakan bahwa Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.”

Apa yang diungkapkan KH Cholil memang ada benarnya. Tidak hanya  di Indonesia, di luar negeri pun kehadiran Bitcoin masih memicu perdebatan. Mulai dari politikus, kalangan perbankan, pengusaha hingga petinggi perusahaan teknologi ternama dunia, ramai-ramai mengomentari Bitcoin.  Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis, harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.

Pemerintah Indonesia tidak melarang atau menerbitkan seperangkat aturan hukum untuk  melegalkan Bitcoin sebagai komoditi berjangka. Sehingga praktik yang terjadi di masyarakat menganggapnya  legal untuk membeli dan menjual Bitcoin di Indonesia sebagai aset, seperti halnya pembelian emas dan perak. Pertanyaan dalam diskusi kali ini adalah samakah antara bitcoin dengan saham? Dari permasalahan Bitcoin apa ada manfaat yang bisa diambil dari Bitcoin itu sendiri?

Perbedaan antara Bitcoin dan Saham terletak pada  kecepatan pasar, yaitu saat  pasar saham di bursa efek misalnya, perdagangan terikat oleh waktu buka (opening) dan tutup (closing) dan waktu rehat di antara periode itu. Sedangkan perdagangan aset kripto tak kenal batas waktu. Adapun untuk manfaat nya kita bisa bertransaksi hanya dalam waktu beberapa menit saja tanpa perlu risau dengan perbedaan kurs mata uang dunia pada saat itu. Sedangkan untuk penyimpanan Bitcoin sendiri dapat dilakukan di perangkat elektronik seperti Smartphone dan PC dengan mode offline ataupun online.

Persoalannya, apakah sebagai mata uang, Bitcoin saat ini fungsinya telah menggeser keberadaan rupiah sebagai mata uang yang sah untuk digunakan sebagai alat tukar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika keberadaan Bitcoin tidak memberikan madharat dan dampak buruk terhadap keberlangsungan mata uang Rupiah, yang itu berarti tidak mengganggu perekonomia nasional, maka secara fiqh muamalah keberadaan bitcoin sebagai mata uang digital  yang beredar di Indonesia tidak menjadi soal. Tetapi jika hal itu bias menyebabkan inflasi dan memicu krisis moneter atau bahkan menggeser peran Rupiah, maka pemerintah perlu memberikan kebijakan dan peraturan yang jelas mengenai Bitcoin ini agar tidak membahayakan perekonomian negara yang itu imbasnya pada perekonomian masyarakat Indonesia.