Seminar Diseminasi Hasil Penelitian Fiqih Nusantara

diseminasidiseminasi

Sebagai perwujudan komitmen untuk mempopularkan pemikiran fiqih  ulama-ulama Center of Fiqih Nusantara, Center of Fiqih Nusantara IAIN Tulungagung  telah menyelenggarakan seminar hasil penelitian yang berjudul Pemikiran Fiqih Responsif Gender Syekh Arsyad Al Banjari dalam Pemahaman Masayarakat Lokal pada tanggal 5 Maret 2020. Seminar ini menampilkan Dr. Zulfatun Ni’mah, M. Hum selaku akademisi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sekaligus peneliti di C-Finus sebagai narasumber dan Siti Khoirotul Ula, MHI selaku moderator. Para mahasiswa dan dosen dengan antusias mengikuti seminar ini yang dimulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00.

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan bahwa pada abad ke 18, di Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan terdapat seorang ulama yang memiliki ijtihad fiqih responsif gender, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Jika para ulama fiqih pada umumnya, terutama ulama dari Jazirah Arab, berpendapat bahwa perkawinan tidak berakibat pada tercampurnya harta antara suami dan istri, maka menurut Syekh Arsyad al Banjari, perkawinan dapat menyebabkan timbulnya harta milik bersama antara suami istri, yakni harta hasil pencaharian, tidak termasuk harta hasil dari hibah, waris dan wasiat. Dalam istilah setempat, konsep harta yang bercampur akibat perkawinan ini disebut harta perpantangan. Pendapat ini dilatarbelakangi oleh kenyataan pada masyarakat Banjar yang menunjukkan bahwa kebanyakan istri memiliki peran yang bersifat ekonomis, baik peran produktif seperti Bertani dan berdagang, maupun peran non produktif, yaitu mengurus rumah tangga. Dalam pandangan Syekh Arsyad, peran ini harus diperhitungkan sebagai sumbangan ekonomi. Oleh karena itu, apabila suami meninggal dunia, harta yang ditinggalkan tidak serta merta dapat langsung dibagi dengan rumus faraid yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih, melainkan dibagi dua dulu sama rata, lalu diberikan kepada masing-masing suami dan istri. Setelah istri menerima bagiannya, ia masih berhak mendapat bagian sesuai hak yang diatur dalam faraid, yaitu ¼ harta suami, jika suami tidak meninggalkan anak, atau 1/8 jika suami meninggalkan anak. Rumusan ini menjadikan istri mendapat harta lebih banyak daripada jika langsung menggunakan faraid tanpa terlebih dahulu mendapat separuh harta bersama.

Persoalan yang dikaji oleh narasumber adalah apakah pemikiran fiqih yang responsif gender itu masih dikenal, dipahami dan diterapkan oleh masyarakat setempat, mengingat kitab al faraid di mana pemikirian itu dituangkan saat ini sudah tidak terlacak keberadaannya, sedangkan Lembaga-lembaga Pendidikan di Banjar lebih banyak menggunakan kitab karya ulama jazirah Arab. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 tersebut menghasilkan temuan bahwa pada masyarakat kalangan tua, pemikiran ini relative masih dikenal, baik substansinya maupun asal usulnya. Sebagian tokoh yang biasa membantu penyelesaian sengketa di masyarakat, masih menerapkan pemikiran ini, namun memahaminya sebagai adat, bukan fiqih. Adapun pada kalangan muda, khususnya siswa sekolah, mahasiswa dan santri pondok pesantren, pemikiran tentang harta perpantangan relative tidak dikenal. Mereka lebih kenal dan paham pemikiran fiqih tentang waris yang bersumber dari kitab-kitab fiqih ulama jazirah Arab, seperti kitab Rohbiyyah yang mengasumsikan bahwa suami dan istri tidak memiliki harta bersama. Sebagai peneliti, narasumber menyarankan agar ke depan, perlu lebih diwacanakan agar ijtihad fiqih ulama nusantara adalah pemikiran yang sama pentingnya dengan ijtihad fiqih ulama Jazirah Arab sehingga dapat sama-sama dirujuk, diajarkan sebagai materi fiqih dalam lembaga-lembaga Pendidikan serta dipedomani dalam kehidupan sehari-hari, atas nama fiqih itu sendiri, dan bukan atas nama adat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *