Zakat Laut dalam Prespektif Fiqih Nusantara

Sel_28_04_2020_12_14_41

Zakat Laut dalam Perspektif Fiqh Nusantara

Oleh: M. Lutfi Bastomi

Moderator: Alfina Zakiatuz Zahro

Berdasarkan etimologinya, zakat berasal dari kata (bahasa Arab):”zakkaa-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah, namaa’(tumbuh/berkembang), barakah, atau amal sholeh. Dan menurut terminologinya, zakat merupakan bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nishab (batasan yang wajib di zakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan kewajiban yang sudah disuratkan dalam Al-Qur’an. Dari sekian banyak ayat Al-Quran salah satu yang menerangkan kewajiban untuk zakat adalah Q.S Al Baqarah ayat 43 yang artinya “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.

Pada dasarnya, zakat masih dibagi lagi dalam dua jenis yakni zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (harta). Adapun salah satu materi yang akan kita bahas yakni zakat laut, yang mana hasil dari laut merupakan suatu harta maka hasil laut bisa dikategorikan ke dalam jenis zakat mal. Mengenai zakat mal sendiri dapat diartikan segala macam perbendaan yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan menurut keladzimannya.

Lantas harta/kekayaan yang bagaimanakah bisa dikatakan wajib untuk di zakati. Harta atau kekayaan yang bisa dikenakan wajib untuk dizakati ketika memenuhi beberapa syarat sebagai  berikut: sudah menjadi milik sepenuhnya, harta tersebut dapat berkembang dan bertambah bila dibisniskan, harta yang telah dimilikinya telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara’(nishab), melebihi dari kebutuhan pokok, orang yang memiliki harta terbebas dari hutang, dan dimiliki atau dikuasai selama setahun (haul).

Namun,  dalam materi ini kita tidak akan membahas tentang zakat mal secara umum melainkan akan membahas mengenai ketentuan zakat dari hasil laut yang mana para ulama’ masih pro kontra dalam memberikan pendapatnya mengenai status hukum dari zakat hasil laut dan ketentuan akan kadar nishab maupun zakat yang harus dikelaurkan pun masih mengalami perdebatan.

Sebagai negara maritime terbesar di dunia Indonesia tak heran jika memiliki kekayaan dan hasil yang melimpah di sector kelautan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 hasil perikanan tangkap dari laut Indonesia sebanyak ±6.604.000 Ton. Ini tentu suatu hasil yang sangat melimpah. Dengan jumlah nelayan yang bekerja sebanyak ±800.000 KK. Hal ini menunjukkan betapa sentralnya perekonomian yang dihasilkan dari laut. Hal inilah pula yang menimbulkan pro kontra mengenai zakat yang harus dikeluarkan dari laut.

Berdasarkan data tersebut mari coba kita hitung bersama apakah hasil ikan laut ini bisa menimbulkan wajib zakat. Diketahui bobot ikan yang dihasilkan 6.604.000.000 kg misalkan harga 1kg ikan laut kita buat rata-rata minimal Rp. 20.000. maka coba kita kalikan berapakah total harta yang dihasilkan dari hasil menangkap ikan ini yaitu 6.604.000.000×20.000=132.080.000.000.000 dan dibagi jumlah KK yang berprofesi menjadi nelayan yakni 132.080.000.000.000:800.000=Rp. 165.100.000. Dari sinii berdasarkan data tersebut maka penghasilan nelayan per KK selama setahun mencapai Rp. 165.100.000. Nah, penghasilan tersebut apakah melebihi nishab. Coba kita hitung dengan nishab emas yakni 85 gram. Misalkan harga emas per gram saat ini Rp. 944.000 maka nishab emas senilai 85×944.000=80.240.000.

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nishab emas Rp. 80.240.000 dan harta yang dihasilkan dari ikan Rp. 165.100.000. Maka sudah jelas telah melebihi batas dari nishab emas dan tentunya wajib untuk dizakatkan sebesar 2,5% yakni sebesar Rp. 4.127.500. Jika benar bahwa zakat laut diwajibkan maka nelayan per kk tersebut seharusnya wajib berzakat atas hasil yang ia dapatkan sebesar Rp. 4.127.500. Lantas bagaimakah pendapat ulama, mengenai ketentuan zakat hasil laut. Berikut pendapat beberapa ulama mengenai zakat hasil laut:

Tabel pendapat ulama’ mengenai status hukum zakat hasil laut:

No

Ulama’

Hukum

Alasan

1.

Abu Ubaid, Abu Hanifah, Hasan bin Sholih

Tidak wajib

Mengingat pada  zaman Rasulullah saw pun ada barang-barang yang dihasilkan dari laut, tetapi tidak satupun hadist yang diketahui membicarakan hal itu dan tidak ada seorang pun dari empat khalifah yang secara tegas memberikan kebijakan tentang itu dan dapat kita yakini dengan benar.

2.

Hasan bin Imara dari Ibni Abbas dari Umar bin Khattab

Wajib

Berdasarkan sabda dari Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa ambar dan mutiara laut (hasil laut) wajib dikeluarkan zakatnya.

3.

Hasan Basri, Ibnu Syihab Zuhri Abd Razak, Ibnu Syaibah

Wajib

Meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia telah memungut zakat dari ambar, dan ditambahkan oleh pendapat dari Abu Yusuf yang menyatakan bahwa  ambar dan apapun bentuk hiasan yang dikeluarkan dari laut wajib dizakatkan.

Berdasarkan tabel pendapat para ulama’ diatas mengenai status hukum dari zakat laut sendiri para ulama’ klasik masih berbeda pendapat akan status hukumnya antara wajib zakat atau tidak. Hal ini wajar memang karena pada zaman Rasul maupun sahabat tidak ditemukan dalil yang secara jelas menerangkan bahwa diwajibkan zakat dari hasil laut ataupun kebijakan-kebijakan dari empat khalifah yang mewajibkan zakat dari hasil laut. Memang pada zaman tersebut hasil laut bukanlah komoditi utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi layaknya emas dan perak, pertanian, peternakan dan perdangan. Namun, masyarakat pada zaman tersebut hanya mengeksplorasi hasil laut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebatas untuk makan saja. Berbeda halnya dengan kondisi sekarang. Yang mana kita ketahui bersama bahwa hasil laut sekarang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini karena pengelolaan hasil laut yang sudah sangat baik pada masa sekarang. Dan bahkan sudah dijadikan sebagai sumber mata pencarian atau perekonomian utama bagi masyarakat pantai layaknya petani di dataran rendah. Ditambah lagi Indonesia yang memiliki wilayah laut lebih luas dari pada daratannya. Tentu saja suatu kekayaan yang sangat melimpah bilamana kekayaan laut tersebut dikelola dengan baik oleh nelayan maupun perusahaan.

Mengenai ketentuan zakat hasil laut atau perikanan sebenarnya juga telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni dalam pasal 4 ayat 2 huruf e UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa salah satu dari zakat mal adalah zakat perternakan dan perikanan. Jadi sebenarnya secara hukum mengenai kewajiban atau anjuran untuk berzakat di sector laut atau perikanan telah diatur didalam UU tersebut. Namun, tampaknya yang menjadi persoalan baru adalah bahwa dalam UU tersebut tidak diatur secara jelas mengenai kadar nishab dan kadar zakat yang harus  dikeluarkan padahal anjuran zakat hasil laut tersebut ada. Untuk mengisi kekosongan dalam UU tersebut. Berikut pendapat para ulama, dan penulis buku mengenai kadar nishab dan zakat yang harus dikelurkan dari hasil laut atau perikanan.

Ketentuan Nishab dan Kadar Zakat yang di Keluarkan dari Hasil Laut:

Untuk nishab dari hasil laut ini berdasarkan jenis yang dihasilkan  dari laut itu sendiri. Yang mana hasil laut bisa berupa: perikanan, tanaman, dan tambang. Dari ketiga hasil utama dari laut tersebut mengenai kadar nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pun juga berbeda. Berikut beberapa pendapat para tokoh dan ulama’ mengenai nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil laut:M

1. Ali Hasan

Dalam bukunya yang berjudul “Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia” halaman 216 bahwa M. Ali Hasan menjelaskan mengenai besaran nishab dan kadar zakat dari hasil laut sebagaimana dalam tabel berikut:

No

Jenis hasil laut

Nishab

Kadar zakat

1.

Perikanan/hewan laut

Di qiyaskan dengan nishab zakat perdagangan yakni seperti nishab emas.

2,5%

2.

Tumbuhan Laut

Di analogikan dengan nishab zakat pertanian.

10%

3.

Pertambangan Laut

Di analogikan dengan nishab ghanimah dan barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.

20%m

2. Imam Ahmad

Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-mughni bahwa Imam Ahmad meriwayatkan mengenai nishab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dari pengolahan hasil laut. Ketika nelayan atau perusahaan mengolah hasil laut dan menangkap ikan yang kemudian hasil tersebut di jual, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ketentuannya di analogikan dengan zakat perniagaan yang mana ketika akhir tahun (mencapai haul) dan kekayaannya (modal usaha dan keuntungan bersih setalah di potong biaya-biaya atau hutang) dari hasil perikanan setara atau lebih dari nishab yakni senilai 85 gram emas maka wajib zakat dengan kadar 2,5%.

Jadi, mengenai zakat laut dalam perspektif Fiqh Nusantara dapat di simpulkan
Zakat merupakan bagian dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat Nishab (batasan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya) yang di wajibkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.
Zakat masih di bagi lagi menjadi 2 jenis. Yakni zakat fitrah (jiwa) dan zakat mal (Harta). Adapun mengenai zakat yang sudah di jelaskan di atas mengenai zakat laut, yang mana hasil dari laut merupakan suatu harta.maka hasil laut dikategorikan ke dalam zakat mal.
Mengenai ketentuan zakat kelautan ini para ulama’ masih menuai perdebatan.dimana para ulama’ klasik masih berbeda pendapat mengenai status hukum nya.antara wajib dan tidak.hal Tersebut wajar.karena pada masa Rasulullah maupun sahabat tidak ada dalil yang menerangkan secara jelas yang mewajibkan zakat dari hasil laut. Pada zaman itu juga hasil laut bukan lah komoditi utama yg memiliki nilai ekonomi tinggi seperti halnya emas dan perak, pertanian, peternakan dan perdagangan.berbeda halnya dengan kondisi sekarang yang mana hasil laut memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.pengelolaan hasil yang sudah sangat baik.bahkan sudah menjadi sumber utama mata pencaharian perekonomian utama bagi masyarakat yang hidup di wilayah kelautan tersebut.ditambah lagi wilayah laut di Indonesia yang sangat luas.tentu saja suatu kekayaan yang melimpah apabila dalam pengelolaan nya di lakukan dan dikembangkan dengan baik.
Mengenai zakat kelautan itu sendiri sebenarnya sudah di atur dalam perundang-undangan dalam pasal 4 ayat 2 huruf e UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. disebutkan bahwa salah satu dari zakat mal adalah zakat peternakan dan perikanan.

(Sumber Foto : https://www.google.com/search?q=hasil+laut+budidaya&safe=strict&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=inmv&sxsrf=ALeKk00YJq3eNskLjxSGQsPw38ZvWZTy2A:1588049883879&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjk99rpqorpAhWDf30KHTDMAuMQ_AUoAXoECA4QAQ&biw=424&bih=766#imgrc=2ScZtMAvyTnIhM%3A) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *