Zakat Pertanian dalam Konteks Fikih di Indonesia

IMG-20200602-WA0052

Nishab Zakat Pertanian dalam Konteks Fikih di Indonesia

Oleh Zen Amir Hidayat
Peneliti Muda Centre of Fiqh Nusantara

Kegelisahan Akademik
Dalam Bahasa Arab, kata zakat menentapkan kata dasar (mashdar) dari “zakka” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan, dan terpuji. Bentuk derivatif beserta makna-makna banyaknya banyak tertuang dalam firman Allah. Lafal “az-zakah” dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya disebutkan dalam surah makkiyah. Lafal yang bermakana zakat kadang juga datang dalam bentuk lafal “shadaqah” seperti dalam surah Ar-Taubah ayat 60 (Ainah Abdullah: 2015). Zakat adalah salah satu rukun islam dan menjadi satu-satunya rukun yang mempunyai dua sisi dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Ibadah zakat tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja melainkan zakat ini mencerminkan amal sosial dengan masyarakat luas dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial dalam upaya memberantas kemiskinan. Dalam pengertian umum zakat berarti penambahan dan pertumbuhan. Melalui pengertian ini kita dapat mengembangkan beberapa cabang zakat menyesuaikan dengan kebutuhan yang sedang dihadapi, seperti halnya zakat harta kekayaan. Kita mendapati dalam Al-Qur’an bagaimana zakat digunakan secara cermat dan akurat dengan tidak membatasi jumlah dan tata cara pengumpulanya. Dapat kita temui dalam kitab-kitab klasik yang menyebutkan beberapa takaran zakat yang perlu dibayarkan saat sudah memenuhi kriterianya (Muhammad Syahrur: 2007).
Ada beberapa macam zakat yang kita kenal, salah satunya adalah zakat pertanian. Adapun Zakat pertanian dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah az-zuru’ wa ats-tsimar (tanaman dan buah-buahan), atau al-Nabit au al-kharij min al-ardh (yang tumbuh dan keluar dari bumi) yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai yang ditetapkan dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ Ulama’. Zakat pertanian adalah salah jenis zakat yang memiliki sebuah tuntutan langsung dari Al-Qur’an dan Hadits Nabi yaitu surah al-An’am ayat 141, Al Quthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama’ menafsirkan lafal “khaqah” dalam ayat tersebut adalah zakah al-munfaridhah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat (Muhammad Syahrur: 2007)
Tolok ukur yang digunakan oleh ulama’ klasik dalam menentukan kadar zakat pertanian yaitu dengan cara bagaimana seorang petani mendapatkan air untuk mengairi tanamanya. Perolehan air melalui hujan atau salju, sungai, pengairan yang mengairi lahan dan tidak memerlukan alat untuk mengairinya dan lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman, kadar pengeluaran zakat dan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Apabila sesekali memakai tadah hujan dan pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat, maka dikeluarkan 7,5% jika seimbang. Apabila tidak, maka dikeluarkan kadar yang lebih besar dipakai adalah 10% untuk kehati-hatian. Melihat realita yang dialami oleh para petani, takaran diatas kurang relevan jika diterapkan di Indonesia. Petani di Indonesia saat bertani tidaklah cukup hanya mengandalakan dengan air saja, ada beberapa kebutuhan lagi untuk merawat tanamanya seperti pupuk dan penyemprotan hama guna mendapatkan hasil panen yang baik. Berangkat dari realita sosial yang berhubungan dengan aspek hukum seyogyanya kita tidak boleh ber-taqlid buta dan berfikir obyektif atau hanya berfikir subyektif, yang perlu kita terapkan dalam dalam sebuah pola berfikir yaitu berfikir secara konseptual.
Padahal Al-Qur’an tidak hanya berisi aturan-aturan hidup saja, dalam kandungan Al-Qur’an juga mencakup bagaimana menata atau mengorganisasikan kehidupan. Maka dari itu memahami Al-Qur’an tidak cukup memahami dari teksnya saja tapi disisi lain juga perlu memahami sisi enkulturasinya sebagai solusi masalah sosial waktu itu. Pada saat Al-Qur’an diturunkan dikalangan masyarakat Arab saat itu adalah model bagi tatanan ideal yang kemudian ditransformasikan Nabi ke dalam sistem sosial masyarakat (Ali Shadiqin: 2008) Allah menjadikan bagi setiap umat satu syari’at tersendiri yang sesuai dengan kondisi dan tingkat pemahaman dan peradaban mereka. Apa baik dalam satu zaman belum tentu baik untuk zaman yang lain, apa yang cocok untuk satu kaum belum tentu baik untuk kaum lain. Oleh karena itu, syariat beragama sesuai dengan keberagaman kaum, zaman, dan geografisnya. Allah membagi-bagikan syariat pada masing-masing kaum dengan kuasa dan iradah Allah, aturan ini baik bagi kaum, zaman, dan tempat tertentu dan sangat sesuai dengan tabiat penganutnya (Rasyad Hasan: 2009)

Pijakan Normatif
Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibn Umar dari Nabi SAW “ Yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa (‘Usariy), zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadzh), zakatnya seperdua puluh. ‘Usariy, menurut Azhari dan lainnya, adalah tanah yang mendapat air dari banjir, lalu terbentuklah genangan air, hampir sama dengan anak sungai yang digali untuk mengalirkan air ke semestinya. Dinamakan demikian oleh karena banjir yang mengalir disitu tidak terjadi atas usaha manusia. Sedangkan nadzh adalah usaha pengairan dengan bantuan saniya, yaitu lembu untuk mengambil air dari sumur (Al-Talkhis: 180)
Muslim meriwayatkan dari sumber Jabir dari Nabi SAW.
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ
Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abu Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh) dan (Harun bin Sa’id Al Aili) dan (Amru bin Sawwad) dan (Al Walid bin Syuja’) semuanya dari (Ibnu Wahb) – (Abu Thahir) berkata- telah mengabarkan kepada kami (Abdullah bin Wahb) dari (Amru bin Harits) bahwa (Abu Zubair) telah menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar (Jabir bin Abdullah) menyebutkan bahwa ia mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seperduapuluh.(Sahih Muslim)
Dalam al-Mughni disbutkan, ”Ringkasan tanah yang diairi dengan usaha pengairan, misalnya dengan bantuan binatang, timba, kincir atau lain-lainnya, maka zakatnya 10%. Sedangkan yang diairi tanpa usaha pengairan, makazakatnya 5%, sesuai dengan hadist-hadist yang kita temui. Hal itu oleh karena adanya usaha itu menggugurkan kewajiban membayar sejumlah zakat karena alasan biaya, yang berarti cukup beralasan bila diberikeringanan. Dan juga oleh karena zakat hanya wajib atas kekayaan yang berkembang, sedangkan usaha pengairan itu mengakibatkan perkembangan itu berkurang, yang oleh karena itu kewajiban yang harus dibayarkan berkurang pula. Termasuk ke dalam kategori usaha pengairan itu pembelian air untuk tanah atau ladiang, menurut pendapat Nawawi dan lain-lain. (Ibn Qudamah: 2006)
Tanah yang dalam Setahun diairi dengan Usaha Pengairan dan Tanpa Usaha Pengairan :
Bila tanaman setengah tahun diairi dengan usaha pengairan tetapi setengah tahun lagi tanpa usaha pengairan, maka zakatnya 15%. Ibnu Qudama mengatakan “ Kita tidak mendengar ada yang tidak setuju, oleh karena apa bila salah satu berlaku dalam sepanjang tahun akan menimbulkan akibat hukum penuh, tetapi bila berlaku separuhakan menimbulkan akibat hukum separuh pula.
Bila salah satu lebih banyak dari yang lain, maka dihitung usaha apa yang lebih banyak itu, lalu akan mengakibat kankonsekuensi hukum besar zakatya sesuai dengan usaha yang lebih banyakitu. Hal itu menurut pendapat ‘Atha, Tsauri, Abu Hanifah, pendapat Syafi’i dalam salah satu periode ,dan lebih dipercaya menurut madzab Hanbali. (Ibn Qudamah: 2006)
Bila tidak bisa diketahui upaya mana yang lebih besar, diairi atau tidak diairi, maka yang dimenangkan adalah kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan untuk lebih hati-hati. Hal itu oleh karena kewajiban asal adalah membayar 10% sedangkan pengguguran 10% itu hanyalah karena adanya upaya pengairan yang sengaja, yang berdasarkan itu bila pengguguran itu tidak terjadi, maka yang berlaku adalah hukum asal. Dan juga oleh karena hukum asal itu sesungguhnya adalah tiadanya upaya yang sengaja itu pada banyak hal, yang oleh karena itu adanya upaya itu tidak usah dipertimbangkan bila terdapat keragu-raguan.
Usaha Berat Pengairan Timbul persoalan apabila pengairan itu memerlukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak bisa dikerjakan dengan alat-alat biasa, seperti pembuatan waduk-waduk dan saluran-saluran sekunder dan tersiernya. Dalam hal ini al-Mughni mengatakan bahwa penggalian parit-parit dan pembuatan waduk-waduk itu tidak mengurang ibesar zakat. Alasanny adalah bahwa usaha itu termasuk kedalam usaha perawatan tanah yang tidak dikerjakan setiap tahun. Rafi’i dalam asy-syarh al-kabir berpendapat yang sama dan mengambil alasan bahwa pekerjaan tambahan membuat saluran-saluran itu termasuk kedalam usaha perbaikan tanah yang tidak baik. Oleh karena itu apabila air mengalir kembali secara wajar kepada tanaman-tanaman itu, maka zakatnya tetap 10%. Hal itu berbeda apabila pengairannya dilakukan dengan bantuan alat-alat penyiram dan sebagainya.
Imam Khattabi menguraikan lebih jelas, Bila tanaman memperoleh air dari saluran-saluran, maka secara analogi hal itu harus dipertimbangkan. Artinya apabila beban pekerjaan tidak lebih banyak dari beban penggalian pertama dan penyebaran air pada saat-saat tertentu, maka kedudukannya sama dengan kedudukan sungai yang wajib zakat sebesar 10%. Tetapi bila beban pekerjaan lebih banyak, yaitu saluran itu selalu rusak yang menyebabkan air banyak hilang dan oleh karena itu penggalian harus dilakukan lagi, maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan air sumur yang perlu dikeluarkan dengan bantuan binatang dan sebagainya. Pendapat ini diikuti oleh sebagian ulama’ madzab Syafi’i, menurut yang dilaporkan Rafi’i dalam asy-Syarh al-Kabir.
Pemaparan diatas menunjukan besaran zakat yang dibayarkan menurut beberapa ulama’ klasik. Memasuki zaman kontemporer ini terjadi problematika hukum, karena memang sebuah pembaharuan hukum saat ini sangat diperlukan untuk menjawab segala problematika hukum yang bermunculan dalam masyarakat. Dulu sebelum Rasulullah wafat, apabila terjadi sebuah problematika hukum, maka beliau akan menjadi sebagai figur otoratif untuk menjawab problem-problem hukum yang bermunculan. Hukum yang muncul dalam era kontemporer ini bermunculan sangat berfariatif, dan hukum-hukum yang bermunculan juga yang belum tentu terjadi pada zamanya. Hal ini bisa digaris bawahai bahwa pada era kontemporer ini sangatlah dibutuhkanya pembeharuan hukum.
Sebenarnya pada masa Sahabat sudah dicontohkan oleh beberapa sahabat, Umar bin Khatab, diaman beliau menetapkan zakat kuda yang ketika pada zaman Rasullah tidak ditemui, hal ini dimunculkan karena adanya sebuah perubahan keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat pada saat itu. Pada masa Sahabat sudah terjadi sebuah pembaharuan hukum, hal ini menunjukan bahwa hukum syari’ah yang berkembang adalah sebagai respon terhadap tantangan dan problematika yangterjadi dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum syari’ah itu bersifat fleksibel atau dinamis dan bukan transendental, karena itu hukum harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berubah.

Analisis Zakat Pertanian di Indonesia
Indonesia memiliki iklim tropis, tanahnya banyak yang humus dan gabut dengan ini penyerapan air sangat baik, pastinya sangat cocok untuk bertani, bahkan profesi sebagai petani tersebar di setiap daerah. Kondisi tanah di Indonesia sangatlah subur dan ada juga yang mengandung vulkanik, sehingga bisa ditanami tumbuhan berbagai jenis. Dengan kondisi tanah yang subur, pastinya sangat membantu para petani dalam bercocok tanam.
Setelah saya cermati, ada beberapa yang berbeda dalam penentuan ulama’ klasik dengan apa yang sedang dihadapi oleh para petani di Indonesia. Saat bercocok tanam, para petani tidak hanya bertompang pada air saja tapi ada beberapa usaha lagi yang dilakukan oleh petani seperti pupuk dan penyemprotan hama. Dengan kata lain usaha yang dikeluarkan bertambah dan hal ini belum dibahas oleh ulama’ klasik, lantas kadar pembayaran zakat apakah bisa disamakan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh ulama’ klasik?, tentu jawaban saya tidak, karena pemahan secara tekstual belum bisa mengungkap makna dibalik teks, perlu ada beberapa pendekatan agar mempermudah mengungkap makna tersebut. Yang terpenting dalam hal ini adalah fakta historis teks tersebut (Coulson: 113)
Pemaparan ulama’ klasik dalam menentukan besaran zakat yang dibayarkan bertolak pada besar usaha yang dikeluarkan oleh para petani. Lantas seberapa besar yang kiranya relevan dalam pertanian di Indonesia? Sebagai upaya mengkontekstualisasikan hukum di Indonesia, penulis merinci sebagai berikut untuk tanah seluas 100 ru:
Benih 5 kg dengan harga Rp.60.000  kemudian di bajak kemudian denganRdengan anggaran 250.000, lalu rigasi ketika penanaman padi, kurang lebih 10 jam yang dibutuhkan, dan per-jamnya adalah Rp. 25.000 sehingga total nya Rp. 250.000, ditambah upah 7 orang penanam padi, per-orangnya Rp.30.000 menjadi Rp.210.000 kemudian Pupuk poska 1 sak (karung) Rp.115.000,Pupuk 2 sak (karung), per-karungnya Rp.70.000 menjadi Rp.140.000 Obatsemprot untuk daya tahan padi adalah Rp.200.000, pengairan 2 kali dalam kurun waktu 3 bulan adalah Rp.600.000, ditambah pupuk Urea sebagai pupuk pertama setelah penanaman padi 1 sak  Rp.98.000, maka ditemukan  total keseluruhan adalah Rp.1.923.000

Berdasarkan daftar keperluan pertanian di Indonesia diatas, dalam tulisan ini penulis menawarkan kadar zakat yang awalnya 5% dirubah menjadi 3% dan yang 10% menjadi 8%. Tulisan ini beranggapan bahwa penentuan zakat yang 5% dan 10% itu karena usaha para petani yang dikeluarkan pada saat itu. Berpedoman pada hadits-hadits yang telah disebutkan, dimana hanya fokus kepada cara perolehan “kadar air” untuk mengairi pertanian dan perolehan kadar air ini dianggap sebagai bentuk usaha pertanian. Berbeda dengan konteks di Indonesia, yang mana usaha pertanian tidak hanya membutuhkan air, masih ada banyak lagi kebutuhan-kebutuhan selain air, maka dari itu pengurangan kadar zakat yang awalnya 10% dan 5% menjadi 8% dan 3% yaitu beranggapan bahwa usaha yang dikeluarkan petani juga bertambah kecuali air seperti pupuk, biaya penyemprotan hama, dan lain sebagainya.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *