Pasang Surut Legislasi hukum zakat di Indonesia

20201217_024434

 

PASANG SURUT LEGISLASI HUKUM ZAKAT DI INDONESIA

jika ada objek baru dalam zakat, akankah memerlukan UU zakat yang baru ?

Maka Hal itu tidak memerlukan UU yang baru, sebab saat ini UU zakat yaitu UU No. 38 tahun 1999 sudah memuat item – item yang tergolong objek wajib zakat seperti, perdagangan, pertanian, emas dan perak, dan juga rikas. Sebagai contoh adalah lapak online dalam UU tersebut tidak memuat lapak online dalam wajib zakat, tetapi jika di analogikan lapak online masuk ke dalam ranah perdagangan yang sudah termuat di UU tersebut.

apakah legalitas zakat di Indonesia terganggu dengan adanya PP No. 14,dan apakah itu bisa diatasi oleh LAZ ?

hal ini merupakan tugas struktur hukum, supaya sistem zakat di Indonesia bisa terus ditingkatkan, dan tidak menganggu sama sekali. Saat ini kita harus berfokus pada kapasistas peningkatan muzakki harus terus di galakkan. Dan juga ulama dan umara harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai hal tersebut. Seperti yang dicontohkan Program Baznas Malang yang membebaskan wilayah Jodipa Malang dari lintah darat, dengan jalan membentuk BMT. Jadi BMT tersebut akan melunasi hutang masyarakat dengan syarat masyarakt tersebut tidak berhubungan lagi dengan lintah darat tersebut.

beberapa tahun terakhir banyak LAZ yang menggunakan dana zakat untuk membangun musholla dan lain sebagainya. Padahal itu belum ada ketentuanya.
Dalam perkembanganya mustahik zakat tidak hanya berfokus pada Al-qur’an dan hadist saja tetapi juga pada ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Untuk dana zakat yang disalurkan untuk pembangunan masjid itu dikategorikan sabilillah, mengapa demikian karena dana trsebut memberikan manfaat kepada masyarakatnya ( sabilull khair ) bukan terhadap bendanya. Ini menjurus pada Q.S At – Taubah ayat 60.
Dalam UU No. 23 tahun 2001, adakah sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat ?

karena potensi zakat di Indonesia adalah 27 triliun rupiah, s sedangkan perolehanya hanya sekitar 5 triliun rupiah ?
Ya, tidak ada peraturan yang mengatur pembayaran zakat di Indonesia, UU tersebut hanya mengatur penngelolaan dan pendayagunaan zakat. Semua syariat agama di Indonesia dilakukan dengan suka rela, sebab negara kita bukan negara Islam jadi akan sangat sulit untuk mewajibkan suatu syriat tertentu seperti zakat. Menurut Hazairin ada 3 macam syariat Islam yaitu: syariat islam yang berkaitan dengan unsur keduniaan seperti pernikahan dan perdata hal itu boleh diatur oleh negara, syariat Islam yang berkaitan dengan hamba dan tuhanya seperti zakat dan sholat hal tersebut masih boleh diatur oleh negara dalam proses nya tapi tidak ada aturan yang mewajibkan, syariat Islam yang berkaitan dengan iman dan akhlak hal ini sama sekali tidak ada campur tangan negara.

mengenai persoalan zakat ilegal di Sulawesi Utara ?
Di pasal 38 UU No 23 tahun 2008 amil yang belum mempunyai atau memperoleh izin dari baznas atau yang berwenang, akan dikenai pidana pejara maksimal 1 tahun dan denda 50 juta rupiah. Tetapi mengenai kasus ini perlu di telisik lebih lanjut apakah provinsi Sulawesi Utara menerapakan UU tersebut atau tidak jika sudah pasti oknum – oknum seperti itu tidak akan ada lagi. Pada dasarnya mengelola zakat itu tidak sulit sebagai contoh Baznas Tulungangung memberikan legalisasi kepada masjid – masjid yang menjadi UPZ. Karena masjid merupakan unit tertua. Karena jika masjid yang biasa digunakan untuk mengumpulkan zakat tidak di legalisasikan maka mereka hanya sebatas panitia bukan UPZ. Sehingga tidak berhak mendpat bagian amil.

Kesimpulan
Dari pemaparan kedua pemateri dapat disimpulkan bahwa proses legislasi zakat di Indonesia sudah diatur sebaik mungkin agar pengelolaan dan pendayagunaan menjadi maksimal. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya membayar zakat harus tetap digalakan, serta peningkatan kapasitas amil juga perlu dilaukan, dan pentingnya sebuah forum dan jaringan. Zakat memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal yang ber arti memberikan dan menerima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *