Tag Archive for isu-isu aktual nasional

Dilema bitcoin: antara judi, fiktif, dan haram dalam perspektif fikih muamalah indonesia

cfinus

DILEMA BITCOIN: ANTARA JUDI, FIKTIF DAN HARAM DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH INDONESIA

(Diskusi Isu-Isu Aktual Peneliti Center of Fikih Nusantara (C-Finus)

Selasa, 25 Februari 2020

Pemateri:  Ibnu sholikin

Moderator:  Nur Fizanah

Bitcoin muncul  pada bulan Januari 2009,  Satoshi Nakamoto meluncurkan kode open source yang merupakan perangkat lunak Bitcoin.  Mata uang ini seperti layaknya Dolar, Pound Sterling, Rupiah, ataupun mata uang lainnya, akan tetapi hanya ada di dunia digital. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat periode 2015-2020, KH Cholil Nafis.sebagian ulama mengatakan bahwa Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.”

Apa yang diungkapkan KH Cholil memang ada benarnya. Tidak hanya  di Indonesia, di luar negeri pun kehadiran Bitcoin masih memicu perdebatan. Mulai dari politikus, kalangan perbankan, pengusaha hingga petinggi perusahaan teknologi ternama dunia, ramai-ramai mengomentari Bitcoin.  Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis, harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.

Pemerintah Indonesia tidak melarang atau menerbitkan seperangkat aturan hukum untuk  melegalkan Bitcoin sebagai komoditi berjangka. Sehingga praktik yang terjadi di masyarakat menganggapnya  legal untuk membeli dan menjual Bitcoin di Indonesia sebagai aset, seperti halnya pembelian emas dan perak. Pertanyaan dalam diskusi kali ini adalah samakah antara bitcoin dengan saham? Dari permasalahan Bitcoin apa ada manfaat yang bisa diambil dari Bitcoin itu sendiri?

Perbedaan antara Bitcoin dan Saham terletak pada  kecepatan pasar, yaitu saat  pasar saham di bursa efek misalnya, perdagangan terikat oleh waktu buka (opening) dan tutup (closing) dan waktu rehat di antara periode itu. Sedangkan perdagangan aset kripto tak kenal batas waktu. Adapun untuk manfaat nya kita bisa bertransaksi hanya dalam waktu beberapa menit saja tanpa perlu risau dengan perbedaan kurs mata uang dunia pada saat itu. Sedangkan untuk penyimpanan Bitcoin sendiri dapat dilakukan di perangkat elektronik seperti Smartphone dan PC dengan mode offline ataupun online.

Persoalannya, apakah sebagai mata uang, Bitcoin saat ini fungsinya telah menggeser keberadaan rupiah sebagai mata uang yang sah untuk digunakan sebagai alat tukar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika keberadaan Bitcoin tidak memberikan madharat dan dampak buruk terhadap keberlangsungan mata uang Rupiah, yang itu berarti tidak mengganggu perekonomia nasional, maka secara fiqh muamalah keberadaan bitcoin sebagai mata uang digital  yang beredar di Indonesia tidak menjadi soal. Tetapi jika hal itu bias menyebabkan inflasi dan memicu krisis moneter atau bahkan menggeser peran Rupiah, maka pemerintah perlu memberikan kebijakan dan peraturan yang jelas mengenai Bitcoin ini agar tidak membahayakan perekonomian negara yang itu imbasnya pada perekonomian masyarakat Indonesia.

 

 

PEMULANGAN WNI EKS-ISIS KE TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH INDONESIA

 

prosesi discussion

PEMULANGAN WNI EKS-ISIS KE TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF FIQIH INDONESIA

( Diskusi Isu-Isu Aktual Peneliti Center of Fikih Nusantara ( C-Finus ))

 

Pemantik  :  M. Febrianto

Moderator : Queen Adila

ISIS adalah Islamic state of  Iraq and Suriah, yaitu organisasi gerilya pendirian negara Islam di Iraq dan Suriah. ISIS bertujuan untuk membentuk negara Islam dengan system pemerintahannya berupa sistem kekhalifahan. Caranya dengan menguasai beberapa daerah di Irak dan Suriah yang mereka klaim sebagai wilayah kekuasaannya.

ISIS dibentuk pada April 2013 di Raqqa, Suriah. ISIS mengklaim kendali agama, politik dan militer atas semua Muslim di seluruh dunia. Beberapa perbuatan ISIS pun juga membuat dirinya bermusuhan dengan negara-negara lain seperti halnya Irak, Suriah, dan Amerika. ISIS mempunyai simpatisan di berbagai negara di dunia. Kurang lebih 800 WNI telah tergabung dengan ISIS di Suriah.

Pada Maret 2019, ISIS diklaim telah dikalahkan total oleh Pasukan Demokratik Suriah yang didukung oleh Amerika Serikat. Setelah kekalahan ribuan ISIS, ribuan anggotanya ingin kembali ke negara asal masing-masing yang mereka tinggalkan. Dalam konteks anggota ISIS yang berasal dari Indonesia, ada sekitar 689 WNI Eks- ISIS yang ingin kembali ke negara asalnya.

Kenyataan ini memunculkan polemik bagi Pemerintah Republik Indonesia tentang diizinkan dan tidak diizinkannya mereka pulang ke negara asal serta mendapatkan hak kenegaraannya kembali ataukah tidak.

Diskursus yang dimunculkan pada diskusi ini adalah bagaimana pemulangan Eks-ISIS itu ke Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh tantara ISIS sering disebut sebagai perbuatan terorisme. Itu tidak semata tentang pendirian negara Islam. Tetapi juga berbuntut pada perbuatan pengrusakan kehidupan dan lingkungan hidup. Selain itu, ISIS menolak berdaulat terhadap pemerintahan yang sah dan berinisiatif untuk mendirikan negaranya sendiri berdasarkan konsep khilafah. Penolakan atau yang disebut sebagai bughat ini dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu Surat al-Maidah ayat 33, yakni “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi. Mereka pantas dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau dibuang dari negerinya. Demikian sebagai penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar.”

Dalam Tafsir al-Thabarii, menafsirkan Surat al-Maidah ayat 33 di atas, dijelaskan bahwa al-Qur’an memerintahkan untuk tidak menerima mereka kembali. Tetapi, dalam kaitannya dengan kemanusiaan, maka menerima mereka boleh jadi diterima secara hati nurani. Keadaan inilah yang menimbulkan polemik. Mengizinkan mereka pulang kembali juga menimbulkan madharat yang tidak sedikit. Di sinilah diskusi ini menemukan ruang konformasinya.Dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas al-Azhar, Mesir pada Tahun 2014. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa ISIS dikategorikan sebagai kelompok Teroris  dan sebagaimana telah disebut dalam al-Qur’an sebagai pelaku bughat.

Dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sediri, secara tegas KH. Ma’ruf Amin mengatakan ISIS adalah organisasi yang menyimpang dari ajaran Islam. Presiden RI Bapak Ir.H. Joko Widodo secara terang-terangan enggan memulangkan WNI EKS ISIS meskipun beberapa tokoh menginginkan mereka untuk dipulangkan. Sedangkan untuk anak-anak yang dibawah 10 tahun itu jika dilihat dari UU Perkawinan anak-anak belum tau apa-apa maka harus dipulangkan. Dan anak-anak sangat tidak mungkin terkena ideologi-ideologi radikal. Tetapi jika dilihat dari sisi psikolognya, sebaiknya pemerintah menyediakan lokal khusus untuk direhabilitas seperti ditempatkan di pesantren atau sebagainya. Pemerintah harus memastikan WNI itu bisa hilang jika mereka menjadi WNA, tetapi jika kita merujuk UUD 1945 Bab 10 Maka harus dinyatakan EKS WNI. Pasal 27 ayat 1 dan 3 ( EKS WNI ) karena tidak menjalankan kewajiban sebagai warga negara di Indonesia.

Jika merujuk pada kaidah fiqih, maka yang cocok untuk dijadikan sebagai pijakan adalah kaidah  “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih”, yaitu  menghalangi datangnya kemadharatan yang lebih besar itu lebih wajib daripada menarik manfaat yang kecil. Demikian dalam diskusi ini mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya eks-ISIS yang ingin kembali ke Indonesia tidak diizinkan. (waone)