Problema Nikah Sirri

PROBLEMA NIKAH SIRRI

Oleh: Kutbuddin Aibak *)

 Pendahuluan

Beberapa tahun lalu, kita sering mendengar berbagai isu atau fenomena yang mengusik berbagai kalangan. Fenomena keagamaan ini muncul bukan tanpa adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam banyak hal, sebuah fenomena itu muncul karena dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung, intern maupun ekstern dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian juga fenomena yang terjadi pada tahun lalu, munculnya perdebatan atas pemidanaan nikah sirri. Sebagaimana Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Material Peradilan Bidang Perkawinan (RUU HMPBP). Masyarakat pun kian gencar memperbincangkan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri, mut’ah (kontrak), perkawinan kedua, ketiga dan keempat, perceraian tanpa di muka pengadilan, melakukan perzinaan dan menolak bertanggung jawab, menikahkan atau menjadi wali nikah.

Perdebatan dan kontroversi atas kasus pemidanaan nikah sirri ini terjadi tidak lain karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena adanya ’perang dingin’ antara wilayah negara dengan wilayah agama. Di sisi lain, ada kemungkinan nikah sirri ini menyebabkan atau mendatangkan kemadharatan. Dan mungkin hal yang terakhir ini yang banyak terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri melalui perundang-undangan.

Fenomena paling mutakhir terkait dengan anak yang dihasilkan dari hubungan gelap. Sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari yang lalu (17/2) bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aturan itu mengikat terhadap segala bentuk pernikahan tidak resmi, mulai dari pernikahan sirri, perzinaan, perselingkuhan hingga kumpul kebo. Dalam kasus pernikahan sirri yang terakhir ini, Machica Mochtar mengajukan gugatan uji materi pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan merupakan titik awal dalam membentuk rumah tangga, sehingga sudah semestinya persoalan rumah tangga menjadi prioritas utama yang yang menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, rumah tangga yang diwujudkan melalui perkawinan harus diatur secara tegas dalam hukum dan perundang-undangan agar dapat tercapai adanya kepastian hukum, sehingga terhindar dari kemadharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia sejahtera dunia akhirat, mawaddah wa rahmah. Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>