Problema Nikah Sirri

Di negara kita, sebenarnya telah ada ketentuan hukum yang dengan jelas memberikan alur yang tepat terhadap seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2): ”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan perkawinan ini merupakan perwujudan siasah syar’iyyah dari pemerintah yang harus ditaati untuk terwujudnya kemaslahatan.

Oleh karena itu, nikah sirri adalah pernikahan yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri artinya nikah secara rahasia, tanpa melaporkannya ke KUA atau Kantor Catatan Sipil. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam atau perkawinan yang dirahasiakan dimana perkawinan sirri tersebut hanya dilaksanakan di muka seorang tokoh agama atau kyai/ulama dengan mengindahkan syariat Islam, akan tetapi tanpa adanya pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat Hukum Perkawinan Sirri

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum, bagi bagi suami, istri maupun bagi anak-anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut, seperti penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, kewajiban memikul biaya pendidikan anak.

Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka anak tersebut hanya berhak mewarisi ibunya, hal ini sesuai dengan hukum perdata dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Perkawinan ini juga berdampak pada hal-hal sebagai berikut: pertama, terhadap isteri: (1) istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, (2) istri tidak memiliki atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, (3) istri tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak akan pernah terjadi. Secara sosial, seorang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan tersebut dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan.

Kedua, terhadap anak; (1) status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya, dan hal ini akan berdampakj serius secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. (2) ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga suatu waktu bisa saja ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. (3) yang jelas dirugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>