Zakat dan Pajak

Relasi Zakat dan Pajak

Terlepas dari adanya perbedaan dan persamaan antara zakat dengan pajak, cukup menarik jika kita menyimak dan mencermati kembali konsep “Agama Keadilan” yang diusung oleh Masdar F. Mas’udi, khususnya tentang zakat dan pajak.

Dalam hal ini, Masdar menawarkan konsep baru tentang zakat (dan pajak). Dalam pengamatannya, zakat merupakan ajaran pokok Islam yang paling dekat dengan inti persoalan yang banyak dihadapi umat manusia, yakni ketidakadilan. Ajaran zakat bukanlah ajaran yang mengarah untuk kepentingan umat Islam saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta. Menurutnya, inti ajaran zakat yang mutlak, universal dan tidak berubah adalah: (1) siapa pun yang memiliki kelebihan harta maka ia harus menginfaqkan sebagian harta (rizki) yang diterimanya itu; (2) harta (rizki) yang diinfaqkan oleh atau yang dipungut dari yang mampu itu harus digunakan untuk kemaslahatan seluruh anggota masyarakat, dengan memprioritaskan mereka yang lemah. Orang-orang non-Islam yang lemah, disamping orang-orang Islam sendiri, tetap harus mendapat perhatian dalam pembagian zakat, agar bisa mengurangi beban ekonomi yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemaslahatan menyeluruh, lintas agama, suku dan juga golongan.

Umat Islam, khususnya para pemimpin dan ulama, tidak bisa menghindarkan diri dari tanggung jawab atas terjadinya ketidakadilan semesta yang disebabkan oleh Negara. Dengan memisahkan ajaran zakat dari lembaga pajak, umat Islam telah benar-benar memisahkan negara dari agama. Pemisahan ini menyebabkan umat Islam menanggung beban yang sangat berat karena harus melaksanakan dua macam kewajiban, yaitu menunaikan zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Akibatnya, kewajiban mengeluarkan zakat selalu terkalahkan oleh keharusan membayar pajak.

Relasi antara “zakat” sebagai konsep keagamaan (keruhanian) di satu sisi, dan “pajak” sebagai konsep keduniawian (kelembagaan) di sisi lain, sama sekali bukan dualisme yang dikotomis, melainkan hubungan keesaan wujud yang dialektis. Zakat bukanlah suatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipertentangkan dengan “pajak’, melainkan ia justru harus disatukan sebagaimana disatukannya ruh dengan badan, atau jiwa dengan raga. “Zakat” merasuk ke dalam “pajak” sebagai badan atau raga. Oleh karena itu, pertanyaan yang menyangkut operasionalisasi dan ketentuan tersebut adalah pertanyaan yang hanya relevan untuk pengaturan pajak, bukan zakat. Zakat adalah soal niat, soal motivasi, soal komitmen spiritual-moral yang ada pada orang-orang yang beriman selaku rakyat yang membayarkan pajak. Dimana berdasarkan keimanannya itu, orang bukan saja merasa berkewajiban membayar pajak pada negara atau melalui negara, akan tetapi ia juga berhak mentransendentasikan pembayaran pajaknya itu sebagai penunaian zakat (Mas’udi, 1991).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>