Materi MPP

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
AR-SA

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}

MONOGAMI, POLIGAMI DAN PERCERAIAN

 

 

  1. Monogami, Poligami dan Perceraian di Indonesia

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala pemasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut.[1]

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 (1), maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan membolehkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan, apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.[2]

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan PP No. 9/1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan UU tersebut. Dalam hal ini suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang , maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 UU No. 1/1974 dan pasal 40 PP No. 9/1975.[3]

Pegawai pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan (Pasal 44 PP No. 9/1975).[4]

Khusus untuk pegawai negeri sipil dan yang dipersamakan, seperti pejabat pemerintahan desa, telah dikeluarkan PP No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan maksud agar pegawai negeri sipil dapat menjadi contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam membina kehidupan berkeluarga.

PP No. 10/1983 secara tidak langsung untuk memperketat dan mempersulit izin perceraian dan izin poligami, sebab lain yang bersangkutan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975, juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam PP No. 10/1983. Dimana pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian atau poligami harus memperoleh izin lebih dulu dari pejabat yang berwewenang untuk itu (Pasal 3 dan 4).

Apabila pegawai negeri melakukan perceraian atau poligami tanpa izin lebih dahulu dari pejabat yang berwewenang, maka ia dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tidak atas permintaan sendiri (pasal 16).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>