Penulis Ngindana Maidatus Solikah Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung yang sedang PPL/Magang di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Sedangkan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung didasari oleh Perka BNN Nomor 04 Tahun 2010 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung didirikan yang secara vertikal bertanggungjawab ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

Pada Tahun 2015, BNN Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi dana dari APBN dan APBD dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dengan dukungan anggaran tersebut, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung telah diupayakan untuk menyentuh langsung melalui kegiatan pemberdayaan dan pembentukan kader di Lingkungan Sekolah, Kampus, Instansi Pemerintah dan Swasta / Organisasi Swasta / LSM serta Lingkungan Masyarakat.

Pada tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung khususnya jurusan Ekonomi Syariah mengadakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswanya. PPL tersebut dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa juga diberi kebebasan dalam menentukan tempat PPL. Penyusun akhirnya memilih di BNN Kabupaten Tulungagung,  Karena penyusun ingin mengetahui tugas dan fungsi pokok BNN Kabupaten Tulungagung, kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNN Kabupaten Tulungagung, cara memperoleh dan mengolah data-data, serta kemajuan-kemajuan yang dicapai BNN Kabupaten Tulungagung dimana informasi yang diperoleh dapat menjadi pelajaran berharga dan menambah pengalaman penyusun.

Pada waktu pelaksanaan PPL di BNN Kabupaten Tulungagung tentunya banyak ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Di dalam laporan ini penyusun ingin mengangkat salah satu permasalahan yaitu kurang luasnya gedung BNN  Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dikarenakan kebijakan BNN RI yang tidak berkenan terhadap BNN Kabupaten / Kota dalam pengembangan gedung yang kepemilikan tanahnya bukan milik sendiri tetapi milik pemerintah daerah. Alasannya selama praktik yang kami jalani, kami mengamati bahwasanya perlunya perluasan dan pengembangan gedung BNN Kabupaten Tulungagung. Sehingga sangat menarik untuk di angkat dan di bahas.

Dalam pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BNN Kabupaten Tulungagung penulis menemukan permasalahan dibagian fasilitas dalam melayani pasien rehabilitas (tes urine). Kami mengamati bahwa kurang luasnya gedung BNN Kabupaten Tulungagung ini karena pada saat melayani tes urine banyak yang mengantri hingga tempat tunggu tidak muat untuk menampung, sehingga harus duduk dilantai. Selain itu kami mengamati ruang kerja semakin padat karena meningkatnya volume arsip dari tahun ketahun sehingga terpengaruh terhadap kenyamanan kerja Pegawai. Dan tahanan tidak memiliki tempat khusus sehingga apabila BNN Kabupaten Tulungagung berhasil razia atau menangkap pelaku tindak pidana narkoba harus di titipkan polres, hal ini terjadi dikarenakan kebijakan BNN RI yang tidak berkenan terhadap BNN Kabupaten / Kota dalam pengembangan gedung yang kepemilikan tanahnya bukan milik sendiri tetapi milik pemerintah daerah.

Tanggapan dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung terhadap mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) IAIN Tulungagung sangat baik. Ketika memasuki masa PPL di BNN Kabupaten Tulungagung kami disambut dengan hangat oleh para pegawai terutama oleh kepala BNN Kabupaten Tulungagung yaitu Djoko Purnomo, S.H., M.H. Selama melaksanakan PPL di sana, kami selalu dibimbing dan diberi arahan terkait pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di BNN Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan tanggapan mengenai permasalahan yang kami hadapi di BNN Kabupaten Tulungagung adalah sangat bagus karena setiap tahun kami mengajuan RKBMN ( Rencana Kebutuhan Barang Milik / Kekayaan Negara ) ke Eselon 1 yaitu BNN RI salah satunya untuk pengajuan  pengembangan gedung BNN Kabupaten Tulungagung namun hingga kini belum disetujui dikarenakan kebijakan BNN RI yang tidak berkenan terhadap BNN Kabupaten / Kota dalam pengembangan gedung yang kepemilikan tanahnya bukan milik sendiri tetapi milik Pemerintah Daerah.

Pembahasan dari permasalahan dan solusi mengenai penulisan ini adalah :

1. A.    Permasalahan
   1. 1.      Kurangangnya Kesan Positif Pasien Akibat Tidak Adanya Ruang Tunggu Pasien BNNK  Kabupaten Tulungagung

Ruang tunggu Klinik Tunas Asih BNN Kabupaten Tulungagung.merupakan suatu ruangan yang berfungsi sebagai penerima / pengunjung pasien rawat jalan. Dengan ketidakadaannya ruang tunggu ini dapat mengurangi kesan positif ketika pasien dan keluarga berada di Klinik, idealnya pada saat pasien dan keluarganya berada dalam antrian diharapkan mampu mengisi waktu luangnya menikmati berbagai fasilitas seperti buku edukasi pencegahan narkoba, video terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, hal ini agar ketika dalam waktu antrian Pasien dan keluarga tidak merasa bosan.

1. 2.      Kurang Nyamannya Pegawai dalam Bekerja

Volume Arsip dari tahun ketahun semakin bertambah sedangkan ruangan penyimpanan masih terbatas, dampak dari keterbatasan ini  mengakibkan ruang kerja semakin padat sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan kerja pegawai. Disamping itu pula dengan ketiadaannya ruangan husus arsip sering kali pegawai kesulitan dalam mencari berkas, jika hal ini tetap dibiarkan akan menghambat kinerja apalagi tidak menutup kemungkinan dari tahun ketahun jumlah pegawai semakin bertambah seiring dengan perekrutan CPNS BNN RI.

1. 3.      Pegawai Kesulitan dalam menjaga Tahanan

BNN Kabupaten Tulungagung senntiasa melakukan razia dan pengungkapan kasus kejahatan tindak pidana narkoba, pada saat mendapatkan tahanan setiap pegawai secara bergantin dalam menjaga di dalam ruangan Seksi Pemberantasan. Dari permasalahan tersebut ruang tahanan sangat dibutuhkan dengan standar yang baik agar dalam penjagaan bisa lebih aman dan tidak di titipkan ke Polres.

1. B.     Solusi Pemecahan Masalah

                 Dari pembahasan diatas kami sebagai penulis memberikan solusi untuk BNN Kabupaten Tulungagung untuk mengajukan hibah tanah ke pemerintah kabupaten Tulungagung sehingga dapat perluasan Gedung BNN Kabupaten Tulungagung. Dari hal tersebut BNN kabupaten Tulungagung harus mengajuk hibah kepemerintah daerah tulungagung.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 57 tahun 2005 pasal 9 tentang penggunaan Hibah yaitu hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah. Dilihat begitu besar peran BNN Kabupaten Tulungagung terhadap daerah maka perlu pengajuan Hibah tanah ke pemerintah daerah. Selanjutnya akan diproses dan diajukan ke DPR dan akan dibahas di rapat paripurna. Apabila DPR mengesahkan dan tanah menjadi milik BNN Kabupaten Tulungagung maka pada saat pengajuan RKBMN ( Rencana Kebutuhan Barang Milik / Kekayaan Negara ) ke Eselon 1 yaitu BNN RI pengembangan gedung bisa segera dilaksanakan.

Dari uraian kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan  ini adalah dapat diketahuinya pengaruh bangunan terhadap kinerja pegawai yaitu :

1. Kurangangnya Kesan Positif Pasien Akibat Tidak Adanya Ruang Tunggu Pasien BNNK  Kabupaten Tulungagung
2. Kurang Nyamannya Pegawai dalam Bekerja
3. Pegawai Kesulitan dalam menjaga Tahanan

Untuk solusi diatas adalah dengan cara mengajukan hibah tanah ke pemerintah daerah sehingga dapat memperluas Gedung BNN Kabupaten Tulungagung.

Penulis Jelita Nur Septaningarum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Tulungagung yang sedang PPL/Magang di Mayangkara Group.

Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi juga berfungsi sebagai pengingat, bahan bukti hitam diatas putih yang memiliki kekuatan hukum, sumber data, alat pengingat, jaminan, wakil, alat promosi. Dalam upaya pencapaian tujuan dan untuk penyelenggaraan kelangsungan hidup suatu organisasi, maka organisasi tersebut harus dapat menjalankan program-program organisasi yang telah direncanakan. Untuk itu melaksanakan program-program tersebut maka tidak lepas dari kegiatan surat-menyurat. Walaupun kegiatan surat menyurat merupakan bagian kecil dari pelaksanaan program organisasi atau perusahaan, akan tetapi apabila pengelolaannya tidak sungguh-sungguh maka keseluruhan program organisasi akan mengalami hambatan-hambatan. Untuk itu surat menyurat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat menyurat tidak hanya merupakan alat komunikasi yang penting, tetapi hal itu juga sangat penting dalam kegiatan manajerial yaitu pekerjaan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan fungsi-fungsi manajerial tersebut.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, surat menurut prosedur pengurusannya dibedakan menjadi dua yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Sedangkan surat keluar adalah surat yang sudah lengkap (bertanggal, bernomor, bersetempel, dan telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwennag) yang dibuat oleh suatu instansi, kantor atau lembaga untuk ditujukan atau dikirim kepada instansi, kantor atau lembaga lain.

Pengelolaan surat pada PT Radio Paramita Perkasa yaitu pada bagian yang mengurusi kegiatan administrasi termasuk mengurusi jalannya surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan surat dalam suatu proses atau kegiatannya dalam suatu organisasi untuk mencapi tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada, dimulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, serta penyusutan surat. Dalam PT Radio Paramita Perkasa, surat diposisikan untuk menunjang operasional Radio. Terutama digunakan untuk membantu pembiayaan–pembiayaan yang terkait dengan kelangsungan operasi Radio. Penggunaan surat dalam PT Radio Paramita Perkasa sangatlah penting, karena surat menyurat yang dilakukan merupakan pendukung sistem keuangan Radio Perkasa. Surat ini diajukan dan ditujukan kepada Kantor Pusat Mayangkara Group guna untuk meminta persetujuan pengeluaran biaya yang akan digunakan untuk biaya operasi radio serta laporan-laporan keuangan yang meliputi pendapatan iklan, pendapatan dari penjualan produk Mayangkara Group, dan lain sebagainya.

Dalam penggunaan surat PT Paramita Perkasa, surat digunakan untuk membantu operasional Radio. Yaitu untuk kepentingan operasi yang berkaitan dengan anggaran yang dipergunakan untuk keperluan radio, alat-alat yang dibutuhkan oleh radio. Penggunaan surat ini merupakan sistem yang sangat penting dalam Radio Perkasa, karena surat menyurat yang dilakukan terkait dengan keuangan operasional radio. Meliputi gaji karyawan, pengiriman kwitansi iklan, persetujuan pembiayaan yang terkait dengan radio, penjualan produk SOMAN, pembayaran pajak, listrik dan lain sebagainya. Surat menyurat yang dilakukan PT Radio Paramita Perkasa dengan Kantor Mayangkara Pusat karena salah satu sumber pembiayaan untuk operasional radio terpusat dari Mayangkara Group. Karena pendapatan dari iklan saja tidak mampu untuk menunjang segala pembiayaan yang terkait dengan radio, maka dari itu penggunaan surat ini snagat dibutuhkan untuk membantu sistem keuangan PT Radio Paramita Perkasa.

Prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang digunakan oleh PT Radio Paramita Perkasa FM dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan utama yaitu mengelola, mengatur dan mengurus surat menyurat agar dapat memperlancar administrasi PT Radio Paramita Perkasa FM. Pada PT Radio Paramita Perkasa FM seluruh kegiatan surat menyurat hanya ditangani oleh satu orang pegawai. Selain itu cara penanganan suratnya pun cukup sederhana, yaitu pencatatan surat masih bergantung pada buku agenda saja dan tidak memakai kartu kendali yang lebih efisien. Setiap surat yang masuk dan keluar dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk atau keluar. Surat masuk yang diterima dan surat keluar yang dibuat, diterima dan dikirim melalui pos maupun kurir dengan mempergunakan buku pengiriman (ekspedisi).

Dari observasi yang dilakukan peneliti di PT Radio Paramita Perkasa FM, bahwa seluruh kegiatan surat menyurat yang meliputi surat masuk dan surat keluar hanya ditangani oleh satu orang pegawai. Selain itu cara penanganan suratnya pun cukup sederhana, yaitu pencatatan surat masih bergantung pada buku agenda saja dan tidak memakai kartu kendali. Meskipun demikian PT Radio Paramita Perkasa FM dapat membuat dan mengirim surat keluar dengan cepat dan tepat tujuan, mampu melaksanakan pengadaan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak Kantor Mayangkara Pusat ataupun instansi lainnya dengan cepat.

Adapun kendala dalam pengelolaannya yaitu surat masuk dan keluar terkadang tidak semua surat diserahkan ke petugas pengelola surat untuk diarsipkan, tetapi masih disimpan di masing-masing bidang yang berkepentingan atau tujuan dari surat tersebut. Sehingga petugas hanya mengarsip surat yang diserahkan ke petugas pengelola surat saja. Tidak dimilikinya alat pengganda surat yang dapat memperlancar jalannya pekerjaan pada kantor, sehingga pegawai harus keluar dari kantor jika ada surat yang harus digandakan. Terkadang dalam pengiriman dan penerimaan surat adanya keterlambatan, sehingga operasional dan pembiayaan yang terkait dengan Radio Perkasa tertunda dan tidak tepat dengan waktu yang sudah ditentukan.

Kegiatan surat menyurat dalam Perusahaan Radio harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh karena isi surat pada perusahaan atau instansi akan menjadi sarana pencapaian tujuan dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan, maka dari itu perlu adanya pengelolaan surat agar dapat menunjang operasional perusahaan itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan dengan baik maka kegiatan-kegiatan perusahaan pun akan terlaksana dengan baik pula. Dan pengelolaan surat menyurat jika dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan utama, maka dapat memperlancar kegiatan administrasi perusahaan.

Di dalam kegiatan PPL ini, saya banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan hal-hal baru yang sangat bermanfaat. Dari kegiatan ini saya dapat mengenal bagaimana praktik administrasi, sistem operasional yang ada di Perusahaan bidang Penyiaran. Di situ saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari perkulihan dan mencoba menemukan hal-hal baru yang tidak saya dapatkan dipendidikan formal. Banyak manfaat dan pengalaman yang saya dapatkan di PT Radio Paramita Perkasa, dan saya dapat membagikan pengetahuan yang saya dapatkan selama PPL melalui Essay ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Oleh Mita Purnasari Mahasiswa PPL/Magang di Koperasi Syariah  Baitul Maal Wa Tamwil Sahara Kauman  Tulungagung Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Tulungagung

BMT adalah koperasi yang dalam melakukan kegiataan usahanya yaitu baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkan dana. BMT yang sebagai lembaga keuangan syariah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan juga BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan orang ataupun perorangan.

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan.  BMT sebagaimana yang dipahami orang sebagai lembaga ekonomi syariah yang dibentuk atas swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya terbukti sangatlah efektif untuk menolong atau membantu pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan.

Perekonomian syariah saat ini mulai banyak dilirik oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karena sistem perekonimannya dianggap menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Didalam sisitem ekonomi konvensional pemilik modal akan lebih dominan mendapatkan keuntungan bersama. Semakin bertambahnya perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapakan prinsip Syari’at islam seperti perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), menyebabkan setiap lembaga keuangan Syariah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena semakin ketat tingkat persaingan bisnis maka dibutuhkan fungsi pemasaran yang baik, sehingga tujuan yang di harapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan tercapai, karena pemasaran merupakan faktor utama yang penting dalam kelangsungan hidup Lembaga Keuangan tersebut.

Dalam operasinalnya strategi pemasaran tidak hanya dibutuhkan oleh perbankan saja. Namun BMT sebagai lembaga keuangan mikro juga penting akan adanya strategi pemasaran yang dimiliki untuk kelangsungan hidup BMT. Secara konsep BMT menghendaki adanya bebas riba dan juga penerapan strategi pemasarannya sesuai dengan syariah sehingga tercapainya keadilan. Hal ini mengharuskan manajemen melakukan strategi khusus untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yakni merujuk pada menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif juga berarti kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan diantara perusahaan  yang lain.

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, BMT banyak mempunyai peran sampai ke lapisan bawah. Bisa dikatakan, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk menolong kemajuan usaha masyarakat. Dengan pengertian sebagai diatas Koperasi Syariah BMT Sahara Kauman Tulungagung merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang jasa simpan dan pinjam secara syariah. Kopsyah BMT Sahara berkembang sangat cepat di daerah Kauman Tulungagung dan cabang di daerah Bandung Tulungagung dengan adanya BMT Sahara bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Kopsyah BMT Sahara adalah salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang beralamatkan di Ruko Kembangsore No. A2 Bolorejo Kauman Tulungagung. Selain kantor pusat yang terletak di Bolorejo Kauman Tulungagung, Kopsyah BMT Sahara juga membuka kantor cabang di Bandung Tulungagung yang beralamatkan Jl. Raya Bakalan No. 7 Suruhan Kidul Bandung Tulungagung. Salah satu didirikannya Kopsyah BMT Sahara yaitu ingin memberikan sumbang kasih kepada masyarakat, yang khususnya anggota agar mampu mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

Kopsyah BMT Sahara adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berperan sebagai penggerak dan media penghubung antara aghniya’ (pihak yang kelebihan dana), dan dhu’afa (pihak yang kekurangan dana) dengan menerapkan prinsip muamalah islam. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sering kali terperosok dengan tangan-tangan rentenir yang menggunakan bunga yang tinggi dan hanya bertujuan profit oriented.

BMT Sahara didirikan pada tanggal 10 Maret 1999 dan beroperasi secara legal dengan Sertifikat Operasi yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Nomor : 10115/SO/Pinbuk/III/1999 sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BMT binaan PINBUK berdasar naskah kerja sama antara Bank Indonesia dengan PINBUK Nomor : 003/MOU/PH.BK.PINBUK/IX-95 tanggal 27 September 1995. Kemudian BMT Sahara diperkuat dengan Badan Hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disahkan oleh Kantor Koperasi dan UKM melalui SK Nomor : 188.2/164/BH/XVI.29/304/XII/2006.

Kopsyah BMT Sahara sebagai lembaga keuangan alternatif yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat ingin memberikan harapan baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Ini karena perputaran dananya semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat sendiri sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin credo yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin do yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.

Didalam prakteknya kredit macet disebabkan oleh 2 (dua) unsur sebagai berikut :

1)      Dari pihak lembaga

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2)      Dari pihak anggota/nasabah

Dari pihak anggota/nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan.

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibanya kepada lembaga sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat diakatan adanya unsur kemauan untuk membayar.

1. Adanya unsur tidak sengaja.

Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga BMT tidak mengalami kerugian

Penulis Ginanjar Marina Sari Mahasiswa PPL/Magang KSU Malindo Artha Kalidawir Jurusan Perbankan Syariah FEBI IAIN Tulungagung

Secara umum, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kegiatan usaha simpan pinjam di koperasi serba usaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota, dan anggota lain yang bersangkutan.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha didirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah pada 1 Juli 2003 yang memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan permodalan. Salah satu kegiatan koperasi simpan pinjam untuk memenuhi tujuannya adalah dengan cara memberikan pinjaman modal kerja kepada masyarakat yang sebagian besar merupakan pengusaha ekonomi golongan menengah ke bawah. Pemberian pinjaman ini lebih diutamakan pada upaya untuk memperbaiki ekonomi rakyat di sekitar koperasi dan menunjang pembangunan nasional.

Pada awal berdirinya, Malindo Artha hanya melayani pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan ke negara, seperti negara-negara di Asia, Timur Tengah, Amerika, dan lain-lain. Namun, seiring dengan perkembangannya, saat ini Malindo Artha juga banyak melayani calon anggota yang mempunyai usaha di berbagai sektor, seperti sektor simpan-pinjam yang diperuntukkan bagi anggota yang mempunyai usaha di bidang, seperti pertanian, perdagangan, pertambangan, dan peternakan. Selain itu, Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha saat ini juga melayani dalam hal travelling, pembayaran listrik dan angsuran BPJS, penitipan HER kendaraan sepeda motor, serta pembelian pulsa telepon dan listrik.

Dengan melihat kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar Kalidawir, Tulungagung tersebut, maka dengan adanya produk Simpan Pinjam di KSU Malindo Artha Kalidawir sangatlah bagus bagi anggota dan calon anggota untuk menabung pada produk simpanan dan mengajukan permohonan pinjaman pada produk pinjaman/kredit, dibandingkan dengan badan perkreditan lainnya, seperti perbankan. Mekanisme pengelolaan simpanan yang ditawarkan kepada anggota cukup menarik karena koperasi memberikan imbalan jasa pada simpanannya. Begitu pula dengan pemberian pinjaman, imbalan jasa yang dikenakan kepada calon anggota juga tidak lumayan besar presentasinya, dikarenakan hal tersebut disesuaikan dengan ketetapan suku bunga Bank Indonesia. Selain itu, pencairan dana yang diajukan bagi calon anggota sangatlah cepat tanpa melakukan survey di lokasi peminjam terlebih dahulu, sehingga banyak masyarakat sekitar yang lebih tertarik mengajukan pinjaman ke KSU Malindo Artha Kalidawir Tulungagung.

Permasalahan yang sering terjadi di Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha Kalidawir Tulungagung adalah pada produk pinjaman, di antaranya adalah mengenai kredit macet pada penyaluran dana. Banyak anggota peminjam dana yang seringkali terlambat dalam membayar angsurannya setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah disepakati di awal. Selain itu, permasalahan yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian jaminan yang diberikan pada saat akan meminjam dana dengan permintaan dana yang dibutuhkan oleh calon anggota. Pada saat akan meminjam dana, ada pula calon anggota yang tidak membawa persyaratan secara lengkap dalam pengajuan pinjaman.

Sebagai Koperasi Serba Usaha, KSU Malindo Artha Kalidaiwr selalu berupaya untuk memberikan kemudahan pada saat meminjamkan dana pada produk pinjaman, dengan alasan bahwa pihak koperasi sendiri tidak mau mempersulit calon anggota yang sedang membutuhkan dana, terutama pada waktu yang mendesak. Namun, dengan dipermudahkannya prosedur pemberian pinjaman kepada calon anggota, sering kali terjadi pengembalian pinjaman/kredit macet. Dengan kata lain, calon anggota tersebut terlena dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pihak koperasi sendiri.

Biasanya, pengembalian pinjaman/kredit macet tersebut terjadi karena pihak peminjam mengalami masalah perekonomian, gagal panen atau tidak mendapatkan keuntungan dalam usahanya. Apabila pada pengembalian pinjaman/kredit macet tersebut terjadi dalam waktu 1-2 bulan, maka pihak koperasi akan menghubungi anggota tersebut dan meminta untuk segera melunasi tanggungannya. Namun, apabila sampai beberapa hari anggota tersebut tidak datang ke koperasi, maka akan diberikan surat tagihan yang akan disampaikan oleh bagian Marketing ke rumah anggota tersebut, yang berisikan jumlah pinjaman, jasa, dan denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh anggota.

Sedangkan, permasalahan yang sering terjadi pada produk simpanan itu biasanya berkaitan dengan presentasi imbalan jasa (bunga) yang diterima di saldo rekening simpanan milik anggota. Anggota tersebut ada yang berpendapat bahwa imbalan jasa yang diberikan koperasi itu masih rendah, maka pihak koperasi akan menjelaskan kepada calon anggota tersebut yang akan mengajukan simpanan di lembaga keuangan tersebut. Biasanya apabila dijelaskan secara baik-baik, maka anggota tersebut mau menerima ketetapan tersebut. Biasanya, calon anggota yang akan mengajukan simpanan meminta suku bunga untuk diturunkan. Sedangkan, apabila pengelola koperasi sendiri juga tidak dapat memberikan kemudahan dengan cara menurunkan suku bunga, karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan kantor KSU Malindo Artha Tulungagung. Namun, hal tersebut jarang terjadi, karena biasanya terdapat anggota yang tidak terlalu memikirkan hal tersebut.

Penerapan produk simpan-pinjam di Koperasi Serba Usaha Malindo Artha Kalidawir Tulungagung ini selalu berupaya memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para anggota yang telah menjadi bagian dari koperasi yang senantiasa menyimpan dananya pada Koperasi Serba Usaha ini. Selain itu, anggota koperasi ini juga dapat memanfaatkan produk pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya.

Bentuk fasilitas dan perhatian dari koperasi sendiri itu biasanya memberikan souvenir berupa kalender tahun baru di awal tahun. Selain itu, bagi anggota yang dianggap loyal oleh pihak koperasi, maka akan diberikan souvenir berupa payung atau kaos. Sehingga, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menarik calon anggota/penyimpan untuk terus memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi tersebut. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan usaha di Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha Kalidawir, tetap melakukan prosedur pemberian kredit dengan melakukan survey secara berkala terhadap usaha yang dimiliki anggota dalam upaya untuk mencegah terjadinya pengembalian pinjaman/kredit macet.

Melalui karya esai ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Bapak Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa memuat karya esainya.
4. Bapak Jusuf Bachtiar, S.S., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menjalankan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), termasuk juga bimbingan dalam pembuatan esai ini.
5. Bapak Drs. H. Sudja’i, M.M., selaku pemimpin KSU Malindo Artha yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa selama menjalankan Praktik Pengalaman Lapangan di Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung.
6. Ibu Anik Entriani, S.E., M.Sy., selaku Dosen Pamong KSU Malindo Artha yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung.
7. Bapak Ahmad Shodiq, M.Sy., selaku Koordinator dan Kepala Unit I KSU Malindo Artha Kalidawir Tulungagung yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan perhatian penuh kepada mahasiswa selama melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, bimbingan, dan doa kepada penulis dalam mendukung penulisan esai ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penyusunan esai ini sebagai tugas tambahan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Penulis Inda Ni’matun Nada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang sedang menyelesaikan Magang/PPL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan pilar kesejahteraan bangsa karena BUMDesa tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ,tentang desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahka guna mengelola aset , jasa pelayanan , dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahterakan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomer 4 tahun 2015 menjelaskan tentang tujuan dari pendirian BUMDesa adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan pekerjaan;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum,pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Sebagai satuan politik terkecil pemerintah desa memiliki posisi strategi sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya di jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah, jika kedua potensi ini bisa di kelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, di sadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persalan sumberdaya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dlakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui BUMDesa

Ada 4 tahapan pembentukan BUMDesa, pertama musayawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Kedua, perumusan kesepakatan bersama BUMDesa. Ketiga, pengusulan materi kesepakatan sebagai rancangan (Draft) peraturan desa. Keempat, penerbitan peraturan desa, jenis usaha yang dapat dikembangkan melalui BUMDesa diantaranya, pertama bidang usaha bisnis social melalui usaha air minum desa, usaha listrik desa dan lumbung pangan. Kedua, bidang usaha bisnis penyewaan melalui usaha alat transportasi perkakas pesta, gedung pertemuan, ruko, dan tanah milik BUMDesa. Dan yang ketiga bidang usaha perantara (Brokering) melalui jasa pembayaran seperti BRI link, jasa keuangan melalui akses kredit dan peminjaman, usaha bersama seperti desa wisata.

Di Tulungagung sudah sendiri menurut data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berdiri 197 BUMDesa dan sekitar 128 BUMDesa yang masih aktif, diantara bebrapa BUMDesa tersebut ada bebrapa BUMDesa terbaik yang jumlah kurang lebih ada 10 dikarenakan mempunyai asset yang banyak dan pengelolaan yang cukup baik. Salah satunya yaitu desa Gondang

Tentang gambaran kondisi desa ini, luas wilayah Desa Gondang untuk pemukiman seluas 19,035 ha dan pertanian/sawah seluas 59,640 ha. Desa Gondang termasuk desa dengan jumlah penduduk relatif kecil, yaitu 3.277 jiwa, dengan perincian 1.659 laki dan 1.618 perempuan, yang terbagi

dalam 1.134 KK (Kepala Keluarga). Usia penduduk desa yang temasuk dalam angkatan kerja berjumlah 1.868 orang, sedangkan yang masih dalam status pengangguran mencapai 83 orang. Mata pencaharian penduduk cukup beragam, namun dapat dikla sifi kasikan ke dalam sejumlah sektor berikut ini : petani 371 orang (24,92%), peternak 443 orang (29,75%), pedagang 107 orang (7,19%), pengrajin 258 orang (17,33%), PNS/TNI/POLRI 152 orang (10,21%) dan sektor informal 158 orang (10,61%). Dari jumlah itu, struktur mata pencaharian didominasi oleh peternak yang mencapai 29,75% diikuti pe tani (24,92%). Tingkat pendidikan penduduk sudah cukup merata, walaupun sebagian besar hanya berpendidikan SD yakni sebanyak 1.012 orang (44,08%), sedangkan SMP 719 orang (31,32%), SMA 442 orang (19,25%) dan Perguruan Tinggi 123 orang (5,35%). Sementara penduduk yang tidak bersekolah teridentifi kasi hanya 1 orang. SaEdisi November 2014 Profifi l BUMDes 15 rana pendidikan juga telah tersedia, khususnya untuk pendidikan dasar, mulai TK, SD/sederajat dan SLTP/sederajat. Dari total 1.134 KK, di terdapat 172 KK miskin (keluarga pra sejahtera), sedangkan 618 KK masuk kategori Keluarga Sejahtera I, 189 KK kategori Keluarga Sejahtera II, 19 KK kategori Keluarga Sejahtera III dan 16 KK merupakan Keluarga Sejahtera III Plus.

Alasan dibentuknya BUMDesa Al-Hidayah ini yaitu dulu sebelum adanya BUMDesa namanya UPK (Unit Pengelola Keuangan) dan selanjutnya di kembangkan menjadi BUMDesa (Bada Usaha Milik Desa) untuk menyamakan asset desa, yang mendapat dana dari Gerdutaskin (Gerakan Terbaru Masyarakat Miskin)

Selain itu salah satu penyebab berdirinya BUMDesa Al-hidayah ini yakni pada waktu Tahun 2006 karena kebanyakan masyarakat di Desa Gondang ini kebanyakan home industry maka membutuhkan biaya untuk produksi, biaya produksi ini kebanyakan berhutang ke bank titil, dan bunga dari bank titil ini besar, oleh karena itu perangkat desa setiap perkumpulan itu membahas tentang perekonomian warga masyarakat,padahal di desa Gondang sendiri banyak sekali home industry seharusnya perekonomiannya harus lebih baik.

Perlu diketahui, BUMDes pada awalnya bernama Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah merupakan sebuah lembaga keuangan di desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa pada pengelolaan Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu- Taskin) yang diluncurkan oleh Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2002, khususnya untuk desa-desa/ kelurahan yang memiliki kategori merah dan kategori kuning. Kebijakan pengembangam Pro gram Gerdu-Taskin didasarkan pada pendekatan Tridaya, yakni Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Dalam pendekatan ini kelompok masyarakat miskin diberi peluang

Pengurus melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pengurus bertugas sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas semua kegiatan yang dikelola oleh BUMDesa. Setiap keputusan yang di ambil harus di musyawarahkan terlebih dahulu dan setelah ditemukan kata sepakat baru di sosialisasikan ke anggota dan dilaksanakan oleh Pengurus

Sumber Dana Modal BUMDesa Al-Hidayah

Pada Oktober tahun 2007 desa Gondang memperoleh hadiah lomba sebesar Rp. 36.000.000 yang pengelolaannya dipercayakan kepada UPKu, Oktober tahun 2008 mendapat program CCB dengan dana sebesar Rp. 15.435.000, PWTAD dilaksanakan pada bulan November tahun 2008 dengan dana Rp. 15.000.000 Program desa mandiri dan program desa pinggiran hutan. Program-pragram yang dana nya berasal dari kabupaten se perti PPK, UED-SP juga dikelola oleh UPK. Dengan mengacu pada pola manajemen dan pengelolaan keuangan desa yang satu atap, maka pada tahun 2010 UPKu dipercaya untuk menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Unit Usaha BUMDesa Al-Hidayah

• Pande Besi
• Industri Kue
• Anyaman Bambu
• Simpan Pinjam
• Tas Kue dan Kemucing

Prestasi BUMDesa Al-Hidayah

Dulu sebelum dibentuknya BUMDesa namanya adalah UPK itu pernah menorehkan prestasi Dalam perkembangannya, UPK Al-Hidayah dalam setiap tahunnya terenumeratori masuk sebagai UPK kategori SEHAT dan di dukung desa yang memenangkan lomba desa tingkat propinsi sehingga beberapa program masuk ke wilayah gondang. Pada Oktober tahun 2007 desa Gondang memperoleh hadiah lomba sebesar Rp. 36.000.000,  selain itu BUMDesa Al-Hidayah ini sering di kunjungi untuk study banding dari luar kota, ada dari Sulawesi, Sumatra, Jombang dan lain sebaginya.

Kendala BUMDesa Al-Hidayah

Kendala dari BUMDesa Al-Hidayah ini yaitu pada unit simpan pinjamnya yang terkadang ada kredit macet, dalam setiap lembaga keuangan namanya kredit macet ini selalu ada. Cara mengatasi kredit macet tersebut yakni direksi keuangan meminta izin ke direksi utama untuk dilakukan pengecekan ke rumah-rumah warga yang mengalami kredit macet. Setelah itu ketika direksi utama mengizinkan maka direksi keuangan segera bergerak cepat, kendala dari masyarakat itu kebanyakan untuk biaya sekolah anak.

Dengan Potensi perekonomian yang dimiliki oleh desa Gondang diharapkan perekonomian desa Gondang khususnya BUMDesa nya semakin maju dengan unit-unit usaha yang dimilik. Hanya perlu peningkatan, mengingat bahwa desa Gondang ini sudah dijadikan sebagi desa yang disoroti oleh DPMD untuk dilakukan study banding dari berbagi kota tetangga, bahkan dari luar pulau.

Penulis Efi Sulistiyani Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Tulungagung yang sedang menyelesaikan Magang/PPL di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung berkedudukan di Jalan Sultan Agung III/IA, Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Pada waktu pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung tentunya banyak ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Di dalam essai ini penulis akan mengangkat salah satu permasalahan yaitu analisis revaluasi barang milik negara di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung. Alasan kami memilih permasalahan ini yaitu pada aplikasi SIMAK BMN semua asset yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut semuanya disusutkan. Padahal kenyataannya di lapangan, untuk asset gedung dan bangunan serta pagar nilainya dari tahun ke tahun selelu bertambah. Sehingga permasalahan ini sangat menarik untuk diangkat dan dibahas.

Permasalahan yang kami temui ketika melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung dan hasil wawancara kami dengan pembimbing yaitu Bara Firdaus, A.Md. Permasalahannya yaitu pada aplikasi SIMAK BMN semua asset yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut semuanya disusutkan. Padahal kenyataannya di lapangan, untuk asset gedung dan bangunan serta pagar nilainya dari tahun ke tahun selalu bertambah. Oleh karena itu,  Bara Firdaus A.Md., selaku Penata Usaha Barang Milik / Kekayaan Negara bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang membuat revaluasi asset (penilaian kembali). Revaluasi ini dilakukan di BNN Kabupaten Tulungagung agar nilai gedung dan bangunan serta pagar mencerminkan nilai yang sebenarnya sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tanggapan dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung terhadap mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) IAIN Tulungagung sangat baik. Ketika memasuki masa PPL di BNN Kabupaten Tulungagung kami disambut dengan hangat oleh para pegawai terutama oleh kepala BNN Kabupaten Tulungagung yaitu Djoko Purnomo, S.H., M.H. Selama melaksanakan PPL di sana, kami selalu dibimbing dan diberi arahan terkait pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di BNN Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan tanggapan mengenai permasalahan yang kami hadapi di BNN Kabupaten Tulungagung adalah bahwa BNN Kabupaten Tulungagung harus membuat revaluasi asset untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya dan tidak terjadi pencatatan dua kali. Kegiatan revaluasi ini bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang untuk dilakukan penilaian dan observasi lapangan terhadap ukuran luas gedung dan pagar. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d. April. Kemudian hasilnya akan diberikan ke pihak BNN Kabupaten Tulungagung untuk diinputkan nilainya pada aplikasi SIMAK BMN dan disinkronkan di aplikasi SIMAN BMN. Setelah itu, hasilnya akan dilaporkan di Catatan Atas Laporan Keuangan BNN Kabupaten Tulungagung.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), obyek revaluasi terdiri dari aset tetap. Aset tetap yang akan direvaluasi meliputi (1) tanah, (2) gedung dan bangunan, (3) Jalan, irigasi dan jaringan  yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung tidak dilakukan revaluasi (penilaian kembali) atas tanah. Karena tanah yang menjadi tempat berdirinya bangunan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung bukan milik sendiri, melainkan milik Pemerintah Daerah (Pemda). Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah Tulungagung telah menyediakan lahan dengan luas 756 M² yang terletak di Jalan Sultan Agung, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru dengan status kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat Hak Pakai No. 11, Surat Ukur Tgl. 25-11-1998 No.50/12/1998 Luas 31.160 M², Nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung berkedudukan di Tulungagung, Tanggal 21-12-1998. Adapun tanah dimaksud dipinjampakaikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung selama digunakan untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung memiliki kontrak atas tanah dengan Pemda. BNN Kabupaten Tulungagung harus memperpanjang kontrak tersebut setiap 5 (lima) tahun sekali. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung tidak membayar sewa atas tanah tersebut, melainkan harus memberikan imbal balik berupa kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan adanya kegiatan ini akan sangat menguntungkan bagi semua pihak. Salah satu manfaat bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung adalah angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan.

Aset yang dilakukan revaluasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung adalah gedung dan bangunan serta pagar permanen. Awalnya gedung dan bangunan serta pagar permanen digabung saat dilakukan revaluasi. Kemudian dipisah, karena tahun pembangunan (tahun perolehan) gedung dan bangunan serta pagar permanen berbeda. Serta antara bangunan dan gedung serta pagar permanen memiliki kode SIMAK tersendiri.

Gedung dan bangungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung dalam form revaluasi memiliki kode barang 4010101001 dengan nama barang Bangunan Gedung Kantor Permanen. Tanggal perolehan Bangunan Gedung Kantor Permanen  adalah 31 Desember 2011. Adapun kondisi bangunan saat ini yaitu baik. Luas bangunannya 485,54 m². Bangunan Gedung Kantor permanen dibangun diatas tanah milik Pemda, memiliki kode satker 12.13.13.1.20.12.1.20.12, dan Kode Barang 01.11.04.01. Posisi Gedung berada di komplek Perkantoran Jl. Sultan Agung, Luas awal = 481 m² , luas pengembangan untuk pembangunan toilet klinik BNN Kabupaten Tulungagung = 4,54 m², sehingga total luasnya = 485,54 m². Bangunan gedung BNN Kabupaten Tulungagung terdiri dari 2 lantai. Di BNN Kabupaten Tulungagung tidak memiliki rumah dinas. Pos satpam yang ada di BNN Kabupeten Tulungagung sudah include dengan pembangunan gedung.

Pagar yang ada di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung dalam form revaluasi memiliki kode barang 4040104001 dengan nama barang pagar permanen. Tanggal perolehan pagar permanen adalah 22 November 2013. Adapun kosisi pagar saat ini adalah baik. Luas pagar yaitu 556,55 m². Pagar permanen dibangun diatas tanah milik Pemda, memiliki kode satker 12.13.13.1.20.12.1.20.12, dan Kode Barang 01.11.04.01. Posisi pagar berada di kompleks Perkantoran menghadap Jl. Sultan Agung III. Pembangunan dan luas pagar sudah include dengan parkiran dan perkerasan, dan jika dirinci luas per item adalah pagar = 133 m², parkir = 63,24 m², perkerasan paping = 359,99 m², sehingga total luasnya adalah 556,55 m². Khusus untuk pagar samping kanan dan belakang dimiliki oleh Pemkab Tulungagung.

Revaluasi asset tetap yang dilaksanakan di BNN Kabupaten Tulungagung didasarkan pada PSAK 16 tentang asset tetap dan PSAK 48 tentang penurunan nilai asset tetap. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung perlu melalukan revaluasi asset (penilaian kembali), alasannya karena pada aplikasi SIMAK BMN semua asset yang dimasukkan ke dalam aplikasi semuanya disusutkan, padahal kenyataannya di lapangan untuk nilai asset gedung dan bangunan serta pagar permanen nilainya semakin bertambah. Revaluasi dilakukan dengan tujuan agar nilai asset mencerminkan nilai yang sebenarnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung dalam melakukan revaluasi (penilaian kembali) bekerjasama dengan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang.  Adapun sebelum dilakukan penilaian dan observasi lapangan terhadap ukuran luas gedung dan pagar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, Badan  Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung harus mengajukan berkas-berkas kepada Kepala KPKNL Malang. Adapun berkas-berkasnya meliputi:

1.  Surat pengantar dari BNN Kabupaten Tulunggung;
2. Kertas kerja inventarisasi kuasa pengguna barang  (bangunan dan gedung);
3. Formulir pendataan objek penilaian kembali (Form – 02.a bangunan);
4. Dokumentasi gedung BNN Kabupaten Tulungagung;
5. Kartu Identitas Barang (KIB);
6. Dokumentasi tanah kosong timur kantor camat kedungwaru;
7. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Surat perjanjian kerjasama antara BNN dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
9. Surat laporan peresmian gedung BNNK Tulungagung;
10. Dokumentasi pagar BNN Kabupaten Tulungagung;
11. Berita acara peemeriksaan dan serah terima pekerjaan;
12. Laporan kondisi barang.

Dokumen dikirimkan kepada kepala KPKNL Malang pada tanggal 21 Desember 2017. Kemudian untuk dilakukan revaluasi pada bulan Februari s.d April 2018.

Tujuan aplikasi revaluasi BMN:

1. Membantu proses pelaksanaan Penilaian Kembali, mulai dari persiapan data awal, pelaksanaan, pelaporan, dan tindaklanjut sehingga Penilaian Kembali BMN menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien.
2. Digitalisasi seluruh dokumen Penilaian Kembali BMN.
3. Terbentuk database nasional hasil Penilaian Kembali BMN.
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Kembali BMN seluruh unit secara online dan realtime.

Dari uraian pembahasan  ini maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan di BNN Kabupaten Tulungagung adalah pada aplikasi SIMAK BMN semua asset yang dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut semuanya disusutkan. Padahal kenyataannya di lapangan, untuk asset gedung dan bangunan serta pagar nilainya dari tahun ke tahun selalu bertambah. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Tulungagung bekerjasama KPKNL Malang membuat revaluasi asset (penilaian kembali). Tujuan revaluasi dilakukan adalah agar nilai aset gedung dan bangunan serta pagar nilaiya mecerminkan keadaan yang sebenarnya.

Penulis Shella Nurhadiatin Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang sedang menyelesaikan Magang/PPL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung

Kabupaten Tulungagung berada di ujung Selatan Provinsi Jawa Timur, di ujung Selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, di ujung Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, di ujing Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, di ujung Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan memiliki semboyan “Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto”. Luas wilayahnya mencapai 1055, 65 km² , meliputi 19 Kecamatan, 257 Desa, dan 14 Kelurahan. Dinas – dinas yang ada di Tulungagung banyak sekali dan salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terletak di Jln.Sultan Agung No.20, Dinas ini termasuk badan yang terbentuk sesuai Peraturan Daerah No.40 Tahun 2011.

Kabupaten Tulungagung memiliki 197 BUMDesa se- Kabupaten Tulungagung. Dari sekian banyak BUMDesa terdapat 10 BUMDEsa terbaik, dan salah satunya yaitu BUMDesa “AMANAH” Desa Jarakan Kecamatan Gondang, dengan memiliki 4 sektor unit yaitu peminjaman sound sistem, peminjaman mesin jahit, pengangkutan sampah, dan simpan pinjam. Desa Jarakan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas wilayah yaitu Sebelah Utara Desa Bolorejo,  Sebelah Timur Tiudan, Sebelah Selatan Desa Ngrendeng, dan Sebelah Barat Desa Mojoarum

Desa Jarakan Kecamatan Gondang memiliki luas wilayah 76.135Ha yang terbagi dalam 2 ( dusun ) dusun yaitu dusun bakalan, dusun Krajan, Terdiri dari 4 RW dan 18RT. Adapun jumlah penduduk Jarakan sebanyak 2638 jiwa atau 830 KK, terdiri dari 1288 laki laki dan 1350 perempuan. Mata pencaharian masyarakat desa Jarakan bervariasi seperti (contoh ) : tani, buruh tani, PNS dan sebagian besar adalah swasta. Potensi wiraswasta yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan di desa ini adalah usaha industri kerajinan teralis, usaha bordir, bubut kayu, ternak sapi dan unggas. Di mana usaha ini banyak menyerap tenaga kerja dan keuntungan yang sangat menjanjikan. Selain itu potensi lahan pekarangan dan pertanian yang begitu luas belum bisa dimaksimalkan fungsinya, diharapkan nanti akan dikembangkan usaha pemanfaatan lahan kosong dengan budidaya tanaman holtikultura, di mana hasilnya nanti akan diusahakan diolah kembali sehingga bisa dipasarkan dalam bentuk barang jadi / setengah jadi. Disinilah nantinya dibutuhkan ahli – ahli / orang-orang yang mau dan mampu berfikir untuk menciptakan kreasi usaha baru demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di desa Jarakan ada beberapa LKM (Lembaga Keuangan Mikro) antara lain : Kopwan “ Seruni Dan Gapoktan “Maju Jaya

Sejarah BUMDesa Amanah yaitu diambil dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur dan BPMPD Kabupaten Tulungagung, pada tahun 2015, desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung telah memperoleh Program BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa ) dengan kebijakan pengembangan didasarkan pada Pemberdayaan Usaha yang diwujudkan dalam usaha simpan pinjam serta Usaha Sektor Riil dan Pemberdayaan Lingkungan yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Pengelolaan program dipercayakan kepada masyarakat melalui pembentukan institusi lembaga ekonomi berupa  BUMDesa yang diharapkan mampu menjadi lembaga pelaksana program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan melalui penyediaan permodalan bagi rumah tangga miskin secara mudah, murah dan cepat. Dalam perkembangannya, BUMDesa Amanah Desa Jarakan Kecamatan Gondang dalam setiap tahunnya sejak berdiri pada tahun 2015 s/d tahun 2017terenumeratori masuk sebagai BUMDesa kategori sehat dan keberadaannya sangat membantu masyarakat dalam pelayanan permodalan bagi Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB). Sejalan dengan hal tersebut,serta sesuai dengan bimbingan dari BPMPD. BUMDesa Amanah didirikan atas musyawarah warga dengan mendatangkan dari tokoh warga masyarakat. Ketuanya yaitu Yuda Bayu Kusuma, Sekretarisnya  Suriyanti dan Bendaharanya Yamyunah. Sejarah pendirian BUMDesa dilatar belakangi untuk bagaimana Desa itu bisa mandiri dan bisa menyopong ekonomi atau perekonomian Desa. Usahnya yang sedang dikembangkan BUMDesa Amanah sebagai berikut:

Usaha Persewaan Sound Sistem

Keinginan keberadaan BUMDesa di desa harus sangatlah bermanfaat dan berguna untuk masyarakat. Salah satunya usahanya adalah Persewaan Sound Sistem. BUMDesa ingin ketika masyarakat desa mempunyai hajat yang menggunakan jasa sound sistem sebagai Usaha yang dimiliki desa, BUMDesa  bisa melayani, dan tentunya memasang tarif murah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Usaha Jasa Pengambilan Sampah

Usaha lain yang dijalankan oleh BUMDesa Amanah untuk menunjang perkembangan BUMDesa adalah usaha sektor riil,  kegiatan ini diwujudkan dalam  bentuk jasa pengambilan sampah. Dengan usaha ini selain mayoritas dari konsumen jasa BUMDesa adalah dari desa Jarakan sendiri, konsumen juga merambah di lain desa yang ada di kec Gondang. Dengan usaha ini BUMDesa berusaha menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi anggotanya, meskipun sekarang  belum mempunyai tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah mandiri BUMDesa tetap berjalan ,karena kesulitan mencari lahan untuk di sewa sebagai tempat pengolahan ataupun pembuangan sampah sementara, namun kedepannya usaha ini sangat perlu untuk di tingkatkan lagi karena sampah nantinya kalau tidak cepat ditangani akan menjadikan masalah besar bagi masyarakat, dan agar tenaga kerja yang terserap semakin banyak juga. Secara tidak langsung BUMDesa telah berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan membantu program dari pemerintah dalam hal kelestarian lingkungan.

Usaha Perkriditan Mesin Jahit

Perkreditan Mesin Jahit adalah salah satu usaha yang dikelola BUMDesa Amanah, karena dari usaha perkriditan mesin jahit ini diharapkan tujuan utama dengan didirikannya BUMDesa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian usaha ekonomi produktif di pedesaan bisa di wujudkan. Bentuknya adalah dengan pemberian bantuan pinjaman modal sarana/ barang dengan bunga ringan, proses mudah dan cepat.

Simpan Pinjam

BUMDesa mendapatkan kepercayaan mendapatkan program Jalin Matra. Yang memperoleh program Jalin Matra adalah warga masyarakat yang masuk data PGTT Tahun 2015, dan di klarivikasi termasuk orang yang kurang mampu. BUMDesa memberikan pinjaman diharapkan untuk modal usaha dan memperbesar usahanya. Syarat untuk peminjaman adalah fotocopy ktp ,mengisi administrasi, dan minta tanda tangan Bu Kades. Untuk peminjaman sementara maksimal 3 juta, karena keterbatasan dana dan agar dana bisa Kegiatan PPL yang diadakan di DPMD Tulungagung merupakan Secara umum praktik yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan profesionalitas sesuai dengan kompetensi yang ada dalam prodi ekonomi syariah serta mengembangkan ilmu dengan praktik langsung di lapangan. Secara khusus untuk bagaimana peran dalam memberdayakan usaha ekonomi desa, peran dalam pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi, peran dalam partisipasi dan lembaga masyarakat, peran dalam menata pemerintahan desa. Atas nama saya sendiri, semoga dengan adanya pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di DPMD akan memberikan ilmu dan pengalaman bagi saya. Semoga ilmu yang saya dapatkan menjadi berkah hidup saya. Dari PPL ini, saya menyajikan karya esai disesuaikan dengan pengetahuan serta pengalaman di DPMD Tulungagung.

Penulis Muhammad Miftahul Khoir Rahmatullah Mahasiswa PPL/Magang di Dinas Pertanian Tulungagung Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

 Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang umumnya berada di pedesaan. Dengan demikian, sudah sewajarnya masyarakat desa sebagai petani menjadi sasaran utama dalam upaya meningkatkan kemajuan pertanian. Tingkat kemajuan pertanian dapat diwujudkan mulai dari pembangunan pertanian, yang dijalankan melalui program-program daerah. Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku usaha pertanian. Dalam pencapaian tujuan tersebut, kegiatan pembangunan pertanian menuntut termanfaatkannya seluruh potensi yang ada di masyarakat, baik potensi sumber daya alam, manusia, teknologi, dan juga sumber daya institusi secara optimal, menguntungkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pengembangan sektor pertanian diharapkan tidak hanya dapat menyediakan sumber pangan dan bahan baku industri, melainkan juga akan menyokong pembangunan nasional dalam hal pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), Penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pemicu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, perolehan devisa, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani. Permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan selama ini, yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M), Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M. Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk tim Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007.

PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan produktif budidaya (On-farm) dan kegiatan non budidaya (Off-farm) yang terkait dengan komoditas pertanian yaitu industri rumah tangga pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha lain berbasis pertanian.

Kementerian Pertanian sejak Tahun 2008-2014 telah melaksanakan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dibawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat. Dan pada selanjutnya anggaran dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di cairkan lagi pada tahun 2015. Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015 yang mengacu kepada pola dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM-PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani. Strategi dasar yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, optimalisasi potensi agribisnis, fasilitasi modal usaha petani kecil, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan.

Di Kabupaten Tulungagung, program PUAP juga sudah terlaksana dari tahun 2008 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung. Masyarakat anggota gapoktan yang menggunakan modal pinjaman PUAP tersebut masih belum tersosialisasi dan masih mempunyai kesadaran yang kecil, mereka meminjam dana tersebut tanpa mengembalikannya dan kebanyakan anggota gapoktan meminjam dana tersebut bukan untuk permasalahan petaniannya tetapi untuk hal-hal yang lain seperti kebutuhan rumah tangga dan lain-lain, sehingga dana PUAP tersebut tidak berjalan maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pertanian Kabupeten Tulungagung berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan mekanisme dan tata cara pengelolaan dana BLM-PUAP kepada para petani di masing-masing gapoktan, supaya masalah permodalan yang dihadapi para petani bisa teratasi dengan adanya program tersebut sehingga dapat memaksimalkan hasil produksi pertanian di kabupaten Tulungagung, dan pendapatan para petani di Tulungagung dapat meningkat.

Dana BLM-PUAP yang disalurkan dari Kementerian Pertanian kepada Gapoktan dimanfaatkan sebagai modal usaha, diharapkan dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun Gapoktan. Prosedur penarikan dana BLM-PUAP dari Gapoktan kepada kelompok tani dan petani anggota serta pemanfaatannya adalah sebagai berikut.

1. Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota melalui Kelompoktani bahwa dana BLM-PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan.
2. Pembekalan pengetahuan PUAP dilakukan  oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan atau PMT, sebelum dana dicairkan kepada Kelompoktani atau petani anggota.
3. Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh Kelompok tani untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK).
4. Pengurus Kelompok tani meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan Rencana Usaha Anggota (RUA).
5. Penarikan/Pencairan dana BLM PUAP dari Bank diketahui oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang disepakati pada Rapat Anggota.

Sedangkan prosedur pemanfaatan dana BLM-PUAP adalah sebagai berikut.

1. Dana BLM-PUAP dimanfaatkan sebagai modal usaha   produktif agribisnis sesuai dengan RUB/RUK/RUA yang telah disepakati.
2. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan dibukukan serta bukti transaksi harus disimpan secara tertib oleh Bendahara Gapoktan.
3. Pemanfaatan Dana BLM-PUAP yang tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat dalam RUB, maka Gapoktan PUAP dapat melakukan perubahan/revisi RUB yang telah diputuskan melalui musyawarah/Rapat Anggota (RA) dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan, diketahui oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
4. Dana BLM PUAP merupakan modal dasar bagi Gapoktan yang dapat dimanfaatkan oleh petani, dan harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan menjadi LKM-A.
5. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP, maka Tim Teknis agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan yang dinyatakan dengan Berita Acara penyelesaian Permasalahan (BAP).

Dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan dari pihak dinas pertanian kabupaten Tulungagung mengenai pencairan dan pemanfaatan program dana Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tersebut, diharapkan hasil produksi para petani juga akan semakin meningkat, dan tentunya hasil dari produk pertanian tersebut bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani, serta dapat dimanfaatkan sebagai penyediaan pangan dalam negeri. Hal tersebut juga akan berdampak baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan otomatis pendapatan nasional juga akan terdongkrak naik.

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak lagsung. Jadi jika pendapatan petani itu adalah seluruh penerimaan petani baik berupa uang maupun barang yang berasal dari usaha taninya di setiap komoditas pertaniannya yang digunakan sebagai sumber penghasilan untuk kehidupan sehari – hari.

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Di dalam konteks sektor pertanian, kesejahteraan petani dapat dilihat dengan jumlah pendapatannya. Komoditas tanaman pangan juga sangat berpengaruh bagi kesejahteraan petani.

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis karena pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan. Kecukupan pangan menentukan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan bangsa. Lebih jauh ketahanan pangan akan memberikan gambaran terbentuknya stabilitas kesejahteraan rakyat yang didambakan. Masyarakat yang sejahtera cenderung memiliki produktivitas yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Negara yang memiliki masyarakat yang sejahtera maka tingkat kreativitas yang dihasilkan oleh bangsa tersebut akan tergolong tinggi.

Dengan adanya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tersebut dengan pelaksanaan yang maksimal, maka akan meningkatkan produktifitas para petani, sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani juga akan meningkat pula. Data Nilai Tukar Petani (NTP) yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari bulan Januari 2013 sampai Januari 2018 menunjukkan sebagai berikut:

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Biro Pusat Statistik.

Arti Angka NTP :

• NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
• NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan / penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan / penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
• NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Berdasarkan data tabel NTP Provinsi Jawa Timur diatas, dapat diketahui bahwa petani Jawa Timur dari bulan Januari 2013 sampai Januari 2018 mendapatkan surplus atas produksinya sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani pasca diadakannya program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dapat meningkat. Dan menurut dari data dinas pertanian kabupaten Tulungagung, kabupaten Tulungagung juga merupakan salah satu daerah di provinsi jawa timur yang mempunyai surplus atas produksi pertaniannya.

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah saya laksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung merupakan bentuk implementasi dari sekian banyak teori yang telah di berikan bapak/ibu dosen dan juga merupakan pengamatan serta pengalaman keilmuan terutama mengenai upaya dari Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan hasil produksi sektor pertanian daerah, sehingga perekonomian masyarakat kabupaten Tulungagung terutama petaninya dapat meningkat dan sejahtera.

Melalui karya essai ini, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftuhin, M.Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung.
2. Bapak Dr. H. Dede Nurrohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
3. Bapak Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat karya essai.
4. Ibu Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta perhatian penuh kepada mahasiswa selama menjalani PPL di Dinas Pertanian Tulungagung.
5. Ibu Hanjar Purwaningsih, S.Sos. selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama mahasiswa melaksanakan PPL di Dinas Pertanian Tulungagung.