Monthly Archives: May 2018

C:\Users\user\Desktop\semester 6\Pictures\Instagram\IMG_20180129_101607_425.jpg

Penulis Mohammad Wahyudi Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung sedang Magang/PPL di Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) adalah lembaga teknis yang berada di daerah (kabupaten) merupakan lembaga teknis daerah yang bergerak di bidang penelitian dan prencaaan pembangunan daerah. Badan  perencaan pembangunan daerah ini di bentuk berdasarkan pertimbangan, bahwa dalam rangka usaha usaha  peningkatan keserasian pembangunan di daerah daerah yang di perlukanya adanya peningkatan keselarasan antara  pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan keseimbangan dan dalam kesinambungan di suatu daerah di perlukan kepercayaan yang lebih menyeluruh, terarah dan lebih terpadu.

Dengan kemajuan zaman Dalam era globalisasi ,sebagai sebuah istansi pemerintah yang melayani suatu masyarakat, BAPPEDA yang merupakan instansi pemerintah juga dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dan bisa beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi serta terus melakukan perubahan-perubahan. Hal ini di karenakan Tercapainya tujuan sebuah organisasi sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas. Pastinya Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan professional serta kompeten. Hal tersebut bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan sekaligus memiliki daya saing yang baik, sehingga nantinya akan bisa menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Pastinya Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program progaram selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya tidak terkecuali badan perencaan pembangunan daerah (BAPPEDA). faktor yang menjadi sebuah  kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi tersebut adalah dengan mengidentifikasi dan menilai kinerja pegawainya. Organisasi merupakan sebuah satu kesatuan kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh bertujuan agar mencapai suatu tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif. Seiring dengan perkembangannya tersebut, semua organisasi dituntut untuk dapat bersaing memberikan pelayanan yang sanggat maksimal, tidak terkecuali organisasi pemerintah seperti badan perencaan pembanunan daerah (BAPPEDA). Demikian halnya dengan aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dan abdi pemerintah, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik secara maksimal kepada masyarakat karena hal tersebut sudah merupakan salah satu fungsi yang memang harus benar benar dijalankan oleh pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan seluruh proses pelaksanaan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dengan itu saya sebagai peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas ekonomi dan bisnis islam Tertarik menulis karya yang berjudul Melihat  Kinerja Pegawai Badan Perencaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kab Tulungagung.

Menurut saya setelah saya melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BAPPEDA Kab. Tulungagung, Salah satu faktor yang pendukung utama dalam menunjang tugas-tugas dan fungsi Bappeda adalah faktor dukungan Sumber Daya Manusia. Kualitas dan kuantitas SDM harus benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Tulungagung. Bappeda Kabupaten Tulungagung memiliki sekitar 72 sumberdaya manusia yang beranekaragam latar belakang pendidikan, status kepegawaian, umur, maupun kepangkatannya.

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\IMG20180209143649.jpg

Setelah penulis melihat data SKP sasaran kerja Pegawai, Pada Bappeda Kabupaten Tulungagung, penilaian kinerja pegawai secara individu bahwa dinyatakan setiap pegawai telah memenuhi standar kemampuan individu sehingga dinyatakan tugas dan pekerjaan dapat terselesaikan dan di selngarakan dengan sangat baik. Kemampuan tersebut meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan yang kesemuanya merupakan bagian dari perilaku kerja. Dari sini penulis yang merupakan peserta Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulunggaung, menyimpulkan bahwa kinerja pegawai pada Bappeda Kabupaten Tulungagung secara umum dapat dikatakan sudah baik, berdasarkan nilai akhir yang di capai melalui kinerja masing-masing pegawai dengan mengakumulasikan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku kerja secara keseluruhan sehingga dapat disimpulkan berada pada taraf yang “baik”. Namun terdapat beberapa kekurangan pada beberapa aspek yang perlu dibenahi Oleh BAPPEDA kabupten Tulungagung. Hal ini bertujuan agar semua kekurangan yang di miliki BAPPEDA kabupaten tulungagung bisa semakin baik setiap taunya supaya dalam melayani masyarakat di bidang perencaaan pembangunan menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan fungsinyaBAPPEDA sebagai isntansi pembangunan daerah, yang memang di harapkan sebagai istansi yang meningkatkan keserasian pembangunan daerah.

Dengan adanya praktik pengalaman lapangan yang di selenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. saya berharap pengalaman yang saya dapat di badan perencanaan pembangunan daerah ini bisa menjadi bekal di masa depan. Selain itu saya berharap kedatangan kami mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah bisa membawa sedikit dampak baik dan perubahan bagi badan perencanaan pembangunan daerah kususnya kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan tugas dan memperbaiki kerkurangan yang ada pada istansi tersebut dengan membaca karya ilmiah yang berupa laporan praktik pengalaman lapangan (PPL).

Melalui karya ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung.

Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

Bapak Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat karya esai.

Ibu Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di Bappeda Tulungagung terkait pembuatan laporan PPL serta karya esai ini.

Bapak Ronald Soesaty, S.E., M.M selaku Dosen Pamong yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di Bappeda Tulungagung terkait kegiatan atau program kerja Bappeda Tulungagung.

IMG_20180205_100859Oleh Boby Yuanda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Jurusan Ekonomi Syariah   yang sedang Magang/PPL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

Desa Tanggunggunung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dengan batas – batas wilayah yaitu :

  1. Sebelah utara Desa Tenggarejo
  2. Sebelah timur Desa Jengglungharjo dan Desa Kresikan
  3. Sebelah selatan Desa Ngrejo
  4. Sebelah barat Desa Ngepoh

Desa Tanggunggunung terletak di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung memiliki luas administrasi 245.604 Ha, terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Tanggunggunung, Dusun Kalitalun, Dusun Ngipik, Dusun Ngemplaksari , Dusun Pule, Dusun Klampok. Pola pembangunan lahan di desa Tanggunggunung lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija ( padi, kedelai, jagung ) dengan penggunaan pengairan tadah hujan.

Transportasi antar daerah juga cukup lancar, hal ini karena Desa Tanggunggunung dihubungkan jalan desa yang menghubungkan antar dusun maupun antar desa.  Desa Tanggunggunung juga memiliki akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Tanggunggunung dan Kecamatan Kalidawir.  Aktifitas mobilisasi di Desa Tanggunggunung cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya.  Selain itu juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa PUSKESMAS pembantu yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian hal tersebut diatas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja.  Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi tersebut kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi

Misalnya keberadaan lahan pertanian yang luas di Desa Tanggunggunung tidak bisa mengangkat derajat hidup petani Desa Tanggunggunung karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah.  Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumberdaya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang.  Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnnya masih dibawah garis kemiskinan.

Secara umum kondisi fisik desa Tanggunggunung memiliki kesamaan dengan desa – desa lain di wilayah kecamatan Tanggunggunung. Desa Tanggunggunung merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Desa Tanggunggunung memiliki luas wilayah 301.607 Ha yang terbagi dalam dua fungsi penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman serta Perhutani dan kawasan pantai.

Berdirinya BUMDesa “Graha Lestari” di Desa Tanggunggunug Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung:

  1. Sejarah BUMDesa Graha Lestari

Sebelum lahir BUMDesa Graha Lestari, di desa ini sudah lebih dulu dirintis 4 LKM yang lahir dari berbagai program yang dicanangkan sebelumnya. Ke 4 LKM tersebut antara lain adalah GAPOKTAN, UP2K, UPK GERDU TASKIN, dan SPP SIMPAN PINJAM PEREMPUAN dari PNPM Mandiri Pedesaan. Salah satu yang dinilai paling potensial untuk dikembangkan adalah UPK GERDU TASKIN yang pada masa itu sudah memiliki 2 unit usaha, yaitu USP dan USR.

IMG_20180205_095846UPK yang diberi nama “WAHYU LESTARI” tersebut dirintis dengan modal awal sebesar Rp. 76.080.000,00. Modal tersebut kemudian berkembang dan asetnya pada tahun 2013 dialih fungsikan sebagai modal dari BUMDesa. Sebelum menjadi BUMDesa, UPK ini terhitung 2 kali mendapat bantuan dari pemerintah, yang pertama dari Pemprov Jawa Timur sebesar Rp. 24.071.250,00 dan yang kedua dana saring dari Kabupaten sebesar 8juta rupiah. UPK ini dinahkodai oleh orang yang sama dengan orang yang juga menahkodai BUMDesa saat ini, yaitu Bapak Simin Keyono, Ibu Wahyu Andayani, dan Ibu Nanik Sulastri.

Perbedaanya pada masa itu kepala desannya masih kepala desa yang lama yaitu Bapak Supriyono. Eksistensi UPK “WAHYU LESTARI” inipun berakir pada tahun 2013 karena berganti nama menjadi BUMDesa “GRAHA LESTARI”. Akan tetapi tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam pergantian payung institusi ini, kecuali nama dan kepala desa yang menjabat.

Berakhirnya era UPK ini ditandai dengan berakhirnya periode bantuan program GERDU TASKIN di Desa Tanggunggunung dan dibarengi dengan berakhirnya era kepemimpinan kepala desa. Sehingga pada tahun 2013 selain adanya momentum pergantian kepala desa, adapula momen penerimaan bantuan program pilot projek BUMDesa dari Bapemas Propinsi Jawa Timur sebesar Rp.75.000.000,00. Bantuan tersebut diberikan guna untuk menstimulasi lahirnya BUMDesa “GRAHA LESTARI” yang ditetapkan melalui Perdes No.1 tahun 2013 tentang BUMDesa pada tanggal 1 Januari 2014. BUMDesa ini disahkan oleh Bapak Mardjono selaku kepala desa yang baru. Sedangkan untuk AD/ARTnya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh ketua BPD bersama kepala desa pada tanggal 3 Oktober 2013.

  1. Alasan Berdirinya BUMDesa Graha Lestari

BUMDesa Graha Lestari didirikan karena Perdes No 1 tahun 2013 serta dilatar belakangi oleh Pemprov Jawa Timur yang mewajibkan setiap Desa memiliki usahanya masing – masing. BUMDesa Graha Lestari sebelumnya sudah ada tetapi dengan nama yang berbeda yaitu Wahyu Lestari. Kemudian berganti nama akibat Perdes No. 1 tahun 2013. Wahyu lestari sendiri berdiri tahun 2007 dengan alasan karena wilayah Desa Tanggunggunug belum memiliki koprasi simpan pinjam, kalaupun ada bunganya sangat besar (bank titil), oleh karena itulah Wahyu Lesatri didirikan oleh Desa Tanggunggunung dengan modal Rp. 76.080.000,00.

  1. Tupoksi BUMDesa Graha Lestari
    1. Dewan komisaris dalam BUMDesa Graha Lestari

Karena fungsi dari dewan komesaris adalah melakukan pengawasan, maka dewan komesaris dari BUMDesa Graha Lestari di isi oleh kepala desa serta jajarannya guna mengawasi perkembangan BUMDesa di Desa Tanggunggunung tersebut untuk kepentingan kemajuan BUMDesa di desa tersebut. Serta memberi usulan – usulan dan tangapan agar BUMDesa di Desa Tanggunggunung dapat berkembang.

  1. Direktur

Direktur dalam BUMDesa Graha Lestari dari tahun ketahun tetap Bapak Simin, hal ini karena beliau adalah perintis UPK Wahyu Lestari dan pada tahun 2013 berganti nama menjadi BUMDesa Graha Lestari. Bapak simin mampu mempertahankan UPK Wahyu Lestari dan berhasil memperoleh 10 BUMDesa terbaik se Kabupaten Tulungagung.

  1. Direksi keuangan dan adm

Bertugas mencatat keuangan dan admisnistrasi yang masuk dalam simpan maupun pinjam pada BUMDesa Graha Lestari. Hal ini penting karena mencangkup asset dan keuangan BUMDesa Graha Lestari. Dan pada akhir tahun juga diwajibkan membuat laporan pertanggung jawaban tutup buku.

Operasional BUMDesa “Graha Lestari” di Desa Tanggunggunug Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung:

BUMDesa Graha Lestari tidak buka setiap hari melainkan tiga hari dalam satu minggu, dalam peminjamannya bisa mnyelesaikan administrasi dikantor dan membawa berkas – berkas yang diperlukan. Tetapi dalam simpan tidak perlu susah – susah dating ke kantor, ke rumah Bapak Simin, Ibu bendahara dan yang lainnya juga bisa.

Demikian juga dalam mengansur pinjaman ditak perlu repot – repot dating ke kantor. Cukup dengan menyerahkan angsuran dimana saja kapan saja bisa, disawahpun juga bisa. Karena manyoritas masyarakat Tanggunggunung adalah petani jagung, maka BUMDesa Graha Lestari juga mau menerima angsuran tidak dalam bentuk uang, melainkan bentuk hasil bumi seperti: jagung, ketela dan umbi, tetpai harus setara dengan nominal uang yang harus dibayarkan.

IMG_20180205_095303Sumber Dana di Desa Tanggunggunug Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Modal BUMDesa Graha Lestari berasal dari UPK Wahyu Lestari yang sudah dirintis dari tahun 2007. Modal pertama lembaga ini sebagai BUMDesa didapatkan dari program pilot projek BUMDesa provinsi sebesar 75 juta. Dana tersebut 59 juta digunakan sebagai pemupukan modal dan sisanya dialokasikan untuk biaya operasional. Untuk penambahan modal dari desa sebesar 15 juta yang dialokasikan pada tahun 2015 dan 2016. Selain itu ada pula suntikan modal dari program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sebesar 14 juta. Modal tersebut secara keseluruhan dialokasikan untuk pembangunan BUMDesa. Berikut gambaran permodalan BUMDesa Graha Lestari tahun 2015 yang sudah dibukukan.

  1. Modal dari pemerintah

UPK “WAHYU LESATRI”

  1. Modal awal (APBD PROVINSI)                     2007    Rp.  90.547.000,00
  2. Intersifikasi penguatan Kab. Tulungagung       2009    Rp.  11.800.000,00
  3. Tahap penguatan Provinsi Jawa Timur              2009    Rp.    9.628.000,00
  4. Lomba UPK Provinsi Jawa Timur                     2010    Rp.  17.500.000,00

BUMDesa “GRAHA LESTARI”

  1. Pilot projek BUMDesa Provinsi Jawa Timur    2013    Rp.  59.000.000,00
  2. Pemb masy sekitar hutan                                   2014    Rp.  14.000.000,00
  3. Penyertaan modal dari desa                              2015    Rp.  15.000.000,00  +

TOTAL                                                                                  Rp.217.478.000,00

  1. Modal dari penyisihan SHU
  2. Pemupukan modal dari SHU                            2008    Rp.  10.150.000,00
  3. Pemupukan modal dari SHU                            2009    Rp.  10.150.000,00
  4. Pemupukan modal dari SHU                            2010    Rp.  12.160.000,00
  5. Pemupukan modal dari SHU                            2011    Rp.  13.650.000,00
  6. Pemupukan modal dari SHU                            2012    Rp.  13.300.000,00
  7. Pemupukan modal dari SHU                            2013    Rp.  14.087.500,00
  8. Pemupukan modal dari SHU                            2014    Rp.  14.840.000,00
  9. Pemupukan modal dari SHU                            2015    Rp.  17.850.000,00 +

TOTAL                                                                                  Rp.106.188.500,00

Unit Usaha BUMDesa “Graha Lestari” di Desa Tanggunggunug Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Unit usaha yang dikelola BUMdesa Graha Lestari saat ini adalah usaha simpan pinjam (USP). Keterbatasan ketersediaan lahan, minimnya potensi yang ada di desa, dan terbatasnya modal menjadi tiga permasalahn utama BUMDesa Graha Lestari di Tanggunggunung untuk mengembangkan usahanya. Satu – satunya unit usaha yang masih berjalan berkembang sampai sekarang adalah unit usaha simpan pinjam. Unit usaha ini dapat berkembang dan bertahan sampai saat ini karena selain pemain lama, juga kerena untuk mengembangkan usahanya cukup mudah dan hanya memanfaatka ruang kantor yang ada.

Dulu pernah mencoba penggemukan sapi tetapi mencari orang yang mau mnegurus sapinya yang sulit. Karena manyoritas masyarakat sini sudah mempunyai kambing maupun sapi. Dulu kita coba satu sapi tapi tidak berkembang, akhirnya saya berhentikan.” Kata Bapak Simin

Dengan demikian unit usaha BUMDesa Graha Lestari yang masih berjalan dan membangun perekonomian Desa Tanggunggunug yaitu Usaha Simpan Pinjam yang diberi nama BUNDesa GRAHA LESTARI.

Prestasi BUMDesa “Graha Lestari” di Desa Tanggunggunug Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Prestasi yang pernah diraih BUMDesa Graha Lestari yaitu pernah mengikuti perlombaan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Yaitu mewakili Kabupaten Tulungagung untuk lomba pada tahun 2010 dan mendapatakan juara empat tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan ada lagi lomba – lomba BUMDesa dan mendapatkan modal – modal tambahan guna keperluan kemajuan BUMDesa Graha Lestari. Serta prestasi terbaiknya yaitu masuk nominal sepuluh BUMDesa terbaik se Kabupaten Tulungagung, dan mendapat suntikan dana untuk BUMDesa tersebut sebesar kurang lebih 50 juta rupiah.

Kendala BUMDesa “Graha Lestari” di Desa Tanggunggunug Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Dalam usaha simpan pinjam BUMDesa Graha Lesatri kendala ada tetapi dalam mengelola BUMDesa Bapak Simin harus telaten, kalo tidak pasti sudah mati sejak dulu. Seperti yang Bapak Simin katakana kendalanya seperti kredit macet, dan menjual motor yang BPKBnya dihutangkan dll. Untuk menangani hal tersebut “ya tlaten aja diselesaikan dengan kalem” kata Bapak Simin

Kendala dalam usaha mesti ada, BRI saja punya kendala sini juga punya. Tetapi dengan kendala yang muncul bisa menjadikan BUMDesa Graha Lestari menjadi mankin baik dalam pengelolaannya dan bisa terus berkembang dengan kendala – kendala yang dialami. Dalam usaha simpan pinjam menurut Bapak Simin memeliharanya yang sulit, harus tlaten, ulet agar BUMDesa tetep bisa aktif untuk perekonomian masyarakat khususnya Desa Tanggunggunung Kecamatan Tanggunggunug.

IMG-20180111-WA0015Penulis Nuraini Trias Saputri  Ekonomi Syariah NIM : 17402153014. Mahasiswa sedang Magang/PPL di FEBI IAIN Tulungagung.

Kesehatan merupakan salah satu anugrah terbesar manusia dan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Jika seseorang sakit, dia tidak akan mampu melaksanakan berbagai kegiatan dan aktifitasnya. Hal tersebut  tentu  akan berdampak bagi kelangsungan hidupnya dan orang lain terutama keluarganya. BPJS Kesehatan merupakan sebuah lembaga sosial yang memberikan jaminan kesehatan yang secara resmi juga diatur dalam perundang-undangan negara sebagai bentuk penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang resmi dari pemerintah yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara. Selain itu tingkat pelayanan dari BPJS Kesehatan telah berupaya untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan pemeliharaan kesehatan yang teragreditasi secara sah. Meskipun secara operasional BPJS Kesehatan baru berjalan 3 tahun lebih, tapi secara histori badan ini telah berjalan selama 49 tahun lamanya. Diawali dari terbentuknya Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) oleh pemerintah Presiden Soekarno pada 15 Juli 1968 silam. Program ini hanya terbatas bagi para PNS dan keluarganya. BPDPK kemudian berevolusi menjadi Perum Husada Bhakti di tahun 1984, menjadi PT ASKES (Persero) di tahun 1992, dan menjadi BPJS Kesehatan di tahun 2014 sebagaimana amanat Undang-undang 24 tahun 2011 tentang BPJS. Sebelum Undang-Undang tentang BPJS dilahirkan, sesungguhnya di tahun 2004 terdapat beberapa milestone penting yang menjadi tonggak sejarah layanan kesehatan di Tanah Air yang harus kita ketahui bersama. Diawali dari Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri. UU SJSN ini sesunggunya telah merevolusi jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia, yaitu dari gotong royong yang terbatas pada komunitas tertentu, yaitu gotong royong yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang bayar iuranya lebih besar membantu yang bayar iuranya lebih kecil, menjadi gotong royong besar, yaitu gotong royong yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong besar itu disebut program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Secara bertahap, Program JKN-KIS pun terus berkembang pesat hingga kini dan bergerak menuju cakupan semesta. Sampai dengan saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 179 juta jiwa atau sekitar 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini terus meningkat dari angka 121,4 juta atau 49% penduduk di 2014. Dede Yusuf mengatakan, mengusung tema gotong royong demi masyarakat sehat dan produktif menjadi pengingat bahwa program JKN-KIS sesungguhnya telah melaksanakan cita-cita luhur bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial. Dede Yusuf juga memberikan apresiasi kepada kinerja BPJS Kesehatan selama 49 tahun ini. Program JKN-KIS sebagai revolusi pelayanan kesehatan di Indonesia yang tidak saja mendekaktkan tapi juga berdampak pada ekonomi nasional melalui tingginya permintaan terhadap obat, alat kesehatan, dan jasa bidang kesehatan. Mengutip hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dede Yusuf menyebut kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp 152,2 triliun, dan diperkirakan mencapai Rp 289 triliun 2021. Dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia ini sifatnya positif dan berkelanjutan. Dalam jangka pendek, program JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS, seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman). Sedangkan dalam jangka panjang, program JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan di tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp 57,9 triliun, industri farmasi Rp 10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp 0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp 14,6 triliun serta JKN-KIS Rp 6,8 triliun. Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp 17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp 7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp 3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp 2,4 triliun dan sektor lain Rp 38,6 triliun.

Bertambahnya peserta JKN-KIS meningkatkan investasi di sektor kesehatan, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, produksi obat dan alat kesehatan. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan. Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,26 juta orang di 2021 mendatang. Penciptaan lapangan kerja itu ada di beberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864.000 orang (2016) akan meningkat menjadi 1,35 juta orang (2021). Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27.000 lebih orang (2016)  dan berpotensi meningkat menjad 42.000 lebih di 2021. Industri makanan dan minuman pun ikut meningkat dalam waktu yang sama, yaitu 34.000 lebih orang menjadi 53.000 lebih di 2021. Dede mengatakan dengan hadirnya program JKN-KIS tidak hanya revolusi layanan kesehatan di Tanah Air, tapi juga menjadi daya tarik berusaha di bidang kesehatan. Dampaknya terhadap perekonomian khususnya di sektor kesehatan akan semakin meningkat seiring semakin besarnya jumlah peserta. Prinsip utama JKN-KIS adalah kegotong royongan sebagaimana tercantum dalam UU SJSN. Gotong royong merupakan nilai luhur dari pancasila yang harus kita jaga. Dalam konteks penyelenggaraan JKN-KIS kita harus memperluas makna gotong royong dari biasanya yang sehat membantu yang sakit, tapi juga menjadi gerakan bersama saling mendukung dan saling menguatkan dengan peran masing-masing. Salah satu faktor dasar yang mempengaruhi produktivitas yakni sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkontribusi terhadap produktivitas bukan hanya pendidikan formal, tapi juga diutamakan kompetensi yang indikatornya keahlian dan keterampilan. Bidang kesehatan juga mempengaruhi produktivitas. Produktivitas akan berdampak pada daya saing. Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu asuransi, termasuk JKN-KIS. Selain dalam perekonomian BPJS Kesehatan juga akan bekerja sama dengan lembaga sosial lain dalam menjalankan crowdfunding. Adapun peserta yang penerima crowdfunding ini adalah peserta BPJS Kesehatan yang tergolong mustahik (tidak mampu).

Menurut Fachmi Idris Program Jaminan Kesehatan Naional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah program negara yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam hal pemenuhan hak meningkatkan kualitas hidup manusia yang dibangun melalui jaminan sosial di dalamnya terdapat Program JKN-KIS. Melalui jaminan sosial, diharapkan mampu meretas jalan perubahan demi Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Proram JKN-KIS meningkatkan kualitas hidup sehat manusia Indonesia dengan memberikan akses finansial kepada seluruh rakyat Indonesia, agar memenuhi kebutuhan mendasar mereka di bidang kesehatan.

Keberadaan program ini telah membuka kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dari kalangan penerima bantuan iuran, hingga pemilik perusahaan, dengan iuran yang terjangkau. Keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini akan terwujud jika semua pihak sama-sama bergotong royong atau berkontribusi dalam Program JKN-KIS. Bahkan menerapkan pola hidup sehatpun merupakan suatu kontribusi yang nyata. Prinsip dasar dalam program JKN-KIS adalah Gotong Royong yang merupakan saripati dari Pancasila. Hal ini perlu disadari bersama mengapa dalam Program JKN-KIS nilai-nilai Pancasila sudah tertuang. Pertama, gotong royong dalam membayar iuran dimana iuran tersebut akan digunakan bagi peserta yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan, yang sehat membantu yang sakit. Kedua dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS kerjasama antar stakeholder, fasilitas kesehatan yang akan melayani peserta JKN-KIS dalam mendapatkan pelayanan, kerjasama lintas kementerian mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, serta lembaga-lembaga terkait lain baik itu DJSN, DPR, OJK, BPK, BPKP, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan dsb, serta yang tak kalah penting adalah kerjasama dengan Pemerintah Daerah.  Kolaborasi peran dari seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan program JKN-KIS. Juga agar seluruh pihak dapat memberikan sumbangsih dan kerja keras bersama demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sehat dan bermartabat. Gotong royong adalah nilai-nilai luhur, kebudayaan, dan semnagta gotong royong adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kekayaan inilah yang mampu menjadi modal besar bagi bangsa ini untuk menatap tantangan global, yakni perubahan dunia yang semakin kompetitif. Program JKN-KIS adalah salah satu alat dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial demi menyongsong perubahan dunia.

Kegiatan PPL yang ada di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung merupakan salah satu prgram penguasaan keahlian mahasiswa utamanya di bidang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Atas nama saya sendiri, semoga dengan adanya pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di BPJS Kesehatan akan memberikan pengetahuan yang belum sama sekali saya peroleh. Semoga ilmu yang bisa saya dapatkan menjadi berkah hidup saya. Dengan saya PPL di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung maka saya bisa tahu proses dan pemberian Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN-KIS. Dari PPL ini saya, menyajikan karya esai disesuaikan dengan pengetahuan serta pengalaman di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung.

Melalui karya ini saya mengucapakan terimakasih kepada :

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
  3. Bapak Siswahyudianto, MM., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat karya esai
  4. Bapak Rokhmat Subagiyo, S.E., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung terkait pembuatan laporan PPL serta karya esai ini

Ibu Susilowati selaku Dosen Pamong yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulunggagung terkait kegiatan atau program kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung

Penulis: Evilya Dias Hapsari Jurusan Ekonomi Syariah NIM: 17402153007 yang sedang Magang/PPL di FEBI IAIN Tulungagung.

IMG_3213Air merupakan kebutuhan primer dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, pasokan air yang bersih dan cukup sangat dibutuhkan keberadaannya. Perkembangan penduduk merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan pasokan air tanah semakin cepat berkurang. Pembangunan perumahan, infrastruktur dan tempat hiburan di kota besar dapat mengakibatkan penerapan air oleh tanah terganggu, bahkan terhenti. Namun semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak pula kebutuhan air, sedangkan pasokan air tanah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan air penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan air di kabupaten Tulungagung, pemerintah kota kabupaten Tulungagung membangun Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya  Agung sebagai perusahaan di bidang jasa masyarakat umum yang melayani dan memenuhi pasokan air bersih bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Tulungagung. Peningkatan jumlah penduduk, khusunya di kabupaten Tulungagung mengakibatkan semakin banyak pula lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal sehingga kebutuhan air bersih juga akan meningkat. Hal ini memberikan pengaruh positif bagi PDAM karena akan meningkatkan pendapatan PDAM.

Semakin banyaknya permintaan menjadi pelanggan baru maka PDAM akan melakukan pemasangan pipa baru untuk mendistribusikan air dari sumber air atau reservoir terdekat kerumah pelanggan, dalam hal ini sektor air minum merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum khususnya di perkotaan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum yang baik. Dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

Pada tahun 2008, Pemerintah mencanangkan program 10 juta sambungan baru untuk memperluas cakupan pelayanan bidang air minum. Program Hibah Air Minum atau disebut dengan Program MBR ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai program 10 juta sambungan baru, yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun ini. Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, dalam upaya mencapai target MDGs. Kegiatannya berupa pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperluas cakupan pelayanan penyediaan air minum khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama tim interdep (Kementerian Keuangan dan Bappenas).

IMG_3162Program MBR atau Hibah Air Minum APBN adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum yang dimaksud di sini adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN. Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada pemprov atau pemkab/pemkot untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum sampai pada output terbangunnya sambungan rumah air minum kepada masyarakat. Kedepannya pelaksanaan hibah air minum akan dikembangkan untuk mencapai output lainnya, seperti; Pengurangan Non Revenue Water (NRW), energi efisiensi dan sebagainya.

Pelaksanaan Program MBR akan menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Untuk mendapatkan dana hibah dari Program MBR atau Hibah Air Minum ini, pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan. Dana hibah dapat dicairkan oleh pemerintah daerah setelah adanya rekomendasi atas hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi sasaran program ini. Program ini akan dikelola oleh Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU). Kabupaten/Kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

 

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan

IMG_3417Setiap permintaan pencairan dana hibah Air Minum atau Program MBR dari Penerima Hibah harus dilampiri dengan rangkuman mengenai layanan SR (Sambungan Rumah) serta rekomendasi hasil verifikasi. Rangkuman tersebut meliputi:

  1. Kelengkapan Dokumen teknis sebagai syarat permohonan verifikasi sebagai berikut:
  2. Mulai dilaksanakannya kegiatan konstruksi SR sebagai berikut: Nama, Alamat dan Nomor atau Kode Identifikasi pelanggan/setiap rumah; Copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan SR yang dilakukan oleh
  3. Mulai diberikannya pelayanan sambungan rumah dari PDAM sebagai berikut: Copy Bukti Pembayaran (invoice) biaya sambungan rumah baru, Copy Bukti Pembayaran oleh pelanggan untuk 2 (dua) bulan rekening air.
  4. Business Plan yang mencantumkan tarif air menuju FCR (Full Cost Recovery).
  5. Bukti laporan kegiatan Badan Pengawas PDAM yang aktif dan mengadakan pertemuan rutin setiap tahun sebanyak 3 (tiga) kali.
    1. Kelengkapan Dokumen Administrasi sebagai syarat Pencairan dana Hibah, dengan melampirkan dokumen seperti: Surat permintaan Pencairan hibah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Daerah dan apabila dikuasakan, maka dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai, Salinan DPA, SPM, SP2D atas penyertaan modal Pemda kepada PDAM, Salinan Perda terkait penyertaan modal, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum, Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Surat rekomendasi pencairan hibah dari CPMU dan dokumen terkait lainnya.

Melalui karya esai ini saya tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
  3. Bapak Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk membuat karya esai ini.
  4. Bapak Syafrudin Arif Marah Manunggal. M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan motivasi, arahan, dan dukungan sejak awal PPL sampai selesainya PPL serta karya esai ini.
  5. Bapak Sunyoto., selaku Dosen Pamong di PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung dan Ibu Suparmi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, serta selalu memberi semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dengan baik.
  6. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai sekarang.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih

ret 3Penulis Luluk Fitriana, Jurusan Ekonomi syariah (ES – 6A) dengan NIM : 17402153024, Mahasiswa sedang Magang/PPL di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan agenda nasional. Berbagai ikhtiar penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah memiliki tingkatan masalah yang beragam. Masalah-masalah utama yang sering menjadi kendala adalah adanya kecenderungan untuk menyalahkan si miskin, menempatkan mereka sebagai obyek, programnya dikelola semacam proyek, dan tidak berkelanjutan. Situasi masalah ini menghendaki penyelesaian segera, yakni dengan mengembangkan cara pandang atau pendekatan baru dalam memahami kemiskinan dan melibatkan mereka, si miskin dalam formulasi strategi penanggulangan kemiskinan

Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 yang merupakan landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang diperjelas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional program penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok; 2) Pengembangan Sistem Jaminan Sosial; dan 3) Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin.

Peran BAPPEDA Tulungagung sendiri dalam menanggulangi kemiskinan ditulungagung ini dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan perencanaan dan pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini sudah cukup banyak pemerintah daerah yang sudah melakukan kerja sama, baik itu kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kerja sama internasional. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan peningkatan pelayanan publik dan juga pengedaan infrastruktur daerah baik bersifat fisik dan non fisik. Bentuk pengaturan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu coorperative construction, contract services, pengaturan lainnya. Peranan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung dalm rangka perencanaan dan pengembangan objek wisata pantai di Tulungagung adalah menyusun Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Rencana umum tata ruang, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana pembangunan dengan dinas dan istansi vertikal yang ada didaerah Kabupaten Tulungagung.

Jaminan Kesehatan di Tulungagung mengacu pada prinsip asuransi sosial sesuai dengan amanat UU SJSN, yaitu; Nirlaba, wajib membayar iuran, gotong royong, portabilitas, equalitas dan transparan akuntabel, effektif effisien serta dana yang dikelola sepenuhnya digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta JKN.

Kepesertaan bersifat wajib, artinya semua penduduk termasuk warga negara asing yang bekerja dan tinggal lebih dari 6 (enam) bulan harus ikut menjadi peserta JKN. Seluruh peserta harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Mereka iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Perubahan data PBI akan di upadte setiap 6 (enam) bulan sekali.Untuk menjadi peserta JKN, masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui pemberi kerja dan pekerjanya kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau PT Askes terdekat. Sedangkan bagi peserta PBI, pendaftaran peserta dilakukan oleh pemerintah.

JKN di Tulungagung, penerapannya melalui mekanisme asuransi sosial dengan prinsip kendali biaya dan mutu. Yakni integrasinya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali. Keuntungan memiliki asuransi kesehatan sosial selain premi yang terjangkau dengan manfaat komprehensif, kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (sustainabilitas) dan dapat dilayani di seluruh wilayah Indonesia ( portabilitas).

Proses pemberdayaan terhadap kemiskinan merupakan persoalan umat manusia. Perkembangan dunia yang tidak berimbang menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, baik antar negara, antar daerah, maupun antar kelompok masyarakat. Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Pada negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan selalu dihubungkan dengan masalah kemakmuran yang menunjukkan kepada konsumsi barang dan jasa.

Pemecahan masalah kemiskinan hendaknya didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka. Penghormatan bermakna bahwa fokus kebijakan dan pelayanan publik, pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar sekaligus menguatkan kapasitas masyarakat miskin agar terbebas dari belenggu kemiskinan. Perlindungan bermakna bahwa adanya kebijakan nyata dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan melindungi orang miskin dari ancaman kerentanan sehingga memiliki keamanan dan peluang untuk berkembang. Pemenuhan berarti bahwa upaya menggunakan sumber daya dan sumber dana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumber daya dari masyarakat, swasta, dan berbagai pihak.

Bapak Syahri Mulyo, SE.M.Si ( Selaku Bupati Tulungagung) mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan maju dalam Musrenbang Th. 2017 kita harus meningkatkan kinerja untuk mencapai target – target pembangunan kedepan, agenda untuk mewujudkan visi misi telah mewujudkan dengan pembangunan pendidikan murah, kesehatan, mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan publik, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan bidang ekonomi serta pembangunan sosial. Fokus pembangunan Tahun 2018 mengarahkan progam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang terintegratif dan holistik, komitmen rencana pembangunan Kabupaten Tulungagung untuk memantapkan pembangunan infrastruktur, pariwisata, kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah.  Kedepan kita akan mengembangkan destinasi wisata pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta pembangunan daerah. kegiatan pembukaan Musrenbang Kab. Tulungagung Th. 2017 dalam rangka penyusunan RKPD Th. 2018.

ret 2Di dalam kegiatan PPL, saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta hal – hal baru yang sangat bermanfaat. Dari kegiatan ini pula saya dapat mengenal praktik administrasi pada instansi pemerintahan  terutama pada pelayanan kepada masyarakat, perencanaan pembangunan serta pekerjaan administrator. Dari situ saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal. Banyak manfaat yang saya dapatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan saya membagikan pengetahuan yang saya dapat selama PPL dalam Essay ini, yang selanjutnya dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Oleh : Nazri Abdul Hakim /ES VIA/17402153015 (Mahasiswa yang sedang PPL/Magang di FEBI IAIN Tulungagung bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung)

foto di Agro kahayangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama,gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahateraan dan kemakmuran masyarakat desa. Dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa ,menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahterakan masyarakat desa .

Tujuan dari BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indoneisa Nomor 4 tahun 2015 , menjelaskan tujuan dan didirakannya BUMDesa adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan perekonomian desa
  2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
  3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
  4. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa/pihak ketiga
  5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
  6. Membuka lapangan pekerjaan
  7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
  8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

lokasi bumdesa sinar mulyaMenurut data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung telah berdiri 197 BUMDesa dan sekitar 128 BUMDesa yang masih aktif, yang salah satunya adalah BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo. BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari ini beridiri sejak tahun 2015 yang alasan berdirinya karena ada intruksi dari Kementrian yang pada waktu itu mendapat bantuan dari program JALIN MATRA 2015 (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) sebesar Rp.100.000.000,00 yang diperentukkan untuk membuka usaha BUMDesa “Sinar Mulya” yang pertama kali yakni unit simpan pinjam.

Ada beberapa unit usaha yang sudah dijalankan oleh BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari , yakni sebagai berikut :

  1. Unit Simpan Pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam ini adalah unit usaha yang pertama kali dimiliki BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari . Untuk Modal Awal untuk unit usaha simpan pinjam di peroleh dari bantuan Modal JALIN MATRA 2015 yang total modalnya adalah Rp.100.000.000,00. Kegiatan usaha dari unit ini adalah memberikan pinjaman modal untuk anggota dengan bunga 1,5 % dan batas pengembalian maksimal adalah 12 bulan dan juga melayani jasa penyimpanan bagi masyarakat yang ingin menabung .

  1. Unit Susu

IMG-20180203-WA0002   Unit susu adalah usaha yang dikembangkan oleh BUMDesa Sinar Mulya Desa Mulyosari ini. Unit susu tidak dibangun oleh BUMDesa Sinar Mulya sendiri ,melainkan mendapat limpahan dari KUD Sri Wigati yang terkena kasus. Dan akhirnya diambil alih oleh BUMDesa Sinar Mulya yang modal awalnya diambil dari laba Unit Simpan Pinjam BUMDesa Sinar Mulya tahun 2016 . Kegiatan Unit susu sapi ini adalah menerima susu seger dari peternak dan menjualnya ke Pabrik Susu Nestle Kejayan Pasuruan . Setiap pagi dan sore para peternak sapi menyetorkan hasil perahan susu sapinya ke pengurus unit usaha susu BUMDesa Sinar Mulya untuk diolah lalu dan pada malamnya dilakukan proses pengiriman ke  Pabrik Nestle di Kejayan Pasuruan.

  1. Unit Jual Beli Konsentrat sapi

Kegiatan usaha yang dilakukan adalah membeli konsentrat dari Nestle dan menjualnya ke peternak .

BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari tidak berhenti berinovasi dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki desa Mulyosari , sekarang ini BUMDesa Mulyosri baru saja meresmikan unit usaha yang baru saja didirkan yakni :

  1. Unit Wisata Agro Kahayangan

Di unit usaha ini ada kegiatan outbond , kolam renang ,taman wisata serta kios bunga.

  1. Unit Toko

Unit usaha yang akan menyedikan bahan kebutuhan pokok dan dijual secara grosir dan eceran.

IMG-20180203-WA0004Nantinya BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari untuk kegiatan yang dijalankannya akan di pusatkan di area Agro Wisata Kahayangan.Disana akan digunakan sebagai pusat dari semua kegiatan yang ada di BUMDesa “Sinar Mulya” dari mulai kegiatan unit usaha simpan pinjam,unit usaha susu,unit usaha jual beli pakan ternak dan juga unit usaha toko .

Dari unit usaha yang dijalankan BUMDesa “Sinar Mulya mempunyai omset usaha yakni sebagai berikut :

Nama Unit Usaha Omset Per Bulan
Unit Simpan Pinjam
  1. 22.000.000,00
Unit Susu Sapi Rp.650.000.000,00
Unit Konsentrat/ pakan ternak Rp.180.000.000,00

Dari omset usaha yang diperoleh tersebut BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari sudah berhasil memberikan pembagian hasil usaha yang dilakukan BUMDesa Sinar Mulya Desa Mulyosari untuk Desa Mulyosari berupa 5% dari hasil usaha diberikan kepada desa untuk Pendapatan Asli Desa dan juga dana sosial dan pendidikan sebesar 10% dari hasil usaha yang dilakukan . Dengan  adanya pembagian hasil usaha BUMDesa untuk Pendapatan Asli Desa dan juga untuk sosial dan pendidikan ini membuktikan bahwa BUMDesa mempenuyai peran dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo ini.

Untuk Prestasi dari BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari memang secara tertulis masih belum mendapatkan prestasi apapun , tetapi BUMDesa “Sinar Mulya” sudah menjadi Pionir dari program keagenan BNI , yakni program KUR ( Kredit Usaha Rakyat ). Prestasi lain yang dimiliki oleh BUMDesa “Sinar Mulya” yakni menjadi 20 Desa Terbaik dalam pengelolaan BUMDesa yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan sebagai tempat atau wadah dan media bagi Mahasiswa untuk memperoleh pengalaman secara faktual yang ada di lapangan dan juga untuk menerapkan ilmu-ilmunya yang diperoleh dalam perkuliahan yang akan diterapkan di lapangan. Dari kegiatan PPL ini penulis menyajikan esai yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui karya esai ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

  1. Bapak Dr.Maftukhin,M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung
  2. Bapak Dr.H.Dede Nurohman,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  IAIN Tulungagung dan selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dalam PPL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
  3. Bapak Siswahyudianto, MM selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung , yang memberikan kesempatan untuk penerbitan esai ini
  4. Bapak Drs.Eko Asistono,M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
  5. Bapak Iswahjudi,SIP,M.Si selaku dosen pamong yang memberikan arahan selama PPL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
  6. Teman-Teman PPL IAIN Tulungagung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung .

 

IMG-20180130-WA0032Upaya Dinas Perikanan Tulungagung Bidang Budidaya dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat oleh Krisna Yoga Septa Antori Mahasiswa Ekonomi Syariah yang sedang magang PPL/Magang di FEBI

Budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber dana hayati yang dilakukan pada suatu lahan atau daerah untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia budidaya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Menurut Siagian budiaya adalah suatu uaha yang dilakukan untuk memingkatkan produktivitas perairan. Dalam hal ini adalah budidaya ikan. Maksudnya yaitu produksi sumberdaya perairan yang sangat meningkat dengan adanya usaha budidaya pada suatu perairan yang memiliki produktifitas alamiah tertentu dan dapat ditingkatkan melalui kegiatan budidaya perairan tersebut

Sedangkan pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentand perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Setiap kegiatan yang terdapat dalam lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan penduduk yang berada disekitarnya. Kabupaten Tulungagung yang merupakan daerah yang menjadi lokasi penelitian, dimana ada sebagian penduduknya yang bermata pencaharian sebagai budidaya ikan. Dalam bahasan ini pegaruh usaha ikan  terhadap kehidupan masyarakat budidaya mencakup dua hal, yaitu tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan.

Tingkat Pendapatan : Pada awalnya, sebelum dibukanya areal budidaya ikan di Tulungagung. Mata pencaharian sabagian besar penduduknya merupakan petani. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang sangat subur untuk daerah pertanian khususnya tanaman padi. Masyarakat Tulungagung yang berstatus sebagai pembudidaya mempunyai pendapatan yang tidak tetap. Hal ini tergantung dari jumlah hasil panen yang didapat dan luas lahan garapannya, sebagai acuan pembudidaya yang mempunyai lahan 1-5 ha rata-rata memiliki penghasilan Rp 600.000 – 1.000.000/bulan.

Tingkat Pendidikan : Pada umumnya tingkat para petani pembudidaya yang ada di Kabupaten Tulungagung cukup beragam mulai dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan ada yang belum pernah merasakan bangku sekolah. Latar belakang pendidikan tersebut berpengaruh terhadap cara mereka dalam menerima teknologi baru yang mereka terima dari penyuluhan ataupun media massa dan sangat berpengaruh juga terhadap persepsi mereka tentang bagaimana pentingnya usaha pembudidayaan ikan. Akan tetapi pandangan para budidaya terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup luas, mereka menginginkan anak-anak mereka bersekolah sampai ke jenjang yang paling tinggi

Bagi pembudidaya ikan  ini ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan budidaya ikan  yaitu tersedianya modal, lahan, kolam, bibit ikan, pakan, dan air. Di samping itu juga faktor lainnya seperti ketersediaan air yang menjadi kendala bagi kendala bagi pembudidaya ikan air tawar. Jika pada musim kemarau air sangat susah didapatkan untuk kolam ikan, maka sebaliknya pada musim hujan air sangat deras dan banyak untuk mencukupi kebutuhan kolam tetapi air sering berubah ph nya karena air hujan.

Untuk mempermudah serta memajukan masyarakat Tulugagung khususnya petani ikan maka, Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung membuat strategi di dalam mengembangkan roda perekonomian petani ikan di Tulungagung. Salah satu strateginya adalah Pembuatan Kelompok dan Pengembangan Sumberdaya manusia.

Adapun tujuan pembentukan kelompok ini adalah sebagai berikut :

  1. Sebagai wahana Silaturahmi yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan  gotong royong dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran serta pengembangan usaha.
  2. Memudahkan tukar menukar informasi untuk memecahkan suatu permasalahan.
  3. Untuk menyampaikan informasi maupun teknologi perikanan.
  4. Untuk memperkuat permodalan.
  5. Untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan keluarga.

Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) bagi para anggota kelompok Budidaya Ikan  terus dilakukan oleh kelompok hal ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan internal bagi anggota dengan mendatangkan Nara Sumber yang berkompeten dalam bidang teknis budidaya ikan dan perkoperasian, berbagai nara sumber yang diundang seperti dari Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Pihak-pihak swasta lain yang menunjang.

Disamping pengadaan pelatihan-pelatihan internal oleh kelompok, para anggota POKDAKAN  juga diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung maupun Propinsi, materi yang diterima selain teknis budidaya juga manajemen dan profesionalitas usaha yang baik.

Program Pelatihan:  Besarnya angka pengangguran saat ini bukan hanya di akibatkan dari pertumbuhan ekonomi yang belum mampumenyerap angkatan kerja secara optimal, namun juga disebabkan rendahnya kualitas dan kompetensi angkatan kerja tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengadakan pelatihan kerja. Kebijakan ini memberikan penawaran bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat meningkatkan kompetensi dan daya saingnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu di mana materi, metode, dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari Oemar Hamalik (1993). Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi kompetensi/jabatan/pekerjaan serta spesifikasi pekerjaan.

Bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sendiri melakukan program ini mulai dari awal berdirinya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung sampai sekarang. Di dalam bidang budidaya terdapat beberapa pelatihan budidaya ikan diantaranya memberikan informasi mengenai program pemerintah dalam hal budidaya ikan di Indonesia, memberikan pelatihan pengolahan / pembuatan pakan sendiri, pelatihan pengaturan manajemen budidaya ikan konsumsi.

Bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung memiliki sistem dalam melaksanakan program pelatihan budidaya ikan,nada beberapa sistem yang digunakan dalam melaksanakan program pelatihan budidaya ikan antara lain :

  1. Sistem informasi

Sistem ini merupakan kegiatan awal yang dilakukan bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung untuk memperkenalkan beberapa kegiatan, tujuan, dan target pemerintah dalam hal budidaya ikan konsumsi di Kabupaten Tulungagung. Pemberian informasi ini dilakukan dengan cara mengundang para petani ikan di Kabupaten Tulungagung dengan mengelompokkan petani ikan sesuai dengan jenis ikan yang mereka budidaya/akan membudidaya ikan tersebut.

  1. Sistem Pengelompokan

Sistem ini merupakan sistem lanjutan yang pasti dilakukan bidang budidaya dalam hal efesiensi budidaya petani ikan di Tulungagung. Setelah informasi dibagikan semua ke petani ikan, mereka akan di kelompokkan sesuai dengan domisili dan juga jenis ikan yang ditangani. Tujuan dari sistem ini adalah mempermudah kontroling dari bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung serta memberi kemudahan bagi petani ikan dalam hal konsultasi baik dengan sesama petani maupun petugas lapangan. Dalam sistem kelompok/pengelompokan ini bidang budidaya hanya membentuk kelompok tani ikan tetapi dalam hal nantinya kalau ada bantuan dari pusat yang berupa materi tidak semua kelompok akan mendapatkan bantuan karena tebatasnya bantuan yang ada, jadi sistem kualifikasipun akan dilakukan sesuai dengan kualitas produktivitas dari para petani ikan yang ada.

  1. Instruktur dan Tenaga Kepelatihan

Keberadaan intruktur sangatlah penting dalam suatu pelatihan, tak terkecuali dipelatihan bidang budi daya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung ini. Tanpa adanya instrukturmaka pelatihan tidak akan dilaksanakan. Instruktur berfungsi sebagai fasilitor, pelatih, pembimbing teknis, supervisor yang bertugas untuk menyampaikan materi pelatihan kepada peserta pelatihan di budidaya ikan konsumsi Tulungagung. Sedangkan tenaga kepelatihan adalah personil yang mempunyai tugas membantu mempersiapkan sarana pelatihan agar pelaksanaan pelatihan dapat berlangsung dengan tertib, biasanya sebagian besar kegiatannya bersifat teknis operasional. Tahap ketiga ini biang budidaya menggunakannya kalau ada bantuan alat untuk operasional budidaya ikan, karena memang memerlukan tenaga ahli. Tahun 2016 bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung mendapat bantuan dari pusat berupa mesin pembuatan pakan ikan yang mana kalau mesin ini berhasil di operasionalkan secara baik akan menjawab permasalahan utama dari petani ikan di Tulungagung mengenai mahalnya harga pakan pabrikan, kalau alat ini berhasil di jalankan maka perkilonya akan menghemat anggaran petani ikan konsumsi sebesar Rp.5000. Dalam proses instruktur dan tenaga kepelatihan ini bidang budidaya langsung mendatangkan para ahli di bidangnya agar tujuan utama sistem ketiga ini tercapai 100%. Hal ini juga salah satu proses pengemulsin bidang-bidang lainnya di Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung seperti bidang tangkap dan bina usaha, karena kalau harga pakan terjangkau, petani ikan akan semakin produktif lagi dan bidang tangkap pun akan cepat merespon dengan menampun ikan yang ada yang mana nanti di serahkan ke bidang bina usaha untuk mengolahnya atau menjual langsung tergantung permintaan pasar. Dengan proses yang demikian perekonomian masyarakat cepat atau lambat akan membaik dan maju.

  1.  Sistem Kontroling

Sistem ini merupakan kegiatan rutin dari bidang budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, yang mana kegiatannya dilakukan langsung di tempat kelompok tani (lapangan). Kontroling ini dilakukan ketika ada bantuan yang masuk dari pusat ke bidang budidaya Dinas Perikanan Tulungagung serta ketika adanya masalah-masalah yang terjadi di petani ikan konsumsi di Tulungagung. Tujuan dari sistem ini sendiri adalah mengawasi jalannya kegiatan yang ada di lapangan agar tercapainya target yang maksimal dari petani ikan konsumsi di Kabupaten Tulungagung.

  1. Evaluasi

Untuk memastikan keberhasilan pelatihan dapat dilakukan melalui evaluasi. Secara sistimatik manajemen pelatihan meliputi tahap perencanaan yaitu training need analysis, tahap implementasi, dan tahap evaluasi. Tahap terakhir merupakan titik kritis dalam setiap kegiatan karena sering kali diabaikan sementara fungsinya sangat vital untuk memastikan bahwa pelatihan yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan ataukah justru sebaliknya untuk menilai efektivitas pelatihan dapat dievaluasi menggunakan indikator : a.) reaksi, seberapa baik peserta menyenangi pelatihan, b.) belajar, seberapa jauh para pserta mempelajari fakta – fakta , prinsip – prinsip, dan pendekatan – pendekatan dalam sebuah latihan, c.) hasil, seberapa jauh perilaku petani ikan berubah karena latihan dan bantuan alat apakah ada kenaikan produktivitas atau penurunan yang telah dicapai, d.) efektivitas biaya, untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan untuk program pelatihan dan apakah besarnya biaya pelatihan sebanding dengan tujuan program pelatihan. Hal pokok dari evaluasi untuk menguji dan menilai apakah program – program pelatihan yang telah dijalani memberikan dampak yang efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.