Monthly Archives: June 2018

Penulis Ngindana Maidatus Solikah Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung yang sedang PPL/Magang di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Sedangkan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung didasari oleh Perka BNN Nomor 04 Tahun 2010 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung didirikan yang secara vertikal bertanggungjawab ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia.

Pada Tahun 2015, BNN Kabupaten Tulungagung mendapat alokasi dana dari APBN dan APBD dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dengan dukungan anggaran tersebut, Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung telah diupayakan untuk menyentuh langsung melalui kegiatan pemberdayaan dan pembentukan kader di Lingkungan Sekolah, Kampus, Instansi Pemerintah dan Swasta / Organisasi Swasta / LSM serta Lingkungan Masyarakat.

Pada tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung khususnya jurusan Ekonomi Syariah mengadakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bagi mahasiswanya. PPL tersebut dilaksanakan pada perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa juga diberi kebebasan dalam menentukan tempat PPL. Penyusun akhirnya memilih di BNN Kabupaten Tulungagung,  Karena penyusun ingin mengetahui tugas dan fungsi pokok BNN Kabupaten Tulungagung, kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNN Kabupaten Tulungagung, cara memperoleh dan mengolah data-data, serta kemajuan-kemajuan yang dicapai BNN Kabupaten Tulungagung dimana informasi yang diperoleh dapat menjadi pelajaran berharga dan menambah pengalaman penyusun.

Pada waktu pelaksanaan PPL di BNN Kabupaten Tulungagung tentunya banyak ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Di dalam laporan ini penyusun ingin mengangkat salah satu permasalahan yaitu kurang luasnya gedung BNN  Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dikarenakan kebijakan BNN RI yang tidak berkenan terhadap BNN Kabupaten / Kota dalam pengembangan gedung yang kepemilikan tanahnya bukan milik sendiri tetapi milik pemerintah daerah. Alasannya selama praktik yang kami jalani, kami mengamati bahwasanya perlunya perluasan dan pengembangan gedung BNN Kabupaten Tulungagung. Sehingga sangat menarik untuk di angkat dan di bahas.

Dalam pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di BNN Kabupaten Tulungagung penulis menemukan permasalahan dibagian fasilitas dalam melayani pasien rehabilitas (tes urine). Kami mengamati bahwa kurang luasnya gedung BNN Kabupaten Tulungagung ini karena pada saat melayani tes urine banyak yang mengantri hingga tempat tunggu tidak muat untuk menampung, sehingga harus duduk dilantai. Selain itu kami mengamati ruang kerja semakin padat karena meningkatnya volume arsip dari tahun ketahun sehingga terpengaruh terhadap kenyamanan kerja Pegawai. Dan tahanan tidak memiliki tempat khusus sehingga apabila BNN Kabupaten Tulungagung berhasil razia atau menangkap pelaku tindak pidana narkoba harus di titipkan polres, hal ini terjadi dikarenakan kebijakan BNN RI yang tidak berkenan terhadap BNN Kabupaten / Kota dalam pengembangan gedung yang kepemilikan tanahnya bukan milik sendiri tetapi milik pemerintah daerah.

Tanggapan dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung terhadap mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) IAIN Tulungagung sangat baik. Ketika memasuki masa PPL di BNN Kabupaten Tulungagung kami disambut dengan hangat oleh para pegawai terutama oleh kepala BNN Kabupaten Tulungagung yaitu Djoko Purnomo, S.H., M.H. Selama melaksanakan PPL di sana, kami selalu dibimbing dan diberi arahan terkait pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di BNN Kabupaten Tulungagung.

Sedangkan tanggapan mengenai permasalahan yang kami hadapi di BNN Kabupaten Tulungagung adalah sangat bagus karena setiap tahun kami mengajuan RKBMN ( Rencana Kebutuhan Barang Milik / Kekayaan Negara ) ke Eselon 1 yaitu BNN RI salah satunya untuk pengajuan  pengembangan gedung BNN Kabupaten Tulungagung namun hingga kini belum disetujui dikarenakan kebijakan BNN RI yang tidak berkenan terhadap BNN Kabupaten / Kota dalam pengembangan gedung yang kepemilikan tanahnya bukan milik sendiri tetapi milik Pemerintah Daerah.

Pembahasan dari permasalahan dan solusi mengenai penulisan ini adalah :

  1. A.    Permasalahan
    1. 1.      Kurangangnya Kesan Positif Pasien Akibat Tidak Adanya Ruang Tunggu Pasien BNNK  Kabupaten Tulungagung

Ruang tunggu Klinik Tunas Asih BNN Kabupaten Tulungagung.merupakan suatu ruangan yang berfungsi sebagai penerima / pengunjung pasien rawat jalan. Dengan ketidakadaannya ruang tunggu ini dapat mengurangi kesan positif ketika pasien dan keluarga berada di Klinik, idealnya pada saat pasien dan keluarganya berada dalam antrian diharapkan mampu mengisi waktu luangnya menikmati berbagai fasilitas seperti buku edukasi pencegahan narkoba, video terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, hal ini agar ketika dalam waktu antrian Pasien dan keluarga tidak merasa bosan.

  1. 2.      Kurang Nyamannya Pegawai dalam Bekerja

Volume Arsip dari tahun ketahun semakin bertambah sedangkan ruangan penyimpanan masih terbatas, dampak dari keterbatasan ini  mengakibkan ruang kerja semakin padat sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan kerja pegawai. Disamping itu pula dengan ketiadaannya ruangan husus arsip sering kali pegawai kesulitan dalam mencari berkas, jika hal ini tetap dibiarkan akan menghambat kinerja apalagi tidak menutup kemungkinan dari tahun ketahun jumlah pegawai semakin bertambah seiring dengan perekrutan CPNS BNN RI.

  1. 3.      Pegawai Kesulitan dalam menjaga Tahanan

BNN Kabupaten Tulungagung senntiasa melakukan razia dan pengungkapan kasus kejahatan tindak pidana narkoba, pada saat mendapatkan tahanan setiap pegawai secara bergantin dalam menjaga di dalam ruangan Seksi Pemberantasan. Dari permasalahan tersebut ruang tahanan sangat dibutuhkan dengan standar yang baik agar dalam penjagaan bisa lebih aman dan tidak di titipkan ke Polres.

  1. B.     Solusi Pemecahan Masalah

                 Dari pembahasan diatas kami sebagai penulis memberikan solusi untuk BNN Kabupaten Tulungagung untuk mengajukan hibah tanah ke pemerintah kabupaten Tulungagung sehingga dapat perluasan Gedung BNN Kabupaten Tulungagung. Dari hal tersebut BNN kabupaten Tulungagung harus mengajuk hibah kepemerintah daerah tulungagung.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomer 57 tahun 2005 pasal 9 tentang penggunaan Hibah yaitu hibah digunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah. Dilihat begitu besar peran BNN Kabupaten Tulungagung terhadap daerah maka perlu pengajuan Hibah tanah ke pemerintah daerah. Selanjutnya akan diproses dan diajukan ke DPR dan akan dibahas di rapat paripurna. Apabila DPR mengesahkan dan tanah menjadi milik BNN Kabupaten Tulungagung maka pada saat pengajuan RKBMN ( Rencana Kebutuhan Barang Milik / Kekayaan Negara ) ke Eselon 1 yaitu BNN RI pengembangan gedung bisa segera dilaksanakan.

Dari uraian kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan  ini adalah dapat diketahuinya pengaruh bangunan terhadap kinerja pegawai yaitu :

  1. Kurangangnya Kesan Positif Pasien Akibat Tidak Adanya Ruang Tunggu Pasien BNNK  Kabupaten Tulungagung
  2. Kurang Nyamannya Pegawai dalam Bekerja
  3. Pegawai Kesulitan dalam menjaga Tahanan

Untuk solusi diatas adalah dengan cara mengajukan hibah tanah ke pemerintah daerah sehingga dapat memperluas Gedung BNN Kabupaten Tulungagung.

indexPenulis Jelita Nur Septaningarum Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah FEBI IAIN Tulungagung yang sedang PPL/Magang di Mayangkara Group.

Surat adalah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi juga berfungsi sebagai pengingat, bahan bukti hitam diatas putih yang memiliki kekuatan hukum, sumber data, alat pengingat, jaminan, wakil, alat promosi. Dalam upaya pencapaian tujuan dan untuk penyelenggaraan kelangsungan hidup suatu organisasi, maka organisasi tersebut harus dapat menjalankan program-program organisasi yang telah direncanakan. Untuk itu melaksanakan program-program tersebut maka tidak lepas dari kegiatan surat-menyurat. Walaupun kegiatan surat menyurat merupakan bagian kecil dari pelaksanaan program organisasi atau perusahaan, akan tetapi apabila pengelolaannya tidak sungguh-sungguh maka keseluruhan program organisasi akan mengalami hambatan-hambatan. Untuk itu surat menyurat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Surat menyurat tidak hanya merupakan alat komunikasi yang penting, tetapi hal itu juga sangat penting dalam kegiatan manajerial yaitu pekerjaan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan fungsi-fungsi manajerial tersebut.

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, surat menurut prosedur pengurusannya dibedakan menjadi dua yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima melalui kurir dengan mempergunakan buku pengiriman atau ekspedisi. Sedangkan surat keluar adalah surat yang sudah lengkap (bertanggal, bernomor, bersetempel, dan telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwennag) yang dibuat oleh suatu instansi, kantor atau lembaga untuk ditujukan atau dikirim kepada instansi, kantor atau lembaga lain.

Pengelolaan surat pada PT Radio Paramita Perkasa yaitu pada bagian yang mengurusi kegiatan administrasi termasuk mengurusi jalannya surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan surat dalam suatu proses atau kegiatannya dalam suatu organisasi untuk mencapi tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada, dimulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan, serta penyusutan surat. Dalam PT Radio Paramita Perkasa, surat diposisikan untuk menunjang operasional Radio. Terutama digunakan untuk membantu pembiayaan–pembiayaan yang terkait dengan kelangsungan operasi Radio. Penggunaan surat dalam PT Radio Paramita Perkasa sangatlah penting, karena surat menyurat yang dilakukan merupakan pendukung sistem keuangan Radio Perkasa. Surat ini diajukan dan ditujukan kepada Kantor Pusat Mayangkara Group guna untuk meminta persetujuan pengeluaran biaya yang akan digunakan untuk biaya operasi radio serta laporan-laporan keuangan yang meliputi pendapatan iklan, pendapatan dari penjualan produk Mayangkara Group, dan lain sebagainya.

Dalam penggunaan surat PT Paramita Perkasa, surat digunakan untuk membantu operasional Radio. Yaitu untuk kepentingan operasi yang berkaitan dengan anggaran yang dipergunakan untuk keperluan radio, alat-alat yang dibutuhkan oleh radio. Penggunaan surat ini merupakan sistem yang sangat penting dalam Radio Perkasa, karena surat menyurat yang dilakukan terkait dengan keuangan operasional radio. Meliputi gaji karyawan, pengiriman kwitansi iklan, persetujuan pembiayaan yang terkait dengan radio, penjualan produk SOMAN, pembayaran pajak, listrik dan lain sebagainya. Surat menyurat yang dilakukan PT Radio Paramita Perkasa dengan Kantor Mayangkara Pusat karena salah satu sumber pembiayaan untuk operasional radio terpusat dari Mayangkara Group. Karena pendapatan dari iklan saja tidak mampu untuk menunjang segala pembiayaan yang terkait dengan radio, maka dari itu penggunaan surat ini snagat dibutuhkan untuk membantu sistem keuangan PT Radio Paramita Perkasa.

Prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang digunakan oleh PT Radio Paramita Perkasa FM dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan utama yaitu mengelola, mengatur dan mengurus surat menyurat agar dapat memperlancar administrasi PT Radio Paramita Perkasa FM. Pada PT Radio Paramita Perkasa FM seluruh kegiatan surat menyurat hanya ditangani oleh satu orang pegawai. Selain itu cara penanganan suratnya pun cukup sederhana, yaitu pencatatan surat masih bergantung pada buku agenda saja dan tidak memakai kartu kendali yang lebih efisien. Setiap surat yang masuk dan keluar dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk atau keluar. Surat masuk yang diterima dan surat keluar yang dibuat, diterima dan dikirim melalui pos maupun kurir dengan mempergunakan buku pengiriman (ekspedisi).

Dari observasi yang dilakukan peneliti di PT Radio Paramita Perkasa FM, bahwa seluruh kegiatan surat menyurat yang meliputi surat masuk dan surat keluar hanya ditangani oleh satu orang pegawai. Selain itu cara penanganan suratnya pun cukup sederhana, yaitu pencatatan surat masih bergantung pada buku agenda saja dan tidak memakai kartu kendali. Meskipun demikian PT Radio Paramita Perkasa FM dapat membuat dan mengirim surat keluar dengan cepat dan tepat tujuan, mampu melaksanakan pengadaan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak Kantor Mayangkara Pusat ataupun instansi lainnya dengan cepat.

Adapun kendala dalam pengelolaannya yaitu surat masuk dan keluar terkadang tidak semua surat diserahkan ke petugas pengelola surat untuk diarsipkan, tetapi masih disimpan di masing-masing bidang yang berkepentingan atau tujuan dari surat tersebut. Sehingga petugas hanya mengarsip surat yang diserahkan ke petugas pengelola surat saja. Tidak dimilikinya alat pengganda surat yang dapat memperlancar jalannya pekerjaan pada kantor, sehingga pegawai harus keluar dari kantor jika ada surat yang harus digandakan. Terkadang dalam pengiriman dan penerimaan surat adanya keterlambatan, sehingga operasional dan pembiayaan yang terkait dengan Radio Perkasa tertunda dan tidak tepat dengan waktu yang sudah ditentukan.

Kegiatan surat menyurat dalam Perusahaan Radio harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh karena isi surat pada perusahaan atau instansi akan menjadi sarana pencapaian tujuan dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan, maka dari itu perlu adanya pengelolaan surat agar dapat menunjang operasional perusahaan itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang dilakukan dengan baik maka kegiatan-kegiatan perusahaan pun akan terlaksana dengan baik pula. Dan pengelolaan surat menyurat jika dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan utama, maka dapat memperlancar kegiatan administrasi perusahaan.

Di dalam kegiatan PPL ini, saya banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan hal-hal baru yang sangat bermanfaat. Dari kegiatan ini saya dapat mengenal bagaimana praktik administrasi, sistem operasional yang ada di Perusahaan bidang Penyiaran. Di situ saya dapat mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dari perkulihan dan mencoba menemukan hal-hal baru yang tidak saya dapatkan dipendidikan formal. Banyak manfaat dan pengalaman yang saya dapatkan di PT Radio Paramita Perkasa, dan saya dapat membagikan pengetahuan yang saya dapatkan selama PPL melalui Essay ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

IMG-20180209-WA0006Oleh Mita Purnasari Mahasiswa PPL/Magang di Koperasi Syariah  Baitul Maal Wa Tamwil Sahara Kauman  Tulungagung Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Tulungagung

BMT adalah koperasi yang dalam melakukan kegiataan usahanya yaitu baik berupa menghimpun dana maupun menyalurkan dana. BMT yang sebagai lembaga keuangan syariah harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan juga BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan orang ataupun perorangan.

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan mempunyai aturan.  BMT sebagaimana yang dipahami orang sebagai lembaga ekonomi syariah yang dibentuk atas swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kelemahannya terbukti sangatlah efektif untuk menolong atau membantu pengusaha kecil dan mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan.

Perekonomian syariah saat ini mulai banyak dilirik oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karena sistem perekonimannya dianggap menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Didalam sisitem ekonomi konvensional pemilik modal akan lebih dominan mendapatkan keuntungan bersama. Semakin bertambahnya perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini dapat dilihat banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapakan prinsip Syari’at islam seperti perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), menyebabkan setiap lembaga keuangan Syariah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif karena semakin ketat tingkat persaingan bisnis maka dibutuhkan fungsi pemasaran yang baik, sehingga tujuan yang di harapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah akan tercapai, karena pemasaran merupakan faktor utama yang penting dalam kelangsungan hidup Lembaga Keuangan tersebut.

IMG-20180208-WA0005Dalam operasinalnya strategi pemasaran tidak hanya dibutuhkan oleh perbankan saja. Namun BMT sebagai lembaga keuangan mikro juga penting akan adanya strategi pemasaran yang dimiliki untuk kelangsungan hidup BMT. Secara konsep BMT menghendaki adanya bebas riba dan juga penerapan strategi pemasarannya sesuai dengan syariah sehingga tercapainya keadilan. Hal ini mengharuskan manajemen melakukan strategi khusus untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yakni merujuk pada menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan berkaitan dengan perusahaan lainnya. Keunggulan kompetitif juga berarti kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari persaingan diantara perusahaan  yang lain.

Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, BMT banyak mempunyai peran sampai ke lapisan bawah. Bisa dikatakan, BMT sering melakukan pendekatan dan bantuan kepada kalangan usaha kecil dan menengah untuk menolong kemajuan usaha masyarakat. Dengan pengertian sebagai diatas Koperasi Syariah BMT Sahara Kauman Tulungagung merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang jasa simpan dan pinjam secara syariah. Kopsyah BMT Sahara berkembang sangat cepat di daerah Kauman Tulungagung dan cabang di daerah Bandung Tulungagung dengan adanya BMT Sahara bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Kopsyah BMT Sahara adalah salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang beralamatkan di Ruko Kembangsore No. A2 Bolorejo Kauman Tulungagung. Selain kantor pusat yang terletak di Bolorejo Kauman Tulungagung, Kopsyah BMT Sahara juga membuka kantor cabang di Bandung Tulungagung yang beralamatkan Jl. Raya Bakalan No. 7 Suruhan Kidul Bandung Tulungagung. Salah satu didirikannya Kopsyah BMT Sahara yaitu ingin memberikan sumbang kasih kepada masyarakat, yang khususnya anggota agar mampu mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat yang sejahtera.

Kopsyah BMT Sahara adalah sebuah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berperan sebagai penggerak dan media penghubung antara aghniya’ (pihak yang kelebihan dana), dan dhu’afa (pihak yang kekurangan dana) dengan menerapkan prinsip muamalah islam. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sering kali terperosok dengan tangan-tangan rentenir yang menggunakan bunga yang tinggi dan hanya bertujuan profit oriented.

BMT Sahara didirikan pada tanggal 10 Maret 1999 dan beroperasi secara legal dengan Sertifikat Operasi yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Nomor : 10115/SO/Pinbuk/III/1999 sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BMT binaan PINBUK berdasar naskah kerja sama antara Bank Indonesia dengan PINBUK Nomor : 003/MOU/PH.BK.PINBUK/IX-95 tanggal 27 September 1995. Kemudian BMT Sahara diperkuat dengan Badan Hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disahkan oleh Kantor Koperasi dan UKM melalui SK Nomor : 188.2/164/BH/XVI.29/304/XII/2006.

IMG-20180208-WA0004Kopsyah BMT Sahara sebagai lembaga keuangan alternatif yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat ingin memberikan harapan baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Ini karena perputaran dananya semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat sendiri sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin credo yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanskerta cred yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin do yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.

Kredit Macet atau pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas terms of lending yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan potensi loss. Dalam portofolio pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap risk asset tersebut akan memengaruhi kesehatan.

Didalam prakteknya kredit macet disebabkan oleh 2 (dua) unsur sebagai berikut :

1)      Dari pihak lembaga

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2)      Dari pihak anggota/nasabah

Dari pihak anggota/nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

  1. Adanya unsur kesengajaan.

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibanya kepada lembaga sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat diakatan adanya unsur kemauan untuk membayar.

  1. Adanya unsur tidak sengaja.

Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

IMG-20180208-WA0002Dalam hal kredit macet pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga BMT tidak mengalami kerugian