Monthly Archives: July 2018

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara indonesia tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung adalah masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Banyak faktor yang saling mempengaruhi dan berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk difahami.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hasil laut terbesar di dunia. Akan tetapi tingkat konsumsi perkapita masih sangat rendah. Pemerintah berupaya membuat langkah yang konkrit dengan menyalurkan bantuan kepada siapa saja yang ingin mengembangkan atau membudidayakan ikan untuk konsumsi masyarakat di kalangan tinggi sampai rendah. Usaha perikanan budidaya dinilai memiliki prospek yang bagus di tengah krisis keuangan global saat ini. Sektor ini bahkan berpeluang mengurangi dampak krisis karena masih berpotensi dikembangkan dan menyerap tenaga kerja baru. Usaha budidaya ikan menyumbangkan pendapatan masyarakat dalam jumlah besar. Usaha ini juga prospektif dikembangkan karena potensi lahan, air, sumber daya manusia, dan jenis ikan melimpah di Indonesia khususnya di kabupaten Tulungagung. Ikan patin dan lele merupakan salah satu komoditas budidaya yang memiliki prospek pasar yang cukup tinggi karena mempunyai spesifik rasa, padat dagingnya dan mudah disajikan dalam berbagai menu serta dapat menjangkau masyarakat dari kalangan atas sampai bawah.

Budidaya ikan patin di daerah Tulungagung memiliki prospek yang bagus, karena permintaan untuk ikan patin di Tulungagung sendiri masih sangat kurang. Seluruh bagian ikan patin dapat dimanfaatkan, mulai dari daging, tulang, ekor, kepala dan kotorannya pun dapat dimanfaatkan. Harga jual dari ikan ini cukup tinggi dengan kriteria juga sangat ketat. Selain ikan patin, ikan lele juga menjadi komoditas budidaya yang memiliki prospek cukup cerah. Harganya yang relatif terjangkau membuat permintaan ikan ini sangatlah besar, bukan hanya dari Tulungagung tetapi juga dari luar Tulungagung yang tujuannya ke pabrik pengolahan ikan lele. Budidaya kedua jenis ikan ini sangatlah bagus, dilihat dari prospeknya dan juga kedua ikan ini sangatlah kaya akan gizi.

Budidaya ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan). Ikan yang paling banyak di budidayakan adalah ikan mas, salmon, lele, nila, gurame, dan patin. Sebenarnya cakupan budidaya perairan sangat luas namun penguasaan teknologi membatasi komoditi tertentu yang dapat diterapkan.

Budidaya ikan juga merupakan upaya manusia menggunkan input tenaga kerja dan energi, untuk meningkatkan produksi organisme laut dengan cara memanipulasi pertumbuhan, mortalitas dan reproduksi atau bisa didefinisikan sebagai pengembangan potensi dari sumber daya alam dalam area terbatas, baik itu terbuka ataupun tertutup. Kegiatan budidaya biasanya dibagi menjadi pembenihan (mengawinkan organisme untuk mendapatkan anakan), pemeliharaan larva (anakan yang kecil sekali dan belum menyerupai organisme dewasa, biasanya diberi makan plankton), pendederan/pemeliharaan juvenil (larva berkembang menjadi organisme yang menyerupai dewasa, tapi alat kelamin belum matang) dan pembesaran (pemeliharaan organisme dewasa untu memenuhi ukuran dan berat yang diinginkan untuk konsumsi).

Sedangkan pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentan perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Setiap kegiatan yang terdapat dalam lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan penduduk yang berada disekitarnya. Kabupaten Tulungagung yang merupakan daerah yang menjadi lokasi penelitian, dimana ada sebagian penduduknya yang bermatapencaharian sebagai budidaya ikan nila. Dalam bahasan ini pegaruh usaha ikan nila terhadap kehidupan masyarakat budidaya mencakup dua hal, yaitu tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan.

  1. Tingkat Pendapatan

Pada awalnya, sebelum dibukanya areal budidaya ikan nila di Tulungagung. Mata pencaharian sabagian besar penduduknya merupakan petani. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang sangat subur untuk daerah pertanian khususnya tanaman padi. Masyarakat Tulungagung yang berstatus sebagai pembudidaya mempunyai pendapatan yang tidak tetap. Hal ini tergantung dari jumlah hasil panen yang didapat dan luas lahan garapannya, sebagai acuan pembudidaya yang mempunyai lahan 1-5 ha rata-rata memiliki penghasilan Rp 600.000 – 1.000.000/bulan.

  1. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya tingkat para petani pembudidaya yang ada di Kabupaten Tulungagung cukup beragam mulai dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan ada yang belum pernah merasakan bangku sekolah. Latar belakang pendidikan tersebut berpengaruh terhadap cara mereka dalam menerima teknologi baru yang mereka terima dari penyuluhan ataupun media massa dan sangat berpengaruh juga terhadap persepsi mereka tentang bagaimana pentingnya usaha pembudidayaan ikan. Akan tetapi pandangan para budidaya terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup luas, mereka menginginkan anak-anak mereka bersekolah sampai ke jenjang yang paling tinggi.

Budidaya dan Pembenihan Ikan Nila

Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Padat penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolampemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air, di antaranya Suhu, pH, Amonia dan Oksigen terlarut.

Faktor Perkembangan Budidaya Ikan Nila

Bagi pembudidaya ikan nila ini ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan budidaya ikan nila yaitu tersedianya modal, lahan, kolam, bibit ikan, pakan, dan air. Di samping itu juga faktor lainnya seperti ketersediaan air yang menjadi kendala bagi kendala bagi pembudidaya ikan air tawar. Jika pada musim kemarau air sangat susah didapatkan untuk kolam ikan, maka sebaliknya pada musim hujan air sangat deras dan banyak untuk mencukupi kebutuhan kolam.

Kendala Pembudidaya Ikan Nila

Kendala bagi petani ikan nila ini adalah air yang bersumber dari mata air pegunungan, dan harga pakan yang cukup mahal. Karena harga pakan yang mahal sering kali petanisusahuntuk mendapatkan pakan bagi ikan-ikan yang dibudidayakannya, selain itu juga faktor air yang menjadi kendala bagi petani. Jika pada musim kemarau air sangatsusah di dapatkan untuk kolam ikan, sebaliknya pada musim hujan air sangat deras dan banyak untuk mencukupi kolam.

Kontribusi perkembangan budidaya ikan nila terhadap kondisi masyarakat sangat bagus dan baik bagi masyarakat sekitar Kecamatan Cijambe. Karena dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lahan pekerjaan bagi yang menganggur dan tarap hidup masyarakat setempat. Pemasarannyapun cukup luas untuk ikan nila ini dan juga bisa di ekspor keluar negri untuk di konsumsi bagi masyarakat disana.

Keinginan masyarakat terhadap dinas perikanan dan kelautan adalah agar dapat mensubsidi atau mendistribusikan harga pakan ikan yang lebih murah dan dapat terjangkau bagi para petani ikan khususnya di Kecamatan Cijambe. Karena petani ikan sering mengelukan tentang harga pakan ikan yang sering kali meningkat tinggi harga jualnya.

BPS sebagai penyedia Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, tentunya memiliki muara yang mengarah pada kemajuan peradaban umat manusia dunia pada umumnya dan Kemajuan Peradaban manusia-manusia Indonesia pada khususnya. Resistensi BPS dalam menjawab tantangan Global dan Nasional mutlak dapat tercapai dengan adanya data yang berkualitas yang memiliki integrasi ( yaitu menciptakan suatu sistem data dari semua Lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah, Kementrian-kementrian yang menjadi suatu kesatuan utuh ) sehingga dalam hal ini dibutuhkan proses giat penyesuaian di antara unsur-unsur Lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah sehingga menghasilkan sebuah Pola kesadaran yang Eka (tunggal), yaitu membentuk pola Budaya “Sadar Data”. Tentunya pencapaian akhir dari pola-pola yang tercipta itu, akan memiliki keserasian masing-masing fungsi dalam bernegara.

Arti pentingnya Statistik dalam berkehidupan berbangsa bernegara seharusnya menelorkan keberhasilan Pemerintah dalam Pembangunan Bangsa dan Negara, bukan malah menimbulkan Prejudise terhadap arti dari produk berupa data itu sendiri, ketika data menjadi suatu trend kebijakan Pemerintah dalam pembangunan, tentunya independensi akan data itu sendiri kadang kadang bisa terperkosa oleh dimensi sistim itu sendiri, dimensi politik misalnya. Data itu sendiri harus mengandung nilai trust, care dan respect sehingga eksistensi data itu sendiri akan lebih mudah untuk dikenal, didekati dan pastinya dicintai, bukan lagi sebaliknya nasib dignity daripada “Data” itu sendiri di-sinis-i di sana sini.

BPS Kabupaten/Kota sebagai bentuk perwakilan BPS Pusat yang berada di daerah tentunya pasti juga menjadi tolok ukur dan kaca benggala eksistensi BPS itu sendiri, keberadaan kegiatan statistik di daerah itu dan kondisi sumber Ilmu Pengetahuan di daerah itu sendiri yaitu “Data”. Dalam hal ini banyak juga kita cumpai hambatan-hambatan yang dirasakan dalam posisi Kepala BPS Kabupaten/Kota tersebut misalnya; jiwa “ Entnocentrise Birokrasi ” di Kabupaten/Kota, yang pada dasarnya Kepala BPS Kabupaten/Kota adalah sejajar Dengan Pimpinan Daerah (Forpimda), tetapi dalam kenyataannya dalam Golongan ataupun esselon Kepegawaian, Kepala BPS Kabupaten/Kota hanya sejajar dengan Kepala Dinas Instansi yang berada di Kabupaten/Kota atau bahkan sejajar dengan Camat. Hal inilah yang menjadi penyebab kemunculan “Stereotype Birokrasi” yaitu pe-label-lan karena atribut-atribut kepangkatan dalam Birokrasi, sehingga terjadilah jamur Aflaiding Manuver di kalangan Aparatur Sipil Negara tersebut baik di sisi Pemerintah Daerah, Dinas Instansi Pusat/Vertikal, maupun Forpimda, dan ini sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap Output BPS Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah Daerah Dalam Angka.

DDA (Daerah dalam Angka) merupakan bentuk bukti eksistensi BPS secara langsung di tingkat daerah, hal itu tidak bisa di anggap sepele dan memerlukan perhatian khusus demi pencapaian visi BPS dalam masa sekarang dan yang akan datang.

DDA merupakan bentuk Eksistensi Aplikatif BPS daerah, selain itu DDA juga menjadi produk Branding unggulan dan populer di BPS tingkat Kabupaten/Kota bahkan juga di tingkat Pemerintahan Kabupaten /Kota, Provinsi dan Pusat. Hal ini harus menjadikan perhatian khusus kita bersama, karena DDA merupakan point daripada bentuk pelayanan langsung BPS Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah, Swasta dan personal di daerah tersebut (masyarakat pada umumnya).

Di Kabupaten Blitar, DDA atau yang biasa disebut KBDA (Kabupaten Blitar Dalam Angka) di tahun 2017 ini mengalami progress dalam ketepatannya waktu terbitnyam (ARC) di tahun ,2014, 2015, 2016 masing masing terbit di bulan November, tetapi di tahun 2017 dapat terbit di bulan Agustus (bukti dalam lampiran*), peningkatan ini tentunya ada sebab sebab pendukungnya. Sumberdaya dari kecepatan ini tentunya didukung oleh beberapa faktor penting dan penunjangnya, yaitu data-data sektoral sebagai bahan baku penyusunan Publikasi KBDA. Tuntutan akan Kualitas Data adalah hal mutlak yang harus dipenuhi demi tercapainya Integritas dan Kehormatan BPS Kabupaten Blitar, selain itu data yang dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper) adalah tuntutan Perkembangan jaman dan teknologi.

Strategi dalam penyusunan KBDA tahun 2017 jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, adapun gambaran beberapa Strateginya sebagai berikut :

  1. Pendekatan Subjec Reference dan Objec Reference sebagai bahan bakar daripada percepatan ARC. Subjek disini adalah segenap karyawan-karyawati BPS Kabupaten Blitar sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai perpanjangan tangan BPS Pusat, dan Obyek disini adalah SKPD dan instasi/lembaga vertikal sebagai sumber-sumber data sektoral. Dalam dua pendekatan ini terdapat celah Convirmative, yang artinya subyek senantiasa menjemput bola dan bersifat pro aktif dalam menggali isian, dalam liputan, memahami cakupan dan percepatan waktu. Objec Reference (Dinas Instansi terkait) di sini sebagai pembanding, inilah celah Convirmative, yang geliatnya menjadikan focus of interest dalam pemenuhan kualitas data. Disini manajemen Objek sangat memberikan dampak yang positif bagi penyusunan KBDA tahun 2017.
  2. Pelayanan Prima juga merupakan strategi yang tidak kalah penting, salah satunya yaitu dengan memberikan CD hasil KBDA tahun sebelumnya ke dinas Instansi sebagai penyedia data sektoral, sekaligus pengiriman permohonan permintaan data untuk penyusunan KBDA tahun 2017. (dalam lampiran)
  3. Selain itu Sarana pendekatan teknologi informasi berupa aplikasi pengisian langsung berbasis Internet dan Ethernet juga menjadi pertimbangan kecepatan komunikasi dan perkembangan jaman. (masih dalam pengembangan, sementara menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial dengan pembentukan group medsos antar instansi dalam satu wadah komunikasi, terkait data sektoral yang kontinyu,terintegrasi dan berencana)
  4. Membentuk Focus Discussion Group dalam Penyusunan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017(dalam lampiran) merupakan upaya dalam membangun nilai trust, care dan respect akan data, selain itu sinergisitas relasi antar lembaga akan terjaga, koordinasi dan Komunikasi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan media diseminasi data dan informasi, dan tidak kalah penting adalah terciptanya komitmen sektor dalam penyediaan data berkualitas dan tepat waktu, sehingga untuk mengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan  tidak mubazir anggaran dananya.
  5. Strategi Promosi BPS Kabupaten Blitar dalam mempromosikan pentingnya dan manfaat KBDA 2017, baik dalam bentuk getok tular (snow ball method), media massa, dll” (masih dalam penelitian dan pengembangan). Dengan begitu akan menjadikan visi BPS sebagai “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” akan menjadi kenyataan.

Dalam melaksanakan tugas, BPS memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

  1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
  5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar.BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Berbagai masalah yang timbul dalam usaha penerbitan KBDA 2017, tentunya kita sebagai Peserta CPS dan sekaligus sebagai Insan Statistik berusaha keras untuk dapat menyelesaikan secara terstruktur, tepat, efisien dan kreatif inovatif. Kendala dan tantantangan dalam usaha penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 merupakan hal yang harus lekas dicari solusinya salah satunya dengan melalui implementasi dari Pelatihan Creative Problem Solving, dengan berbekal pemahaman CPS, penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 mengalami progres yang sangat signifikan baik dari segi waktu yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, maupun keberagaman data menjadi bertambah. Adanya instansi-instasi baru yang ikut memberikan sumbangsih tabel-tabel baru dalam publikasi penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017, seperti Dinas Perumahan dan Prasarana wilayah, Badan Narkotika Nasional, dsb. Manfaat dan dampak dari kegiatan pengimplementasian dari pelatihan CPS untuk kegiatan Pembuatan Publikasi Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 banyak dirasakan. Dengan menggunakan metode-metode yang diajarkan dalam CPS maka data dapat tersedia lebih cepat (faster) ini terbukti (dalam lampiran) bahwa release untuk KBDA 2017 lebih cepat yaitu pada bulan Agustus sedangkan tahun-tahun sebelumnya (2014,2015,2016) release pada bulan Novermber. Selain itu data dapat diperoleh lebih mudah (easier) dengan adanya Membentuk Focus Discussion Group dalam Penyusunan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017. Dengan metode pendekatan divergensi dan konvergensi dalam penggalian data sektoral akan menciptakan data sektoral yang lebih berkualitas (better) dan terakhir dengan pendekatan manajement solusi dalam pengambilan data sektoral, merupakan bentuk efisiensi dalam penyusunan Publikasi KBDA 2017, hal ini dibuktikan dengan strategi pemberian CD KBDA 2017 secara cuma-cuma kepada dinas Instansi terkait (lebih murah/cheaper). sembari membagikan Permohonan Permintaan data KBDA tahun 2017.

Dengan cara ini semoga data-data yang dicari dari instansi yang diperlukan segera turun dan KBDA ini bisa diterbitkan tepat waktu yang sudah ditetapkan tanpa ada kata molor. Permasalahan tersebut akan di pecahkan dengan semua penanggung jawab disetiap permasalahan yang timbul dalam pembuatan KBDA dan disamping itu dengan dirinci secara satu persatu bagaimana menghadapinya dan apa output yang sudah dihasilkan, tentunya keberhasilan dalam penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 tidak dapat lepas dari peran serta Kepala BPS Kab. Blitar Bapak Sunaryo, SE.MM. sebagai mentor dan coach dan segenap Tim penyusun KBDA 2017 yakni seksi IPDS Kab. Blitar.

 

 

Sebagai negara kepulaun yang juga dikenal dengan negara maritim, Indonesia memiliki perairan dengan panjang pantai 81.000 Km, dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 5.800.000 Km2. Dengan luas perairan tersebut menurut Dirjen Perikanan Indonesia lestari produksi perikanan Indonesia mencapai 6,7 juta ton ikan per tahun. Dengan jumlah pencapaian yang begitu besar, perlu upaya memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meingkatkan perekonomian masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang khususnya bergelut di bidang perikanan.

Sebagai dinas yang membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinas perikanan memiliki tugas untuk membantu meningkatkan kesehjahteraan masyarakat yang bergelut di bidang perikanan, seperti para pembudidaya ikan di perairan dan para nelayan. Masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk mencukupi kebutuhan hidup meraka mengandalkan profesi sebagai nelayan. Nelayan dalan kegiatan tangkap ikan, mereka membentuk kelompok untuk mempermudah mereka dalam kegiatan  tangkap ikan di laut.

Para nelayan yang khususnya ada di pesisir pantai Klathak kecamatan Besuki kabupaten Tulungagun dalam melakukan tangkap ikan seligus mengembangkan usaha pembudidayaan ikan kerapu mengggunakan Keramba Jaring Apung yang dilakukan oleh kelompok kelompok nelayan yang sekaligus menjadi pembudidaya ikan seperti kelompok Rayap Pereng di kecamatan Besuki bukan hal mudah. Perlu  kebijakan pemerintah atau peran pemerintah yang erat kaitannya dengan upaya-upaya pengembangan usaha kecil khususnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil budidaya ikan kerapu dengan keramba jaring apung.

Budidaya Ikan Kerapu

Budidaya ikan Kerapu telah dilakukan dibeberapa tempat, seperti di Pesisr Pantai Klathak Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Yang mana pembudidayaannya dilakukan oleh Kelompok Rayap Pereng. Pada pembudidayaan ikan Kerapu yang dilakukan oleh kelompok tersebut, mereka menggunakan KJA untuk media Pembudidayaannya.

Berikut tahapan pembudidayaan ikan Kerapu menggunakan KJA :

  1. Persiapan Keramba Jaring Apung

Agar dapat melakuakan bididaya ikan di jaring, kontuksi wadah tersebut harus sesuai dengan persyaratan teknis seperti : keramba jaring apung terbebas dari pencemaran,

  1. Menyediakan bibit ikan Kerapu
  2. Penebaran benih ikan Kerapu

Waktu penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari .

  1. Pemberian pakan

Ada dua jenis pakan yaitu :

  1. Pakan segar, berupa : ikan segar atau ikan yang telah dibekukan. Ikan ikan yang biasa digunakan sebagai pakan adalah ikan lajang, petek, rucah dan mujair, dll
  2. Pakan buatan : pakan yang nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan energi dan pembentukan daging bagi ikan budidaya.

Prinsip dalam pemberian pakan adalah sampai kenyang. Berikut cara pemberian makan :

  1. Bersihkan ikan yang dijadikan pakan seperti ikan rucah, buang bagian kepala dan isi perut, serta jangan menggunakan ikan rucah yang sudah busuk sebagai pakan ikan
  2. Potong ikan yang dijadikan pakan menjadi bagian kecil-kecil sesuaikan dengan ukuran bukaan mulut iakan yang dibudidayakan.
  3. Proses pemberian makan di ulang 2-4 jam kemudian.
  4. Sisa ikan yangg tidak termakan segera diangkat dari keramba.
  5. Berikan juga multivitamin seperti vitamin C sebanayk 2 gram/kg berat pakan yang diberikan 2 kali per minggu.
  6. Perawatan keramba
  7. Pengamatan pertumbuhan
  8. Penanggulangan ikan jika terinfeksi penyakit

Berikut proses penanggulangan ikan yang terinfeksi penyakit :

  1. Ikan yang sakit dipisahkan pada wadah/ keramba yang tersendiri
  2. Lakukan perendaman dalam air tawar dengan pemberian aerasai selama 5-10 menit
  3. Bila setelah perendaman tingkah laku ikan kembali normal masukan kembali kedalam keramba,
  4. Bila tidak sembuh lakukan karantina dan obati dengan ketentuan tertentu sesuai obat
  5. Pemanenan / Panen

Panen dilakukan san disesuaikan dengan ukuran ikan yang dikehendaki atau permintaan pasar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untu kmenjaga kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan dengan KJA, antara lain :

  1. Penentuan waktu panen

Waktu panen, biasanya ditentukan oleh ukuran permintaan pasar. ukuran super biasanya berukuran 500-1000 gram dan merupakan ukuran yang memiliki nilai jual tinggi. Panen biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari sehingga dapat mengurangi sterss ikan pada saat panen.

  1. Peralatan panen
  2. Penanganan pasca panen

Penanganan pasca panen yang utama adalah pengangkutan sampai di tempat tujuan untuk menjaga kesegaran ikan sampai ke tempat tujuan. Ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1)      Pengangkutan terbuka, pengangkutan ini digunakan untuk jarak angkut dekat atau dengan jalan darat yang waktu waktu angkutnya maksimal hanya 7 jam

2)      Pengangkutan tertutup, pengangkutan ini adalah cara pengangkutan yang umum digunakan dan umumnya untuk pengangkutan dengan pesawat udara

  1. Pemasaran hasil.

Dalam pemasaran ikan Kerapu, macam pemasarannya dapat dibedakan atas pasar dalam negeri dan pasar luar negeri

  1. Pemasaran dalam negeri
  2. Pemasaran luar negeri

Peran Dinas Perikanan Dalam meningkatkan usaha pembudidayaan ikan Kerapu

Untuk meningkatkan usaha budidaya ikan kerapu agar perekonomiannya meningkat, peran Dinas Perikanan disini antaralain, yaitu :

  1. Sebagai fasilitator dari nelayan atau pembudidaya laut  ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Dinas Perikanan berperan sebagai penjebatan antara pembudidaya atau nelayan dengan pemerintah provinsi.  Dengan menjadi penjembatan antar nelayan atau pembudidaya dengan Pemerintahan provinsi diharapkan agar nelayan atau pembudidaya ikan dapat dengan mudah menginformasikan masalah yang ada ataupun permintaan bantuan yang dibutuhkan. Yang mana nantinya dapat mempermudah pembudidaya ikan kerapu untuk mengembangkan usahanya.

  1. Sebagai pemberi informasi

Dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan budidaya ikan kerapu seperti: harga jual ikan yang terbaru, tempat pemasaran ikan,  perusahaan pengerksporikann kerapu atau pun obat-obatan ikan kerapau yang sedang tidak sehat, diharapkan pembudidaya dapat memperoleh keuntungan yang sesuai atas hasil penjualan ikan kerapu yang dibudidayakan dan mampu mengantisipasi kematian ikan kerapu karena penyakit ikan.

  1. Sebagai penyalurkan bantuan ke KUB  (Kelompok Usaha Bersama) budidaya ikan kerapu.

Penyaluran bantuan yang dilakuakan oleh Dinas Perikanan diharapkan dapat meningkatkan usaha pembudidayaan ikan kerapu. Dalam pemberianatau pun penyaluran bantuan ke KUB yang membudidayakan ikan kerapu, terlebih dahulu Dinas Perikanan menyeleksi KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang sekiranya tepat untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.

Untuk  bentuk bantuan yang diberiakan dapat berupa sebagai berikut :

  1. Konstruksi KJA ( Keramba Jaring Apung)

KJA atau Keramba Jaring Apung merupakan bentuk/ sistem kurungan untuk budidaya ikan yang terikat pada suatu rangka dengan didukung oleh pengapung-pengapung. Sedangkan untuk konstruksi Keramba Jaring Apung secara garis besar terdiri dari :

1)      Jaring kurung-kurung (cages)

2)      Keramba atau rakit (frame)

3)      Pengapung (flotter)

  1. Benih ikan kerapu
  2. Obat-obatan bagi ikan kerapu yang sakit
  3. Pembinaan

Pembinaan ditujukan  untuk menambah wawasan dan pengetahuan, selain itu diharapkan dengan adanya pembinaan ini, kelompok-kelompok pelaku usaha pembudidayaan perikanann dan perairan mempunyai jiwa usaha dalam meningkatkan pengembangan usaha sehingga menjadi kelompok-kelompok mandiri

  1. Pemberian Fasilitasi Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu di mana materi, metode, dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

  1. Monitoring

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung melakukan beberapa monitoring terkait bantuan yang diberikan apakah sudah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para nelayan untuk membudidayakan ikan kerapu dan terkait perkembangan usaha budidaay ikan Kerapu yang dilakukan oleh sekelompok nelayan di kecamatan Besuki.

Upaya Yang Sudah Dilakukan oleh Dinas Perikanan Untuk Meningkatkan Usaha Pembudidayaan Ikan Kerapu

Dalam meningkatkan usaha pembudidayaan ikan Kerapu khusunya di pesisir pantai Klathak kecamatan Besuki, Dinas Perikanan menyalurkan beberapa bantuan kepada kelompok pembudidaya yang menjadi binaannya seperti kelompok Rayap Pereng yang berada di kecamatan Besuki. Untuk bantuan yang diberikan antara lain sebagai berikut :

  1. Menjebatani nelayan yang juga melakukan usaha pembudidayaan ikan kerapu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi

Disini Dinas Perikanan menjebatani nelayan yang juga melakukan usaha pembudidayaan ikan kerapu dengan (DKP) Provinsi untuk mendapatkan bantuan. Dinas Perikanan memberikan Informasi ke masyarakat nelayan dan menyeleksi beberapa KUB yang sekiranya pas untuk mendapatkan bantuan KJA. Hasil seleksi yang dilakukan, kemudian di informsikan kepada DKP Provindi Jawa Timur terkait mana saja yang pas untuk diberi bantuan.  Karena dari lokasi yang kelihatan masuk atau sesuai dan lolos adalah KUB Rayap Pereng di Kecamatan Besuki, maka KUB tersebut di beri beberapa bantuan.

  1. Membantu  Pembudidaya ikan Kerapu yang sekaligus nelayan dalam hal teknis untuk  mendapatkan bantuan dari DKP Provinsi Jawa Timur.

Karena untuk mendapatkan bantuan terdapat syarat sayarat tertentu seperti syarat administrasi ataupun syarat lainnya, jadi disini Dinas Perikanan membantu  seperti pembuatan proposal karena para nelayan kurang cakap dalam hal itu, kemudian menghubungkan dengan kepala desanya dan DKP Provinsi Jawa Timur.

  1. Memfasilitasi pelatihan para pembudidaya ikan kerapu oleh para nelayan di kecamatan Besuki.

Sebelum para nelayan di kecamatan Besuki yang melakukan usaha pembudidayaan ikan kerapau dilaut mendapatkan bantuan, Dinas Perikanan mengirim meraka untuk ikut pelatihan pembudidayaan ikan Kerapu di balai milik DKP Provinsi di Situbondo. Hal ini dilakukan agar mereka lebih mengetahui teknik budidaya ikan kerapu agar dapat meningkatkan usaha pembudidayaan ikan kerapu yang mereka jalankan.

  1. Pemberian bantuan

Pemberian bantuan seperti satu paket Kontruksi KJA ( Keramba Jaring Apung) dan benih ikan Kerapu yang dianggarkan oleh DKP Provinsi Jawa Timur. Satu paket Kontuksi KJA (Keramba Jaring Apung) yang di berikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terdiri dari : Jaring kurung-kurung, keramba atau rakit, pengapung dan Rumah jaga sebagai tempat berteduh bagi pekerja dan penyimpanan fasilitas budidaya serta  penyimpanan pakan.

Pemberian ditujukan untuk diversifikasi usaha para nelayan yang sebelumnya belum melakukan usaha pembudidayaan ikan agar tidak bergantung dari hasil tangkap karena musim untuk nelayan kadang tidak bersahaba.

  1. Pendampingan bantuan dan monitoring di kelompok pembudidaya ikan Kerapu di Kecamatan Besuki.

Monitoring usaha pembudidayaan ikan kerapu oleh para nelayan di kecamatan Besuki ditujunkan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha pembudidayaan. Monitoring usaha oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan datang langsung ke pantai tempat pembudidayaan ikan kerapu dan dari laporan tertulis yang dibuat oleh kelompok nelayan tersebut.

Untuk dokumentasi bisa di lihat <<Dokumentasi>>

http://iubtt.kemenperin.go.id/ictcenter/index.php/tentang-kami

Salah satu strategi pengembangan industri telematika nasional diimplementasikan melalui program pengembangan pusat - pusat penumbuhan Industri telematika dalam bentuk Regional ITC Center of Excellence (RICE) dan Incubator Business Center (IBC).

Kementerian Perindustrian dalam hal ini Direktorat Industri Elektronika dan Telematika bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Universitas, BUMN, Dinas Perindustrian membangun pusat - pusat penumbuhan industri telematika.
Masing - masing RICE dan IBC memiliki arah bidang industri telematika bisa berbeda - beda sesuai kemampuan dan potensi daerah.

Regional ITC Center of Excellence (RICE)

RICE bertujuan untuk mempercepat  pengembangan industri telematika dengan memberikan dukungan bagi startup company dibidang telematika. Dengan dibentuknya RICE, diharapkan industri - industri telematika di lingkungan sekitar RICE bisa bergabung dan diharapkan RICE menjadi tempat konsultasi terhadap segala permasalahan yang dihadapi startup company dibidang telematika.

Output yang diharapkan dari berdirinya RICE di beberapa daerah yaitu dengan adanya RICE bisa mendukung startup company dibidang telematika ataupun komunitas - komunitas ICT setempat.

Bentuk bentuk program RICE antara lain
  • Kegiatan pelatihan,
  • Seminar, sosialisasi, forum komunikasi,
  • Pameran (RICE Expo),
  • Pendampingan dalam bentuk pembuatan produk prototype bagi binaan - binaan.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan RICE memiliki kegiatan dan program sesuai kreatifitas masing - masing RICE.

Incubator Business Center (IBC)
IBC merupakan wadah untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru di bidang telematika, khususnya yang berbasis di perguruan tinggi melalui program inkubasi.

Tujuan dari pengembangan IBC adalah sebagai sarana bagi komersialisasi riset, penciptaan lapangan kerja baru dan bentuk jalinan kerjasama antara perguruan tinggi – industri – masyarakat – Pemerintah. Sebagai salah satu wadah pengembangan industri telematika, keberadaan IBC diharapkan mampu sebagai IT solution bagi usaha UKM, melalui penyediaan software aplikasi pembukuan, aplikasi produksi, aplikasi di bidang desain produk dan pemasaran. Selain itu, menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa, membekali mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan multimedia, menjalin kerjasama dengan UKM melalui program pendampingan dan membangun sinergi dalam upaya peningkatan daya saing produk.
Visi IBC, yaitu berusaha memadukan pembelajaran teori, praktek dan magang ke industri dan terlibat langsung dalam perancangan, pembuatan serta pemberian solusi atas permasalahan produksi.
Output IBC adalah mencetak lulusan yang siap menjalankan bisnis/usaha atau bekerjasama dengan industri dalam memberikan pelayanan jasa khususnya di bidang teknologi informasi dan membentuk kerjasama dengan industri, dimana mahasiswa dapat memperoleh pengalaman bisnis di lapangan.

Kebijakan-Industri-Nasional

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.

Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

Saat ini telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni:

  1. Industri Agro, terdiri atas: (1) Industri pengolahan kelapa sawit; (2) Industri karet dan barang karet; (3) Industri kakao; (4) Industri pengolahan kelapa; (5) Industri pengolahan kopi; (6) Industri gula; (7) Industri hasil Tembakau; (8) Industri pengolahan buah; (9) Industri furniture; (10) Industri pengolahan ikan; (11) Industri kertas; (12) Industri pengolahan susu.
  2. Industri Alat Angkut, meliputi: (13) Industri kendaraan bermotor; (14) Industri perkapalan; (15) Industri kedirgantaraan; (16) Industri perkeretaapian.
  3. Industri Elektronika dan Telematika: (17) Industri elektronika; (18) industri telekomunikasi; (19) Industri komputer dan peralatannya
  4. Basis Industri Manufaktur, mencakup:
    • Industri Material Dasar: (20) Industri besi dan baja; (21) Industri Semen; (22) Industri petrokimia; (23) Industri Keramik
    • Industri Permesinan: (24) Industri peralatan listrik dan mesin listrik; (25) Industri mesin dan peralatan umum.
    • Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja:  (26) Industri tekstil dan produk tekstil; (27) Industri alas kaki;
  5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: (28) Industri perangkat lunak dan konten multimedia; (29) Industri fashion; (30) Industri kerajinan dan barang seni.
  6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu:  (31) Industri batu mulia dan perhiasan; (32) Industri garam rakyat; (33) Industri gerabah dan keramik hias; (34) Industri minyak atsiri; (35) Industri makanan ringan.

Adapun provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan provinsinya terdiri dari 18 provinsi yakni: 1) D.I. Yogyakarta, 2) Sulawesi Tengah, 3) Papua, 4) Sumatera Barat, 5) Sumatera Selatan, 6) Lampung, 7) Kalimantan Timur, 8) Sulawesi Selatan, 9) Gorontalo, 10) Nusa Tenggara Timur, 11) Nusa Tenggara Barat, 12) Nanggroe Aceh Darussalam, 13) Riau, 14) Kepulauan Riau, 15) Kepulauan Bangka Belitung, 16) Kalimantan Barat, 17) Sulawesi Tenggara, dan 18) Sulawesi Utara.

Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun roadmap kompetensi inti industri kabupaten/kotanya terdiri dari 5 kabupaten/kota sebagai berikut: 1) Kota Pangkalpinang, 2) Kabupaten Luwu, 3) Kota Palopo, 4) Kabupaten Maluku Tengah, dan 5) Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses kajian.

Untuk lebih lengkapnya, dokumen kebijakan, roadmap dan hasil kajian dapat diunduh di alamat: http://rocana.kemenperin.go.id.

Potensi perikanan di Indonesia diakui sangat mumpuni untuk melakukan usaha perikanan yang menguntungkan. Dalam dunia bisnis, analisa usaha merupakan kegiatan yang sangat penting,karena dari analisa usaha tersebut dapat diketahui besarnya keuntngan usaha tersebut.[1] Usaha tersebut dapat berupa penangkapan ikan, budidaya dan pengolahan. Salah satu yang paling menguntungkan adalah usaha pengolahan dimana melihat masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif dan memerlukan terobosan baru dalam gaya hidupnya. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia kurang menyukai untuk mengkonsumsi ikan secara langsung. Tekhnologi pengolahan merupakan inovasi baru untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ikan yang selama ini dikonsumsi dapat diolah menjadi bahan makanan yang cepat saji, instant dan memiliki cita rasa yang tinggi. Dan Ikan mempunyai nilai gizi yang tinggi dibandingkan dengan daging.

Sehubungan dengan target peningkatan produksi budidaya perikanan sebesar 22,46 juta ton tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif apabila pasar produk segar tidak mampu menyerap seluruh produksi budidaya yang berakibat pada penurunan nilai jual akibat penawaran yang berlebih. Sektor pasca panen memiliki peranan strategis melalui pengembangan nilai tambah produk dengan mengolah hasil perikanan primer menjadi produk olahan baik produk antara, produk setengah jadi maupun produk jadi yang memiliki daya saing yang kuat dipasaran. Melihat pentingnya peranan sector pasca panen sebagai ujung tombak yang diharapkan mampu mendukung visi KKP, Apalagi potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Tulungagung sangatlah prospektif untuk pengembangan di masa yang akan datang, karena potensi tersebut sampai saat ini belum dikebangkan secara optimal dan perlu stake holder terkait. Hal ini dikarenakan sektor kelautan dan perikanan merupakan smber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat yang diharapkan nantinya dapat menjadi unggulan kompetitif bagi bangsa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[2] Sehingga dinas prikanan Kabupaten Tulungagung terutama pada bidang Bina Usaha (BINUS) sangatlah memiliki peranan penting untuk mengedukasi kepada masyarakat seberapa pentingnya mengkonsumsi ikan. Dan memfasilitasi untuk para pelaku usaha memasarkan atau memperkenalkan apa saja hasil produk olahannya Dan disini Kabupaten Tulungagung juga memiliki potensi yang besar dalam pengolahan hasil perikanan.

Dari permasalahan yang ada, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung memiliki peranan penting yang mana Pihak Dinas Perikanan dan Pemerintah juga berkerja sama untuk memfasilitasi bagi para pelaku usaha yang kekurangan modal dengan cara melakukan peminjaman dengan ketentuan atau syarat-syarat tertentu dan terkait kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha yakni ketrampilan dan pengetahuan, pihak Dinas Perikanan terutama pada Bagian Bina Usaha (Binus) melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha seputar informasi bagaimana cara/teknik pengolahan yang baik dan tepat. Sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan bagi para masyarakat. Dimana yang biasanya para kelompok-kelompok dan masyarakat hanya menjual ikan secara mentah an saja mereka lebih inisiatif untuk mengolahnya terlebih dahulu, selain dapat bertahan lama, harga jual nya pun juga lumayan dan hal tersebut dapat menjadi starategi dari dinas perikanan terutama pada bagian Bina Usaha untuk dapat mengedukasi dan dapat dijadikan pembekalan bagi para kelompok-kelompok pelaku usaha dan masyarakat.

Adapun Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran adalah :

  1. Lingkungan Mikro Perusahaan

Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung  berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu :

  1. Perusahaan

Yaitu struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran harus memprhitungkan kelompok lain di perusahaan dalam merumuskan rencana pemasarannya, seperti manajemen puncak, keungan perusahaan, penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi, dan akutansi serta sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, karena manajer pemasaran juga harus bekerja sama dengan para staff di bidang lainnya.

  1. Pemasok (Supplier)

para pemasok adalah perusahan-perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu.

  1. Para Perantara Pemasaran

Para perantara pemasaran adalah promosi, penjualan dan distribusi barang/jasa kepada para konsumen akhir.

  1. Para Pelanggan

Yaitu pasar sasaran suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan apakah individu-individu, lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan sebagainya.

  1. Para Pesaing

Usaha suatu perusahaan untuk membangun sebuah sistem pemasaran yang efesien guna melayani pasar yang disaingi oleh perusahaan lain.

  1. Masyarakat Umum

Sebuah prusahaan juga harus memperhatikan sejumlah besar lapisan masyarakat yang tentu saja besar atau kecil menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan.

  1. Lingkungan Makro
    1. Lingkungan Demografis/Kependudukan

Lingkungan demografis/kependudukan menunjukan keadaan dan permasalahaan mengenai penduduk, seperti distribusi penduduk secara geografis, tingkat kepadatannya, kecenderungan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, disribusi usia, kelahiran, perkawinan ras, suku bunga, dan struktur keagamaan.

  1. Lingkungan Ekonomi

Lingkungan ekonomi menunjukan sistem ekonomi yang diterapkan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan ekonomi, penurunan dalam pertumbuhan pendapatan nyata, dan sebagainya yang berkenaan dengan perekonomian.

  1. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik menunjukan kelangkaan bahan mentah tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, peningkatan biaya energi, peningkatan angka pencemaran, dan peningkatan angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam.

  1. Lingkungan Teknologi

Lingkungan teknologi menunjukan peningkatan kecepatan pertumbuhan teknologi, kesempatan pembaharuan yang tak terbatas, biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi, perhatian yang lebih besar tertunjuk kepada penyempurnaan bagian kecil produk dari pada penemuan yang besar, dan semakin banyaknya peraturan yang berkenaan dengan perubahaan teknologi.

  1. Lingkungan Sosial/Budaya

Lingkungan ini menunjukan keadaan suatu kelompok masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, pandangan masyarakat dan lain sebagainya yang merumuskan hubungan antar sesama dengan masyarakat lainnya serta lingkungan sekitarnya.

       Peran Dinas Perikanan Dalam Mengembangkan Usaha Hasil Olahan

Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung tentnya memiliki peranan yang penting bagi para pelaku usaha seperti, pemberian dan pelatihan, dalam melakukan pembinaan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanan memfasilitasi sejumlah para pelaku usaha pengolah ikan dan masyarakat nelayan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pengolahan hasil perikanan. Selain itu, pembangunan sektor perikanan juga mendapatkan dukungan yang baik dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang mana memberikan  pelatihan dan bantuan berupa alat-alat. Sehingga dapat dilihat bahwa pembangunan sektor perikanan sudah memiliki pembangunan yang baik dari masyarrakat dan pemerintah.


[1] Direktorat jenderal perikanan budidaya, budidaya ikan lele intensif dengan bioflok, (Jakarta : Direktorat produksi,2015).hal.28

[2] Hendry Setyawan, Profil singkat kelautan dan perikanan Di Kabupaten Tulungagung Tahun 2012.(Tulungagung: Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Tulungagung, 2012), Hal.1

IMG-20180209-WA0012Sering kali masyarakat, banyak yang memiliki usaha tetapi tidak sedikit pula yang mempunyai masalah atau kendala mengenai permodalannya. Sehingga, usaha yang dijalankan kurang lancar atau bisa berhenti. Dan masyarakat belum terlalu berani untuk mengajukan pembiayaan ke Bank atau lembaga keuangan lainnya karena mereka beranggapan dengan adanya bunga yang tinggi dan jaminan yang kurang,  jadi masyarakat enggan untuk melakukan pinjaman ke sana. Karena jaminan dalam pembiayaan merupakan sebuah tolak ukur dari pihak lembaga untuk menentukan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan.

Maka dari itu dengan keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah masyarakat bisa melakukan pembiayaan atau pinjaman guna untuk menambah permodalan usahanya dengan sistem bagi hasil yang diterapkan karena Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang islami.

Selain itu, dari sisi pihak lembaga sering timbul permasalahan anggota koperasi yang melakukan wanprestasi setelah pembiayaan diberikan. Permasalahan tersebut bisa disebabkan oleh gagalnya usaha ataupun engganya anggota untuk membayar angsuran ataupun bagi hasilnya.

IMG-20180209-WA0002Salah satu lembaga keuangan yang banyak diminati masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Masyarakat memilih KSPPS untuk pembiayaan. Koperasi simpan pinjam syariah memiliki dimensi yang berbeda dengan koperasi simpan pinjam konvensional. Perkembangan ekonomi syariah di dunia dan juga Indonesia yang notabene memiliki jumlah penduduk muslim sangat tinggi di sambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan koperasi syariah. Koperasi simpan pinjam syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Banyak berbagai produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, ijarah maupun jarah muntahiya bittamlik. Salah satunya adalah Ijarah Muntahiya Bittamik. Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa beli suatu barang antara pemberi sewa dengan penyewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari pemberi sewa kepada penyewa. Masyarakat memilih pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik digunakan untuk menjalankan usahanya.

IMG-20180208-WA0029    Dari permasalahan di atas berbagai tanggapan dari karyawan KSPPS BTM Surya Madinah Cabang Pakel mengenai pembiayaan yang diberikan kepada anggota. KSPPS BTM Surya madinah hadir untuk masyarakat guna berinvestasi dan memenuhi pembiayaan untuk tambahan modal usaha, pendidikan, dan lainnya. KSPPS BTM Surya madinah memberikan kemudahan untuk anggota dalam pengajuan pembiayaan. Dengan adanya modal tambahan tersebut dan dijalankan untuk usahanya dengan baik oleh anggota. Lembaga mampu menyalurkan dana untuk bisnis kecil dan mikro dengan sifat mudah, murah dan terjamin. Selain hal tersebut KSPPS BTM Surya Madinah menilai pembiayaan macet dapat desebabkan oleh karakter anggota itu sendiri maupun hal lain seperti bencana, gagal usaha.

Foto PPL BMT Dinar Amanu_1Indonesia adalah negara yang sangat besar dan luas. Mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Di lihat dari jumlah penduduknya, Indonesia menduduki posisi keempat terbesar di dunia. Dan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di Asia. Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia bertujuan untuk mewadahi penduduk Indonesia yang hampir seluruh penduduknya beragama Islam. Lembaga tersebut di harapkan untuk menghindari kerancuan dalam proses bermuamalah bagi para masyarakat yang beragama Islam, sehingga mereka bisa terhindar dari proses muamalah yang menyebabkan timbulnya Riba akibat tidak adanya suatu wadah atau lembaga yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat syariah atau Islami.

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis didunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, bisnis lembaga keuangan syariah tumbuh menjadi semakin beraneka ragam jenisnya. Beraneka ragam pula jasa-jasa dan semakin canggih pula fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Foto PPL BMT Dinar Amanu_3Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah, banyak tantangan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi dalam pembiayaan maupun perkembangan BMT baik yang bersifat intern maupun ekstern. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan syariah dimana dalam aktivitasnya memadukan fungsi baitul Maal dengan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, lembaga melakukan kegiatan yaang mengarah ke sosial dakwah, dengan mengelola ZIS secara amanah dan profesioanl. Sedangkan sebagai Baitul Tamwil, Lembaga melakukan kegiatan yang mengarah ke usaha bisni yaitu menghimpun modal, simpanan dan tabungan anggota kemudian dikembangkan untuk pembiayaan usaha bagi hasil yang kemudian dibagi antara BMT dengan pemilik modal (Penyimpan atau penabung), praktik inilah yang kemudian dikenal dengan sistem bagi hasil sesuai denga syariat Islam. Maka dikeluarkanlah fatwa bunga bank haram dari MUI tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang kemudian menjalankan prinsip syariah.

Pembiayaan secara luas, berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah atau anggota. Sebaiknya pihak BMT menganalisis terlebih dahulu calon anggota tersebut. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penagihan sulit yang mengakibatkan kredit macet. Dalam hal ini, BMT harus berhati-hati dan teliti dalam menyetujui suatu pengajuan pembiayaan. BMT harus mengetahui alasan calon nasabah membutuhkan dana, usaha apa yang akan dikelola dan seperti apa tingkat pendapatan calon nasabah dalam mendapatkan laba dari usahanya.  Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, pihak bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collacteral), prospek usaha (condition of economic), kaitannya dalam lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur’an dan Hadits sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan, lembaga keuangan syariah juga harus membebankan jaminan kepada anggota debitur guna mengurangi resiko kredit macet yang mungkin saja terjadi dengan ketentuan yang berlaku.

IMG-20180528-WA0023Di Kabupaten Tulungagung ternyata juga sudah banyak berkembang lembaga keuangan yang berjalan dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah KSPPS BMT DINAR AMANU yang berlokasi di Desa Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Sejalan dengan penjelasan diatas, KSPPS BMT DINAR Amanu merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam bidang jasa khususnya simpan pinjam secara syariah. KSPPS BMT DINAR Amanu cukup diminati oleh masyarakat sekitarnya dan keberadaanya memberikan manfaat bagi penduduk sekitar.

Semakin berkembangnya KSPPS BMT Dinar Amanu tidak terlepas dengan masalah yang dihadapi antara lain adalah perputaran modal yang belum tentu kembali 100% untuk BMT. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Lambatnya angsuran yang diterima oleh BMT menjadi alasan yang klasik bagi BMT. Persoalan ini sudah menjadi hal yang umum tiap terjadi akad-akad pembiayaan walaupun tidak semua peminjam selalu bermasalah.

IMG-20180528-WA0024Pembiayaan bermasalah adalah masalah yang hampir ada di seluruh Lembaga Keuangan. Mulai dari Lembaga Keuangan Syariah maupun Konvensional, termasuk KSPPS BMT Dinar Amanu yang juga menghadapi masalah tersebut. Dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada setiap lembaga keuangan tentunya berbeda-beda.

Dalam mengatasi masalah tersebut pihak BMT akan melakukan pengawasan atau kontrol, pengecekan dengan mengunjungi kediaman anggota yang bermasalah. Menanyakan apa masalah yang sedang dihadapi oleh anggota sehingga menyebabkan tidak bisa membayar angsurannya. Selanjutnya pihak BMT akan memberikan perpanjangan waktu angsuran agar anggota bisa melunasi pembiayaan yang bermasalah tersebut. Apabila dalam upaya ini tidak membuahkan hasil maka pihak BMT akan menindaklanjutinya dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam pemberian Surat peringatan ke-1 tidak ada tanggapan dari anggota yang bermasalah (tidak ada hasil), kemudian BMT memberikan surat peringatan ke-II tetap tidak ada hasilnya, selanjutnya pihak BMT memberikan surat peringatan ke-III yang isinya menyatakan kesanggupan anggota yang bermasalah untuk menyediakan angsuran dan apabila anggota yang bermasalah menyatakan tidak sanggup untuk membayar maka jaminan akan di lelang atau di eksekusi sesuai akad perjanjian.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan teori ekonomi yaitu:

  1. Resceduling,
  2. Reconditioning,
  3. Restructuring.

Resceduling dilakukan dengan cara menjadwal ulang seluruh/sebagian kewajibaan anggota (misalnya, jangka waktu dirubah dengan cara diperpanjang). Yang kedua Reconditioning dilakukan dengan cara menata kembali jangka waktu dan persyaratan yang telah disetujui bersama, seperti dengan penetapan kembali bagi hasil dan penetapan kembali ketentuan  khusus (misalnya, merubah jumlah angsuran perbulannya, margin dirubah dengan cara dikurangi). Sedangkan restructuring dilakukan dengan merubah komposisi pembiayaan (misalnya dengan mengkonversi akad pembiayaannya). Dan tindakan akhir setelah semua cara tidak membuahkan hasil adalah dengan eksekusi jaminan, yaitu dengan meminta barang jaminan yang sudah disepakati pada awal akad perjanjiaan dibuat. Pihak BMT memiliki hak kuasa atas barang jaminan tersebut. BMT bisa melelang barang jaminan untuk menutup kewajiban anggota tetap dengan memberitahukan terlebih dahulu ke anggota tersebut. Apabila hasil pelelangan tersebut jumlahnya melebihi jumlah angsuran yang belum dilunasi oleh anggota, maka pihak BMT berkewajiban untuk mengembalikan sisa hasil pelelangan barang jaminan tersebut. Faktor dari pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di KSPPS BMT Dinar Amanu adalah usaha anggota jatuh (bangkrut) dan penyalahgunaan dana pembiayaan tidak sesuai dengan yang disebutkan di perjanjian. Hal tersebut lah yang menjadi permasalahan awal terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Dinar Amanu. Dari sinilah pihak BMT harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mensurvey usaha anggota yang mengajukan pembiayaan. Dan memastikan pembiayaan tersebut benar-benar digunakan sesuai yang diperjanjikan dengan cara melakukan pengawasan dan mengontrol kerumah anggota secara rutin.

Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT selalu menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Dengan memberikan edukasi dan pengertian ke anggota dengan cara yang baik. BMT Dinar amanu tidak pernah menggunakan kekerasan dalam menangani anggota yang bermasalah, BMT selalu mengutamakan musyawarah dan menyelesaikannya secara kekeluargaan demi ketentraman dan kesejahteraan semua pihak.

Penukis Deni Arisandi, Nim ; 17402153146, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Tulungagung, Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.

Secara umum pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh Kantor kementerian agama Kota Blitar cukup baik, hal ini didasari bahwa kebijakan kegiatan pelayanan keagamaan yang dilakukan sesuai berdasarkan visi, misi Kantor kementerian agama kota Blitar. Kebijakan strategis dan program yang telah disusun sebelumnya, Beberapa kegiatan keagamaan yang dapat dikategorikan ialah : peningkatan pembinaan keluarga sakinah, peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitas balai nikah dan penasehatan perkawinan kantor urusan agama (KUA), peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jama’ah, efesiensi, transparansi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggara ibadah haji. Peningkatan pelayanan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha dan auditor serta peningkatan kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam jaminan produk halal. Peningkatan pelayanan pengelolaan zakat, waka, infaq, shodaqoh, serta ibadah sosial lainnya. Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan pelayanan kehidupan keagamaan. pengembangan sisem informasi keagamaan.

Terdapat kebijakan sentralistik pada pengelolaan program pelayanan yang bersifat bantuan dan pengadaan di kantor kementerian agama kota blitar. Sistem kebijakan sentralistik yang dimaksud adalah bahwa sampai saat ini kantor kementerian agama kota blitar belum diberikan kepercayaan untuk mengelola program-program tersebut. Kebijakan penentuan besaran dan alokasi penggunaan dana-dana, program-program tersebut masih berada pada kewenangan kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur. Sistem kebijakan sentralistik dan kasus penentuan besaran bantuan dan pengadaan berimplikasi pula pada ketersediaan data keagamaan di kantor kementerian agama kota Blitar. Beberapa data potensi keagamaan yang penting dalam penyusunan program dan pengambilan kebijakan tidak tersedia secara real. Data yang dimaksud seperti jumlah penduduk berdasarkan penganut agama, jumlah tempat ibadah yang telah mendapat bantuan pendirian / renovasi. proporsi kepemilikan kitab suci para penganut agama, potensi tanah wakaf (luas, penggunaan, dan bersertifikat), jumlah infaq, shadaqah dan zakat. Data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan kantor kementerian agama yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, namun data yang berkenan dengan tugas dan fungsi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat relative real dan lengkap, seperti data tentang peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efesiensi, transparansi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji, dan peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitas balai nikah dan penasehatan perkawinan seperti kantor urusan agama (KUA).

Respon masyarakat terhadap kegiatan pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh kantor kementerian agama kota blitar cukup variatif, yakni terdapat tanggapan positif dan negatif, respon positif dari masyarakat terhadap kegiatan pelayanan keagamaan terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Seperti pelayanan pemeberian rekomendasi pendirian / renovasi tempat ibadah, pelayanan sertifikat tanah wakaf, pelayanan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah dan pelayanan pendaftaran, manasik, pembimbingan dan pemberangkatan serta pemulangan jamaah haji. Selain itu, beberapa pelayanan yang lain yang kurang dirasakan oleh masyarakat adalah: pelayanan pengadaan kitab suci dan lektur keagamaan, pelayanan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, pelayanan peningkatan kualitas bimbingan dan penyuluh pada lembaga dakwah serta kegiatan social keagamaan, pelayanan mendapatkan jaminan makanan halal dan produk makanan halal. Sementara respon negatif dari masyarakat berkaitan dengan intensitas pelayanan keagamaan yang dilakukan oleh kantor kementerian agama kota blitar yang hanya bersentuhan dengan kepentingan keagamaan penganut agama tertentu.

Dari yang di teliti penulis diatas, maka dapat direkomendasikan antara lain ialah: pertama haruslah memperhatikan kebijakan sentralistik pengelolaan program-program yang bersifat bantuan dan pengadaan, maka diperlukan perubahan ke arah desentralistik. Pelimpahan kewenangan kebijakan kepada kantor kementerian agama kota blitar untuk pengelolaan program – program bantuan dan pengadaan merupakan tuntutan di era otonomisasi, selain pertimbangan bahwa kantor kementerian agama kota blitar merupakan instansi terdepan dalam struktur organisasi kementerian agama yang sangat memahami dan mendalami gejala – gejala serta permasalahan-permasalahan keagamaan yang muncul di masyarakat kota blitar. Kedua memperhatikan tingkat kelengkapan dan keakuratan data potensi keagamaan pada kantor kementerian agama kota blitar maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian pada kestatistikan. Karena itu pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan data, pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemaparan data sudah sangat urgen dilakukan. Atau upaya rekruitmen Calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang memiliki disiplin ilmu dibidang statistika. Ketiga memperhatikan tanggapan masyarakat yang mencitrakan kantor kementerian agama kota blitar merupakan institusi yang mengurusi kepentingan keagamaan penganut agama tertentu, maka upaya-upaya untuk merubah citra tersebut urgen untuk dilakukan.

 

Diperlukan adanya kegiatan-kegiatan real yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan keagamaan dari berbagai penganut agama, terutama perbandingan proporsi kegiatan pelayanan yang bersentuhan dengan berbagai jenis agama, baik kegiatan itu melibatkan semua jenis penganut agama maupun hanya satu jenis penganut agama. Proporsi kegiatan keagamaan dapat didasari pada Perbaikan Pelayanan Masyarakat dan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan terhadap masyarakat ini harus selalu diawasi agar tercipta perbaikan secara terus menerus. Informasi tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat harus selalu digali agar tidak terjadi kesenjangan atau lemahnya tingkat kepercayaan antara harapan masyarakat dengan pelaksanaan penyelenggaraan layanan publik yang ada. Masyarakat harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan keutamaan akan kebutuhannya dan mengembangkan kapabilitasnya sehingga mempunyai tingkat produktivitas serta kepercayaan yang tinggi.proporsi jumlah penganut agama dalam wilayah kantor agama yang bersangkut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mempunyai peran besar dalam pembuatan program pelayanan dan kebijakan publik. Berbagai peraturan yang menyangkut layanan masyarakat tentu harus dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah (Kementerian Agama Kota) tidak sekedar membuat dan menjalankan program yang bernilai ekonomi atau membangun rasa kepercayaan (build a sense of trust) tetapi yang lebih penting justru identifikasi apakah sasaran kebijakan tersebut sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan tidak malah membatasi ruang gerak masyarakat untuk bisa menanamkan rasa kenyamanan, kepuasan dan lain-lain akan layanan terhadap masyarakat secara emosional. Tingkat kehidupan masyarakat secara individual diharapkan bisa bertambah baik dan maju atas kebijakan pemerintah yang ditetapkan. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang syarat standar pelayanan publik dimaksud, menjadi kesulitan dalam menentukan jenis-jenis pelayanan yang akan ditetapkan sebagai syarat standar pelayanan publik. Selain itu, keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan ke tidak mampuan pengelolaan manajemen pelayanan dalam menyusun standar pelayanan publik yang akuntabel, juga menjadi salah satu hambatan atau kendala dalam proses peningkatan pelayanan publik. Upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi atau lembaga layanan masyarakat ini dilakukan secara terus menerus sehingga bisa dilihat kemanfaatannya bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat pengguna layanan pada lembaga publik tersebut dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya, lebih relevan dan efektif. Selain itu, masyarakat dapat menerima imbal balik yang sepadan dan efektif oleh karena itu mereka dapat menikmati pelayanan dari lembaga layanan publik dengan memuaskan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen dan pengelolaan kualitas pelayanan, yakni upaya meminimalisir kesenjangan antara tingkat layanan yang disediakan lembaga dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan ini, Kantor Urusan Agama (KUA) contohnya harus mampu menerapkan teknik pengelolaan serta manajemen yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengukuran kinerja secara periodik sangat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan atau rasa kepercayaan yang terjadi.

Demikian karya essai yang saya tulis diatas, Saya ucapkan terima kasih kepada :

  1. Bapak Dr. Matukhin, M.Ag Selaku Rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak Muhammad Aswad, M.A Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung
  4. Bapak Siswahyudianto ,MM selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa memuat karya esai.
  5. Ibu Sri Dwi Estiningrum, SE., Ak., MM. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa selama menjalani Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Termasuk juga bimbingan dalam pembuatan Essai ini.
  6. Bapak Drs. Ngudiono, M. Ag., MM. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar.
  7. Bapak Drs. H. Solekan, M. Ag Selaku Dosen Pamong yang telah memberikan didikan, arahan dan bimbingannya selama mahasiswa melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
  8. Kedua OrangTua saya Beserta seluruh keluarga saya yang selalu mendukung, dan selalu mendoakan saya.
  9. Seluruh Pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penyusun Mengucapkan banyak terimakasih, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam penuturan, bahasa atau pun penulisan karena keterbatasan saya dalam pengetahuan dan lainnya.