BPS sebagai penyedia Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, tentunya memiliki muara yang mengarah pada kemajuan peradaban umat manusia dunia pada umumnya dan Kemajuan Peradaban manusia-manusia Indonesia pada khususnya. Resistensi BPS dalam menjawab tantangan Global dan Nasional mutlak dapat tercapai dengan adanya data yang berkualitas yang memiliki integrasi ( yaitu menciptakan suatu sistem data dari semua Lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah, Kementrian-kementrian yang menjadi suatu kesatuan utuh ) sehingga dalam hal ini dibutuhkan proses giat penyesuaian di antara unsur-unsur Lembaga-lembaga Negara dan Pemerintah sehingga menghasilkan sebuah Pola kesadaran yang Eka (tunggal), yaitu membentuk pola Budaya “Sadar Data”. Tentunya pencapaian akhir dari pola-pola yang tercipta itu, akan memiliki keserasian masing-masing fungsi dalam bernegara.

Arti pentingnya Statistik dalam berkehidupan berbangsa bernegara seharusnya menelorkan keberhasilan Pemerintah dalam Pembangunan Bangsa dan Negara, bukan malah menimbulkan Prejudise terhadap arti dari produk berupa data itu sendiri, ketika data menjadi suatu trend kebijakan Pemerintah dalam pembangunan, tentunya independensi akan data itu sendiri kadang kadang bisa terperkosa oleh dimensi sistim itu sendiri, dimensi politik misalnya. Data itu sendiri harus mengandung nilai trust, care dan respect sehingga eksistensi data itu sendiri akan lebih mudah untuk dikenal, didekati dan pastinya dicintai, bukan lagi sebaliknya nasib dignity daripada “Data” itu sendiri di-sinis-i di sana sini.

BPS Kabupaten/Kota sebagai bentuk perwakilan BPS Pusat yang berada di daerah tentunya pasti juga menjadi tolok ukur dan kaca benggala eksistensi BPS itu sendiri, keberadaan kegiatan statistik di daerah itu dan kondisi sumber Ilmu Pengetahuan di daerah itu sendiri yaitu “Data”. Dalam hal ini banyak juga kita cumpai hambatan-hambatan yang dirasakan dalam posisi Kepala BPS Kabupaten/Kota tersebut misalnya; jiwa “ Entnocentrise Birokrasi ” di Kabupaten/Kota, yang pada dasarnya Kepala BPS Kabupaten/Kota adalah sejajar Dengan Pimpinan Daerah (Forpimda), tetapi dalam kenyataannya dalam Golongan ataupun esselon Kepegawaian, Kepala BPS Kabupaten/Kota hanya sejajar dengan Kepala Dinas Instansi yang berada di Kabupaten/Kota atau bahkan sejajar dengan Camat. Hal inilah yang menjadi penyebab kemunculan “Stereotype Birokrasi” yaitu pe-label-lan karena atribut-atribut kepangkatan dalam Birokrasi, sehingga terjadilah jamur Aflaiding Manuver di kalangan Aparatur Sipil Negara tersebut baik di sisi Pemerintah Daerah, Dinas Instansi Pusat/Vertikal, maupun Forpimda, dan ini sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap Output BPS Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah Daerah Dalam Angka.

DDA (Daerah dalam Angka) merupakan bentuk bukti eksistensi BPS secara langsung di tingkat daerah, hal itu tidak bisa di anggap sepele dan memerlukan perhatian khusus demi pencapaian visi BPS dalam masa sekarang dan yang akan datang.

DDA merupakan bentuk Eksistensi Aplikatif BPS daerah, selain itu DDA juga menjadi produk Branding unggulan dan populer di BPS tingkat Kabupaten/Kota bahkan juga di tingkat Pemerintahan Kabupaten /Kota, Provinsi dan Pusat. Hal ini harus menjadikan perhatian khusus kita bersama, karena DDA merupakan point daripada bentuk pelayanan langsung BPS Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah, Swasta dan personal di daerah tersebut (masyarakat pada umumnya).

Di Kabupaten Blitar, DDA atau yang biasa disebut KBDA (Kabupaten Blitar Dalam Angka) di tahun 2017 ini mengalami progress dalam ketepatannya waktu terbitnyam (ARC) di tahun ,2014, 2015, 2016 masing masing terbit di bulan November, tetapi di tahun 2017 dapat terbit di bulan Agustus (bukti dalam lampiran*), peningkatan ini tentunya ada sebab sebab pendukungnya. Sumberdaya dari kecepatan ini tentunya didukung oleh beberapa faktor penting dan penunjangnya, yaitu data-data sektoral sebagai bahan baku penyusunan Publikasi KBDA. Tuntutan akan Kualitas Data adalah hal mutlak yang harus dipenuhi demi tercapainya Integritas dan Kehormatan BPS Kabupaten Blitar, selain itu data yang dapat tersedia lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih murah (cheaper) adalah tuntutan Perkembangan jaman dan teknologi.

Strategi dalam penyusunan KBDA tahun 2017 jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, adapun gambaran beberapa Strateginya sebagai berikut :

  1. Pendekatan Subjec Reference dan Objec Reference sebagai bahan bakar daripada percepatan ARC. Subjek disini adalah segenap karyawan-karyawati BPS Kabupaten Blitar sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai perpanjangan tangan BPS Pusat, dan Obyek disini adalah SKPD dan instasi/lembaga vertikal sebagai sumber-sumber data sektoral. Dalam dua pendekatan ini terdapat celah Convirmative, yang artinya subyek senantiasa menjemput bola dan bersifat pro aktif dalam menggali isian, dalam liputan, memahami cakupan dan percepatan waktu. Objec Reference (Dinas Instansi terkait) di sini sebagai pembanding, inilah celah Convirmative, yang geliatnya menjadikan focus of interest dalam pemenuhan kualitas data. Disini manajemen Objek sangat memberikan dampak yang positif bagi penyusunan KBDA tahun 2017.
  2. Pelayanan Prima juga merupakan strategi yang tidak kalah penting, salah satunya yaitu dengan memberikan CD hasil KBDA tahun sebelumnya ke dinas Instansi sebagai penyedia data sektoral, sekaligus pengiriman permohonan permintaan data untuk penyusunan KBDA tahun 2017. (dalam lampiran)
  3. Selain itu Sarana pendekatan teknologi informasi berupa aplikasi pengisian langsung berbasis Internet dan Ethernet juga menjadi pertimbangan kecepatan komunikasi dan perkembangan jaman. (masih dalam pengembangan, sementara menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial dengan pembentukan group medsos antar instansi dalam satu wadah komunikasi, terkait data sektoral yang kontinyu,terintegrasi dan berencana)
  4. Membentuk Focus Discussion Group dalam Penyusunan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017(dalam lampiran) merupakan upaya dalam membangun nilai trust, care dan respect akan data, selain itu sinergisitas relasi antar lembaga akan terjaga, koordinasi dan Komunikasi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan media diseminasi data dan informasi, dan tidak kalah penting adalah terciptanya komitmen sektor dalam penyediaan data berkualitas dan tepat waktu, sehingga untuk mengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan  tidak mubazir anggaran dananya.
  5. Strategi Promosi BPS Kabupaten Blitar dalam mempromosikan pentingnya dan manfaat KBDA 2017, baik dalam bentuk getok tular (snow ball method), media massa, dll” (masih dalam penelitian dan pengembangan). Dengan begitu akan menjadikan visi BPS sebagai “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” akan menjadi kenyataan.

Dalam melaksanakan tugas, BPS memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

  1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
  2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
  3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
  5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar.BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Berbagai masalah yang timbul dalam usaha penerbitan KBDA 2017, tentunya kita sebagai Peserta CPS dan sekaligus sebagai Insan Statistik berusaha keras untuk dapat menyelesaikan secara terstruktur, tepat, efisien dan kreatif inovatif. Kendala dan tantantangan dalam usaha penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 merupakan hal yang harus lekas dicari solusinya salah satunya dengan melalui implementasi dari Pelatihan Creative Problem Solving, dengan berbekal pemahaman CPS, penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 mengalami progres yang sangat signifikan baik dari segi waktu yang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, maupun keberagaman data menjadi bertambah. Adanya instansi-instasi baru yang ikut memberikan sumbangsih tabel-tabel baru dalam publikasi penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017, seperti Dinas Perumahan dan Prasarana wilayah, Badan Narkotika Nasional, dsb. Manfaat dan dampak dari kegiatan pengimplementasian dari pelatihan CPS untuk kegiatan Pembuatan Publikasi Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 banyak dirasakan. Dengan menggunakan metode-metode yang diajarkan dalam CPS maka data dapat tersedia lebih cepat (faster) ini terbukti (dalam lampiran) bahwa release untuk KBDA 2017 lebih cepat yaitu pada bulan Agustus sedangkan tahun-tahun sebelumnya (2014,2015,2016) release pada bulan Novermber. Selain itu data dapat diperoleh lebih mudah (easier) dengan adanya Membentuk Focus Discussion Group dalam Penyusunan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017. Dengan metode pendekatan divergensi dan konvergensi dalam penggalian data sektoral akan menciptakan data sektoral yang lebih berkualitas (better) dan terakhir dengan pendekatan manajement solusi dalam pengambilan data sektoral, merupakan bentuk efisiensi dalam penyusunan Publikasi KBDA 2017, hal ini dibuktikan dengan strategi pemberian CD KBDA 2017 secara cuma-cuma kepada dinas Instansi terkait (lebih murah/cheaper). sembari membagikan Permohonan Permintaan data KBDA tahun 2017.

Dengan cara ini semoga data-data yang dicari dari instansi yang diperlukan segera turun dan KBDA ini bisa diterbitkan tepat waktu yang sudah ditetapkan tanpa ada kata molor. Permasalahan tersebut akan di pecahkan dengan semua penanggung jawab disetiap permasalahan yang timbul dalam pembuatan KBDA dan disamping itu dengan dirinci secara satu persatu bagaimana menghadapinya dan apa output yang sudah dihasilkan, tentunya keberhasilan dalam penerbitan Kabupaten Blitar Dalam Angka 2017 tidak dapat lepas dari peran serta Kepala BPS Kab. Blitar Bapak Sunaryo, SE.MM. sebagai mentor dan coach dan segenap Tim penyusun KBDA 2017 yakni seksi IPDS Kab. Blitar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>