Monthly Archives: August 2018

Penulis Yuli Nurlailiya Mahasiswa PPL/Magang Prodi Perbankan Syariah (PS-6D) NIM : 17401153138

Bank Muamalat adalah bank umum syariah yang mendasarkan operasional perbankan menggunakan prinsip syariah dan merupakan satu-satunya yang pertama beroperasi di Indonesia. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan prinsip usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayan Rakyat Syariah. Operasional bank islam di Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan negara Indonesia baik di bidang ekonomi maupun hukum.

Pada prinsipnya Bank Muamalat sebagaimana bank umum yang didefinisikan dalam UU No. 21 tahun 2008 yaitu bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup rakyat. Penyaluran dana tersebut dalam bank syariah dikenal sebagi pembiayaan (kredit) dan bukan sebagai pinjam meminjam, hal tersebut karena pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Bank syariah dalam menyalurkan dananya menggunakan beberapa skema akad, yaitu: jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah) dan kongsi (musyarakah). Masing-masing akad pembiayaan tersebut memiliki karakteristik yang spesifik.

Dalam analisis ini penulis akan menjelaskan mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah. Sebelumnya definisi Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad  pembiayan  al musyarakah ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pembiayaan produktif.

Salah satu masalah yang sangat menonjol dan cukup serius yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri adalah permasalahan yang lazim dialami lembaga keuangan lainnya, yaitu pembiayaan bermasalah. Banyak sekali nasabah pembiayaan yang menunggak angsuran, baik pembiayaan Murabahah, Musyarakah maupun Mudharabah.

Selain itu, permasalahan lain juga ketika prinsip musyarakah di terapkan di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri, ada beberapa kendala yang menyebabkan praktik yang ada di lapangan tidak sesuai dengan beberapa teori yang ada di buku-buku maupun literatur yang lainnya. Hal ini terkait dengan sesuatu yang sulit dalam membentuk nasabah atau mudharib yang memiliki watak yang jujur, dapat dipercaya, rajin, pantang menyerah dalam usaha dan terutama terbuka untuk lembaga dalam kegiatan usahanya.  Sehingga pihak Bank Muamalat Indonesia KC Kediri kebingungan untuk menentukan nisbah bagi hasilnya.

Dengan kondisi demikian maka sangat sulit untuk menerapkan prinsip musyarakah secara murni, mengingat ciri masyarakat kita secara umum suka mengeluh, etos kerja yang rendah dan tidak terbuka. Terlebih lagi masyarakat yang masih akrab dengan dengan istilah bunga dalam hal meminjam uang, hal ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia KC Kediri yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga serta proses yang terjadi dalam tawar menawar yang belum begitu dipahami.

Tidak akan ada penyebab bila tanpa adanya akibat, dalam hal ini ada beberapa penyebab terjadinya kredit macet yang di bagi menjadi dua yaitu Faktor internal bank. Adapun faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet disebabkan oleh keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan, terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas mengenai dasar pemberian kredit, kurangnya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit, jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (cash flow) debitur lama, tidak mampu bersaing, sehingga menerima debitur yang kurang bermutu.

Di samping sebab-sebab di pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi, adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani, problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur, kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain, kesulitan likuiditas keuangan yang serius, munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, seperti perang dan bencana alam, watak buruk debitur (yang telah merencanakan tidak mengembalikan kredit).

Menanggapi kondisi realita yang ada dilapangan dan penjelasan dari uraian diatas, yang terkait dengan proses negosiasi dan tawar menawar nisbah bagi hasil, Bank Muamalat Indonesia KC Kediri memberikan penawaran yang sedemikian rupa dengan menyesuaikan perekonomian yang dijalankan nasabah. Bank Muamalat Indonesia KC Kediri juga mempunyai batas minimal berapa persentase nisbah minimal yang akan diberlakukan dan dalam hal ini sesuai dengan intruksi serta kebijakan dari ketentuan yang berlaku.

Penentuan nisbah bagi hasil sangat penting untuk dijadikan acuan demi menjaga keuangan lembaga kami untuk senantiasa menjaga prinsip profit oriented (mendapatkan keuntungan). Jadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan untuk sebuah usaha tertentu dalam bernegosiasi tentang pembagian bagi hasil prosentasenya di bawah standar minimal penentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Kediri maka tidak bisa untuk melakukan kerjasama/menyetujinya.

Mengenai nisbah bagi hasil dari sebuah usaha yang dijalankan oleh nasabah, pihak lembaga memberikan pilihan terkait dengan beberapa keuntungan maksimum yang dihasilkan dari usahanya, kemudian memberikan tawaran agar kerja sama antara Bank Muamalat Indonesia KC Kediri dengan calon nasabah tersebut bisa sama-sama berjalan, dan mengambil solusi dengan mematok perkiraan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan keuntungan perkiraan yang didapatkan oleh nasabah setiap bulannya. Dengan demikian pihak lembaga akan lebih mudah dan lebih efektif dalam menjelaskan serta memberikan pemahaman kepada calon nasabah.

Dengan harapan calon nasabah yang sebelumnya tidak mengenal sistem musyarakah karena terbiasa dengan sistem bunga lebih mengenal sistem syariah. Terlebih lagi dengan penjelasan yang detail tersebut masyarakat akan lebih paham yang membedakan bank syariah dengan bank konvensioanl itu apa dan bagaimana.

Mengenai watak yang dimiliki oleh nasabah seperti tidak jujur dan tidak terbuka, pihak lembaga melakukan evaluasi kinerja nasabah dan monitoring secara berkala, mengingat kredit macet yang sering dilakukan oleh nasabah-nasabah yang ingin melakukan kecurangan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak lembaga adalah seringnya lembaga melakukan silaturahmi kepada para nasabah terutama yang memiliki kredit macet yang lama tidak segera dilunasi. Pihak lembaga juga memberikan kelonggran waktu untuk nasabah yang tidak membayar pada tepat waktu dan melakukan perubahan akad atau perubahan jumlah nisbah bagi hasil untuk nasabah yang tidak mampu membayar secara berkala.

Dalam praktiknya hal pertama yang diperhatikan dalam pembiayaan musyarakah adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Kediri adalah berdasarkan jumlah keuntungan yang sering didapatkan oleh pihak nasabah. Dari keuntungan tersebut pihak lembaga akan menghitung nisbah bagi hasil yang harus di tetapkan untuk nasabah peminjam dana sebesar 1 – 2,5 persen. Akan tetapi semua itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila pihak nasabah tidak menyepakatinya, pihak lembaga menurunkan tingkat nisbah bagi hasil selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Dalam tahap awal nasabah juga harus terbuka terkait jumlah keuntungan yang harus dimiliki. Karena keterbukaan tersebut akan menimbulkan kepercayaan. Jadi akan lebih mudah melakukan kerjasama apabila kepercayaan saling dibangun.

Tahap kedua pihak Bank Muamalat Indonesia KC Kediri perlu melakukan analisis yang cermat terhadap nasabah peminjam dana. Jangan sampai terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dalam pembagian keuntungan.

Untuk memberikan kepercayaan kepada para nasabah dalam hal pembiayaan  musyarakah di Bank Muamalat Indonesia KC Kediri, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia melakukan interview dan melakukan survey agar nasabahnya sesuai dengan kriteria-kriteria agar tidak terjadi wanprestasi, adapun survey yang dilakukan sama dengan lembaga keuangan yang lainnya yaitu berdasarkan 5C (Caracter, Capacity, Capital, Colateral, Condition).

Demi keefektifan dan keefisiensinan suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling control antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan macet yang kerap kali menjadi batu sandungan bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnnya.

Selain adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, dari pihak Bank Muamalat Indonesia KC Kediri juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan nasabah seperti melakukan kunjungan ke rumah nasabah dalam rangka mempererat tali silaturrahim. Pihak dari Bank Muamalat Indonesia KC Kediri juga akan memberikan peringatan melalui sms dan telepon seminggu sebelum jatuh tempo kepada nasabah. Apabila nasabah tidak dapat melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, maka pihak Bank Muamalat Indonesia KC Kediri akan melakukan kunjungan ke rumah nasabah dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik antara nasabah dan pihak Bank Muamalat Indonesia KC Kediri sehingga kredit macet dapat dihindari semaksimal mungkin.

Penerapan sistem manajemen yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Kediri merupakan sistem yang baik, dalam hal ini monitoring yang dilakukan sangat berhasil ketika dalam lapangan. Memberikan perhatian yang khusus kepada nasabah, saling menjaga kepercayaan, dan melakukan tindakan yang mengingatkan kepada nasabah untuk tidak adanya telat dalam hal pembayaran angsuran, merupakan manajemen yang tidak bisa ditinggalkan, karena akan menyangkut kepentingan orang banyak.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional. Dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) inilah penulis menyajikan karya Esai sesuai dengan kondisi pengalaman dan realita dilapangan.

 

Melalui karya esay ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. Selaku rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak siswahyudianto, MM. Selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa membuat karya esainya.
  4. Bapak M. Aqim Adlan, M. EI. Selaku dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa selama menjalani PPL termasuk juga bimbingan dalam pembuatan esai ini.
  5.  Bapak Alan Selaku Branch Manajer dari PT Bank Muamalat Indonesia, tbk KC Kediri.
  6. Prasetyo Rinie Budi Utami, M.Sy. Selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama mahasiswa melaksanakan PPL.
  7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung.
  8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih.

Lampiran lampiranFOTO-YULI NURLAILIYA-17401153138-PPL BMI 2018

Penulis   : Imma Nur Fittrianis

NIM      : 17402153022

Jurusan  : Ekonomi Syariah VI-A

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah dinas dibawah naungan kabupaten yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Pemerintah daerah melakukan upaya penyelamatan mengenai keberadaan pasar rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan kepada para pedagang pasar serta meningkatkan kualitas dan pembenahan terhadap sarana fisik pasar. Melihat pentingnya suatu pemberdayaan dan perlindungan tersebut untuk para pedagang pasar tradisional di Tulungagung khususnya untuk lebih meningkatkan citra pasar tradisional. Dengan begitu, pemerintah daerah melakukan sebuah langkah konkret dengan melakukan perubahan pada pasar tradisional, dengan begitu bisa digunakan salah satu cara untuk menarik minat para pembeli dan juga mampu untuk menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat pada masa ini.

Ada banyak pelayanan yang diberikan atau bisa dilayani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kapubaten tulungagung ini, salah salah satunya yaitu memberikan fasilitas bagi pengguna fasilitas pasar. Pelayanan tersebut digunakan untuk menghadapi tantangan perekonomian tersebut guna untuk menjaga dan melindungi para pengguna fasilitas pasar atau pedagang pasar dengan pelayanan yaitu pembuatan Surat Izin Tempat Usaha atau biasa disingkat SITU yang ditujukan kepada para pedagang pasar yang ada di Kabupaten Tulungagung yang termasuk ke dalam pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang khusus disediakan untuk para pedagang. Pemerintah kabupaten Tulungagung dalam menyelamatkan pasar rakyat ini dilakukan untuk pasar-pasar di kabupaten tulungagung yang meliputi 32 pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan 19 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindustrian dan Perdagangan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Pasar yang berjumlah 32 ini dengan jumlah para pedagang sekitar 9.232 pedagang yang meliputi UPTD Tulungagung terdiri dari pasar ngemplak, pasar wage, pasar tamanan, pasar PDS/Loak, UPTD Kedungwaru terdiri dari pasar dahlia, UPTD Boyolangu terdiri dari pasar boyolangu, pasar hewan beji, dan pasar burung beji, UPTD Ngantru terdiri dari pasar ngantru, pasar pojok, dan pasar srikaton, UPTD Kauman terdiri dari pasar kauman, UPTD Gondang yaitu pasar gondang, UPTD Pagerwojo terdiri dari pasar pagerwojo dan pasar mulyosari, UPTD Sendang terdiri dari pasar sendang dan pasar dono, UPTD Karangrejo yaitu pasar karangrejo, UPTD Campurdarat terdiri dari pasar campurdarat dan pasar ngentrong, UPTD Tanggunggunung yaitu pasar tanggunggunung, UPTD Bandung yaitu pasar bandung, UPTD Besuki yaitu pasar besuki, UPTD Pakel yaitu pasar sukoanyar, UPTD Ngunut terdiri dari pasar ngunut dan pasar hewan ngunut, UPTD Sumbergempol terdiri dari pasar sumbergempol dan pasar bendilwungu, UPTD Kalidawir terdiri dari pasar karangtalun dan pasar domasan, UPTD Rejotangan terdiri dari pasar rejotangan, dan pasar panjerejo, dan terakhir yaitu UPTD Pucanglaban.

Dengan adanya penerbitan Surat Izin Tempat Usaha ini, semua pedagang atau pengguna fasilitas pasar mendapatkan perlindungan hukum karena mempunyai surat-surat untuk bisa menempati tempat maupun menggunakan fasilitas pasar. Surat izin ini diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional, pasar grosir dan/atau pertokoan yang melakukan atau menggunakannya untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu setiap pedagang yang menggunakan fasilitas pasar yang bersifat tetap wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diterbitkan oleh Bupati yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pasar tersebut adalah tempat yang berupa Kios, Los, Halaman/Pelataran dan Pasar Grosir, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan yang khusus disediakan untuk para pedagang pasar. Yang dimaksud dengan kios yaitu bangunan yang ada di dalam pasar yang dibuat secara permanen dengan diberi sekat antar satu tempat dari lantai sampai langit-langit dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan Los yaitu bangunan tetap yang ada di dalam lingkungan pasar dan berbentuk bangunan memanjang. Dan yang dimaksud Halaman atau Pelataran Pasar yaitu bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. Sedangkan Pasar Grosir yaitu tempat penjualan berbagai jenis barang dan atau fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan atau disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut kepada para pedagang pasar, sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 yang mengatur tentang prosedur penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yaitu pertama pemohon yaitu pedagang maupun pengguna fasilitas pasar mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui UPTD pasar masing-masing dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan  foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 yang kemudian kepala UPTD atau perwakilannya menyerahkan berkas tersebut kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung. Selanjutnya Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menugaskan kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pasar untuk meneliti berkas-berkas dari pemohon, yang kemudian berkas permohonan SITU tersebut dilakukan entry data atau memasukkan data ke aplikasi di sistem aplikasi SITU atau aplikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk kemudian biasa dilakukan cetak dokumen SITU. Dengan diterbitkannya Surat Izin Tempat Usaha atau SITU maka para pedagang mendapatkan perlindungan hukum untuk menempati lokasi pasar sesuai dengan letak kios dan luas yang ditempati. Setelah para pengguna fasilitas pasar mendaptkan perlindungan hukumnya dari surat izin tempat usaha, maka setelah itu harus melakukan her-regristasi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati yaitu untuk Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang berlaku selama 3 tahun sedangkan kios, los, halaman/pelataran dan fasilitas lainnya berlaku selama 5 tahun. Sesuai dengan peraturan tersebut maka pemegang SITU yang masih ingin menggunakan atau menempati fasilitas pasar diwajibkan untuk selalu melakukan daftar ulang SITUnya dengan persyaratan 2 bulan sebelum jangka waktu berakhir sudah harus mengajukan permohonan mengenai perpanjangan SITU kepada Kepala Dinas. Sebaliknya ketika pemegang SITU tidak lagi menggunakan fasilitas pasar maka diwajibkan sebelum jangka waktu berakhir SITU tersebut harus segera dikembalikan kepada Dinas.

Dalam Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar dalam Bab III pasal 7 dan 8 menjelaskan tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh para pemegang SITU yaitu pemegang SITU mempunyai beberapa kewajiban yaitu untuk memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan dalam SITU, membayar retribusi dengan tepat waktu, menjaga ketertiban, menjaga kesopanan, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan pasar/pertokoan, membayar tanggungan listrik, air bersih dan pajak-pajak yang belaku atas biaya sendiri, dan juga harus bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan / atau kebakaran pasar yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang SITU sendiri. Selain pemegang SITU mempunyai beberapa kewajiban juga mempunyai beberapa larangan yang harus dihindari. Adapun  larangan tersebut yaitu dilarang untuk menambah atau merubah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati atau Kepala Dinas, dilarang menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal, dilarang memperjualbelikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan juga dilarang untuk memindahtangankan atau mengalihkan SITU kepada pihak lain tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala dinas.

Setiap pemegang SITU yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penutupan sementara kegiatan usaha, dan bisa juga pencabutan SITU. Teguran tertulis ini dilakukan denngan bertahap mulai teguran pertama ketika jangka waktu 10 hari tidak dipatuhi maka dilakukan teguran kedua begitupun juga ketika jarak 10 hari tidak dilaksanakan maka dikeluarkan teguran ketiga. Untuk penutupan kegiatan usaha dilakukan ketika dalam teguruan ketiga tidak diperhatikan maka dilakukan penutupan usaha sementara serta penarikan SITUnya ketika semua itu tidak diperhatikan maka langkah selanjutnya yaitu pencabutan surat izin tempat usaha.

Kegiatan PPL yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung ini merupakan salah satu prgram penguasaan keahlian mahasiswa utamanya di bidang perindustrian dan juga bidang perdagangan di Tulungagung. Semoga dengan adanya pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung akan memberikan pengetahuan yang belum sama sekali saya peroleh. Semoga ilmu yang bisa saya dapatkan menjadi berkah dalam hidup saya. Dengan kegiatan PPL ini saya bisa mengetahui prosedur dan tata cara dalam penerbitan Surat Izin Tempat Usaha khususnya bagi pengguna fasilitas pasar. Dari kegiatan PPL ini, saya membuat karya esai yang disesuaikan dengan pengetahuan serta pengalaman saya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, melalui karya esai ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
  3. Bapak Siswahyudianto, MM., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat karya esai
  4. Bapak Dr. Agus Eko Sujianto, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terkait dengan pembuatan laporan PPL serta karya esai ini
  5. Bapak Malik Afandi selaku Dosen Pamong yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terkait kegiatan atau program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tulungagung

Lembaga keuangan dan perbankan syariah sebagai bagian dari dunia usaha, tidak terlepas pula dari aktivitas pemasaran dalam upaya berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengembangkan sistem lembaga keuangan syariah perlu dikaji sistem pemasaran (system marketing) yang lebih berorientasi pada kebutuhan dan keputusan konsumen dalam memilih lembaga keuangan syariah. Koperasi syariah merupakan sebuah badan usaha atau lembaga dimana kegiatan dan tujuannya berdasarkan Islam yakni Al-Qur'an juga As-Sunnah. Peran dari koperasi syariah juga dapat memperkuat kualitas dari anggotanya agar menjadi amanah, fathonah, konsisten, dan konsekuen untuk menerapkan prinsip ekonomi dalam Islam serta prinsip Syariah Agama. Koperasi syariah hadir di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram.

Di dalam Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar terdapat produk penyaluran dana dengan akad Mudrabah. Mudharabah merupakan akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-quran, Sunnah, maupun Ijma’.

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dengan adanya produk pembiayaan al-mudharabah tersebut Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar melakukan promosi yang gencar untuk menambah minat anggota dalam produk penyaluran dana dengan akad mudharabah. Komunikasi bisa diartikan sebagai alat untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan khususnya Lembaga Keuangan yaitu Koperasi Syariah. Sebagus apapun produk yang dihasilkan suatu lembaga jika ternyata tidak dipasarkan kepada anggota maupun calon anggota Koperasi Syariah, maka produk itu akan sia-sia. Promosi dalam tinjauan syariah harus sesuai dengan sharia complience yang menunjukkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran kepada masyarakat. Segala informasi yang terkait dengan produk harus diberitahukan secara transparan dan terbuka sehingga tidak ada potensi unsur penipuan dan kecurangan dalam melakukan promosi. Promosi yang tidak sesuai dengan kualitas atau kompetensi adalah termasuk dalam praktik penipuan dan kebohongan. Untuk itu promosi yang semacam tersebut sangat dilarang dalam Islam.

Bentuk promosi yang dilakukan bermacam-macam, bisa dilakukan melalui spanduk, brosur, majalah, maupun dari mulut ke mulut atau biasa disebut dengan word of mouth. Koperasi Serba Usaha Syariah Al-Mizan Wlingi, Blitar sendiri juga melakukan promosi melalui word of mouth. Wordh of mouth ini sangat besar pengaruhnya dan dampaknya terhadap pemasaran jasa dibandingkan dengan aktivitas komunikasi lainnya karena anggota yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan akan memberitahu teman, tetangga, dan rekan kerja mereka.

Word of mouth (WOM) dalam bahasa jawa dikenal dengan istilah “gethok tular”. Menurut Kotler dan Keller word of mouth adalah komunikasi dengan lisan yang melibatkan pelanggan sehingga pelanggan memilih untuk berbicara dengan orang lain tentang produk, jasa, dan  merek. Komunikasi word of mouth (WOM) adalah salah satu bentuk komunikasi penyampaian pesan secara langsung atau tatap muka yang melibatkan dua pihak, yaitu penyampaian pesan (transmitter) adalah pendapat tentang suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. WOM adalah komunikasi interpersonal antar konsumen non pemasar tentang produk atau jasa atau perusahaan tertentu berdasarkan pengalamannya baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu waktu tertentu. Word of mouth adalah salah satu strategi pemasaran yang penting yang dapat dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan yang didapat berdasarkan nilai yang dirasa dan citra merek suatu perusahaan. Word of mouth juga diperlukan dalam dunia bank maupun non bank untuk dapat memperoleh banyak nasabah dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut dalam bidang pemasaran tidak asing lagi. Cara promosi ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, sebelum ilmu pemasaran telah demikian berkembang seperti sekarang. Ketika seseorang (pelanggan) merasa puas dalam membeli/ memakai jasa atau produk/barang di suatu tempat, ia cenderung akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain, khususnya kepada orang terdekatnya.
Saluran komunikasi personal ini bukan saja menjadi metode promosi yang efektif karena dapat menjadi iklan perusahaan, melainkan juga metode ini tidak membutuhkan biaya yang besar karena melalui pelanggan yang puas, rujukan atau referensi terhadap produk hasil produksi perusahaan akan lebih mudah tersebar kepada konsumen-konsumen lainnya.

Komunikasi untuk kepentingan internal adalah sebagai alat koordinasi, mengontrol, setiap kegiatan atau aktivitas dalam organisasi baik individu maupun secara komunal (bersama) ditingkat manajemen dan dilevel staf atau karyawan. Organisasi berfungsi sebagai wadah interaksi secara langsung yang mensyaratkan komunikasi word of mouth yakni adanya bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama. Sementara itu word of mouth untuk kepentingan eksternal bertujuan untuk menjalin relasi dengan organisasi lain dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini komunikasi word of mouth digunakan untuk pengembangan produk pembiayaan mudharabah.

Dengan demikian, komunikasi word of mouth menjadi sumber informasi yang penting bagi suatu anggota maupun calon anggota dalam koperasi syariah. Bentuknya adalah komunikasi interpersonal dan secara signifikasi mempengaruhi evaluasi dan keputusan penggunaan suatu produk. Informasi yang ada pada word of mouth dianggap lebih bisa dipercaya sehingga memiliki efek yang kuat pada memori dan penilaian konsumen. Word of mouth (komunikasi dari mulut ke mulut) sekarang ini menjadi sangat efektif karena perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat para konsumen dengan mudah membicarakan suatu produk, selain ketika bertatap muka, word of mouth juga dapat terjadi melalui media internet melalui jejaring sosial dan juga media handphone yang memungkinkan terjadinya word of mouth. Maka, dengan melakukan strategi word of mouth yang baik akan membantu dalam menggencarkan produk khususnya dalam pembiayaan mudharabah yang kurang diminati oleh anggota.

Dengan adanya komunikasi word of mouth maka Koperasi Syariah bisa mempromosikan produk pembiayaan mudharabah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan produk pembiayaan Mudharabah yaitu dengan melakukan promosi word of mouth. Promosi sendiri merupakan komponen yang dipakai untuk memberitahukan dan mempengaruhi pasar bagi produk suatu lembaga, sehingga pasar dapat mengetahui tentang produk yang digunakan oleh lembaga. Tujuan yang diharapkan dari diadakannya promosi word of mouth sendiri adalah anggota dapat mengetahui tentang produk tersebut dan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan produk tersebut.

Strategi yang dibutuhkan untuk word of mouth agar dapat menyebar yaitu:

  1. Pembicara dalam hal ini adalah konsumen kita yang telah mengkonsumsi produk yang telah kita berikan, terkadang orang lain cenderung dalam memilih atau memutuskan suatu produk tergantung kepada konsumen yang telah berpengalaman menggunakan produk tersebut atau biasa disebut dengan pihak yang merekomendasikan suatu produk.
  2. Topik adalah adanya suatu word of mouth karena tercipta suatu pesan atau perihal yang membuat mereka berbicara mengenai produk, seperti halnya pelayanan yang diberikan, karena produk kita mempunyai keunggulan tersendiri, tentang perusahaan kita, lokasi yang strategis.
  3. Alat adalah setelah kita mengetahui pesan atau perihal yang membuat mereka berbicara mengenai produk tersebut dibutuhkan suatu alat untuk membantu agar pesan tersebut dapat berjalan, seperti website produk yang diciptakan.

Selain strategi diatas, seiring berkembangnya teknologi, WOM dapat dilakukan melalui internet yang biasa disebut dengan electronic word of mouth (eWOM). Komunikasi eWOM merupakan pernyataan positif, netral, maupun negatif dari anggota potensial dan aktual mengenai produk, jasa, merek, atau lembaga yang tersedia untuk banyak orang dan lembaga melalui internet. Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut dalam bidang pemasaran tidak asing lagi. Pada era digitalisasi seperti saat ini, WOM telah berubah nama menjadi e-WOM (electronic word of mouth). Memang ada perbedaan antara WOM dan e-WOM yaitu:

1) mereka berkomunikasi tanpa tatap muka;

2) informasi tersebut diberikan kepada penerima kembali tanpa meminta atau mencari. Namun, digitalisasi sebagai wujud dari perkembangan teknologi yang sangat pesat–yang tujuan utamanya memberikan kemudahan dan efisiensi dari berbagai segi, seperti efisiensi tenaga, biaya, prosedur, dll.—masih memandang e-WOM sebagai hal vital dalam bidang promosi. Anggota dapat memberikan opini, review, dan komentar mengenai produk melalui weblogs, discussion, forums, review websites, e-bulletin board systems, newsgroup, social networking sites.

 

Adapun karakteristik unik yang dimiliki komunikasi eWOM adalah:

  1. Komunikasi eWOM terjadi tanpa komunikasi face to face. Semua pengalaman personal dan opini-opini disajikan dalam bentuk tulisan sehingga receiver hanya mengetahui opini dan pendapat saja tanpa mengetahui karakteristik komunikator eWOM.
  2. Komunikasi eWOM tidak terbatas pada ruang dan waktu. Orang tidak harus terlibat secara langsung untuk dapat memahami suatu informasi karena informasi tersebut dapat diakses dari mana saja dan kapan saja.
  3. Jaringan komunikasi eWOM lebih besar daripada WOM tradisional. Hal ini dikarenakan internet dapat menghubungkan orang tanpa batasan geografis dengan jumlah yang tak terbatas sehingga memiliki kekuatan seperti media massa.
  4. Keakraban individu tidak terlalu penting dalam komunikasi eWOM sehingga mereka tidak perlu mengungkapkan identitas. Anggota maupun calon anggota menjadi lebih bebas mengungkapkan opini dan pendapat mengenai produk.
  5. Komunikasi eWOM tersaji dalam bentuk tulisan sehingga konsumen dapat mengakses kembali informasi sesuai kebutuhan.

Komunitas virtual memberikan pengaruh yang besar. Rekomendasi dapat dibuat secara virtual dan konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya. Informasi yang diberikan dapat tersebar secara cepat baik di dalam maupun di luar komunitas virtual. Para anggota dapat berbagi informasi sesuai dengan minat yang dimiliki sehingga membuat hubungan semakin akrab.

 

Oleh : Muchamad Rizky Fauzi

 

Dalam kegiatan usaha tidak akan lepas dengan yang namanya permodalan. Modal dalam sebuah usaha dapat berasal dari segala sumber, baik dari sumber pribadi maupun dari hasil pinjaman. Sebuah lembaga penyedia dana biasa disebut sebagai Bank. Bank yang banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia adalah bank konvensional. Namun padahal selain bank konvensional juga terdapat bank syariah.

Selain dari segi modal teknologi juga memiliki peran yang signifikan terhadap sebuah usaha. Hal ini dapat kita lihat secara nyata pada setiap usaha pasti terdapat teknologi yang menyertainya. Baik teknologi terbarukan atau teknologi tradisional. Namun semenjak pertumbuhan dan perkembangan era teknologi di dunia banyak usaha yang memperbarui segi teknologinya. Semenjak peralatan elektronik seperti bola lampu, mesin uap dan lain sebagainya ditemukan teknologi terus mengalami perkembangan hingga dapat ditemukannya sebuah sistem yang saat ini dinamakan internet pada tahun 1969 oleh Leonard Kleinrock.

Setelah munculnya internet yang semakin berkembang, teknologi semakin berkembang di semua segi kehidupan mulai dari segi telekomunikasi yang paling mutakhir dengan ditemukannya teknologi 5G oleh Michael Lemke yang masih dikembangkan lagi. Dengan semakin dikembangkan teknologi 5G diharapkan teknologi hologram juga akan dapat dikembangkan layaknya di film-film fiksi. Karena dengan teknologi 5G ini kecepatan pertukaran data begitu cepat bahkan mencapai 1 tera per detiknya.

Perkembangan internet ini juga mempengaruhi perkembangan dari dunia perbankan. Pengaruh ini berkenaan dengan teknologi yang digunakan oleh dunia perbankan dalam pelayanannya kepada nasabah. Seperti pelayanan tarik tunai melalui Antungan Tunai Mandiri atau ATM. Namun tidak itu saja pengaruh dari perkembangan teknologi. Masih banyak dari teknologi-teknologi termutakhir yang digunakan oleh perbankan di Indonesia bahkan dunia. Sebelum mengarah kepembahasan inti mari kita ketahui dulu fokus bahasan di essai ini. Essai ini akan membahas mengenai teknologi yang harusnya diterapkan oleh perbankan syariah agar dapat bersaing dengan perbakan konvensional di Indonesia.

Sebelem jauh membahas yang lain mari kita pahami terlebih dahulu apa itu perbankan syariah. Menurut UU RI No. 21 Th. 2008 bab 1 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Sehingga dari undang-undang terseut dapat kita pahami bahwa sebuah perbankan syariah memiliki cakupan luas yang meliputi bank syariah dan unit usaha syariah layaknya koprasi syariah dan BPR Syariah. Selain itu juga dalam perbankan syariah yang dicakup mulai dari kegiatan usaha hingga proses kegiatan usaha.

Selanjutnya pada ayat 7 dijelaskan bahwa bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya pada ayat 8 dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan pada ayat 9 dijelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dari beberapa ayat diatas dapat kita ketahui bahwa bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Seperti dalam Bank Konvensional tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalm bentuk pembiayaan. Dalam penghimpunan dana serta penyaluran dana Bank Syariah akan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Selain menghimpun dana serta menyalurkan dana menurut UU No. 21 Th. 2008 pada bab II pasal 3 dijelaskan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Semua kegiatan usaha pastinya mendambakan yang namanya keuntungan. Begitu pula pada bank syariah semua kegiatannya menghasilkan keuntungan. Namun keuntungan tersebut tidak semuanya digunakan untuk operasional bank. Namun juga digunakan untuk kegiatan sosial. Sehingga tugas bank syariah menurut undang-undang di atas dapat dipenuhi yakni meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesjahteraan rakyat. Karena dengan dana sosial tersebut bank syariah mampu menolong kaum yang membutuhkan melalui zawak dan sedekah. Sehingga nantinya kekayaan harta akan merata ke seluruh rakyat.

Diawal kita telah sedikit membahas mengenai perkembangan teknologi yang terjadi di dunia. Mulai dari perkembangan teknologi mesin, internet hingga telekomunikasi. Di sini kita akan membahas mengenai teknologi dari dunia perbankan. Perkembangannya dari dulu hingga teknologi terbarukan yang telah diterapkan oleh perbankan syariah di Inodesia. Perkembangan teknologi di dunia perbankan dimulai dengan teknologi transfer antar bank yang di.lakukan melalui teller. Yang selanjutnya muncul sebuah ATM. Dimana ATM tersebut juga semakin berkembang dengan menambah fitur-fitur yang ada. Dari awalnya hanya digunakan untuk tarik tunai, lalu berkembang hingga dapat digunakan untuk transfer ke sesama atau ke lain bank.

Mesin ATM pertama kali ditemukan oleh Jhon Shepherd-Barron asal Skotlandia pada tahun 1967. Yang saat itu masih sangat sederhana. Sehingga Barron terus melakukan inovasi terhadap penemuannya itu dengan terus menambah fitur-fitur yang ada seperti pemberian PIN. Namun perkembangan inovasi ATM tidak hanya berhenti disitu, saat ini mesin ATM juga dapat digunakan sebagai mesin setor tunai. Yang dengan ATM anda tidak perlu mengantri terlalu lama untuk mengisi uang di rekening anda.

Lepas dari ATM, teknologi selanjutnya yang diterap kan di dunia perbankan adalah e-banking dan m-banking. E-banking atau dapat dikenal dengan internet banking adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sestem keamanan. Sedangkan m-banking merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh bank untuk dapat melakukan sejumlah transakasi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon selular. Dengan teknologi ini nasabah tidak perlu berlama-lama mengantri di bank hanya untuk mentransfer uangnya. Karena dengan sistem ini kegiatan perbankan akan semakin efektif dan efisien.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terbilang masih sangat minim dibandingkan dengan negara lain. Seperti yang disampaikan oleh direktur utama PT SMI ibu Emma Sri Martini dalam sindo news yang diterbitkan pada kamis, 8 Juni 2017 bawasannya pangsa pasar industri perbankan syariah di Tanah Air saat ini hanya sekitar 5,33%. Sementara Malaysia saat ini sudah mencapai 21,3 %. Beliau juga menambahkan bahwa indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar merasa prihatin karena market sharenya hanya dikisaran lima persen.

Hal inilah yang mengakibatkan perbankan syariah masih belum menggunakan teknologi keuangan terbaru. Karena mengingat masih memiliki nasabah yang sedikit. Namun bukan sebenarnya menurut paparan ibu Emma penyebab kurangnya minat masyarakat terhadap bank syariah diakibatkan oleh asingnya istilah yang digunakan oleh perbankan syariah di Indonesia. Sehingga pendapatan perbankan juga sedikit terhambat.

Melihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang belum terlalu pesat hal ini sama halnya dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang lebih kecil dibandingkan dengan bank yakni Baitul Maal Waa Tamwil atau sering kita sebut dengan BMT. Saat ini BTM yang ada di Indonesia belum terlalu banyak yang dapat bersaing dengan lembaga lain. Salah satu BMT yang memiliki cakupan cukup luas di Indonesia yakni BMU UGT sidogiri. BMT UGT Sidogiri memiliki kantor pusat di pasuruan dengan kantor cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia baik di jawa, bali, sumatra, kalimantan dan pulau lain. BMT UGT Sidogiri beroperasi dengan nama ini sejak tahun 2000 bulan Juni tanggal 6 di kota Surabaya. Lembaga ini memiliki sekitar 18 produk yang dijual kepada masyarakat mencakup produk simpanan dan pembiayaan.

Lembaga ini merupakan salah satu lembaga keuangan kecil yang telah memanfaatkan teknologi pada setiap operasinya. Diantaranya adalah pembukuan yang dilakukan oleh lembaga ini sudah terkomputerisasi sehingga memudahkan karyawan dalam melayani nasabah. Selain itu juga ada salah satu fasilitas dari lembaga ini yang memiliki kegunaan hampir sama dengan m-Banking yang disediakan oleh perbankan yakni fasilitas mobile UGT. Namun fasilitas yang disediakan oleh lembaga ini cenderung sepi peminat. Terbukti dari sekitar seribu nasabah di lembaga ini hanya 10% yang menggunakan fasilitas ini. Hal ini berkenaan dengan persepsi nasabah mengenai fasilitas ini.

Persepsi merupakan penafsiran seseoang mengenai suatu hal yang penafsiran tersebut dapat mempengaruhi padangannya terhadap hal tersebut. Philip kotler menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan informasi-informasi yang masuk untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.informasi-informasi yang didapat oleh seseorang baik informasi yang ditangkap melalui indera penglihatan maupun pendengaran akan diproses dan akan menghasilkan gambaran mengenaisuatu hal. Selain itu persepsi juga muncul akibat adanya pengalaman seseorang mengenai hal tersebut sehingga membekas di ingatan orang tersebut.

Hal ini berlaku pada sebagian besar nasabah BMT UGT Sidogiri mengenai fasilitas mobile UGT. Persepsi terseut muncul akibat adanya informasi yang keliru mengenai mobile UGT ini yang diakibatkan oleh pengalaman seseorang mengenai fasilitas serupa dari lembaga lain. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pandangan yang sama terhadap fasilitas yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri. Persepsi-persepsi yang muncul mengenai hal ini antara lain yakni mengenai biaya yang dikeluarkan ketika menggunakan fasilitas ini. Persepsi tersebut adalah biaya yang dikeluarkan ketika melakukan traksaksi menggunakan mobile UGT mahal. Hal ini karena banyak perkataan dari orang sekitar yang menggunakan mobile banking dari bank lain bahwa ketika menggunakan mobile banking untuk bertransaksi maka akan dikenakan biaya yang tinggi, padahal hal ini berbeda dengan mobile UGT.

Persepsi lain yang berhubungan dengan fasilitas ini yakni rumitnya penggunaan serta proses pendaftaran untuk menggunakan fasilitas ini. Persepsi kemudahan ini aling banyak beredar diantara nasabah yang sudah berumur. Karena mereka menginginkan kemudahan dalam setiap pelayanan sehingga banyak dari mereka yang mengabaikan proses dalam penggunaan fasilitas ini. Kedua persepsi inilah yang paling banyak beredar diantara nasabah BMT UGT Sidogiri. Persepsi-persepsi ini sangat mempengaruhi minat dari para nasabah untuk menggunakan fasilitas ini. Selain persepsi mengenai fasilitas ini model pelayanan “jemput bola” yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri juga memiliki pengaruh minat nasabah dalam menggunakan fasilitas ini. Model ini cenderung memanjakan nasabah karena nasabah lebih memilih utnuk menunggu petugas untuk menghampiri mereka dan melakukan transaksi dengan petugas tersebut.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) merupakan suatu unit usaha mandiri yang didalamnya mengembankan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan samapi saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.[1]

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Bahjah Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah, salah satu produknya adalah pembiayaan Qordul Hasan. Qordul Hasan merupakan salah satu produk yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Bahjah Tulungagung, produk ini termasuk produk yang khusus dan berbeda dengan produk lainnya, karena produk ini hanya dikhususkan untuk masyarakat atau anggota yang membutuhkan dana dengan mendesak.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan salah satunya berupa risiko yang harus di hadapi KSPPS Al Bahjah Karangrejo Tulungagung dalam pembiayaan qordul hasan. Karena dalam pembiayaan qordul hasan di khususkan untuk orang yang benar-benar membutuhkan dana mendesak, misalnya untuk biaya anak sekolah yang tidak boleh dicicil dan harus membayar cash, untuk orang sakit yang pada saat itu juga membutuhkan dana.

Dalam suatu pembiayaan anggota terkadang tidak begitu memahami tentang akad dalam pembiayaan tersebut, yang mereka ingin tau hanya berapa angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Sehingga hal ini sedikit menyusahkan nasabah yang melakukan pinjaman dengan nominal banyak dan tidak bisa menyelesaikan angsuran pembayarannya, dikarenakan berbagai hal atau biasa disebut dengan pembiayaan macet. Dalam kasus ini biasanya nasabah tidak kembali bekerja sama dengan lembaga yang bersangkutan, untuk itu saya akan membahas tentang analisis manajemen risiko pembiayaan qordul hasan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Bahjah Karangrejo Tulungagung.

Secara umum, Qardh Hasan diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam juhad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.ada juga yang mengatakan : Qardh Hasan itu adalah amal shaleh muthlaqon yang mana dia adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan atau bunga.

Pengertian “al-hasan” disini adalah ketika seorang muslim meminjamkan atau menginfakkan sesuatu yang ada pada dirinya hendaklah dia mengeluarkan sesuatu yang elok tanpa cela. Maka Qardh Hasan itu pada dasarnya adalah sedekah yaitu pekerjaan yang mulia dengan mengharapkan keridhoan Allah semata.

Praktik qardh dapat dijelaskan sebagai berikut :

  1. Anggota datang ke lembaga untuk mengajukan permohonan pinjaman (pembiayaan qardh) di KSPPS.
  2. Sebelum itu pihak KSPPS menjelaskan secara detail mengenai prosedur pembiayaan yang diambil anggota (mengenai akad yang akan digunakan)
  3. Selanjutnya pihak lembaga menganalisis dan menyelidiki anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
  4. Apabila anggota layak untuk dibiayai, kemudian pihak lembaga meminta jaminan ke anggota sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap pembiayaan tersebut.
  5. Selanjutnya ke tahap pencairan pembiayaan dan tahap pengembalian.
  6. Anggota harus mengembalikan pinjaman sejumlah nominal yang dipinjam dan biaya administrasi, pengembalian dengan cara diangsur sesuai jangka waktu yang disepakati diawal.

Risiko, secara umum, tidak lain merupakan ketidakpastian (uncertainties) yang berujung pada terjadinya berbagai tingkat profitability yang memburuk atau bahkan menimbulkan kerugian. Bagi perbankan , ketidakpastian yang menyebabkan adverse impact on profitability tersebut berakar dari berbagai ketidakpastian pula, padahal bisnis di dunia perbankan, telah mengalami perkembangan yang semakin luas dan dalam.[2]

Manajemen risiko adalah sejumlah kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif, yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu, atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen. Karena itu manajemen risiko haruslah merupakan sebuah proses yang dinamis, tidak statis, dan berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan dan risiko usaha. Manajemen risiko haruslah merupakan proses yang terus bertumbuh dan berkelanjutan, mulai dari penyusunan strategi bank sampai pada penerapan strategi dimaksud. Kegiatan ini haruslah pula secara metodik mengidentifikasi semua risiko yang ada di sekitar ke iatan bank di masa lalu, masa kini dan terlebih lagi di masa yang akan datang. Esensi dari manajemen risiko yaitu adanya persetujuan bersama (komite atau korporat) atas tingkat risiko yang dapat diterima atau ditolerir dan seberapa jauh program pengendalian risiko yang telah disusun untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang akan diambil tersebut. Sama pentingnya dengan menentukan tingkat risiko atau batas limit risiko yang dapat di terima adalah seberapa efektif program pengendalian risiko, yang bahkan harus telah disiapkan terlebih dahulu sebelum bank menjalankan kegiatan usaha. Kedua hal ini merupakan bagian terpenting dari adanya kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat dikelola pada batas limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.[3]

Berbagai manajemen risiko digunakan KSPPS Al-Bahjah untuk menghindari risiko yang ada di pembiayaan Qordul Hasan. Diantaranya dengan cara melakukan survei sebelum melakukan acc pencairan dan sistem jemput bola atau menjumpai anggota untuk bisa rutin membayar angsuran. Dalam hal pembiayaan dengan qordul hasan, KSPPS membatasi nominal yang bisa dipinjam oleh anggota yaitu maksimal Rp. 2.000.000,- , karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang dari anggota lainnya dan setiap hari uang harus bisa memutar keanggota-anggota yang lainnya, sedangkan qordul hasan sendiri pengembaliannya harus sebesar nominal yang dipinjam dan tidak ada penambahan nilai, kecuali biaya administrasi. Cara pengembaliannya pun juga di angsur bukan cash tempo, jadi anggota tidak akan merasa kesulitan saat pengembalian dana.

Namun, jika anggota yang sudah di biayai tersebut pada saat di tengah-tengah proses pengembalian dana mengalami masalah dalam pengembalian dana pihak lembaga akan datang kerumah nasabah dan menanyakan penyebab bermasalahnya angsuran. Apabila lembaga masih bisa membantu maka nasabah akan dibantu, namun jika pihak lembaga sudah tidak bisa membantu lembaga akan menggunakan jaminan yang sudah diserahkan anggota pada lembaga, guna untuk mengembalikan modal atau dana yang belum di kembalikan atau di angsur oleh anggota yang bersangkutan.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagia cara untuk mendapatkan keyakinana tentang nasabahnya,seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaiannya yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C.

Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

 

  1. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

Sesuai dengan pengertian character yang sudah dijelaskan di atas, pihak lembaga juga melakukan analisis anggota sebelum melakukan acc pembiayaan dengan melihat karakter dari nasabah tersebut.

  1. Capacity

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan nama Capability.

Selain dilihat dari karakter, lembaga juga menganalisis kemampuan dari anggota yang akan melakukan pembiayaan. Apakah anggota tersebut mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian awal atau tidak. Ini sangat penting,  karena jika ditengah-tengah proses pembayaran angsuran si anggota tidak bisa membayar atau macet maka lembaga akan rugi sebesar nominal yang di pinjam oleh anggota.

  1. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi  likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis Capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk presentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

Untuk analisis capital ini, lembaga terlebih dahulu harus melihat sumber modal yang ada di lembaga tersebut apakah dari sumber modal tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan qordul hasan. Qordul hasan sendiri modal 100% dari lembaga dan pengembalian harus sesuai dengan nominal yang dipinjam cara pengembaliannya dengan diangsur. Sedangkan setiap hari modal harus bisa diputar untuk pebiayaan-pembiayaan yang lainnya.

  1. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memilik prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

KSPPS Al-Bahjah Tulungagung juga menilai kondisi dari si nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, apakah anggota benar-benar amanah sesuai dengan perjanjian atau tidak. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan pembiayaan macet.

  1. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.[4]

Jaminan merupakan salah satu alat yang diterapkan KSPPS Al-Bahjah Tulungagung untuk mengantisipasi pengembalian modal atau angsuran yang macet. Jikalau pengembalian modal atau angsuran macet, maka jaminan bisa menjadi alat untuk mengganti biaya atau modal yang belum diangsur.

 


[1] Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 260

[2] Masyhud Ali, Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101

[3] Moh Solachuddin Zulfa, “Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah”. Vol. 7,No.1, Kudus:2014, 9.

[4] Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119

Pada  saat ini masyarakat yang mayoritas beragama islam atau masyarakat muslim dihadapkan pada tantangan masalah perekonomian, terutama dari segi keuangan yang halal. Ini disebabkan karena banyak transaksi keuangan konvensional yang menawarkan sistem yang berbasis riba. Kondisi ini terjadi meluas dan terkenal, baik di negara yang mayoritas muslim maupun non muslim. Sebagai muslim maka perolehan harta harus dipertimbangkan unsur halal dan tidak halalnya. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang baik untuk menciptakan perekonomian rakyat sesuai syariat.

Penyebab utama sulitnya permodalan khususnya  bagi para petani adalah tingginya risiko usaha dalam sektor tersebut. Karena itu lembaga penyedia modal, baik perbankan maupun non-perbankan, masih enggan untuk memberikan akses kreditnya untuk petani. Belum lagi dengan kondisi lembaga keuangan yang memiliki sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis, dan kurang memperhatikan kondisi petani. Selain itu, skim kredit juga masih terbatas untuk kegiatan produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi, serta belum berkembangnya lembaga penjamin dan lembaga keuangan yang khusus untuk sektor pertanian.

Islam sebagai agama yang mencakup aspek sosial dan ekonomi, telah memiliki instrumen dalam menyikapi masalah kemiskinan, yaitu zakat. Secara bahasa, zakat berarti pemurnian atau pembersihan. Pembayaran zakat merupakan kontribusi sukarela seorang muslim—sesuai dengan tingkat kesejahteraannya—untuk kepentingan orang miskin yang membutuhkan, sebagai pembersihan atas kesejahteraan yang dimiliki. Zakat dilakukan dalam bentuk retribusi pajak sebesar 2,5% (atau 1/40 bagian) pada semua aset ideal (dengan beberapa pengecualian) termasuk uang tunai di tangan, deposito bank, perak, emas, dan perhiasan lainnya, serta pada pendapatan bersih dari transaksi dan pada 10% retribusi pajak pada pendapatan bersih dari investasi (setelah depresiasi). Kewajiban dalam pembayaran zakat menduduki satu tempat penting dalam struktur keuangan ekonomi Islam.

Dana zakat tersebut selanjutnya menjadi sumber dana yang harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu cara untuk mendistribusikan dana zakat yang dapat berkelanjutan adalah dengan menggunakan bentuk pola pembiayaan bernama qard al hasan atau pembiayaan hasan/pembiayaan kebajikan. Qard al hasan merupakan bentuk pinjaman dana tanpa adanya imbalan pada saat pengembalian. Penerima hanya mengembalikan jumlah dana pokok yang diterima saat meminjam dalam periode tertentu yang sudah disepakati. Pola pembiayaan ini ditujukan kepada pihak yang tidak mampu atau sulit dalam mengakses modal usaha. Dengan adanya pengembalian, dana zakat akan dapat kembali dimanfaatkan oleh penerima (pihak yang membutuhkan) selanjutnya.

Kondisi mengenai zakat di Indonesia telah mengalami peningkatan, ditandai dengan perubahan paradigma masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat. Awalnya pengelolaan dana zakat menggunakan pendekatan tradisional, yaitu pengelolaan secara individu. Namun, saat ini pengelolaan dana zakat bergeser menggunakan pendekatan yang lebih profesional, yaitu pengelolaan secara kolektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi pengelola zakat yang profesional dan menawarkan berbagai program kreatif dan inovatif.

Pembiayaan dengan pola qard al hasan ini telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro. Penerima pada pembiayaan tersebut adalah para pelaku usaha mikro. Beberapa penelitian mengenai implementasi pembiayaan qard al hasan juga menunjukkan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat. Disampaikan bahwa pembiayaan tersebut berhasil efektif dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat, ulama, dan ahli ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan qard al hasan tepat untuk membantu modal petani. Petani di sini tentu saja petani yang tergolong dhuafa (needy). Karena itu sebagai syaratnya, kepemilikan lahan maksimal para petani adalah 0,25 hektar. Apalagi sumber dana yang digunakan adalah dana sosial berupa zakat, infaq, dan sedekah. Sebenarnya peruntukkan dana ini bisa saja langsung diberikan kepada pihak yang membutuhkan, namun dalam hal ini gapoktan memilih untuk memberikannya dalam bentuk pinjaman dengan sistem qard al hasan. Hal ini ditujukan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi petani agar petani memiliki sikap tanggung jawab dalam menggunakan dana sosial tersebut. Sistem qard al hasan ini tidak diperkenankan untuk meminta jaminan, prosedur yang rumit, serta biaya administrasi (khusus untuk biaya administrasi secara hukum dibolehkan), maka dari itu sistem ini sangat tepat sesuai dengan kondisi miskin para petani. Adanya nilai religi (syariah) pada sistem ini juga menjadi poin penting yang menjadikan pembiayaan qard al hasan diterima masyarakat, sehingga mampu efektif dan kontinu.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah disamping tujuannya untuk pengembangan bisnis dan investasi, juga ditunjukkan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, tolong menolong, dan sosial. Dan hadirlah lembaga mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kegiatan Baitul wa Tamwil diataranya penghimpunan dana,penyaluran dana, dan yang menghasilkan keuntungan material bagi pihak BMT. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial. BMT juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal(pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/ mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Dalam lembaga keuangan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di lembaga keuangan syariah. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang Perbankan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank (BMT) dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikkan uang atau tagihantersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 tentang perbankan syariah: pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhorobah dan musyarakah,transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murobahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh. Dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.Aktivitas yang tidak kalah penting dalam managemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut leanding-financing. Istilah ini dalam konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyedia dan guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang.Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong kemampuan teknologi, dan managemen. Modal yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi, dan managemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Pembiayaan qardhul hasan pada awalnya terlatar belakangi dengan niat menghapuskan rentenir serta mempberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan BMT yang kurang mampu agar bisa lebih produktif dan kreatif.Tanggung jawab sosial yang di emban BMT Istiqomah Karangrejo menjadi suatu keharusan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah BMT Istiqomah Karangrejo dan sekitarnya. Di kalangan dhuafa masih banyak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BMT tidak hanya memberikan dana qardhul hasan secara cuma-cuma tetapi juga mensurveinya terlebih dahulu. Agar dana yang disalurkan benar-benar diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan qardhul hasan tidak  hanya dari area BMT. Tetapi juga dari wilayah lainnya. Sumberdana qardhul hasan pada BMT Istiqomah karangrejo ini di dapat dari ZIS (Zakat,Infaq,dan Sodaqoh). Yaitu dengan kata lain dari dana nasabah itu sendiri, jadi nasabah yang menabung memberi infaq dengan suka rela atau berasal dari infaq yang disertakan di angsuran sebagai pelengkap jumlah angsuran.

Realisasi di BMT Istiqomah sendiri dapat dianalisis dari tabel dibawah ini

 

No

Tahun

Jumlah Anggaran

1

2002

Rp. 11.320.000

2

2003

Rp. 11.320.000

3

2004

Rp. 14.600.000

4

2005

Rp. 36.210.000

5

2006

Rp. 14.600.000

6

2007

Rp. 22.014.000

7

2008

Rp. 30.850.000

8

2009

Rp. 19.556.000

9

2010

Rp. 15.600.000

10

2011

Rp. 13.500.000

11

2012

Rp. 11.200.000

12

2013

Rp. 14.300.000

13

2014

Rp. 5.900.000

14

2015

Rp. 2.200.000

15

2016

Rp. 6.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan BMT Istiqomah Karangrejo untuk pembiayaan qardhul hasan di anggarkan setiap tahunnya,terlihat pada data diatas nasabah yang melakukan pembiayaan qardhul hasan menurun ditahun 2015 dalam jumlah pembiayaan pencairanya  tergantung kebutuhan  dan hasil survei yang dilakukan oleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, kemudian nasabah hanya dikenakan biaya wajib sebesar Rp. 1.000. Tidak ada jaminan barang berharga atau apapun pada pembiayaan qardhul hasanini. Jangka waktu pengembalian yang di berikan BMT ke nasabah tergantung nasabah itu sendiri.

. Nasabah membayar cicilan pembiayaan setiap bulannya dengan cara menyetor langsung  ke BMT. Pembayaran untuk setiap bulannya berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000, tergantung kemampuan nasabah dan kebijakan BMT. Misalnya nasabah diberikan pinjaman dana qardhul hasan sebesar Rp. 1.000.000, dalam pembayaran perbulannya itu tergantung kemampuan nasabah. Terkadang nasabah ada yang menunggak pembayaran dan ada pula yang melunasinya sebelum jatuh tempo. Jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tidak bisa melunasi sisa pembiayaan maka BMT akan melakukan analisis ke rumah nasabah, mencari tahu sebab-sebab kenapa nasabah tidak bisa membayar sisa pinjamannya. Jika sudah di analisis oleh pihak BMT maka kebijakan BMT selanjutnya adalah memperpanjang waktu peminjaman menjadi maksimal satu tahun lagi untuk melunasi sisa pembayaran, tetapi di BMT Istiqomah Karangrejo ini jarang ada nasabah yang telat dalam pembayaranya, kebanyakan nasabah membayar dengan tepat waktu.

Dan kebijakan BMT yang paling akhir setelah di beri waktu satu tahun lagi nasabah tidak bisa juga mengembalikan dananya, maka BMT akan melakukan pemutihan dianggap hibah atau sedekah.

 

Oleh Tyas Andriani Mahasiswi PPL/ Magang Gelombang 1  Prodi Perbankan Syariah

NIM : 17401153037

Bagi seorang muslim, setiap aktifitas harus memiliki hubungan antara urusan duniawi dan ukhrowi. Sebab seorang muslim meyakini bahwa Islam Is a Way of Life. Islam adalah agama yang kaffah yang mengatur semua aspek kehidupan, besar dan kecil, pribadi dan sosial, spiritual dan material. Begitu pula terkait dengan ekonomi (muamalat), secara spesifik mengenai perencanaan keuangan syariah. Hal ini didasarkan sebagaimana firman Allah surat Al Isra ayat 26-27, “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. Diperkuat dengan surat Al Furqon ayat 67, ”Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

Secara definitif, Abu Yusuf mendefinisikan bahwa perencanaan keuangan syariah adalah proses penentuan tujuan keuangan dan prioritas keuangan, juga mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki, profil risiko dan gaya hidup saat ini. Agar rencana dibuat secara realistis dan seimbang untuk mencapai sasaran tersebut (goal). Rencana inilah yang digunakan sebagai panduan dan memetakan suatu tindakan, distribusi kekayaan terkait Zakat, Infaq, Sedekah.

 

Memang, bagi kalangan lembaga keuangan mikro, perencana keuangan syariah masih terasa asing ditelingah kita. Tetapi bagi pegiat lembaga keuangan secara umum adalah sebuah kemestian untuk tahu dan memanfaatkan ilmu perencanaan keuangan. Bukan tanpa sebab, tapi agar bisa menentukan sikap, strategi dan sekmen (pasar market) yang akan diambil menjadi satu kebijakan dalam mengembangkan lembaga keuangan. Apalagi dalam kondisi ekonomi Indonesia yang lagi krisis seperti saat ini. Rupiah melemah. Daya beli masyarakat menurun secara drastis. Peran ilmu perencanaan keuangan menjadi sangat urgen agar lagi-lagi tidak keliru dalam menentukan kebijakan.

Ilmu perencanaan keuangan, mulai tahun 1990-an masuk Indonesia, profesi ini lebih banyak digunakan dalam industri perbankan dan asuransi. Baru ketika Indonesia mengalami krisis moneter tahun 1997, banyak orang yang mulai tertarik mempelajari ilmu ini. Dalam perkembangannya, tak hanya lembaga keuangan, home industry, UMKM dan koperasipun sudah menggunakan perencanaan keuangan dan ini menjadi satu bagian yang tak terpisahkan.

Seiring dengan keluarnya fatwa MUI tentang Bunga Bank adalah Riba dan disosialisasikannya DSN (Dewan Syariah Nasional) yang mengatur tentang Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan lainnya. Maka ilmu perencanaan keuangan pun mengalami transformasi dari perencaan keuangan biasa (sering juga disebut perencanaan konvensional) menjadi perencanaan keuangan Islami.

Secara garis besar, perencanaan keuangan konvensional (conventional financial planning) melihat dari aspek tujuan utama dari perencanaan keuangan kita, untuk mencapai tujuan-tujuan investasi (goals), baik berupa sekolah anak, membeli aset, pensiun, pajak serta pembagian harta waris. Kecenderungannya menitikberatkan pada aspek duniawi saja.

Sementara di Islamic Financial Planning meletakkan akhirat sebagai tujuan, yang Insya Allah dengan akhirat di hati, maka duniapun akan berada di genggaman kita. Ibaratnya tidak cukup hanya halal saja, tetapi juga toyyib. Dari Islamic financial planning ini, diharapkan hidup pun semakin berkah, karena dunia hanya bersifat sementara, kampung akhiratlah yang bersifat kekal.

Dalam dataran konseptual, perencanaan keuangan Islami mengatur pandangan Islam tentang harta, pandangan manusia mengenai harta, sarana-sarana Islam memperoleh rezeki, sarana-sarana manusia meraih rezeki dan sebagainya, itu artinya dari mana kita mendapatkan harta, cara kita membelanjakan harta tersebut hingga pertanggungjawaban kita menggunakan harta tersebut di akhirat kelak.

Teknisnya, perencanaan keuangan Islami membahas pendapatan secara Islami, pengeluaran secara Islami, manajemen hutang, perlindungan (manajemen resiko) secara Islami, menabung, investasi, zakat, sedekah, amal dan wakaf, yang kesemuanya itu tak lain bagian dari muamalah. Sedangkan alur perencanaan keuangan syariah memiliki tujuan utama (higher objectives) memberlakukan segala sesuatu sesuai dengan ketentuan syariah (agama). Baik bagi BMT, pelaku usaha UMKM dan keluarga anggota BMT bagaimana mengelola pendapatan (income), mengatur belanja keperluan (needs), merencanakan impian (dreams/ wants), mengatur surplus atau defisit, serta mempersiapkan dana emergensi.

BMT merupakan salah satu lembaga Micro Finance Syariah. Salah satu aktivitasnya yakni memberikan pembiayaan pada pengusaha mikro. Pembiayaan yang telah disalurkan tidak selalu memberikan keuntungan sesuai harapan karena kemungkinan risiko yang akan terjadi, yang mana bila tidak diantisipasi dapat membahayakan keberlangsungan BMT.

Strategi mengelola keuangan usaha atau bisnis dalam perusahaan. Manajemen keuangan dalam berwirausaha tentu sedikit berbeda dari manajemen keuangan pribadi. Dalam situasi ini, seorang wirausahawan dituntut untuk lebih bijak dan disiplin mengelola cash flow-nya. Dan yang terpenting, dia harus mampu memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadinya.

 

 

Berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola keuangan usaha yang bisa dijadikan acuan bagi yang memiliki usaha baik itu kecil maupun besar:

  1. Pertahankan agar cash flow tetap positif.

Dunia usaha tidak terlepas dari hitung-hitungan untung dan rugi. Kalau hasil penjualan dikurangi biaya produksi dan biaya-biaya perusahaan adalah positif maka perusahaan tersebut untung, dan kalau hasil negatif maka rugi. Untuk membuat perencanaan keuangan perusahaan, maka arus kas (cash flow) harus positif, sehingga merencanakan keuangan selanjutnya lebih mudah. Bagaimana kalau cash flow perusahaan tersebut negatif atau rugi? Yang harus dilakukan adalah menekan biaya produksi atau biaya yang lain lebih kecil dari pemasukan, namun anda juga harus tetap memperhatikan aspek lain, misalnya kualitas produk atau jasa yang anda jual.

  1. Proteksi pendapatan (asuransi jiwa)

Proteksi terhadap pendapatan atau dengan kata lain proteksi terhadap pengusaha yang menjadi sumber penghasilan keluarga adalah suatu hal yang perlu direncanakan terlebih dahulu, sebelum kita masuk kepada perencanaan kebutuhan keuangan lainnya.

Seperti halnya dana darurat, asuransi jiwa adalah merupakan sebuah cara yang perlu dipersiapkan dalam mengantisipasi resiko kehilangan sumber penghasilan yang disebabkan oleh kematian atau terjadinya ketidakmampuan total akibat kecelakaan atau sakit pengusaha tersebut yang menjadi sumber penghasilan utama dalam keluarga. Apalagi kalau pengusaha tersebut mempunyai banyak ide yang berguna dalam usahanya, harus diasuransikan.

  1. Proteksi terhadap tempat usaha

Pelimpahan resiko kepada pihak perusahaan asuransi terhadap tempat usaha juga sangat penting sekali. Ini mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi pencurian, kebakaran dan huru hara. Jangan sampai terjadi setelah kebakaran yang menghabiskan seluruh tempat usaha, stok barang dan barang jadi pengusaha tersebut jadi bangkrut.

Pada umumnya pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan actual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung didalam unitnya, akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan.

Dari pendapatan tersebut akan didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah atau lembaga keuangan non bank.

Adapun sumber-sumber pendapatan tersebut diperoleh dari:

  1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah
  2. Keuntungan atas kontrak jual beli (al-bai’)
  3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina’
  4. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari konstribusi penanaman modal. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pengguna asset tersebut.

 

 

 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah:

  1. Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh. Selain itu juga lokasi bekerja yang dekat dengan tempat tinggal dan kota, akan membuat seseorang lebih semangat untuk bekerja.
  2. Keuletan kerja, pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

Banyak sedikitnya modal yang digunakan, besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh

Strategi keuangan yang diterapkan di KSPPS BMT Dinar Amanu dimulai dengan cara:

  1. Memperbanyak pembiayaan yang crossing atau keluar.
  2. Meningkatkan calon anggota atau anggota baru untuk menyimpan. Yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, dan memberikan brosur-brosur kepada para pedagang yang ada di pasar-pasar agar masyarakat tertarik untuk menjadi nasabah
  3. Mempunyai kas yang besar lalu bermitra dengan KSPPS lain ataupun Puskopsyah dengan cara sistem bagi hasil yaitu dengan membagi keuntungan antara BMT Dinar Amanu dengan KSPPS lain
  4. Meminimalisir untuk pengeluaran.

 

 

Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan yang timbul terhadap perusahaan.

Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran atau tolok ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu membandingkan rasio masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. Dan bentuk yang lain yaitu dengan perbandingan rasio antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Dampak apabila suatu BMT tidak mempunyai strategi keuangan untuk meningkatkan jumlah pendapatan adalah sangat jelas yaitu pada minimnya pendapatan, dalam minimnya pendapatan tersebut juga akan berdampak pada kesejahteraan karyawan yaitu berkurangnya gaji karyawan, bagi hasil yang diberikan kepada penyimpan berkurang dan sisa hasil usaha (SHU) yang menurun.

Namun dalam menjalankan strategi dan rencana pemasarannya perusahaan memiliki berbagai keterbatasan sumberdaya misalnya permodalan, kualitas sumberdaya, penguasaan teknologi dan informasi pasar. Strategi berusaha untuk mengatasi keterbatasan ini dan mampu memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliki secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyusun strategi yang digunakannya dan berbagai rencana sebagai implementasi strategi tersebut.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program atau kegiatan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung yang bekerjasama dengan sebuah institusi atau lembaga sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Di dalam praktik Pengalaman Lapangan ini mahasiswa tidak hanya dituntut mempunyai kecerdasan saja, tetapi harus juga mempunyai pembekalan seperti kemampuan dasar yaitu seperti pengetahuan, keterampilan, kreatifitas dan juga perilaku atau sikap serta kemampuan tersebut juga belum sepenuhnya didapat mahasiswa ketika mereka berada di bangku perkuliahan. Dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) inilah penulis menyajikan karya Esai sesuai dengan kondisi pengalaman dan realita dilapangan.

Melalui karya ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak Siswahyudianto ,MM selaku Kepala Laborartorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa memuat karya esainya.
  4. Ibu Hj.Nur Aini Latifah SE,MM. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa selama menjalani PPL termasuk juga bimbingan dalam pembuatan esai ini.
  5. Bapak Mamik Priyatno Selaku Dosen Pamong di KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama mahasiswa melaksanakan PPL.
  6. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung.
  7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis Urtijatul Laili Perbankan Syariah (PS VIC) NIM : 17401153123 IAIN Tulungagung

Islam yaitu sebagai agama rahmatan lil’alamin dan artinya suatu agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Swt telah mengatur semua aspek kehidupan dalam Islam secara global, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur’an. Sumber hukum Islam lain yang bisa kita jumpai untuk pengaturan lebih lanjut, yaitu hadis nabi, ijma’ ulama, dan qiyas. Karena perkembangan manusia sangat cepat sehingga terkadang hukum tertinggal dibelakangnya. Maka dari itu, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas yang sudah ada agar dapat diterapkan dalam situasi konkret saat ini dan harus dibutuhkan kemampuan serta keberanian setiap muslim untuk menggali secara lebih terperinci. Di Indonesia lembaga fatwa yang dikenal oleh ormas Islam seperti Bahsul Masail (Nahdlatul Ulama) dan Majelis Tarjih (Muhammadiyah) yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Telah didapatkan pengaturan yang sebenarnya dalam operasional perbankan syariah dan menjadi pilar dari dasar-dasar suatu akad. Untuk dapat diimplementasikan konsep tersebut, maka masih dibutuhkan adanya tindakan manusia. Salah satu contoh kemajuan besar dalam hal muamalah adalah munculnya keinginan dari sebagian besar umat Islam untuk menjalankan agamanya (Islam) secara kaffah, termasuk di bidang ekonomi Islam. Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang mendasarkan kegiatan operasioanl usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga kita kenal adanya bank Islam (islamic banking), bank syariah atau sebutan lainnya la riba bank.[1]

Pada akhir abad ke-20 ini Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia baru memiliki bank-bank yang cara pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, kemudian baru ada bank-bank lain yang membuka jendela syari’ah (islamic window) dalam kegiatan usahanya. Melalui islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensioanal yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.[2]

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkanpada persatuan usaha kecil baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil, dan semua kegiatan produksi berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramida dengan dasar yang kuat, melebar dan luas sehingga menjadi landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan pembangunan ini merupakan pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha yang produktif (Faried, 1999:8).

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang mungkin terjadi diantaranya  tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewira usahaan, pemasaran, keuangan dan kelemahan dalam struktur permodalan serta keterbatasan dalam memperoleh sumber-sumber permodalan.

Saat ini banyak masyarakat yang mempunyai masalah dalam penyediaan permodalan untuk pengembangan pada sektor-sektor produktif sehingga masyarakat sulit dalam memulai suatu usaha. Maka, ada salahsatu produk perbankan dan koperasi syariah yaitu pembiayaan pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran yang ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati (Mulyono, 1996:10).

Secara kelembagaan, perbankan syari’ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari’ah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masayarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.[3]

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan non bank yang akhir-akhir ini telah menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia pada khususnya dalam perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tidak luput dari peran Koperasi Indonesia umumnya dan Koperasi yang berprinsip syariah yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pada khususnya.

Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya menjadi peran penting dalam perkembangan UMKM yang tertuju pada pembiayaan penambahan modal usaha oleh anggota.

Koperasi syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dana dari anggota koperasi dengan prinsip bagi hasil dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) “Baitul Izza Sejahtera” meruapakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini juga memberikan produk simpanan mudharabah untuk memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk menyimpan dana.

Oleh karenanya, simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera juga tidak terlepas dari permasalahan yang  muncul. Penyebab dari permasalahan  yang muncul diantaranya adalah kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang kurang baik, serta kondisi perekonomian yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kesehatan keuangan debitur fan atas kerugian pembiayaan. Persoalan pokok dari pembiayaan yang bermasalah ialah ketidaksediaan debitur dalam melunasi atau ketidaksanggupan dalam memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati sebelumnya (Ibrahim, 2004:109).

Secara sederhana Mudharabah atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, mudharabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.[4]

Untuk mengetahui apakah implementasi akad mudharabah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka perlu diketahui rukun mudharabah terlebih dahulu, adapun rukun mudharabah menjadi sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Pelaku, yaitu pemilik modal dan pengelola.
  2. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja.
  3. Ijab kabul/serah terima
  4. Nisbah keuntungan

Selain itu juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah, antara lain:

  1. Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam
  2. Tidak adanya riba
  3. Hubungan dengan anggota dalam bentuk kemitraan
  4. Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai Fatwa Dewan Syariah

Dengan demikian, dari uraian yang ada diatas maka untuk akad yang dipakai pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan adanya unsur-unsur mudharabah tersebut. Maka dari itu, dari adanya pelaku yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola dalam hal ini yaitu adanya penabung dan penerima. Kemudian, untuk objek akad sendiri juga sudah tertera dalam modal yaitu uang yang diberikan oleh penabung kepada penerima walaupun hanya Rp. 5.000,- pada ijab qabul, dengan kedua belah pihak bisa bertemu dapat dikatakan keduanya sudah melakukan akad. Adapun apabila penabung sudah memberikan sejumlah dana kepada pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut dan sudah menerimanya kemudian pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut menyerahkan berkas-berkas untuk diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan secara tidak langsung sudah terjadi ijab qabul antara penabung dan penerima.

Pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut menentukan proporsi bagi hasil sebesar 30% : 70%, uraiannya yaitu 30% untuk anggota penyimpan dana dan yang 70% untuk pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut. Kemudian bagi hasil tersebut diberikan setiap bulan, dari bulan pertama anggota sudah bisa memperoleh bagi hasil, karena perhitungan sistem bagi hasil berdasarkan atas saldo rata-rata harian yang dihitung setiap akhir bulan di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut.

Implementasi pemberian bagi hasil kepada anggota penyimpan dana dalam produk SIMUDAH sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena bagi hasil yang nantinya diberikan kepada anggota itu berdasarkan pada pendapatan yang didapatkan oleh pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut pada setiap bulannya. Begitu juga dalam melakukan perhitungan harus secara cermat, karena setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan pada perhitungan akan mengakibatkan tidak sahnya suatu kontrak.

Bank syariah dan begitu juga pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut tidak mengenal bunga, namun anggota akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Dalam perhitungan bagi hasil ini, sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam karena didalamnya mengandung unsur keadilan dan kejelasan, nisbah bagi hasil akad mudharabah didapatkan dari keuntungan usaha mudharabah tersebut. Begitu juga dalam kegiatan usahanya KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut hanya melakukan investasi yang halal menurut hukum Islam, dengan adanya produk-produk yang ditawarkan KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut tersebut.

KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut juga menjadikan hubungan dengan anggota dalam bentuk kemitraan, artinya dimana anggota sebagai investor sedangkan pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut sebagai pengelola dana. Serta dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut merujuk pada Fatwa Dewan Syariah, selain dari Peraturan Bank Indonesia sebagai ketentuan yang mengatur. Maka, dasar unsurnya adalah unsur positif dan unsur syariah.

 

 


[1] Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 21.

[2] Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, ... h. 27.

[3] Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 45.

[4] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 61.

Penulis ULFA DYAH RATNASARI Perbankan Syariah

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti kebutuhan masyarakat yang hendak dipenuhi, terdapat masalah yang lebih besar yaitu permasalahan dari bidang ekonomi dan aspek kehidupan lain. Masalah ekonomi pada saat ini semakin diperburuk dengan munculnya berbagai macam sistem perekonomian yang melanda dunia terutama negara-negara Islam termasuk negara-negara Islam yang baru berkembang.

Indonesia salah satu negara yang mayoritas penduduknya Islam. Oleh karenanya mulailah berkembang lembaga keuangan di Indonesia baik syariah maupun konvensional. Salah satu pelopor pertama berdirinya Lembaga Keuangan Syariah yakni Bank Muamalat yang telah mulai berkembang pesat kini banyak berkembang lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan Syariah diantaranya adalah lembaga keuangan Baitut Tamwil Muhammadiyah (selanjutnya disebut BTM). Banyak sekali produk dan jasanya yang ditawarkan kepada para pedagang dalam hal pendanaan dan konsultasi tentang muamalat khususnya dalam bidang ekonomi. BTM melakukan pendanaan ini terutama kepada para pedagang kecil dan menengah, dan berupaya membebaskan pedagang muslim maupun maupun para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar keluar dari jeratan renternir yang membuat susah.

Dari segi pelaksanaan BTM mempunyai kesamaan dengan Baitul Mal Watamwil (selanjutnya disebut BMT). Yakni lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat infak dan sadaqah dan juga sebagai usaha pengumpulan dana dan usaha komersial. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari BTM sebagai usaha yang mendukung bagi masyarakat kecil yang berlandaskan Syariah. Sebagai lembaga primer yang mengemban misi yang lebih luas, yakni menentaskan usaha kecil. Keberadaan BTM merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BTM itu berada, dengan jalan ini BTM mampu mengakomodir kepentingan Ekonomi Masyarakat. Peran umum BTM adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem Syariah, peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip Syariah dalam kehidupan masyarakat.

Islam adalah ajaran rahmatan lill alamin, yang tujuan utamanya sebagai pembawa kesejahteraan, keberkahan, kedamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia di dunia. Selain itu, Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Terlebih lagi, Allah Swt telah memberikan sumber daya alam, dan yang lainnya dalam jumlah yang begitu melimpah untuk digunakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Indonesia mayoritas pendudukannya beragama islam, sehingga memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, khususnya yang masyarakat muslim. Konsep tolong menolong dalam islam tercermin dalam kewajiban manusia mengeluarkan dana kebajikan (sumbangan), zakat, infaq, dan shodaqoh.

Menurut PSAK 101 dan PAPSI 2013 Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Berdasarkan PSAK 101 Paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri dari  Infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, sumbangan /hibah.

Infak berasal dari kata “anfaqa” yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah

Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.

Zakat adalah satu di antara lima pilar dalam menegakkan bangunan Islam. Di sisi lain zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi, yakni dimensi vertikal (ibadah mahdhah) yaitu kepatuhan atau ketaatan, dalam konteks hubungan hamba dengan Allah SWT, dan dimensi horizontal yaitu kepedulian sosial kemanusiaan. Sehingga zakat mempunyai posisi yang sangat khas dibandingkan dengan berbagai jenis ibadah mahdhah lainnya.

Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengn sengaja menunda-nunda  pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupaka salah satu bentuk sedekah sunah. Akan tetapi istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam, ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah  yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Dengan memiliki rekening di bank konvensioanal , baik yang ada di dalam maupun di luar negeri,adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan.

Pemanfaatan dana kebajikan dan ZIS yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini karena dana kebajikan dan ZIS merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat dimana dalam hal ini penyalurannya harus membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana tersebut dapat terealisasi dengan baik. Pendistribusian dana kebajikan, zakat, infaq, dan shodaqoh yang selama ini sudah berlaku di masyarakat muslim pada umumnya lebih bersifat konsumtif. Tetapi lain halnya dengan apa yang menjadi progam dari KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Selain yang bersifat konsumtif, juga mengalokasikan dana kebajikan maupun ZIS untuk pembangunan fasilitas umum seperti halnya masjid, mushola, disalurkan pada sekolah-sekolah dan juga melalui Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) untuk kegiatan-kegiatan kerohanian seperti halnya pengajian maupun acara yang lainnya.

Pelaksanaan PPL di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung merupakan progam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan sebuah institusi atau lembaga sebagai sarana pembelajaran  bagi mahasiswa. Disini mahasiswa tidak hanya dituntut mempunyai kecerdasan intelektual, namun harus mempunyai kemampuan dasar yaitu empat kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah knowledge (pengetahuan), skill (ketrampilan), creativity (kreatifitas), dan attitude (sikap), keempat tersebut belum sepenuhnya didapat mahasiswa ketika di Perguruan Tinggi.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan pada liburan semester VI mulai 08 Januari sampai dengan 09 Februari 2018, dan berlangsung selama kuarang lebih satu bulan, dengan jadwal efektif enam hari praktik dalam satu minggu, dan dimulai  dari pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, khusus hari Sabtu yaitu mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB.

KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung bertempat di Jalan Wachid Hasyim No. 48 Tulungagung. Saat ini Kantor Pusat memiliki 2 Kantor Kas yakni Pagerwojo dan Gondang. Kantor Cabang di Pakel dan memiliki Kantor Kas di Tanggung gunung. Kantor Cabang Rejotangan memiliki Kantor Kas di Pucanglaban. Kantor Cabang Ngantru memiliki Kantor Kas Pucung Lor dan Pojok. Sehingga saat ini KSPPS BTM Surya Madinah memiliki 10 kantor baik kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas.

Adapun tempat pelaksanaan PPL saya di KSPPS BTM SURYA MADINAH Kantor Kas Pagerwojo Tulungagung. Yang beralamatkan di Dusun Pabyongan, Rt. 01 Rw.02, Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Secara keseluruhan mahasiswa terdiri dari 12 mahasiswa yang kemudian dibagi menjadi 7 kelompok dan di tempat yang berbeda-beda.

Permasalahan yang saya hadapi ketika saya praktik pengalaman lapangan di KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Kas Pagerwojo saya menemui anggota yang meminta dana kebajikan (sumbangan). Ternyata KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Kas Pagerwojo rutin memberikan dana sumbangan (dalam hal ini dana kebajikan) kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) setempat. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan kerohanian seperti halnya pengajian rutin maupun kegiatan lainnya. Namun permasalahan yang saya temui di KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung mengenai dana kebajikan dan ZIS yakni keterbatasan penyaluran dana kebajikan dan ZIS. Selama ini hanya lembaga yang dibawah naungan Muhammadiyah yang diberi dana kebajikan maupun ZIS, yang diberikan dana tersebut hanyalah lembaga maupun individu yang sudah menjadi anggota di KSPPS BTM Surya Madinah, dan juga hanya lembaga maupun individu yang berada disekitar wilayah kantor saja yang diberikan sumbangan. KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung penyaluran dananya secara langsung tidak melalui Badan resmi yang sudah ditunjuk pemerintah seperti halnya BASNAZ dan LAZ setempat. Dari penemuan tersebut, akhirnya saya berniat menjadikan ini suatu kajian yang saya permasalahkan dalam laporan Praktik Pengalaman Lapangan.

Penyelesaian yang dilakukan lembaga dalam menangani hal tersebut yakni antara lembaga satu dengan lembaga lainnya memiliki cara berbeda dalam hal penyaluran dana . Di KSPPS BTM Surya Madinah mempunyai cara tersendiri yakni memberikan secara langsung tunai kepada para penerima dana kebajikan maupun dan ZIS. Ini merupakan aturan yang sudah dijalankan sejak dahulu. Di KSPPS BTM Surya Madinah  akan selalu memberikan dana kebajikan dan ZIS rutin kepada setiap lembaga maupun individu yang telah ditunjuk dan sudah menjalin kerjasama dengan baik.

Implementasi pemberdayaan (pendistribusian dana kebajikan dan dana, infak, shodaqoh. Pendistribusian (ZIS) adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzzaki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dana kebajikan di KSPPS BTM Surya Madinah dialokasikan untuk para penerima sumbangan misalnya untuk PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) yang tersebar disekitar wilayah Kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan Kas KSPPS BTM Surya Madinah. Selain itu membuat progam sebagai sarana pendistribusian ZIS agar tepat sasaran kepada penerima zakat, infak dan sedekah. Program atau kegiatan yang di prioritaskan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Implementasi Pendistribusian dana ZIS tersebut dialokasikan pada program yaitu pembangunan fasilitas umum seperti halnya pembangunan masjid, pembangunan sekolahan maupun fasilias ruang lainnya. Untuk besarnya sumbangan dana kebajikan tidak akan sama. Di kantor Kas KSPPS BTM Surya Madinah Pagerwojo misalnya untuk dana kebajikan yang disalurkan ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pagerwojo sebesar Rp. 300.000,00 ini rutin diberikan apabila seorang wakil dari PCM memintanya sebelum melaksanakan kegiatan yasinan, pengajian rutinan maupun kegiatan lainnya. Selain itu, dana ZIS yang diambilkan 2,5% dari bagi hasil setiap anggota.

 

Nama – nama Lembaga yang disalurkan dana Zakat, Infak,  Shodaqoh

  1. MI Muhammadiyah Junjung Sumbergempol sebesar Rp. 5.000.000,00
  2. SD Inovatif Aisiyah Bangoan sebesar Rp. 5.000.000,00
  3. Masjid Abdurahman Bangunjaya sebesar Rp. 5.000.000,00
  4. Masjid Attaqwa Bangunjaya Pakel sebesar Rp. 5.000.000,00

Dana tersebut dapat di ambil di KSPPS BTM Surya Madinah setempat pada tanggal 24 Maret 2018.

KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung sekiranya membedayakan kembali lembaga zakat baik BASNAZ maupun LAZ untuk kedepannya yakni :

  1. Untuk Promosi produk lebih maksimal supaya lembaga keuangan ini semakin berkembang.
  2. Sebaiknya dana kebajikan dan ZIS disalurkan melalui lembaga penyalur zakat (LPZ) maupun BAZNAZ dan juga apabila disalurkan secara langsung kepada seluruh lembaga maupun individu yang mengajukan proposal tidak memiliki batasan-batasan.

Dengan demikian, diharapkan Kantor BTM Surya Madinah tersebut menyelaurkan dana kebajikan dan ZIS-nya melalui  BAZNAS dan LAZ berjalan pada rel yang benar (on the right track) ditinjau dari sisi syariah maupun standar yang diterima umum. Hal ini tentu berdampak pada semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada para pengelola zakat. Sehingga dana zakat yang dikumpulkan lembaga zakat lebih meningkat lagi dan dapat disalurkan untuk kegiatan yang positif seperti halnya pengembangan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Dokumentasi kegiatan Lampiran PPL BTM SURYA MADINAH TULUNGAGUNG

IMG-20180515-WA0025Penulis Riska Primanda Kartika Sari, Jurusan Ekonomi Syariah

             Implementasi Progam Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak 1 Januari 2014 berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar. Setelah berjalan hampir 3 tahun ternyata progam JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai 152,2 triliun. Pada tahun 2021 kontribusinya diperkirakan meningkat sampai Rp 289 triliun.

Dalam jangka panjang, progam JKN-KIS akan mendorong aktifitas ekonomi untuk sektor yang bersinggungan dengan JKN-KIS seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas), industri farmasi, alat kesehatan dan non kesehatan (industri makanan dan minuman). Untuk jangka panjang, progam JKN-KIS mendorong peningkatan mutu modal manusia. Mutu modal manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tahun 2016, dampak JKN-KIS terhadap jasa kesehatan yang diselenggarakan pemerintah mencapai Rp 57,9 triliun, industri farmasi Rp 10,1 triliun, industri alat kesehatan Rp 0,20 triliun, jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta Rp 14,6 triliun serta JKN-KIS Rp 6,8 triliun.

IMG-20180515-WA0026 Industri makanan, minuman dan tembakau terdampak Rp 17,2 triliun, perdagangan selain mobil dan sepeda motor Rp 7,5 triliun, jasa angkutan, pos dan kurir Rp 3,5 triliun, jasa keuangan dan persewaan Rp 2,4 triliun dan sektor lain Rp 38,6 triliun. Dampak JKN-KIS ini akan terus meningkat seiring bertambahnya kepesertaan dan investasi serta pengeluaran JKN-KIS dalam perekonomian. Hal itu mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan bagi tenaga kesehatan, kemudian memacu perekonomian Indonesia menjadi semakin berkembang. Dampak JKN-KIS terbesar yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat dan berumur lebih panjang. Kondisi itu mendorong peningkatan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang.

Dampak JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila sebelum JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar. Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik. Yang menjadi tantangan besar bagi BPJS Kesehatan saat ini, adalah bagaimana menjangkau sisa dari peserta yang belum terdaftar yaitu sekitar 80 juta jiwa untuk mencapai UHC pada 1 Januari 2019.

IMG-20180515-WA0027Pemerintah dan BPJS Kesehatan bekerja keras untuk mencapai target UHC tepat waktu, tetapi tidak menimbulkan beban bagi BPJS Kesehatan. Semakin banyak peserta yang ditanggung dengan besaran iuran yang seperti saat ini, maka anggaran BPJS Kesehatan akan jebol bila tidak didukung pendanaan yang cukup dan berkelanjutan. Progam JKN-KIS mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Mengacu hal tersebut diharapkan para pemangku kepentingan tidak ragu untuk mendukung agar progam JKN-KIS bisa berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Melalui progam JKN-KIS masyarakat yang msikin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. Kesuksesan progam JKN-KIS sangat ditentukan oleh layanan di fasilitas kesehatan. Sebaliknya progam JKN-KIS lebih kuat mendorong pertumbuhan industri perumahsakitan apabila tarif layanannya juga memenuhi nilai keekonomian.

IMG-20180515-WA0028  Dampak JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesi yaitu salah satu faktor dasar yang mempengaruhi produktifitas yakni sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang berkontribusi terhadap produktivitas bukan hanya pendidikan formal, tapi juga diutamakan kompetensi yang indikatornya keahlian dan keterampilan. Bidang kesehatan juga mempengaruhi produktifitas. Produktifitas akan berdampak pada daya saing. Salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yaitu asuransi, termasuk JKN-KIS.