Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah

Penulis Intan Alfiana ‘Azizah Perbankan Syari’ah IAIN Tulungagung sedang magang di BMT ISTIQOMAH PLOSOKANDANG

 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang sallam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama yaitu melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dan menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan pada UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Di BMT pada umumnya ada berbagai macam produk yang ditawarkan, baik itu berupa funding (penghimpunan dana) dan juga lending (penyalur dana). Produk yang ditawarkan oleh lembaga BMT diantaranya adalah Murabahah, Mudharabah, Bai’ Bi’tsaman Ajil, Musyarakah, dan Qardul Hasan, sampai saat ini semua jenis produk pembiayaan digunakan oleh pihak BMT, namun yang sering digunakan atau diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah, dirasa cukup aman dan mudah untuk prosesnya guna kebutuhan masyarakat.

Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Adapun kelebihan dari kontrak murabahah adalah dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah pertama, pembeli atau si nasabah mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok utama barang tersebut dan keuntungan. Kedua, penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli. Dan yang terakhir melakukan pembayaran ditunda tersebut. Hal ini bisa menjadi persoalan kenapa pembiayaan murabahah lebih banyak peminatnya atau lebih diunggulkan. Sah-sah saja jika bank syariah lebih memperbanyak pembiayaan murabahah, karena sistem yang cepat dan relative mudah serta tidak beresiko dibanding dengan produk pembiayaan yang lain.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada Bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank Syari’ah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada Bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makkro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, serta terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, serta penyaluran kelebihan dana.

Bai’ al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Sebagaimana fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin/tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak bioleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam hal ini belum tentu ada barangnya.

Syarat Bai’ Murabahah diantaranya adalah Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jual beli secara murabahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual. Bila produk tersebut belum dikuasai oleh penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesanan.

Pembiayaan dengan prinsip murabahah memiliki manfaat diantaranya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

Dalam pelaksanaan permohonan pemberian pembiayaan secara umum didasarkan pada 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Yang pertama yaitu karakter, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota pengguna BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajiban. Yang kedua adalah capacity, Pengertian capacity berkaitan erat dengan kemampuan debitur mengelola pinjaman yang diberikan oleh Bank. Berarti jika debitur tidak memiliki kemampuan baik dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak BMT yang akan dirugikan. Yang ketiga adalah capital, capital berhubungan erat dengan soal keuangan dan permodalan si peminjam. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya dengan keseluruhan melalui risiko finansialnya dan penekanan pada momposisi modalnya. Yang keempat adalah collateral, Collateral menyangkut jaminan yang merupakan pengamanan terakhir dari kredit yang diberikan. Collateral dalam BMT lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, saling mengenal karena usahanya tidak luas melalui tanggung renteng dan atau bersama tokoh setempat yang diiringi pengkajian bersama. Dan yang terakhir, Condition yaitu Kegiatan yang sangat komplek karena keharusan menilai sesuatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia.

Berdasarkan teori 5C, sebagian besar lembaga keuangan syariah telah memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota sesuai dengan teori yaitu memberikan pembiayaan untuk modal usaha nasabah juga sudah ditetapkan bagi hasil yang ditanggung nasabah sebesar 2% atas risiko yang ada dari berjalannya usaha tersebut.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan, sebagian besar biasanya lembaga melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon anggota dan itu pasti dilakukan oleh pihak lembaga, apalagi jika terdapat calon anggota yang kenal dekat dengan pihak lembaga, maka hal ini akan memudahkan lembaga untuk mengidentifikasi serta melihat karakter calon anggota tersebut. Adapun alasan jika lembaga tidak melakukan survey ke calon anggota yang mengajukan pembiayaan biasanya dikarenakan keterbatasan tenaga kerja  untuk melakukan survei. Sebenarnya untuk menganalisis pembiayaan tidak semua prinsip digunakan, yang penting jika melakukan analisis bisa menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Namun, juga harus berusaha meminimalkan resiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut.

Adapun teknik yang diterapkan pada suatu lembaga keuangan dalam mengenali karakter calon nasabah anggota, yaitu lembaga memberikan beberapa pertanyaan dan persyaratan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah Nama calon anggota, Alamat tempat tinggal calon anggota, Jika alamatnya sulit dijangkau, maka permohonan pembiayaan akan mengalami banyak pertimbangan, Apa pekerjaan calon anggota, Dimana tempat bekerjanya, Apakah sudah pernah melakukan peminjaman sebelumnya, Mempertimbangkan barang jaminannya, Melihat STNK-nya masih berlaku atau tidak. Jika STNK dalam kondisi mati, maka permohonan pembiayaan juga akan ditolak, Pada saat pencairan dana, suami dan istri harus hadir untuk tanda tangan akad dan kwitansi pencairan.

Sebagian besar lembaga keuangan syariah berdasarkan gambaran umum sudah menerapkan teori-teori yang ada dalam proses pemberian pembiayaan, namun ada suatu hal yang masih menjadi sedikit permasalahan yaitu bagian pengenalan karakter seseorang, memang hal tersulit dalam analisis pemberian pembiayaan bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena kita ketahui setiap hari ada orang datang ke suatu lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengajukan pembiayaan tidak cukup 2-3 orang melainkan puluhan, dengan membawa karakter dan sikap masing-masing individu.

Untuk itu, sebagian besar lembaga keuangan syariah berusaha meminimalisir resiko atas pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya, yaitu salah satunya jika ada pembiayaan yang bermasalah bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, sementara tidak akan dilayani karena  lembaga keuangan syariah tersebut akan terfokus pada pembiayaan yang bermasalah tersebut. Dokumentasi PPL silahkan donload <<DOKUMENTASI PPL >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>