KEIKUTSERTAAN BPJS MANDIRI BERDASARKAN STATUS EKONOMI

KEIKUTSERTAAN BPJS MANDIRI BERDASARKAN STATUS EKONOMI

Oleh : Faradina Fauziah, NIM : 17402153071 yang sedang magang/PPL di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

Setiap penduduk di suatu Negara membutuhkan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar kehiupan .Salah satu perlindungan tersebut adalah jaminan kesehatan.  Upaya pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini berdasarkan Papres No. 12 tahun 2013 pasal 6 ayat 1 tentang jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berbunyi kepersertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dan target Universal Healt Coverage (UHC) tahun 2019 seluruh rakyat Inonesia telah terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan Sosial diselenggarakan dengan prinsip kegotongroyongan, kepersertaan bersifat wajib, iuran berdasarkan presentasi upah atau pendapatan dan dilakukan dengan prinsip nirlaba yang mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat.  Maka dari itu keikutsertaan BPJS berdasarkan status ekonomi sangat di perlukan karena dengan itu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk kesehatan dan dapat menggunakan untuk kebutuhan lain.

Badan hukum BPJS Kesehatan di bentuk dengan Undang-undang dengan modal awal dibiayai oleh APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana Jaminan Sosial dari sumber-sumber sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Repubvlik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Karena itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksaan tugasnya di pertanggung jawabkan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara. Sebagai Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan di kelola oleh direksi dan dewan pengawas. Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sebagai Institusi. Semangat yang dibangun pada program BPJS adalah kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang shat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang resiko tinggi dan rendah, anggota yang bersifat wajib da tidak selektif, iuran yang dibayar per bulan berdasarkan persentase upah atau penghasilan dan jaminan nasional bersifar nirlaba. Sebagai upaya memenuhi atau mmeperoleh pelayanan masyarakat kesehatan yang berkualitas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan terusmemperluas jaringan mitra fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Dimana dari data yang diperoleh jumlah peserta BPJS Kesehatan tlah mencapai angka 133,6 juta jiwa atau baru separuh dari pnduduk yang sudah mebjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), itupun mayoritas berasal dari PNS/TNI/Polri dan masyarakat miskin yang tidak melakukan iuran sendiri.

Adapun Visi dari BPJS Kesehatan yaitu Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesimbungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotongroyong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Untuk dapat mencapai visi, maka ditetapkan misi. Misi  BPJS Kesehatan, yaitu : Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta,pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien, Memperluas kepersertaan JKN-KI mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraand engan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepersertaan., Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatanan pengelolahan keuangan secarat ransparandanakuntabel., Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerjasama antara lembaga kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM yang professional, penelitian,perencanaan dan evaluasi, pengelolahan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal. Untuk  Mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4)

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Sesuai undang-undang Nomor 40 tahun 2004 maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan

BPJS Mandiri atau yang lebih dikenal dengan BPJS individu atau BPJS keluarga. BPJS ini diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang bukan pekerja (BP) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Dalam BPJS mandiri ini terdapat klasifikasi kelas (hak) yang dapat dipilih yaitu, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, kelas yang dipilih sangat menentukan kelas perawatan ketika pasien BPJS harus di rawat inap di rumah sakit, jadi yang memilih kelas 1, maka akan mendapatkan ruang klas perawatan kelas 1, begitu juga untuk kelas 2 dan kelas 3. Selain kelas perawatan, satu lagi yang membedakan ketiga kelas (hak) yang telah disediakan oleh BPJS adalah iuran atau premi bulanan yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS mandiri. Untuk iuran peserta BPJS Mandiri atau pserta BPJS pekrja bukan penrima upah (PBPU) diantaranya:

  1. Kelas 1, iuran yang harus dibayar Rp. 80.000
  2. Kelas 2, iuran yang harus dibayar Rp. 51.000
  3. Kelas 3, iuran yang harus dibayar Rp. 25.500

Dimana status ekonomi itu sendiri merupakan merupakan kedudukan seseorang atau keluarga dimasyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi dapat dilihat pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok.  Tingkat ekonomi seseorang berhubungan erat dengan berbagai masalah kesehatan. Orang dengan tingkat ekonomi rendah akan lebih berkonsentrasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sebaliknya orang dengan tingkat ekonomi tinggi mempunyai kesempatan  lebih besar dalam menempuh pendididikan dimana orang dengan tingkat ekonomi tinggi akan lebih mudah menerima informasi sehingga makain banyak pula penegetahuan yang dimiliki sehingga makin banyak pula penegtahuan yng dimiliki sehingga akan memeperhatikan kesehatan diri dan keluarga.

Klasifikasi status ekonomi menurut Coleman dan Cressey

  1. Status ekonomi atas

Status ekonomi atas merupakan status atau kedududkan seseorang dimasyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut harta, kekayaan, dimana harta kekayaan yang dimiliki diatas rata-rata masyarakat pada umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

  1. Status ekonomi bawah

Status ekonomi bawah merupakan kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan, dimana harta kekayaan yang dimiliki termasuk kurang jik dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program JKN-KIS merupkan program pemerintah yang sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat dalam hal kesehatan. Dengan adanya program ini masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah atau JK-KIS PBI, maka tidak perlu kuatir dengan masalah kesehatan yang suatu saat dapat menimpanya, karena biaya sepeuhnya di tanggung oleh pemerintah sama halnya dengan TNI/POLRI dan pegawai negeri lainnya yang sudah terdaftar dalam jaminan kesehatan yang iuran tiap bulannya sudah dipotongkan dari gaji mereka. Berbeda lagi dengan masyarakat atau peserta yang dirasa mampu maka harus mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS secara mandiri yang tiap bulannya membayar iuran sesuai kelas yang diambil.

Terkait dengan itu, keikutansertan BPJS mandiri berdasarkan status ekoomi harus menjadi salah satu pertimbangan ketika memutuskan untuk menjadi peserta BPJS dalam pemilihan kelas yang tiap bulannya harus membayar iuran. Untuk kelas 1 senilai Rp.80.000, kelas 2 senilai Rp.51.000 dan kelas 3 senilai 25.500, maka masyarakat atau peserta yang dirasa mampu atau dengan status ekonomi tinggi memilih hak kelas 1 dan status ekonomi menengah atau rendah memilih hak kelas 2 ataupun 3. Yang menjadi permasalahan dilapangan adalah dimana kesadaran masyarakat tentang keikutsertaan pada BPJS Kesehatan masih rendah, padahal yag terjadi dengan medaftarkan diri dalam jaminan kesehatan banyak manfaat yang diperoleh. Selain itu masyarakat masih menganggap biaya untuk bpjs mandiri mahal, padahal dalam bpjs kesehatan sudah menyedikan pilihan kelas yang dapat dipilih masyarakat sesuai kemampuannya. Dengan pendapatan rata-rata masyarakat Trenggalek adalah 1.509.816/bulan. Ini bukanlah angka yang besar untuk bisa dibagi dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan melihat harga-harga kebutuhan yang terus melambung tinggi di Kabupaten Trenggalek. Tentu saja ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan keikutsertaan dalam program BPJS mandiri, hal inilah yang dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat pada BPJS Mandiri. Untuk daerah Kabupaten Treggalek dengan jumlah penduduk 761.990 jiwa, yang telah mengikuti BPJS Ksehatan sebanyak 57,12% dari jumlah penduduk kabupaten trenggalek. Dan untuk periode bulan januari 2018 jumlah rekriutmen peserta BPJS Kesehatan yaitu untuk kelas 1 sebanyak 17 KK (Kartu Keluarga), kelas 2 sebanyak 42 KK(Kartu Keluarga), dan Kelas 3 sebanyak 155 KK (Kartu Keluarga) yang mendaftarkan diri. Hal ini terbukti mayoritas masyarakat trenggalek memilih kelas 3 karena masyarakat menyesuaikan status ekonomi yang menengah.

Kegiatan PPL lihat disini FOTO KEGIATAN PPL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>