Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Mudharabah (Simudah) Di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut Boyolangu

Penulis Urtijatul Laili Perbankan Syariah (PS VIC) NIM : 17401153123 IAIN Tulungagung

Islam yaitu sebagai agama rahmatan lil’alamin dan artinya suatu agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Swt telah mengatur semua aspek kehidupan dalam Islam secara global, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur’an. Sumber hukum Islam lain yang bisa kita jumpai untuk pengaturan lebih lanjut, yaitu hadis nabi, ijma’ ulama, dan qiyas. Karena perkembangan manusia sangat cepat sehingga terkadang hukum tertinggal dibelakangnya. Maka dari itu, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur’an, hadis, ijma’, qiyas yang sudah ada agar dapat diterapkan dalam situasi konkret saat ini dan harus dibutuhkan kemampuan serta keberanian setiap muslim untuk menggali secara lebih terperinci. Di Indonesia lembaga fatwa yang dikenal oleh ormas Islam seperti Bahsul Masail (Nahdlatul Ulama) dan Majelis Tarjih (Muhammadiyah) yaitu Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Telah didapatkan pengaturan yang sebenarnya dalam operasional perbankan syariah dan menjadi pilar dari dasar-dasar suatu akad. Untuk dapat diimplementasikan konsep tersebut, maka masih dibutuhkan adanya tindakan manusia. Salah satu contoh kemajuan besar dalam hal muamalah adalah munculnya keinginan dari sebagian besar umat Islam untuk menjalankan agamanya (Islam) secara kaffah, termasuk di bidang ekonomi Islam. Hal ini tampak dalam dunia perbankan yang mendasarkan kegiatan operasioanl usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga kita kenal adanya bank Islam (islamic banking), bank syariah atau sebutan lainnya la riba bank.[1]

Pada akhir abad ke-20 ini Indonesia sebagai sebuah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia baru memiliki bank-bank yang cara pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia, kemudian baru ada bank-bank lain yang membuka jendela syari’ah (islamic window) dalam kegiatan usahanya. Melalui islamic window ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensioanal yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah.[2]

Perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkanpada persatuan usaha kecil baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan. Mereka adalah para petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil, dan semua kegiatan produksi berskala kecil. Setiap perekonomian merupakan susunan piramida dengan dasar yang kuat, melebar dan luas sehingga menjadi landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan pembangunan ini merupakan pengembangan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha yang produktif (Faried, 1999:8).

Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang mungkin terjadi diantaranya  tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewira usahaan, pemasaran, keuangan dan kelemahan dalam struktur permodalan serta keterbatasan dalam memperoleh sumber-sumber permodalan.

Saat ini banyak masyarakat yang mempunyai masalah dalam penyediaan permodalan untuk pengembangan pada sektor-sektor produktif sehingga masyarakat sulit dalam memulai suatu usaha. Maka, ada salahsatu produk perbankan dan koperasi syariah yaitu pembiayaan pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan janji pembayaran yang ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati (Mulyono, 1996:10).

Secara kelembagaan, perbankan syari’ah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syari’ah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS), dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masayarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.[3]

Baitul Mal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan non bank yang akhir-akhir ini telah menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia pada khususnya dalam perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tidak luput dari peran Koperasi Indonesia umumnya dan Koperasi yang berprinsip syariah yaitu Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pada khususnya.

Keberadaan Baitul Mal wa Tamwil di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya menjadi peran penting dalam perkembangan UMKM yang tertuju pada pembiayaan penambahan modal usaha oleh anggota.

Koperasi syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dana dari anggota koperasi dengan prinsip bagi hasil dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) “Baitul Izza Sejahtera” meruapakan salah satu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat serta memberdayakan ekonomi masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ini juga memberikan produk simpanan mudharabah untuk memberikan kemudahan bagi anggotanya untuk menyimpan dana.

Oleh karenanya, simpanan di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Izza Sejahtera juga tidak terlepas dari permasalahan yang  muncul. Penyebab dari permasalahan  yang muncul diantaranya adalah kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang kurang baik, serta kondisi perekonomian yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kesehatan keuangan debitur fan atas kerugian pembiayaan. Persoalan pokok dari pembiayaan yang bermasalah ialah ketidaksediaan debitur dalam melunasi atau ketidaksanggupan dalam memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati sebelumnya (Ibrahim, 2004:109).

Secara sederhana Mudharabah atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, mudharabah adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut shahibul mal/rabbul mal, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.[4]

Untuk mengetahui apakah implementasi akad mudharabah pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka perlu diketahui rukun mudharabah terlebih dahulu, adapun rukun mudharabah menjadi sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  1. Pelaku, yaitu pemilik modal dan pengelola.
  2. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja.
  3. Ijab kabul/serah terima
  4. Nisbah keuntungan

Selain itu juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah, antara lain:

  1. Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam
  2. Tidak adanya riba
  3. Hubungan dengan anggota dalam bentuk kemitraan
  4. Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai Fatwa Dewan Syariah

Dengan demikian, dari uraian yang ada diatas maka untuk akad yang dipakai pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan adanya unsur-unsur mudharabah tersebut. Maka dari itu, dari adanya pelaku yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola dalam hal ini yaitu adanya penabung dan penerima. Kemudian, untuk objek akad sendiri juga sudah tertera dalam modal yaitu uang yang diberikan oleh penabung kepada penerima walaupun hanya Rp. 5.000,- pada ijab qabul, dengan kedua belah pihak bisa bertemu dapat dikatakan keduanya sudah melakukan akad. Adapun apabila penabung sudah memberikan sejumlah dana kepada pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut dan sudah menerimanya kemudian pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut menyerahkan berkas-berkas untuk diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan secara tidak langsung sudah terjadi ijab qabul antara penabung dan penerima.

Pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut menentukan proporsi bagi hasil sebesar 30% : 70%, uraiannya yaitu 30% untuk anggota penyimpan dana dan yang 70% untuk pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut. Kemudian bagi hasil tersebut diberikan setiap bulan, dari bulan pertama anggota sudah bisa memperoleh bagi hasil, karena perhitungan sistem bagi hasil berdasarkan atas saldo rata-rata harian yang dihitung setiap akhir bulan di KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut.

Implementasi pemberian bagi hasil kepada anggota penyimpan dana dalam produk SIMUDAH sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena bagi hasil yang nantinya diberikan kepada anggota itu berdasarkan pada pendapatan yang didapatkan oleh pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut pada setiap bulannya. Begitu juga dalam melakukan perhitungan harus secara cermat, karena setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan pada perhitungan akan mengakibatkan tidak sahnya suatu kontrak.

Bank syariah dan begitu juga pada KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut tidak mengenal bunga, namun anggota akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Dalam perhitungan bagi hasil ini, sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam karena didalamnya mengandung unsur keadilan dan kejelasan, nisbah bagi hasil akad mudharabah didapatkan dari keuntungan usaha mudharabah tersebut. Begitu juga dalam kegiatan usahanya KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut hanya melakukan investasi yang halal menurut hukum Islam, dengan adanya produk-produk yang ditawarkan KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut tersebut.

KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut juga menjadikan hubungan dengan anggota dalam bentuk kemitraan, artinya dimana anggota sebagai investor sedangkan pihak KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut sebagai pengelola dana. Serta dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana KSPPS Baitul Izza Sejahtera Serut merujuk pada Fatwa Dewan Syariah, selain dari Peraturan Bank Indonesia sebagai ketentuan yang mengatur. Maka, dasar unsurnya adalah unsur positif dan unsur syariah.

 

 


[1] Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 21.

[2] Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, ... h. 27.

[3] Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 45.

[4] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 61.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>