Penerapan Produk Qardhul Hasan dan Realisasinya di BMT Istiqomah Karangrejo

Pada  saat ini masyarakat yang mayoritas beragama islam atau masyarakat muslim dihadapkan pada tantangan masalah perekonomian, terutama dari segi keuangan yang halal. Ini disebabkan karena banyak transaksi keuangan konvensional yang menawarkan sistem yang berbasis riba. Kondisi ini terjadi meluas dan terkenal, baik di negara yang mayoritas muslim maupun non muslim. Sebagai muslim maka perolehan harta harus dipertimbangkan unsur halal dan tidak halalnya. Fenomena tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang baik untuk menciptakan perekonomian rakyat sesuai syariat.

Penyebab utama sulitnya permodalan khususnya  bagi para petani adalah tingginya risiko usaha dalam sektor tersebut. Karena itu lembaga penyedia modal, baik perbankan maupun non-perbankan, masih enggan untuk memberikan akses kreditnya untuk petani. Belum lagi dengan kondisi lembaga keuangan yang memiliki sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis, dan kurang memperhatikan kondisi petani. Selain itu, skim kredit juga masih terbatas untuk kegiatan produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi, serta belum berkembangnya lembaga penjamin dan lembaga keuangan yang khusus untuk sektor pertanian.

Islam sebagai agama yang mencakup aspek sosial dan ekonomi, telah memiliki instrumen dalam menyikapi masalah kemiskinan, yaitu zakat. Secara bahasa, zakat berarti pemurnian atau pembersihan. Pembayaran zakat merupakan kontribusi sukarela seorang muslim—sesuai dengan tingkat kesejahteraannya—untuk kepentingan orang miskin yang membutuhkan, sebagai pembersihan atas kesejahteraan yang dimiliki. Zakat dilakukan dalam bentuk retribusi pajak sebesar 2,5% (atau 1/40 bagian) pada semua aset ideal (dengan beberapa pengecualian) termasuk uang tunai di tangan, deposito bank, perak, emas, dan perhiasan lainnya, serta pada pendapatan bersih dari transaksi dan pada 10% retribusi pajak pada pendapatan bersih dari investasi (setelah depresiasi). Kewajiban dalam pembayaran zakat menduduki satu tempat penting dalam struktur keuangan ekonomi Islam.

Dana zakat tersebut selanjutnya menjadi sumber dana yang harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu cara untuk mendistribusikan dana zakat yang dapat berkelanjutan adalah dengan menggunakan bentuk pola pembiayaan bernama qard al hasan atau pembiayaan hasan/pembiayaan kebajikan. Qard al hasan merupakan bentuk pinjaman dana tanpa adanya imbalan pada saat pengembalian. Penerima hanya mengembalikan jumlah dana pokok yang diterima saat meminjam dalam periode tertentu yang sudah disepakati. Pola pembiayaan ini ditujukan kepada pihak yang tidak mampu atau sulit dalam mengakses modal usaha. Dengan adanya pengembalian, dana zakat akan dapat kembali dimanfaatkan oleh penerima (pihak yang membutuhkan) selanjutnya.

Kondisi mengenai zakat di Indonesia telah mengalami peningkatan, ditandai dengan perubahan paradigma masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat. Awalnya pengelolaan dana zakat menggunakan pendekatan tradisional, yaitu pengelolaan secara individu. Namun, saat ini pengelolaan dana zakat bergeser menggunakan pendekatan yang lebih profesional, yaitu pengelolaan secara kolektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya organisasi pengelola zakat yang profesional dan menawarkan berbagai program kreatif dan inovatif.

Pembiayaan dengan pola qard al hasan ini telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro. Penerima pada pembiayaan tersebut adalah para pelaku usaha mikro. Beberapa penelitian mengenai implementasi pembiayaan qard al hasan juga menunjukkan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat. Disampaikan bahwa pembiayaan tersebut berhasil efektif dengan adanya dukungan dari tokoh masyarakat, ulama, dan ahli ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan qard al hasan tepat untuk membantu modal petani. Petani di sini tentu saja petani yang tergolong dhuafa (needy). Karena itu sebagai syaratnya, kepemilikan lahan maksimal para petani adalah 0,25 hektar. Apalagi sumber dana yang digunakan adalah dana sosial berupa zakat, infaq, dan sedekah. Sebenarnya peruntukkan dana ini bisa saja langsung diberikan kepada pihak yang membutuhkan, namun dalam hal ini gapoktan memilih untuk memberikannya dalam bentuk pinjaman dengan sistem qard al hasan. Hal ini ditujukan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi petani agar petani memiliki sikap tanggung jawab dalam menggunakan dana sosial tersebut. Sistem qard al hasan ini tidak diperkenankan untuk meminta jaminan, prosedur yang rumit, serta biaya administrasi (khusus untuk biaya administrasi secara hukum dibolehkan), maka dari itu sistem ini sangat tepat sesuai dengan kondisi miskin para petani. Adanya nilai religi (syariah) pada sistem ini juga menjadi poin penting yang menjadikan pembiayaan qard al hasan diterima masyarakat, sehingga mampu efektif dan kontinu.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah disamping tujuannya untuk pengembangan bisnis dan investasi, juga ditunjukkan untuk hal-hal yang bersifat kebaikan, tolong menolong, dan sosial. Dan hadirlah lembaga mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kegiatan Baitul wa Tamwil diataranya penghimpunan dana,penyaluran dana, dan yang menghasilkan keuntungan material bagi pihak BMT. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial. BMT juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal(pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/ mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Dalam lembaga keuangan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di lembaga keuangan syariah. Dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998, tentang Perbankan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank (BMT) dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikkan uang atau tagihantersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 tentang perbankan syariah: pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhorobah dan musyarakah,transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang murobahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh. Dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.Aktivitas yang tidak kalah penting dalam managemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan yang sering juga disebut leanding-financing. Istilah ini dalam konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian atau perkembangan suatu kegiatan usaha, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyedia dan guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang.Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong kemampuan teknologi, dan managemen. Modal yang semakin berkembang. Dana yang diperlukan untuk kegiatan usaha merupakan salah satu faktor produksi selain sumber tenaga kerja, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi, dan managemen. Modal yang diperlukan dalam kegiatan usaha dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha.

Pembiayaan qardhul hasan pada awalnya terlatar belakangi dengan niat menghapuskan rentenir serta mempberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan BMT yang kurang mampu agar bisa lebih produktif dan kreatif.Tanggung jawab sosial yang di emban BMT Istiqomah Karangrejo menjadi suatu keharusan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah BMT Istiqomah Karangrejo dan sekitarnya. Di kalangan dhuafa masih banyak yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BMT tidak hanya memberikan dana qardhul hasan secara cuma-cuma tetapi juga mensurveinya terlebih dahulu. Agar dana yang disalurkan benar-benar diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nasabah yang mengajukan pembiayaan qardhul hasan tidak  hanya dari area BMT. Tetapi juga dari wilayah lainnya. Sumberdana qardhul hasan pada BMT Istiqomah karangrejo ini di dapat dari ZIS (Zakat,Infaq,dan Sodaqoh). Yaitu dengan kata lain dari dana nasabah itu sendiri, jadi nasabah yang menabung memberi infaq dengan suka rela atau berasal dari infaq yang disertakan di angsuran sebagai pelengkap jumlah angsuran.

Realisasi di BMT Istiqomah sendiri dapat dianalisis dari tabel dibawah ini

 

No

Tahun

Jumlah Anggaran

1

2002

Rp. 11.320.000

2

2003

Rp. 11.320.000

3

2004

Rp. 14.600.000

4

2005

Rp. 36.210.000

5

2006

Rp. 14.600.000

6

2007

Rp. 22.014.000

7

2008

Rp. 30.850.000

8

2009

Rp. 19.556.000

9

2010

Rp. 15.600.000

10

2011

Rp. 13.500.000

11

2012

Rp. 11.200.000

12

2013

Rp. 14.300.000

13

2014

Rp. 5.900.000

14

2015

Rp. 2.200.000

15

2016

Rp. 6.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan BMT Istiqomah Karangrejo untuk pembiayaan qardhul hasan di anggarkan setiap tahunnya,terlihat pada data diatas nasabah yang melakukan pembiayaan qardhul hasan menurun ditahun 2015 dalam jumlah pembiayaan pencairanya  tergantung kebutuhan  dan hasil survei yang dilakukan oleh pihak BMT Istiqomah Karangrejo. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, kemudian nasabah hanya dikenakan biaya wajib sebesar Rp. 1.000. Tidak ada jaminan barang berharga atau apapun pada pembiayaan qardhul hasanini. Jangka waktu pengembalian yang di berikan BMT ke nasabah tergantung nasabah itu sendiri.

. Nasabah membayar cicilan pembiayaan setiap bulannya dengan cara menyetor langsung  ke BMT. Pembayaran untuk setiap bulannya berkisar antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000, tergantung kemampuan nasabah dan kebijakan BMT. Misalnya nasabah diberikan pinjaman dana qardhul hasan sebesar Rp. 1.000.000, dalam pembayaran perbulannya itu tergantung kemampuan nasabah. Terkadang nasabah ada yang menunggak pembayaran dan ada pula yang melunasinya sebelum jatuh tempo. Jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tidak bisa melunasi sisa pembiayaan maka BMT akan melakukan analisis ke rumah nasabah, mencari tahu sebab-sebab kenapa nasabah tidak bisa membayar sisa pinjamannya. Jika sudah di analisis oleh pihak BMT maka kebijakan BMT selanjutnya adalah memperpanjang waktu peminjaman menjadi maksimal satu tahun lagi untuk melunasi sisa pembayaran, tetapi di BMT Istiqomah Karangrejo ini jarang ada nasabah yang telat dalam pembayaranya, kebanyakan nasabah membayar dengan tepat waktu.

Dan kebijakan BMT yang paling akhir setelah di beri waktu satu tahun lagi nasabah tidak bisa juga mengembalikan dananya, maka BMT akan melakukan pemutihan dianggap hibah atau sedekah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>