PENERBITAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN PASAR OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Penulis   : Imma Nur Fittrianis

NIM      : 17402153022

Jurusan  : Ekonomi Syariah VI-A

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah dinas dibawah naungan kabupaten yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Pemerintah daerah melakukan upaya penyelamatan mengenai keberadaan pasar rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan peningkatan profesionalitas dalam pengelolaan, pemberdayaan dan perlindungan kepada para pedagang pasar serta meningkatkan kualitas dan pembenahan terhadap sarana fisik pasar. Melihat pentingnya suatu pemberdayaan dan perlindungan tersebut untuk para pedagang pasar tradisional di Tulungagung khususnya untuk lebih meningkatkan citra pasar tradisional. Dengan begitu, pemerintah daerah melakukan sebuah langkah konkret dengan melakukan perubahan pada pasar tradisional, dengan begitu bisa digunakan salah satu cara untuk menarik minat para pembeli dan juga mampu untuk menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat pada masa ini.

Ada banyak pelayanan yang diberikan atau bisa dilayani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kapubaten tulungagung ini, salah salah satunya yaitu memberikan fasilitas bagi pengguna fasilitas pasar. Pelayanan tersebut digunakan untuk menghadapi tantangan perekonomian tersebut guna untuk menjaga dan melindungi para pengguna fasilitas pasar atau pedagang pasar dengan pelayanan yaitu pembuatan Surat Izin Tempat Usaha atau biasa disingkat SITU yang ditujukan kepada para pedagang pasar yang ada di Kabupaten Tulungagung yang termasuk ke dalam pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang khusus disediakan untuk para pedagang. Pemerintah kabupaten Tulungagung dalam menyelamatkan pasar rakyat ini dilakukan untuk pasar-pasar di kabupaten tulungagung yang meliputi 32 pasar rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan 19 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perindustrian dan Perdagangan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Pasar yang berjumlah 32 ini dengan jumlah para pedagang sekitar 9.232 pedagang yang meliputi UPTD Tulungagung terdiri dari pasar ngemplak, pasar wage, pasar tamanan, pasar PDS/Loak, UPTD Kedungwaru terdiri dari pasar dahlia, UPTD Boyolangu terdiri dari pasar boyolangu, pasar hewan beji, dan pasar burung beji, UPTD Ngantru terdiri dari pasar ngantru, pasar pojok, dan pasar srikaton, UPTD Kauman terdiri dari pasar kauman, UPTD Gondang yaitu pasar gondang, UPTD Pagerwojo terdiri dari pasar pagerwojo dan pasar mulyosari, UPTD Sendang terdiri dari pasar sendang dan pasar dono, UPTD Karangrejo yaitu pasar karangrejo, UPTD Campurdarat terdiri dari pasar campurdarat dan pasar ngentrong, UPTD Tanggunggunung yaitu pasar tanggunggunung, UPTD Bandung yaitu pasar bandung, UPTD Besuki yaitu pasar besuki, UPTD Pakel yaitu pasar sukoanyar, UPTD Ngunut terdiri dari pasar ngunut dan pasar hewan ngunut, UPTD Sumbergempol terdiri dari pasar sumbergempol dan pasar bendilwungu, UPTD Kalidawir terdiri dari pasar karangtalun dan pasar domasan, UPTD Rejotangan terdiri dari pasar rejotangan, dan pasar panjerejo, dan terakhir yaitu UPTD Pucanglaban.

Dengan adanya penerbitan Surat Izin Tempat Usaha ini, semua pedagang atau pengguna fasilitas pasar mendapatkan perlindungan hukum karena mempunyai surat-surat untuk bisa menempati tempat maupun menggunakan fasilitas pasar. Surat izin ini diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional, pasar grosir dan/atau pertokoan yang melakukan atau menggunakannya untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh sebab itu setiap pedagang yang menggunakan fasilitas pasar yang bersifat tetap wajib memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang diterbitkan oleh Bupati yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas pasar tersebut adalah tempat yang berupa Kios, Los, Halaman/Pelataran dan Pasar Grosir, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan yang khusus disediakan untuk para pedagang pasar. Yang dimaksud dengan kios yaitu bangunan yang ada di dalam pasar yang dibuat secara permanen dengan diberi sekat antar satu tempat dari lantai sampai langit-langit dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. Sedangkan yang dimaksud dengan Los yaitu bangunan tetap yang ada di dalam lingkungan pasar dan berbentuk bangunan memanjang. Dan yang dimaksud Halaman atau Pelataran Pasar yaitu bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. Sedangkan Pasar Grosir yaitu tempat penjualan berbagai jenis barang dan atau fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan atau disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tersebut kepada para pedagang pasar, sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2015 yang mengatur tentang prosedur penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yaitu pertama pemohon yaitu pedagang maupun pengguna fasilitas pasar mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui UPTD pasar masing-masing dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan  foto berwarna dengan ukuran 3 x 4 yang kemudian kepala UPTD atau perwakilannya menyerahkan berkas tersebut kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung. Selanjutnya Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang merupakan salah satu bidang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung menugaskan kepada Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian Pasar untuk meneliti berkas-berkas dari pemohon, yang kemudian berkas permohonan SITU tersebut dilakukan entry data atau memasukkan data ke aplikasi di sistem aplikasi SITU atau aplikasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung untuk kemudian biasa dilakukan cetak dokumen SITU. Dengan diterbitkannya Surat Izin Tempat Usaha atau SITU maka para pedagang mendapatkan perlindungan hukum untuk menempati lokasi pasar sesuai dengan letak kios dan luas yang ditempati. Setelah para pengguna fasilitas pasar mendaptkan perlindungan hukumnya dari surat izin tempat usaha, maka setelah itu harus melakukan her-regristasi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati yaitu untuk Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang berlaku selama 3 tahun sedangkan kios, los, halaman/pelataran dan fasilitas lainnya berlaku selama 5 tahun. Sesuai dengan peraturan tersebut maka pemegang SITU yang masih ingin menggunakan atau menempati fasilitas pasar diwajibkan untuk selalu melakukan daftar ulang SITUnya dengan persyaratan 2 bulan sebelum jangka waktu berakhir sudah harus mengajukan permohonan mengenai perpanjangan SITU kepada Kepala Dinas. Sebaliknya ketika pemegang SITU tidak lagi menggunakan fasilitas pasar maka diwajibkan sebelum jangka waktu berakhir SITU tersebut harus segera dikembalikan kepada Dinas.

Dalam Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar dalam Bab III pasal 7 dan 8 menjelaskan tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh para pemegang SITU yaitu pemegang SITU mempunyai beberapa kewajiban yaitu untuk memanfaatkan tempat usaha sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan dalam SITU, membayar retribusi dengan tepat waktu, menjaga ketertiban, menjaga kesopanan, menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan pasar/pertokoan, membayar tanggungan listrik, air bersih dan pajak-pajak yang belaku atas biaya sendiri, dan juga harus bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan dan / atau kebakaran pasar yang diakibatkan oleh kelalaian pemegang SITU sendiri. Selain pemegang SITU mempunyai beberapa kewajiban juga mempunyai beberapa larangan yang harus dihindari. Adapun  larangan tersebut yaitu dilarang untuk menambah atau merubah bangunan yang telah ada tanpa persetujuan dari Bupati atau Kepala Dinas, dilarang menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal, dilarang memperjualbelikan barang/usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang berbuat onar atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan juga dilarang untuk memindahtangankan atau mengalihkan SITU kepada pihak lain tanpa memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepala dinas.

Setiap pemegang SITU yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penutupan sementara kegiatan usaha, dan bisa juga pencabutan SITU. Teguran tertulis ini dilakukan denngan bertahap mulai teguran pertama ketika jangka waktu 10 hari tidak dipatuhi maka dilakukan teguran kedua begitupun juga ketika jarak 10 hari tidak dilaksanakan maka dikeluarkan teguran ketiga. Untuk penutupan kegiatan usaha dilakukan ketika dalam teguruan ketiga tidak diperhatikan maka dilakukan penutupan usaha sementara serta penarikan SITUnya ketika semua itu tidak diperhatikan maka langkah selanjutnya yaitu pencabutan surat izin tempat usaha.

Kegiatan PPL yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung ini merupakan salah satu prgram penguasaan keahlian mahasiswa utamanya di bidang perindustrian dan juga bidang perdagangan di Tulungagung. Semoga dengan adanya pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung akan memberikan pengetahuan yang belum sama sekali saya peroleh. Semoga ilmu yang bisa saya dapatkan menjadi berkah dalam hidup saya. Dengan kegiatan PPL ini saya bisa mengetahui prosedur dan tata cara dalam penerbitan Surat Izin Tempat Usaha khususnya bagi pengguna fasilitas pasar. Dari kegiatan PPL ini, saya membuat karya esai yang disesuaikan dengan pengetahuan serta pengalaman saya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian, melalui karya esai ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
  3. Bapak Siswahyudianto, MM., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat karya esai
  4. Bapak Dr. Agus Eko Sujianto, S.E.,M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terkait dengan pembuatan laporan PPL serta karya esai ini
  5. Bapak Malik Afandi selaku Dosen Pamong yang sudah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada mahasiswa yang PPL di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung terkait kegiatan atau program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tulungagung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>