Monthly Archives: August 2018

KEIKUTSERTAAN BPJS MANDIRI BERDASARKAN STATUS EKONOMI

Oleh : Faradina Fauziah, NIM : 17402153071 yang sedang magang/PPL di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

Setiap penduduk di suatu Negara membutuhkan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar kehiupan .Salah satu perlindungan tersebut adalah jaminan kesehatan.  Upaya pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini berdasarkan Papres No. 12 tahun 2013 pasal 6 ayat 1 tentang jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berbunyi kepersertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dan target Universal Healt Coverage (UHC) tahun 2019 seluruh rakyat Inonesia telah terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan Sosial diselenggarakan dengan prinsip kegotongroyongan, kepersertaan bersifat wajib, iuran berdasarkan presentasi upah atau pendapatan dan dilakukan dengan prinsip nirlaba yang mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat.  Maka dari itu keikutsertaan BPJS berdasarkan status ekonomi sangat di perlukan karena dengan itu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk kesehatan dan dapat menggunakan untuk kebutuhan lain.

Badan hukum BPJS Kesehatan di bentuk dengan Undang-undang dengan modal awal dibiayai oleh APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana Jaminan Sosial dari sumber-sumber sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Repubvlik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Karena itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksaan tugasnya di pertanggung jawabkan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara. Sebagai Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan di kelola oleh direksi dan dewan pengawas. Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sebagai Institusi. Semangat yang dibangun pada program BPJS adalah kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang shat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang resiko tinggi dan rendah, anggota yang bersifat wajib da tidak selektif, iuran yang dibayar per bulan berdasarkan persentase upah atau penghasilan dan jaminan nasional bersifar nirlaba. Sebagai upaya memenuhi atau mmeperoleh pelayanan masyarakat kesehatan yang berkualitas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan terusmemperluas jaringan mitra fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Dimana dari data yang diperoleh jumlah peserta BPJS Kesehatan tlah mencapai angka 133,6 juta jiwa atau baru separuh dari pnduduk yang sudah mebjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), itupun mayoritas berasal dari PNS/TNI/Polri dan masyarakat miskin yang tidak melakukan iuran sendiri.

Adapun Visi dari BPJS Kesehatan yaitu Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesimbungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotongroyong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Untuk dapat mencapai visi, maka ditetapkan misi. Misi  BPJS Kesehatan, yaitu : Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta,pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien, Memperluas kepersertaan JKN-KI mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraand engan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepersertaan., Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatanan pengelolahan keuangan secarat ransparandanakuntabel., Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerjasama antara lembaga kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM yang professional, penelitian,perencanaan dan evaluasi, pengelolahan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal. Untuk  Mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4)

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Sesuai undang-undang Nomor 40 tahun 2004 maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan

BPJS Mandiri atau yang lebih dikenal dengan BPJS individu atau BPJS keluarga. BPJS ini diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang bukan pekerja (BP) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Dalam BPJS mandiri ini terdapat klasifikasi kelas (hak) yang dapat dipilih yaitu, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, kelas yang dipilih sangat menentukan kelas perawatan ketika pasien BPJS harus di rawat inap di rumah sakit, jadi yang memilih kelas 1, maka akan mendapatkan ruang klas perawatan kelas 1, begitu juga untuk kelas 2 dan kelas 3. Selain kelas perawatan, satu lagi yang membedakan ketiga kelas (hak) yang telah disediakan oleh BPJS adalah iuran atau premi bulanan yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS mandiri. Untuk iuran peserta BPJS Mandiri atau pserta BPJS pekrja bukan penrima upah (PBPU) diantaranya:

  1. Kelas 1, iuran yang harus dibayar Rp. 80.000
  2. Kelas 2, iuran yang harus dibayar Rp. 51.000
  3. Kelas 3, iuran yang harus dibayar Rp. 25.500

Dimana status ekonomi itu sendiri merupakan merupakan kedudukan seseorang atau keluarga dimasyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi dapat dilihat pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok.  Tingkat ekonomi seseorang berhubungan erat dengan berbagai masalah kesehatan. Orang dengan tingkat ekonomi rendah akan lebih berkonsentrasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sebaliknya orang dengan tingkat ekonomi tinggi mempunyai kesempatan  lebih besar dalam menempuh pendididikan dimana orang dengan tingkat ekonomi tinggi akan lebih mudah menerima informasi sehingga makain banyak pula penegetahuan yang dimiliki sehingga makin banyak pula penegtahuan yng dimiliki sehingga akan memeperhatikan kesehatan diri dan keluarga.

Klasifikasi status ekonomi menurut Coleman dan Cressey

  1. Status ekonomi atas

Status ekonomi atas merupakan status atau kedududkan seseorang dimasyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut harta, kekayaan, dimana harta kekayaan yang dimiliki diatas rata-rata masyarakat pada umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

  1. Status ekonomi bawah

Status ekonomi bawah merupakan kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan, dimana harta kekayaan yang dimiliki termasuk kurang jik dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program JKN-KIS merupkan program pemerintah yang sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat dalam hal kesehatan. Dengan adanya program ini masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah atau JK-KIS PBI, maka tidak perlu kuatir dengan masalah kesehatan yang suatu saat dapat menimpanya, karena biaya sepeuhnya di tanggung oleh pemerintah sama halnya dengan TNI/POLRI dan pegawai negeri lainnya yang sudah terdaftar dalam jaminan kesehatan yang iuran tiap bulannya sudah dipotongkan dari gaji mereka. Berbeda lagi dengan masyarakat atau peserta yang dirasa mampu maka harus mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS secara mandiri yang tiap bulannya membayar iuran sesuai kelas yang diambil.

Terkait dengan itu, keikutansertan BPJS mandiri berdasarkan status ekoomi harus menjadi salah satu pertimbangan ketika memutuskan untuk menjadi peserta BPJS dalam pemilihan kelas yang tiap bulannya harus membayar iuran. Untuk kelas 1 senilai Rp.80.000, kelas 2 senilai Rp.51.000 dan kelas 3 senilai 25.500, maka masyarakat atau peserta yang dirasa mampu atau dengan status ekonomi tinggi memilih hak kelas 1 dan status ekonomi menengah atau rendah memilih hak kelas 2 ataupun 3. Yang menjadi permasalahan dilapangan adalah dimana kesadaran masyarakat tentang keikutsertaan pada BPJS Kesehatan masih rendah, padahal yag terjadi dengan medaftarkan diri dalam jaminan kesehatan banyak manfaat yang diperoleh. Selain itu masyarakat masih menganggap biaya untuk bpjs mandiri mahal, padahal dalam bpjs kesehatan sudah menyedikan pilihan kelas yang dapat dipilih masyarakat sesuai kemampuannya. Dengan pendapatan rata-rata masyarakat Trenggalek adalah 1.509.816/bulan. Ini bukanlah angka yang besar untuk bisa dibagi dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan melihat harga-harga kebutuhan yang terus melambung tinggi di Kabupaten Trenggalek. Tentu saja ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan keikutsertaan dalam program BPJS mandiri, hal inilah yang dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat pada BPJS Mandiri. Untuk daerah Kabupaten Treggalek dengan jumlah penduduk 761.990 jiwa, yang telah mengikuti BPJS Ksehatan sebanyak 57,12% dari jumlah penduduk kabupaten trenggalek. Dan untuk periode bulan januari 2018 jumlah rekriutmen peserta BPJS Kesehatan yaitu untuk kelas 1 sebanyak 17 KK (Kartu Keluarga), kelas 2 sebanyak 42 KK(Kartu Keluarga), dan Kelas 3 sebanyak 155 KK (Kartu Keluarga) yang mendaftarkan diri. Hal ini terbukti mayoritas masyarakat trenggalek memilih kelas 3 karena masyarakat menyesuaikan status ekonomi yang menengah.

Kegiatan PPL lihat disini FOTO KEGIATAN PPL

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama perbankan sebagai financial intermediary, yaitu sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien. Selain itu koperasi juga mempunyai peranan yang sama seperti perbankan. Koperasi syariah dan perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan. Salah satu yang termasuk dalam koperasi syariah adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). Pertumbuhan setiap koperasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, yang pada umumnya berskala kecil hal ini disebabkan karena koperasi syariah BTM mempunyai konsep sebagai lembaga keuangan mikro syariah, yang merupakan konsep pengelolaan dana (simpan-pinjam) di tingkat komunitas yang sebenarnya searah dengan konsep otonomi daerah yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan (administrasi) terendah yaitu Desa. Sebagai lembaga keuangan, masalah koperasi yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang cukup, koperasi tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain koperasi menjadi tidak berfungsi sama sekali.

file lengkap ESSAY-SULLI ANJARWATI-3127-PS 6C.docx

dokumentasi FOTO PPL-SULI ANJARWATI-3127-PS 6C

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah merupakan suatu unit usaha mandiri yang di dalamnya mengembankan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia.

Kini perekonomian Indonesia sejak dahulu berdasarkan pada persatuan usaha kecil baik didaerah kota maupun di daerah pedesaan. Setiap perekonomian merupakan susunan dengan dasar yang kuat, sehingga menjadi landasan yang luas bagi pembangunan struktur ekonomi. Landasan pembangunan ini merupakan pembangunan golongan usaha kecil dengan pemberian pembiayaan untuk usaha-usaha yang produktif.

Pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dari pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang mungkin terjadi diantaranya tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewira usaha, pemasaran, keuangan dan kelemahan dalam struktur permodalan serta keterbatasan dalam memperoleh sumber-sumber permodalan.

Pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan pembayaran yang ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati. Pembiayaan merupakan suatu pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya.

Koperasi syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama dalam bidang keuangan mikro yang kegiatannya menghimpun dana dari anggota koperasi dengan prinsip bagi hasil dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang diperuntukkan bagi anggota yang membutuhkan.

Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal. Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli, dimana Unit Simpan Pinjam Syariah dapat membantu anggotanya dengan membiayai pembelian barang yang dibutuhkan sebagai modal usaha yang dibutuhkan anggotanya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan (KSPPS) Al Bahjah Tulungagung merupakan salah satu lembaga keuangan yang dioperasikan dengan prinsip syariah yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka mengangkat derajat serta memberdayakan ekonomi masyarakat. KSPPS Al Bahjah Tulungagung ini juga memberikan produk pembiayaan murabahah untuk memberikan kemudahan bagi anggotanya yang membutuhkan dana.

Masyarakat yang melakukan pembiayaan Murabahah dengan KSPPS Al Bahjah Tulungagung mulai dari pedagang pasar (usaha kecil) dan masyarakat umum. Pembiayaan di KSPPS Al Bahjah Tulungagung juga tidak terlepas dari permasalahan yang muncul. Penyebab dari permasalah yang muncul diantaranya adalah kesalahan penggunaan pembiayaan, manajemen yang kurang baik, serta kondisi perekonomian yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kesehatan keuangan atas kerugian. Persoalan pokok dari pembiayaan yang bermasalah ialah ketidak sediaan debitur dalam melunasi atau ketidak sanggupan dalam memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut (Husein Umar, 2001) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Adapun tujuan utama strategi adalah untuk membimbing keputusan manajemen dalam rangka membentuk dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai kunci atau patokan kesuksesan sebuah perusahaan. Dalam produk pembiayaan tentunya juga mengandung resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank menggunakan prinsip syariah.

Menurut Veithzal Rivai, jual beli murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Menurut (Imam Mustofa, 2016) Dasar hukum nya terdapat dalam Surat An-Nisa’ (4) ayat 29 yang berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan dalam perusahaan nasabah dapat dibagi dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan teknologi dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi usaha macet terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, koperasi tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu diteliti adalah kemacetan yang disebabkan oleh faktor internal. Bila koperasi telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul kemacetan, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali bila ktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih pula terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab kemacetan tersebut secara lebih mendalam.

Bila kemacetan tersebut akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka koperasi dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera, termasuk menyerahkan barang yang diagunkan kepada koperasi. Bila penyelesaian di luar pengendalian tidak dapat dicapai, maka koperasi dapat menempuh saluran hukum.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dapat dilakukan dengan cara analisis 5C yaitu dengan melihat Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran. Condition yaitu menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Collateral yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Pembiayaan bermasalah disebabkan adanya faktor intern dan faktor ekstern yang di alami nasabah. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan, menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS Al Bahjah Tulungagung yang disebabkan oleh nasabah pembiayaan dikarenakan hal berikut ini yaitu Kondisi usaha nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan, Terdapat nasabah pembiayaan di KSPPS Al Bahjah Tulungagung yang juga berhutang di tempat lain, Adanya nasabah yang menunda-nunda pembayaran angsuran padahal nasabah dalam keadaan mampu, Nasabah masih kurang cakap dalam mengelola usahanya, dan Adanya kejadian bencana alam.

Strategi yang digunakan KSPPS Al Bahjah Tulungagung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menggunakan cara sebagai berikut: Rescheduling (Penjadwalan) yaitu upaya pertama pihak KSPPS Al Bahjah Tulungagung dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan pada anggota. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak anggota tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pembiayaan, baik angsuran pokok maupun marginnya. Resconditioning (Persyaratan Kembali) yaitu merupakan usaha dari KSPPS Al Bahjah Tulungagung untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian persyaratan yang semula disepakati. Eksekusi yaitu Apabila ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam ini sudah kategori macet, pihak koperasi tidak langsung untuk menarik jaminan milik anggota, tetapi ada kesepakatan antara pihak anggota dengan KSPPS Al Bahjah Tulungagung mengenai permasalahan ini.

Apabila anggota benar-benar tidak sanggup untuk melunasi angsurannya, maka jaminan tersebut yang akan digunakan untuk melunasi kekurangan angsuran. Pada KSPPS Al Bahjah Tulungagung sampai saat ini belum pernah melakukan pelelangan atau penyitaan jaminan. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Bahjah Tulungagung sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Bahjah Tulungagung dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah menggunakan kekeluargaan atau perdamaian. Tanpa melalui pengadilan yang sesuai dengan perintah islam.

DSC_0298Penulis Zakka Syafi’ Daroini/Akuntansi Syariah

Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pusat Statistik ini pada awalnya bernama Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU No.6 tahun 1960 tentang sensus dan UU No.7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut diterapkan UU No.16 tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan UU tersebut ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Perundangan yang mengatur dibawahnya. Sehingga secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik sendiri di setiap kabupaten/kota pasti ada untuk mempermudah hasil kerja Badan Pusat Statistik Pusat, tidak terkecuali dengan Badan Pusat Statistik yang berada di Kabupaten Blitar. Badan Pusat Kabupaten Blitar sendiri beralamatkan di Jl. Brigjen Katamso No.5 Blitar.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Di BPS Kabupaten Blitar ini terdapat bagian-bagian yang dibagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan dari BPS Kabupaten Blitar sendiri. Bagian ini sendiri terdiri dari bidang Tata Usaha, Sosial, Produksi, Distribusi, IPDS, dan Nerwilis. Masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang saling berkesinambungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Salah satu tugas yang penting yang terus gencar dilakukan adalah pada bagian sosial. Pentingnya bidang sosial ini bagi kelancaran statistik utamanya untuk Kabupaten Blitar adalah ketika memperoleh hasil yang diinginkan ketika tengah menjalankan survei ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Blitar.

Saat ini bidang sosial sangat gencar dalam melakukan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) untuk mengetahui tingkat sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar dengan akurat dan reliabel. Untuk itu bidang sosial ini sekarang ini sangat disibukkan dengan adanya jadwal survei-survei ini untuk tiap tahunnya. Biasanya Susenas ini dibutuhkan beberapa tahun sekali bahkan ada yang tiap tahun dilakukan pendataan tergantung dari Badan Pusat Statistik Pusat dan juga pencari informan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam menanggulangi adanya kesenjangan sosial di masyarakat, khususnya di kabupaten/kota masing-masing.

Untuk mendapatkan hasil Susenas yang dibutuhkan ini, pada bidang sosial berkoordinasi dengan petugas yang khusus bertugas untuk melakukan survey di setiap kecamatannya. Petugas inilah yang memegang peranan penting dalam kegiatan Susenas ini. Ini dikarenakan tanpa mereka, data-data yang didapat nanti cenderung tidak valid, karena banyak responden yang cenderung acuh akan survei ini. Padahal survei ini sangat penting bagi masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, pemilihan petugasnya pun haruslah memiliki skill yang tinggi untuk meyakinkan para responden nanti agar data yang diperoleh akurat untuk dipublikasikan.

Pemilihan peugas ini melalui seleksi yang ketat dan dipilih yang benar-benar kompeten dan tanggap terhadap responden. Untuk menambah skill dari petugas-petugas sensus ini, bidang sosial setiap tahunnya mengajukan agenda untuk pelatihan-pelatihan untuk para petugas sensus ini. Ini sebagai salah satu langkah yang paling rasional yang dikerjakan oleh bidang sosial ini untuk mendapatkan data yang akurat. Menurut Ulfa Hamidah, S.ST (selaku kasi statistik bidang sosial) mengatakan bahwa kendala utama yang dihadapi ketika mengadakan Susenas ini adalah pemilihan petugas yang berkompeten tersebut. Meskipun telah diadakannya agenda pelatihan-pelatihan ini, masih ada juga yang tetap tidak bisa melakukannya. Ini tidak terlepas dari banyaknya responden yang acuh, maka dari itu penting sekali bagi petugas ini memiliki skill khususnya meyakinkan responden.

Selain itu, kendala yang dihadapi ketika mengadakan Susenas ini adalah petugas yang berkompeten ini biasanya di wilayah yang menjadi tugas untuk kegiatan sensus ini telah diberi tugas yang lain dari masyarakat. Maka dari itu, ketika telah ada agenda sensus ini dan bertepatan dengan agenda yang ada di wilayahnya dan harus menjadi pembicara atau bagian yang penting dalam kegiatan tersebut. Ini juga tidak dapat sepenuhnya kesalahan dari petugas, karena memang tugas dari petugas ini untuk lebih dekat dengan rakyat yang menjadi bagian dari wilayah sensusnya.

Apabila data yang dihasilkan telah selesai didapatkan, saat itulah data tersebut dikirim ke bagian sosial dan produksi untuk diolah menjadi data yang bisa dipublikasikan ke Badan Pusat Statistik Pusat untuk dalam bentuk buku-buku untuk memudahkan pencari informasi. Buku-buku tersebut kemudian didistribusikan ke Badan Pusat Statistik yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, data hasil Susenas yang telah selesai ini, juga dipublikasikan lewat website resmi Badan Pusat Statistik masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil Susenas di masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Selama menjalani kegiatan PPL di BPS Kabupaten Blitar ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman baru diluar perkuliahan. Dari adanya kegiatan PPL ini pula saya lebih mengenal bagaimana praktik statistik secara nyata utamanya pada instansi pemerintahan salah satunya mengenai program yang dijalankan oleh BPS. Demikian pula manfaat yang dapat saya dapat selama melaksanakan kegiatan PPL ini. Maka dari itu saya membuat essai ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan bagi mahasiswa lain, bahkan untuk khalayak banyak.

Konsep BMT sebenarnya sudah ada sejak zaman rasulullah saw yang dikenal dengan nama bait al-maal dan berfungsi sebagai pengelola dana amanah dan harta rampasan perang (ghonimah) pada masa awal islam, yang diberikan kepada yang berhak dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Namun secara konkrit pelembagaan Baitul Maal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Maal itu berpusat di ibukota Madinah dan memiliki cabang di profinsi-profinsi wilayah Islam.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab disingkat menjadi BMT adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan berlandaskan syariah. Di Indonesia  setelah berdirinya  Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasinalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.

Selain itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa. Dalam hal ini umat Islam hanya sedikit saja yang mau memanfaatkan fasilitas kredit berbunga dari bank konvensional, sebaliknya mereka lebih suka mencari jalan lain di luar lembaga perbankan untuk segala keperluan bisnisnya. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

BMT merupakan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan dalam arti luas sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana ( Surplus of fund ) dengan pihak yang kekurangan dana ( lack of fund ) sehingga peranan yang sebenarnya sebagai perantara keuangan masyarakat. Maka dari itu, BMT didirikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melaui peningkatan usahanya.

BMT melaksanakan dua macam kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegiatan social sebagaikegiatan penunjang. Kegiatan Baitul Tamwil adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan Baitul Maal menerima titipan ZIS (Zalat, Infaq, dan Shodaqah) dan menjalankan sesuai peraturan dan amanahnya.

Selain kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di atas, BMT dapat juga mengembangkan usaha di bidang sektor riil, seperti kios telepon, kios benda pos, memperkenalkan teknologi maju untuk meningkatkan produktivitas hasil para anggota, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lain yang layak, menguntungkan dan tidak mengganggu program jangka pendek, dengan syarat dikelola dengan sistem manajemen  yang terpisah dan profesional. Usaha sektor riil BMT tidak boleh menyaingi usaha anggota tetapi justru akan mendukung dan memperlancar pengorganisasian secara bersama-sama keberhasilan usaha anggota dan kelompok anggota berdasarkan jenis usaha yang sama.

BMT merupakan koperasi yang berbasis syariah. BMT sebagai LKMS memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia untuk mengurangi kemiskinan, dimana tugas penyaluran pembiayaan kepada usaha masyarakat kecil harus dapat dilakukan dengan baik.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi, namun perbankan belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, Terlebih bagi mayarakat kecil bawah dan kecil menengah. Beberapa lapisan dan tipe masyarakat/umat yang tidak dapat tersentuh oleh lembaga perbankan sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terfasilitasi yakni:

  1. Masyarakat yang secara legal dan administrative tidak memenuhi kriteria perbankan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu terlayani.
  2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam mengambil resiko usaha.
  3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan keberanian dalam mengambil resiko usaha.
  4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-investasi.

keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

  1. 1.      Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah.

Dengan aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.

  1. 2.      Melakukan pembinaan dan pendanana usaha kecil.

BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro. Dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

  1. 3.      Melepaskan ketergantungan pada renternir.

Masyarakat yang masih tergantung renternir disebabkan renternir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dan dengan segera, maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

  1. 4.      Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai beersikap, oleh karena itu langkah-langkah yang melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

  1. Motor penggerak ekonomi dan social masyarakatt banyak.
  2. Ujung tombak pelaksanaan system ekonomi islam.
  3. Penghubung antara umat aghnia(kaya) dan kaum dhu’afa(miskin)
  4. Sarana pendidikan informal unutuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu’amala, dan salam.
  5. membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal.
  6. membantu permerataan pertumbuhan ekonomi
  7. membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan
  8. menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsep Baitul Maal Wa Tamwil sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Sesuai dengan terjemah ayat diatas maka BMT dapat disimpulkan bahwa BMT ini digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin tali silaturrahmi dan mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh. Dalam menjalankan operasionalnya BMT memiliki beberapa prinsip diantaranya:

  1. Keimanan dan ketakwaan pada Allah swt dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamlah islam ke dalam kehidupan nyata. Berpikir, bersikap dan berperilaku ahsanu ‘amala.
  2. Keterpaduan (kaffah) di mana nilai-nilai spritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berahlak mulia.
  3. Kekeluargaan (kooperatif).

Dalam menjalankan operasionalnya BMT tidak pernah memaksakan kehendak nasabah. Dalam penagihan pembiayaan pun tidak pernah keluar dari syariat dan ketentuan islam.

  1. Kebersamaan.

Prinsip BMT kebersamaan tercermin dari hubungan karyawan dengan nasabah yang begitu dekat dan hangat. Karyawan BMT begitu memahami keadaan nasabah merekaa. Sehingga nasabah pun merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi.

  1. Kemandirian.

Kemandirian BMT tercermiin pada opersasional BMT yang tidak pernah membebani lembaga lain. Aktif, beranjangsana, berprakarsa, pro aktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua puhak.

  1. Profesionalisme.

Meskipun BMT bukan lembaga keuangan berbasis perbankan, BMT memiliki standard profesionalitas yang tinggi. Dari perhitungan bagi hasil dan nisbah yang ditetapkan tidak akan memberatkan nasabah. Hal ini karena BMT adalah lembaga syariah yang memegang tegung tinggi prinsip dalam meminimalisisr maysir, gharar dan riba. Selain itu, Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

  1. Istiqomah

Yang dimaksud istiqomah disini adalah konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tak pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.

Lahirnya BMT ini lah sangat tepat untuk memajukan perekonomian umat yang sesuai dengan syariat islam yang sangat mengharamkan system bunga, maysir, gharar dan akad yang mengandung maksiat. Sebelum hadirnya BMT, masyarakat tidak dapat menghindari sitem bunga untuk membantu perekonomian mereka.Mereka menggunakan jasa-jasa perbankan seadanya. Mereka tidak dapat memilih bagaimana mereka menghindari system bunga dengan tetap mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan.

Selain peran BMT pada masyarakat yang telah diungkapkan diatas, kehadiran BMT juga telah memberikan beberapa manfaat diantaranya:

  1. Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syari’ah.
  2. Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan akan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT aman baik secara syar’I maupun ekonomi.
  3. Komitmen kepada ekonomi kerakyatan, dimana BMT membuat transaksi keuangan, memperoleh pembiayaan pengelolaannya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat islam.
  4. BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat.
  5. Menggirahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jeratan rentenir.
  6. Partisipasi positif bagi kemajuan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan islam yang termasuk di dalamnya BMT.

Dari beberapa uaraian yang telah diungkapkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil menengah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan berlandaskan syariah. Tata kerja BMT harus dirumuskan secara sederhana sehingga mudah untuk didirikan dan ditangani oleh para nasabah yang sebagian besar berpendidikan rendah. Aturan dan mekanisme kerjanya dibuat dengan lentur, efisien, dan efektif sehingga memudahkan nasabah untuk memanfaatkan fasilitasnya.

 

Oleh Jeni Verdiana Wulandari Mahasiswi PPL/ Magang Prodi Perbankan Syariah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asa kekeluargaan. Namun, dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian, maka sebagai muslim perlu untuk mengembangkan perekonomian yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dan muncullah koperasi yang berprinsip syariah yaitu Baitul Mall wat Tamwil (BMT).

Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit pula yang terpaksa harus tutup. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa penyebab, dan salah satunya adalah kredit atau pembiayaan macet. Akibat dari pembiayaan macet tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan.

Pembiayaan macet tersebut bisa disebabkan faktor eksternal dan internal dari Manajemen BMT sendiri ataupun pihak nasabah (debitur) yang telah mendapatkan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjdi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancer, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dn resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.

Berkaitan dengan pembiayaan di BMT, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi ringkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

  1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

  1. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

  1. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

  1. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

  1. Condition

BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

  1. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

 

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalahnya terhadap:

  1. Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

  1. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivanya. Jika kerugian tersebut cukup bersar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

  1. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

  1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal itu terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus Return on Equity(ROE) dan Return on Asset(ROA). Jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.

  1. Mental

Jatuhnya moral bankir dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.

  1.  Karir

Rusaknya karier pegawai, sehingga dapay merusak masa depan mereka

  1. Waktu dan Tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi kredit bermasalah.

  1. Keresahan

Para pemilik dana yang belum jatuh tempo ikut gelisah dan ingin menarik dananya kembali

  1. Rush

Jika masyarakat trauma dengan beberapa koperasi, bukan tidak mungkin jadi trauma kepada dunia perbankan. Mereka akan menarik dana mereka dari koperasi.

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

  1. Stay Strategy adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.
    1. Penagihan intensif
    2. Rescheduling

1)      Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pemiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2)      Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran

  1. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

1)      Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda apembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

2)      Penurunan marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

3)      Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4)       Pembebasan marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

  1.  Restructuring

1)      Dengan menambah jumlah pembiayaan

2)      Dengan menambah equity

  1. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang,kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) Soft Approach; (2) Hard Approach.

Apabila cara Soft Approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara Hard Approach yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

  1.  BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Pengadilan, dapat berupa:

1)      Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan

2)      Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri;

3)      Pelaporan pidana terhadap nasabah, dan sebagainya.

  1. Melibatkan pihak kepolisian

Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila:

1)      Nasabah tidak dapat dihubungi.

2)      Nasabah melarikan diri.

3)      Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.

4)      Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya.

Di KSPPS BMT PETA Tulungagung manajemen kreditnya sudah sesuai teori penyelesaian pembiayaan. Karena di BMT selalu dilaksanakan pengawasan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan. Di KSPPS BMT PETA yang melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan adalah Account Officer. Account Officer selain melakukan analisis kelayakan pembiayaan mereka juga yang memutuskan apakah pengajuan pembiayaan nasabah tersebut terealisasi atau tidak, account officer mempunyai tanggung jawab penuh mulai dari teralisasinya pembiayaan sampai pelunasan. Pembiayaan minimal Rp 1.000.000 dengan jaminan BPKB sepeda motor. Account officer selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap nasabah tersebut.

 

KSPPS BMT PETA Tulungagung ketika mengalami pembiayaan bermasalah, misalnya telat menyetor angsuran. Biasanya AO memantau baik melalui via telefon maupun langsung mendatangi rumah nasabah tersebut. Dalam hal penagihan sudah ada pembagiannya, baik dari wilayah, maupun dari segi lama menunggak pembayaran angsuran. Dalam masalah penagihan di KSPPS BMT PETA Tulungagung melalui unsur kekeluargaan. Terkadang meski ada peraturan pengenaan denda bagi nasabah yang telat membayar, namun terkadang jika telatnya masih belum terlalu lama dan masih bisa di monitoring maka sistem denda itu terkadang tidak diberikan, jika alasan penunggakan karena suatu hal yang dapat di toleransi. Ketika ada nasabah yang memang tidak mampu untuk membayar angsuran, maka langkah yang di lakukan KSPPS BMT PETA Tulungagung,, tidak langsung dengan penyitaan barang yang dijaminkan. Terlebih dahulu pihak KSPPS BMT PETA Tulungagung melakukan motivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran.

Nasabah yang mempunya i’tikad baik, namun menunjukkan gejala-gejala kearah kredit macet KSPPS BMT PETA Tulungagung melakukan penagihan secara intensif, ketika hal itu dirasa masih belum berhasil maka dilakukan perbaikan akad, misalnya yang awalnya tiga bulan pokok diakhir , maka diganti tiap bulan membayar pokok agar angsurannya tidak terlalu memberatkan. Selain itu juga bisa melakukan pinjaaman ulang, misalnya dengan akad Qard yaitu pembiayaan yang hanya mengembalikan pokoknya saja. Pilihan yang laainnya dengan penundaan pembayaran, ini bagi nasabah yang memang belum bisa mengangsur pada bulan tersebut.

Dan langkah terakhir ketika tidak ada i’tikad baik dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya maka hal yang dilakukan yaitu penyitaan barang jaminan. Namun penyitaannya dilakukan dengan kekeluargaan maka melalui peradilan. Ketika penjualan barang jaminan melebihi sisa pokok, maka sisinya dikembalikan kepada nasabah. Jika masih kurang maka nasabah wajib memenuhi kekurangannya tersebut.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional. Dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) inilah penulis menyajikan karya Esai sesuai dengan kondisi pengalaman dan realita dilapangan.

Melalui karya esai ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak Siswahyudianto, MM selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa memuat karya esainya.
  4. Bapak Nur Aziz Muslim, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada mahasiswa selams menjalani PPL termasuk juga bimbingan dalam pembuatan esai.
  5. Ibu Meila Ayu Dwi S. S.Pd selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT PETA Tulungagung.
  6. Ibu Triana Yuli Anggraini selaku Dosen Pamong yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS BMT PETA Tulungagug
  7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung.
  8. Seluruh pihak yang mendukung. Penyusun mengucapkan terimakasih.
  9. untuk mengetahui dokumentasi bisa lihat disini Lampiran KSPPS

Penulis Intan Alfiana ‘Azizah Perbankan Syari’ah IAIN Tulungagung sedang magang di BMT ISTIQOMAH PLOSOKANDANG

 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang sallam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama yaitu melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dan menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan pada UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Di BMT pada umumnya ada berbagai macam produk yang ditawarkan, baik itu berupa funding (penghimpunan dana) dan juga lending (penyalur dana). Produk yang ditawarkan oleh lembaga BMT diantaranya adalah Murabahah, Mudharabah, Bai’ Bi’tsaman Ajil, Musyarakah, dan Qardul Hasan, sampai saat ini semua jenis produk pembiayaan digunakan oleh pihak BMT, namun yang sering digunakan atau diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah, dirasa cukup aman dan mudah untuk prosesnya guna kebutuhan masyarakat.

Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Adapun kelebihan dari kontrak murabahah adalah dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah pertama, pembeli atau si nasabah mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok utama barang tersebut dan keuntungan. Kedua, penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli. Dan yang terakhir melakukan pembayaran ditunda tersebut. Hal ini bisa menjadi persoalan kenapa pembiayaan murabahah lebih banyak peminatnya atau lebih diunggulkan. Sah-sah saja jika bank syariah lebih memperbanyak pembiayaan murabahah, karena sistem yang cepat dan relative mudah serta tidak beresiko dibanding dengan produk pembiayaan yang lain.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada Bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank Syari’ah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada Bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makkro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, serta terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, serta penyaluran kelebihan dana.

Bai’ al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Sebagaimana fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin/tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak bioleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam hal ini belum tentu ada barangnya.

Syarat Bai’ Murabahah diantaranya adalah Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jual beli secara murabahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual. Bila produk tersebut belum dikuasai oleh penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesanan.

Pembiayaan dengan prinsip murabahah memiliki manfaat diantaranya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

Dalam pelaksanaan permohonan pemberian pembiayaan secara umum didasarkan pada 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Yang pertama yaitu karakter, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota pengguna BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajiban. Yang kedua adalah capacity, Pengertian capacity berkaitan erat dengan kemampuan debitur mengelola pinjaman yang diberikan oleh Bank. Berarti jika debitur tidak memiliki kemampuan baik dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak BMT yang akan dirugikan. Yang ketiga adalah capital, capital berhubungan erat dengan soal keuangan dan permodalan si peminjam. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya dengan keseluruhan melalui risiko finansialnya dan penekanan pada momposisi modalnya. Yang keempat adalah collateral, Collateral menyangkut jaminan yang merupakan pengamanan terakhir dari kredit yang diberikan. Collateral dalam BMT lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, saling mengenal karena usahanya tidak luas melalui tanggung renteng dan atau bersama tokoh setempat yang diiringi pengkajian bersama. Dan yang terakhir, Condition yaitu Kegiatan yang sangat komplek karena keharusan menilai sesuatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia.

Berdasarkan teori 5C, sebagian besar lembaga keuangan syariah telah memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota sesuai dengan teori yaitu memberikan pembiayaan untuk modal usaha nasabah juga sudah ditetapkan bagi hasil yang ditanggung nasabah sebesar 2% atas risiko yang ada dari berjalannya usaha tersebut.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan, sebagian besar biasanya lembaga melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon anggota dan itu pasti dilakukan oleh pihak lembaga, apalagi jika terdapat calon anggota yang kenal dekat dengan pihak lembaga, maka hal ini akan memudahkan lembaga untuk mengidentifikasi serta melihat karakter calon anggota tersebut. Adapun alasan jika lembaga tidak melakukan survey ke calon anggota yang mengajukan pembiayaan biasanya dikarenakan keterbatasan tenaga kerja  untuk melakukan survei. Sebenarnya untuk menganalisis pembiayaan tidak semua prinsip digunakan, yang penting jika melakukan analisis bisa menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Namun, juga harus berusaha meminimalkan resiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut.

Adapun teknik yang diterapkan pada suatu lembaga keuangan dalam mengenali karakter calon nasabah anggota, yaitu lembaga memberikan beberapa pertanyaan dan persyaratan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah Nama calon anggota, Alamat tempat tinggal calon anggota, Jika alamatnya sulit dijangkau, maka permohonan pembiayaan akan mengalami banyak pertimbangan, Apa pekerjaan calon anggota, Dimana tempat bekerjanya, Apakah sudah pernah melakukan peminjaman sebelumnya, Mempertimbangkan barang jaminannya, Melihat STNK-nya masih berlaku atau tidak. Jika STNK dalam kondisi mati, maka permohonan pembiayaan juga akan ditolak, Pada saat pencairan dana, suami dan istri harus hadir untuk tanda tangan akad dan kwitansi pencairan.

Sebagian besar lembaga keuangan syariah berdasarkan gambaran umum sudah menerapkan teori-teori yang ada dalam proses pemberian pembiayaan, namun ada suatu hal yang masih menjadi sedikit permasalahan yaitu bagian pengenalan karakter seseorang, memang hal tersulit dalam analisis pemberian pembiayaan bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena kita ketahui setiap hari ada orang datang ke suatu lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengajukan pembiayaan tidak cukup 2-3 orang melainkan puluhan, dengan membawa karakter dan sikap masing-masing individu.

Untuk itu, sebagian besar lembaga keuangan syariah berusaha meminimalisir resiko atas pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya, yaitu salah satunya jika ada pembiayaan yang bermasalah bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, sementara tidak akan dilayani karena  lembaga keuangan syariah tersebut akan terfokus pada pembiayaan yang bermasalah tersebut. Dokumentasi PPL silahkan donload <<DOKUMENTASI PPL >>

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dan sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati dan potensi ikan yang besar. Tidak terkecuali di kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki potensi perikanan perairan laut, perairan payau dan perairan tawar. Usaha tangkap laut berada di perairan pantai selatan Pulau Jawa yaitu Samudra Indonesia dengan potensi panjang pantai 61,470 km, Total Potensi sebesar 25.000 ton per tahun, Potensi Tangkap Lestari (MSY) sebesar 12.500 ton/tahun dan Total Allowed Catch (TAC) sebesar 10.000 ton/tahun. Melihat tingkat pemanfaatan sampai saat ini hanya sekitar 15 % - 26 %. RTP Nelayan 1.684 dengan jumlah nelayan 2.138

Selain perairan laut, perairan air tawar juga memiliki potensi yang besar. Perikanan di daratan atau air tawar ini bisa berkembang karena sumber air tanah yang melimpah khususnya pada budidaya ikan tawar. Budidaya ikan tawar dibagi menjadi 2 kelompok, ikan hias dan ikan konsumsi. Di Tulungagung luas kolam dan jumlah petani ikan dari tahun 2013 samapi tahun 2015 mengalami kenaikan.

Pelaksanaan pemanfaatan potensi budidaya ikan hias dapat dilakukan melalui subsektor perikanan tangkap maupun subsector perikanan budidaya. Keunggulan subsektor perikanan budidaya dibanding subsektor perikanan tangkap adalah lebih mampu menjaga kelestarian alam, menghindari overfishing, serta dapat berproduksi terus menerus karena ikan dikondisikan untuk berkembangbiak dengan baik.

Sebagai dinas yang membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinas perikanan memiliki tugas untuk membantu meningkatkan kesehjahteraan masyarakat yang bergelut di bidang perikanan, seperti para nelayan. Masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk mencukupi kebutuhan hidup meraka mengandalkan profesi sebagai nelayan. Nelayan dalan kegiatan tangkap ikan, mereka membentuk kelompok untuk mempermudah mereka dalam kegiatan  tangkap ikan di laut.

Potensi Perairan Umum di Kabupaten Tulungagung seluas 504.5 ha terdiri dari waduk/cekdam 450 ha, danau/telaga 17,4 ha, rawa 37 ha serta sungai sepanjang 408,65 km.

Perairan umum tersebut dimanfaatkan oleh 1.050 nelayan PUD yang terdiri dari Nelayan tetap 876 orang dan nelayan sambilan 174 orang dengan perincian sebagai barikut: 420 orang nelayan melakukan penangkapan ikan di sungai, 154 orang nelayan di telaga, 105 orang nelayan di rawa, dan 1.371 orang nelayan di waduk.

Ketersediaan sumber daya perairan yang luas dan sumber daya manusia yang berlimpah merupakan modal dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perikanan di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi perikanan telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

  1. Pembinaan seluruh aparat dinas perikanan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, baik berupa bimbingan teknis maupun nonteknis.
  2. Pemberian rekomendasi paket-paket teknologi hasil penelitian untuk dapat disebarluaskan kepada petani atau pengusaha agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perikanan.
  3. Bimbingan kepada masyarakat berupa penyuluhan-penyuluhan mengenai sarana produksi budidaya ikan air tawar.
  4. Pembangunan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar di seluruh Indonesia untuk memudahkan petani atau pengusaha mendapatkan informasi atau fasilitas lainnya, misalnya pengadaan benih ikan.
  1. Usaha tani di bidang perikanan memiliki prospek ekonomi yang sangat cerah karena sampai sekarang kebutuhan akan ikan, baik yang berupa segar maupun bentuk olahan, masih belum mencukupi kebutuhan konsumen. Banyak orang beranggapan bahwa perairan umum adalah sumber ikan yang tidak akan pernah habis, meski hasilnya diambil terus-menerus. Anggapan semacam itu dapat mcngakibatkan terganggunya kelestarian sumber perairan.
  2. Kelestarian sumber hayati perairan suatu ketika akan terganggu jika penangkapan ikan dilakukan secara besar-besaran tanpa mengindahkan norm-norma konservasi. Jika kita mengharapkan agar hasil perairan tetap dapat dinilnnati, maka sudah sewajamya kita kembangkan usaha budidaya perikanan. Dengan budidaya perikanan kita sudah menunjukkan perwujudan yang paling sederhana dan usaha peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
  3. Secara umum analisis usaha tani atau kelayakan suatu usaha tani dapat dilakukan secara finansial dan ekonomi. Secara finansial harga-harga yang menjadi patokan/acuan adalah harga riil atau harga pasar. Umumnya harga-harga ini mendapatkan pengaruh dan distorsi pasar, misalnya subsidi dan pajak. Adapun jika menggunakan analisis secara ekonomi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi distorsi pasar seperti subsidi dan pajak, tersebut harus dihilangkan. Sehingga harga-harga yang menjadi acuan dalam analisis usaha secara ekonomi (analisis ekonomi) adalah harga bayangan (shadow price) dari barang/jasa yang bersangkutan. Untuk mendapatkan harga bayangan memerlukan kejelian dan ketelitian dalam perhitungan secara matematis.
  4. Dalam analisis finansial apabila harga-harga pasar telah diperoleh, maka kita harus menentukan harga mana yang akan dipakai. Dua alternatif utama adalah harga jual bersih di tingkat petani dan harga beli yang dibayar rumah tangga. Karena analisis usaha tani mengukur penampilan usaha tani sebagai sistem, maka sebagai dasar untuk menilai produk yang tidak berbentuk uang tunai biasanya dipakai harga jual bersih (Soekartawi, et.al, 1986).
  5. Pendapatan bersih (net Profit) usaha tani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usaha tani (Soekaftgwi, et.al, 1986).
  6. Pendapatan bersih usaha tani merupakan selisih antara pendapatan kotor usaha tani (hasil penjualan/ Total Revenue) dan pengeluaran total atau total biaya operasional (Totle Cost/TC).

Pada setiap kegiatan budidaya ikan pasti akan terdapat kendala yang dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dalam suatu usaha. Penyebab utama terjadinya kegagalan produksi ikan budidaya biasanya disebabkan oleh karena adanya hama dan penyakit yang menyerang dalam wadah budidaya ikan. Karena ikan yang sakit tidak akan mengalami pertumbuhan berat badan yang optimal dan hal ini sangat merugikan bagi para pembudidaya.

Agar tidak terjadi serangan hama dan penyakit ikan dalam wadah budidaya maka sebelum dilakukan kegiatan budidaya harus dilakukan treatment pada wadah yang akan digunakan seperti membersihkan wadah budidaya, penggunaan air yang baik secara kualitas dan kuantitas, peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya telah disucihamakan, jangan memelihara ikan yang sakit dengan ikan yang sehat secara bersamaan, membuang segera ikan yang sakit. Jika ikan telah terserang hama dan penyakit ikan maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pengobatan terhadap ikan yang sakit.

Penyakit ikan adalah suatu akibat dari interaksi tiga komponen yaitu lingkungan, ikan itu sendiri, dan agen penyakit yang menyebabkan ikan yang dibudidayakan menjadi sakit dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ikan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal di antaranya Penyakit ikan yang disebabkan oleh Virus, bakteri, jamur, parasit dan makanan.

Dalam budidaya ikan, serangan penyakit adalah masalah dan aspek yang sangat penting, artinya penanggulangan penyakit dan hama juga harus menjadi pengetahuan yang penting bagi petani ikan dan siapa saja yang hendak membudidayakan ikan. Sebab penyerangan penyakit maupun ganguan hama dapat mengakibatkan kerugian ekonomis.

Serangan penyakit dan ganguan hama dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat (kekerdilan), padat tebar sangat rendah, konversi pakan sangat tinggi, periode pemeliharaan lebih lama, yang berarti meningkatnya biaya produksi. Dan pada tahap tertentu, serangan penyakit dan gangguan hama tidak hanya menyebabkan menurunnya hasil panen (produksi), tetapi pada tahap yang lebih jauh dapat menyebabkan kegagalan panen. Agar para pembudidaya ikan mampu mencegah serta mengatasi serangan penyakit dan gangguan hama yang terjadi pada ikan pemeliharaannya, maka mereka perlu dibekali pengetahuan menyenai sumber penyakit, penyebab, dan jenisnya serta teknik-teknik penanggulangannya.

Permasalahan budidaya ikan antara lain, rusaknya lingkungan hutan mangrove karena pembukaan lahan tambak yang begitu luas serta menurunnya daya dukung lahan karena budidaya ikan dan udang di beberapa tempat mengabaikan daya dukung lahan tersebut. Khusus untuk jenis ikan tertentu, pasokan benih masih mengandalkan hasil penangkapan di alam, sehingga selain pasokan benih terbatas, penangkapan benih telah menyebabkan kerusakan habitat ikan.

Dan masalah yang dianggap sering menjadi penghambat budidaya ikan terbesar adalah munculnya serangan penyakit. Pengalaman dalam dunia perudangan merupakan trauma berkepanjangan, yang hingga saat ini belum terpecahkan secara tuntas. Karena serangan penyakit dapat menimbulkan kerugian ekonomis, bahkan mengagalkan hasil panen, maka para akuakulturis dan calon akuakulturis perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penanggulangan hama dan penyakit.

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan ikan adalah sebagai berikut :

  1. Kolam

Persiapan kolam dimulai dengan membalik tanah di dasar kolam, meratakan tanah, dan mengeringkan tanah agar tidak terjadi penebalan lumpur. Posisi kamalir bisa dibuat diagonal atau sejajar dengan pematang. Bak penampungan sebaiknya dibuat berdekatan dengan saluran pengeluaran (outlet).  Akan lebih baik jika air yang digunakan bersih atau jernih.

  1. Kandang

Kandang baterai dibuat memanjang. Jarak lantai kandang dengan permukaan air 50-100 cm. Kandang dirempatkan di daerah yang dangkal dan di tengah salah satu sisi pematang yang panjang. Fondasi dari dang tembok dan aliran udara di dalam kandang juga harus baik. Supaya aliran udaranya baik, kandang sebaiknya diberi lubang angin dari kayu atau bambu yang ditata berjajar dengan jarak tertentu atau bisa juga menggunakan kawat ram.

  1. Air

Kedalaman air kolarn idealnya 50-75 cm. Sementara itu, debitnya tidak kurang dari 5-10 liter/detik. Suhu air ideal 24-28° C dan pH 5,5-7.

  1. Hydrogen Sulfide

Kolam dengan oksigen miskin dan terganggunya akumulasi bahan organik dapat melepaskan hidrogen sulfide. Apabila oksigen terlarut berkurang akan menimbulkan hydrogen sulfide. Gas Hidrogen sulfida memiliki bau telur busuk dan sangat beracun untuk ikan. Untuk memperbaiki masalah ini kolam sebelum digunakan harus dilakukan proses pengeringan bertujuan untuk mengoksidasi bahan organic yang terdapat pada dasar kolam.

  1. Kecerahan

Dalam kolam kecerahan air dapat mempengaruhi ikan. Jika yang lebih dibudidaya adalah ikan air-air keruh (misalnya lele, gabus, nila) yang dibudidayakan dalam air kecerahan tinggi mereka akan mengalami stres, kelangsungan hidup dan pertumbuhan akan terpengaruh. Akumulasi padatan tersuspensi dan warna air terjadi pada sistem sirkulasi yang dapat mengganggu ikan dan presipitat penyakit. Beberapa bahan tersuspensi dan terlarut dapat menyebabkan mati rasa pada ikan. Filtrasi dan flocculent dapat digunakan untuk menghapus padat dan mengurangi perubahan warna.

  1. Monitoring Kualitas Air

Jika ikan yang dipelihara dengan kepadatan tinggi, maka suhu, oksigen terlarut, ammonia, nitrit, dan pH harus dipantau setiap hari atau lebih sering (misalnya, pemantauan terus menerus oksigen terlarut dalam sistem sirkulasi). Kejernihan air, alkalinitas, dan kekerasan dapat diukur kurang sering, mungkin satu atau dua kali per minggu, karena mereka tidak berfluktuasi seperti cepat. Salinitas, besi, dan klorin harus ditentukan ketika sumber air potensial pertama diperiksa sehingga tindakan korektif dapat dimasukkan ke dalam sistem produksi selama tahap desain atau perencanaan. Karbon dioksida harus diukur ketika pertama kali menggunakan sumber air tanah baru dan secara rutin dalam sistem sirkulasi.

IMG20180208091454Penulis Mega Murti Brilianti Perbankan Syariah yang sedang menyelesaikan tugas magang/PPL di BMT Sahara Kauman Tulungagung

Bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya memiliki salah satu tugas utama yaitu sebagai lembaga intermediasi yang mengalihkan dana dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pembelian barang maupun jasa sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.

Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Sahara Kauman Tulungagung memiliki sebuah tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. Salah satu usaha Kopsyah BMT Sahara dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan cara menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas, suatu bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya akan menerapkan suatu strategi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian nasabah/anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga akan membantu dalam  upaya peningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat laporan tentang strategi pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi usaha kecil di Kopsyah BMT Sahara Kauman Tulungagung.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga institusi yang menjalankan dua bagian secara terpadu, yaitu bait al-maal dan bait at-tamwil. Dua bagian tersebut adalah melakukan kegiatan sosial dan dakwah dengan cara menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta melakukan kegiatan bisnis dengan cara pemberian modal usaha.

BMT juga merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang hadir di masyarakat sebagai organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Usaha ini seperti usaha perbankan yang menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Sehingga kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan mendorong kegiatan sosial dengan menggalang titipan dana sosial serta menyalurkannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

IMG20180208091231Kopsyah BMT Sahara adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berperan sebagai penggerak dan media penghubung antara aghniya’ (pihak yang kelebihan dana), dan dhu’afa (pihak yang kekurangan dana) dengan menerapkan prinsip muamalah islam. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sering kali terperosok dengan tangan-tangan rentenir yang mencocoki bunga yang tinggi dan hanya bertujuan profit oriented.

Kopsyah BMT Sahara berdiri pada tanggal 10 Maret 1999 dan beroperasi secara legal dengan sertifikat operasi yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Nomor :10115/SO/Pinbuk/III/1999 sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BMT binaan PINBUK berdasarkan naskah kerja sama antara Bank Indonesia dengan PINBUK Nomor : 003/MOU/PH.BK.PINBUK/XI-95 tanggal 27 September 1995. Kemudian BMT Sahara diperkuat dengan Badan Hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disahkan oleh Kantor Koperasi dan UMKM melalui Surat Keputusan Nomor : 188.2/164/BH/XVI.29/304/XII/2006.

Kopsyah BMT Sahara sebagai lembaga keuangan alternatif yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat telah memberikan harapan baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Ini karena perputaran dananya semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat sendiri sehingga lebih sesuai dengan tradisi dan tujuan masyarakat.

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank adalah funding atau pengumpulan dana, adapun produk penghimpun dana di Kopsyah BMT Sahara antara lain adalah Simpanan mudharabah biasa atau Simasis Biasa yaitu simpanan anggota Kopsyah BMT yang jumlah, penarikan dan pengambilannya tidak ditentukan oleh pihak Kopsyah BMT.

Simpanan mudharabah berjangka (Deposito) atau Simasis Berjangka yaitu simpanan anggota Kopsyah BMT Sahara yang jumlahnya sesuai dengan keinginan anggota dengan jangka waktu jatuh tempo yang ditentukan oleh pihak Kopsyah BMT mulai dari jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

Investasi wadiah yad amanah merupakan titipan harta (uang) dari pemilik dana (anggota) kepada pengguna titipan dana (Kopsyah BMT Sahara) dimana harta tersebut dapat dimanfaatkan berdasarkan ijin dari pemilik dana. Keutuhan harta tersebut dijamin oleh Kopsyah BMT Sahara sedangkan manfaat yang diterima digunakan sepenuhnya oleh Kopsyah BMT Sahara.

Fungsi yang lain dari lembaga keuangan adalah penyalur dana (financing), produk penyalur dana di Kopsyah BMT Sahara antara lain adalah Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara Kopsyah BMT Sahara dengan anggota dimana modal yang digunakan tidak sepenuhnya berasal dari Kopsyah BMT Sahara melainkan hanya sebagian atau hanya sebagai penyertaan modal, dan hasil keuntungan dari usaha akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan sistem akad jual beli, dimana anggota yang membutuhkan barang berupa alat sarana usaha maka Kopsyah BMT Sahara akan menyediakan barang tersebut. Dengan demikian Kopsyah BMT Sahara akan bertindak sebagai penjual dan anggota bertindak sebagai pembeli. Selain itu pembayaran, bagi hasil dan jangka waktu akan ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan dana sepenuhnya dengan pihak pengelola dana (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana (mudharib).

Jasa lainnya yang terdapat di Kopsyah BMT Sahara Kauman adalah arisan anggota Kopsyah BMT yang diadakan setiap satu bulan sekali selama 30 bulan sebesar Rp 20.000,00 per bulan, yang diundi setiap tanggal 5 jam 13.00 WIB di kantor pusat Kopsyah BMT Sahara Kauman Tulungagung.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Kopsyah BMT Sahara memiliki peran sebagai penggerak dan media penghubung antara aghniya’ (pihak yang kelebihan dana), dan dhu’afa (pihak yang kekurangan dana) dengan menerapkan prinsip muamalah islam. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sering kali terperosok dengan tangan-tangan rentenir yang mencocoki bunga yang tinggi dan hanya bertujuan profit oriented.

Salah satu usaha Kopsyah BMT Sahara dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan cara menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas. Adapun hambatan yang terjadi yaitu berupa usaha yang dijalankan oleh anggota tidak mengalami perkembangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi anggota dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, Kopsyah BMT Sahara akan melakukan pendampingan bagi anggota dan pemberian permodalan guna meningkatkan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kopsyah BMT Sahara memiliki suatu tujuan yang nyata, yakni meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini berarti bahwa Kopsyah BMT Sahara telah melakukan usahanya guna membantu masyarakat khususnya anggotanya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan pendapatan mereka.

IMG20180209100937Salah satu cara atau strategi yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Sahara dalam bidang pemberdayaan guna meningkatkan ekonomi usaha anggotanya adalah dengan memberikan bantuan permodalan kepada anggota maupun calon anggota yang membutuhkan modal usaha guna untuk meningkatkan produktivitasnya maupun meningkatkan provitabilitasnya. Bantuan permodalan yang diberikan oleh Kopsyah BMT Sahara adalah berupa pembiayaan menggunakan akad musyarakah dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian.

Adapun beberapa sektor usaha yang dibiayai oleh Kopsyah BMT Sahara yaitu sebagai berikut :

No

Jenis Usaha

Jumlah Orang

2017

2016

1.

Pertanian

385

382

2.

Peternakan

142

136

3.

Perdagangan

532

539

4.

Jasa

231

227

5.

Konveksi

112

118

6.

Konsumtif

292

281

7.

Sektor Lain

328

329

Jumlah

2.022

2.012[1]

 

Para anggota yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungannya pula. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam artian dikembalikan kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. Apabila pendapatan terus meningkat, hal ini akan menyebabkan pembayaran pajak perusahaan tersebut juga akan bertambah, maka pendapatan negara via pajak juga akan bertambah sehingga baik secara langsung ataupun tidak melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

Selain dengan menggunakan bantuan permodalan, strategi pemberdayaan yang ada di Kopsyah BMT Sahara adalah dengan memberikan dampingan kepada anggota serta pemberian pelatihan-pelatihan usaha yang diadakan oleh Dinas Koperasi setiap tahunnya kepada para anggota sesuai dengan jenis usahanya.

Dari permasalahan yang saya ambil seperti yang telah saya jelaskan diatas Kopsyah BMT Sahara dalam melakukan strategi pemberdayaan guna meningkatkan perekonomian usaha kecil yang termasuk kedalam anggotanya tidak hanya terpaku dalam pemberian bantuan permodalan usaha melainkan juga dengan adanya pendampingan serta pelatihan yang diberikan kepada anggotanya oleh pihak Kopsyah BMT Sahara guna meningkatkan produktivitas usaha anggotanya dan juga meningkatkan provitabilitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sebagaimana tujuan dari Kopsyah BMT Sahara yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. Kopsyah BMT Sahara telah melakukan salah satu fungsi dari pembiayaan yaitu meningkatkan perekonomian umat, meningkatkan produktifitas dan lain sebagainya. Dari beberapa teori yang saya ambil, jika saya kaitkan dengan strategi pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi usaha kecil yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Sahara adalah sesuai dengan fungsi dan tujuan dari lembaga keuangan syariah yaitu untuk meningkatkan perekonomian umat melalui pembiayaan berupa bantuan permodalan usaha.

Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan yang telah saya sajikan maka selanjutnya saya menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil pengamatan tersebut.

Kopsyah BMT Sahara sudah menjalankan fungsi sekaligus tujuannya sebagai lembaga keuangan syariah yaitu ikut serta membantu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satu strategi adalah dengan memberikan bantuan permodalan usaha kepada anggota yang membutuhkan tambahan modal. Agar strategi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan minim risiko, pengelola atau karyawan bagian pembiayaan harus lebih selektif lagi dalam melakukan survey dan pemberian pembiayaan kepada anggota maupun calon anggota sehingga hambatan-hambatan seperti pembayaran angsuran yang macet dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lembaga dan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.


[1] Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah BMT Sahara Tahun 2017.

Oleh Anik Faidatul Khusna Mahasiswi PPL/ Magang Prodi Perbankan Syariah

Menyikapi dengan keberdaan lembaga keuangan syariah masa kini menjadi trend tersendiri dalam perekonomian. Terutama lembaga keuangan syariah berbasis unit usaha kecil dan  mikro kini sangat diminati oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah berbasis unit usaha kecil dan mikro memberikan solusi atas permasalahaan umat muslim yang berada di kelas menengah kebawah. Berbagai macam produk berbasis syariah pun ditawarkan oleh BMT sebagai sarana mengatasi permasalahan tersebut.

KSPPS BMT PETA Tulungagung memiliki produk-produk manfaat yang berbasis syariah yang terdiri dari MURABAHAH (Jual Beli), MUSYARAKAH (Bagi Hasil), MUDHARABAH (Bagi Hasil), RAHN (Gadai), IJARAH (Jasa), QARDH (Hutang), dan QARDHUL HASAN.

Disini saya selaku penulis mengambil masalah mengenai produk manfaat pembiaayan Qardh (Hutang) yang paling sering di aplikasikan di KSPPS BMT PETA Tulungagung. Permasalahannya yaitu masyarakat di kalangan menengah kebawah yang memiliki usaha tetapi kekurangan dalam masalah permodalan, sehingga usaha yang dijalannya kurang lancar atau bahkan berhenti. Jadi dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di BMT PETA Tulungagung kini masyarakat dapat melakukan pengajuan pembiayaan atau pinjaman (disertai dengan jaminan yang setara dengan pembiayaan yang diajukan) untuk menambah atau digunakan sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil (margin) yang tidak memberatkan masyarakat (nasabah).

Al-qardhu menurut definisinya secara syara’ adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Adapun yang dimaksud utang-piutang menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis merupakan memberikan sesuatu kepada seserorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian utang-piutang ini sama dengna perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemaikaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.

Landasan Hukum Qard

Dasar disyari’atkannya qardh (hutang piutang) adalah al-qur’an, hadits, dan ijma’:

  1. Dasar dari al-Qur’an adalah firman allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرَضُ اللهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضَاعِقَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan allah), maka allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa allah swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[1]

  1. Dasar dari as-sunnah :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيًّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً (رواهابن ماجه وابن حبان)

 Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)[2]

  1. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam islam. Hukum qarad adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadits diatas.

Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) ‘aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan.

Qardh (hutang) merupakan fasilitas akad pembiayaan, dengan pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu pembiayaan yang sering di gunakan di KSPPS BMT PETA Tulungagung. Pinjaman ini biasanya dipergunakan oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah guna untuk memperoleh tambahan modal untuk membuka usaha atau menambah modal usaha yang sudah dijalankan. Dalam memberikan pinjaman kepada calon nasabah, pihak BMT PETA menetapkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

  1. WNI cakap hukum.
  2. Tidak punya masalah dengan lembaga keuangan lain.
  3. Siap untuk disurvei.
  4. Foto copy KTP Suami Istri / Orang tua : 2 lembar.
  5. Foto copy kartu keluarga : 1 lembar.
  6. Foto copy STNK / Pajak terbaru : 1 lembar.
  7. Foto copy BPKB / Sertifikat : 1 lembar.
  8. Cek fisik kendaraan montor/mobil.
  9. Menjadi anggota / calon anggota.

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah berguna untuk mengamankan dana yang dititipkan sebagai amanah, jaminan yang dalam bentuk surat berharga seperti : BPKB Sepeda Montor/Mobil, Akta Nikah, maupun Sertifikat Tanah, nasabah harus bersedia di survei terlebih dahulu oleh pihak lembaga untuk mempermudah lembaga dalam melakukan acc atas pengajuan pembiaayan/pinjaman agar tidak ada kendala dalam berjalannya proses pembiayaan.

Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu tahunan atau selama 12 bulan, dikenakan ujroh atau biaya penitipan barang atas jaminan yang dijaminkan tersebut sebesar 20% dari pembiayaan (pinjaman pokok). Sedangkan Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu musiman atau 3 s/d 6 bulan, dikenakan ujroh atau biaya penitipan barang atas jaminan yang dijaminkan tersebut sebesar 2,25% dari pembiayaan (pinjaman pokok).

Apabila ada nasabah pembiayaan yang menunggak pengangsuran, terlebih dahulu pihak lembaga akan memberikan surat peringatan untuk nasabah, dan jika nasabah belum membayar pengangsuran pihak lembaga akan mendatangi rumah nasabah yang sudah menunggak agar segera menyelesaikan angsuran tersebut, jika sudah terlalu lama atau terlalu banyak tunggakkan akan mempersulit nasabah itu sendiri.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional. Dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) inilah penulis menyajikan karya Esai sesuai dengan kondisi pengalaman dan realita dilapangan.

Melalui karya esai ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak Siswahyudianto, MM selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa memuat karya esainya.
  4. Bapak Nur Aziz Muslim, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada mahasiswa selams menjalani PPL termasuk juga bimbingan dalam pembuatan esai.
  5. Ibu Meila Ayu Dwi S. S.Pd selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT PETA Tulungagung.
  6. Ibu Triana Yuli Anggraini selaku Dosen Pamong yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS BMT PETA Tulungagug
  7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung.
  8. Seluruh pihak yang mendukung. Penyusun mengucapkan terimakasih.

 


[1] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Hlm.154.

[2] Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.  Jilid 4 Hlm. 720.