ANALISIS FASILITAS PEMBIAYAAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN BLITAR

IMG_1527Penulis ANGGA AGUSTIAWAN ENDRO PRASETYO Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus mendapat perhatian yang cukup besar, karena pererkonomian memegang peran penting dalam pembangunan. Salah satu cara untuk memajukan perekonomian adalah melalui pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi. Dengan adanya koperasi diharapkan perekonomian dapat berkembang merata. Koperasi yang ada pada saat ini di Indonesia kian hari kian bertambah seiring dengan besarnya kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk membuka usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola hidup yang serba konsumtif.

IMG_1590 - Copy (3)IMG-20180704-WA0000Koperasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi. Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Koperasi sebagai organisasi mempunyai kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan koperasi yang sehat perlu dilengkapi dengan kelengkapan organisasi seperti Rapat Anggota, Pengurus Koperasi dan Pengawas.

Salah satu organ koperasi yang seharusnya difungsikan secara benar adalah Pengawas Koperasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Sebagai salah satu unsur perangkat organisasi koperasi, fungsi Pengawas adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada Pengurus sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang sudah disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pengurus dalam mengelola koperasi sehingga dapat dievaluasi antara rencana dibanding dengan realisasinya.

IMG-20180801-WA0011Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,

Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan

bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  bertujuan  menumbuhkan  dan

mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional

berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berkeadilan,  (UU  No.  20  Tahun  2008).

Pembiayaan yang perlu dipertimbangkan ada dua jenis yaitu pembiayaan utang dan

pembiayaan ekuitas. Pembiayaan utang (debt financing) adalah metode pembiayaan

yang  melibatkan  suatu  alat  pembawa  bunga,  biasanya  berupa  pinjaman,  yang

pembayarannya hanya terkait secara tidak langsung pada penjualan dan keuntungan

dari  usaha  tersebut.  Sedangkan  pembiayaan  ekuitas  (equity  financing)  tidak

membutuhkan  jaminan  dan  memberikan  tawaran  kepada  investor  berupa  bentuk

kepemilikan usaha, (Hisrich, 2008).

Pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya  penyesuaian  struktural  dan  restrukturisasi  perekonomian  sejak  tahun  1983. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak  keuntungan bagi  perusahaan kecil dan menengah, perusahaan  besar  dan  konglomeratlah  yang  mendapat  keuntungan.  Studi  empiris membuktikan  bahwa  pertambahan  nilai  tambah  ternyata  tidak  dinikmati  oleh perusahaan  skala  kecil,  sedang,  dan  besar,  namun  justru  perusahaan  skala 137 konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro, 1997).

Pengertian  Usaha  Mikro menurut  Undang-undang Republik  Indonesia No.  20 Tahun 2008 (pasal 1) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan  yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-  Undang  ini.  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Tabel 1.Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008 (Pasal 6)

 

Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)

Hasil penjualan tahunan

Usaha Mikro

<=Rp. 50.000.000

<=Rp. 300.000.000

Usaha Kecil

Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000

Rp.300.000.000 – Rp 2.500.000.000

Usaha Menengah

Rp.500.000.000 – Rp.10.000.000.000

Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000

 

 

Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Menyelenggarakan fungsi :

-          Fasilitasi Pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi dan usaha mikro kecil, menengah (umkm)

-          Pembinaan dan pengawasan  KSP dan USP Koperasi dan usaha mikro kecil, Menengah (umkm)

-          Penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro kecil, menengah (umkm)

-          Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura pinjaman dan dana penyisihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain.

 

Pertumbuhan  dan  peran  UMKM  diperkirakan  akan  semakin  meningkat  dalam

perekonomian Indonesia .  Dengan optimisme pertumbuhan dan peran  UMKM dan

potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan dan

dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu

dukungan apa yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan maupun

lembaga  keuangan non  bank,  dunia usaha  serta  masyarakat  pada  umumnya,  agar

UMKM  benar-benar  bisa  menjadi  pilar  utama  perekonomian.

Peningkatan pembiayaan UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup :

1)      Penguatan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif

2)      Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan kegiatan usaha

3)      Penguatan sector keuangan khususnya perbankan dalam masalah pembiayaan

4)      Pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan layanan pembiayaan

5)      Peningkatan peran layanan KSP/USP koperasi dan lembaga keuangan mikro

 

UMKM  masih  perlu  dukungan  penjaminan  kredit, agar kemudahan kredit tersebut dapat optimal bisa dimanfaatkan. Penjaminan keuangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada pihak yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak bisa  dibayar  penuh  oleh  peminjam.  Di  Indonesia  telah  beroperasi  perusahaan penjaminan, yaitu Perum Pengembangan Sarana Usaha (Perum Sarana), yang pada awal berdirinya (tahun 1971) merupakan lembaga jaminan kredit koperasi (LJKK), P.T. Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (P.T. PKPI), P.T. ASKRINDO, yang selama ini sudah cukup membantu perkreditan UMKM, namun karena keterbatasan dana dan kemampuannya, layanan perusahaan penjaminan tersebut dirasakan masih sangat terbatas.

 

Pemerintah  dalam  mengatasi  keterbatasan  dana  dan  layanan  perusahaan penjaminan memandang  perlu  meningkatkan  penjaminan  kredit  tersebut  dengan menyediakan  dana  penjaminan.  Pada  tahun  2003  dana  penjaminan  UMKM berjumlah Rp.95miliar,sementara alokasi dana Penjaminan Kredit UMKM dari TA 2001  s.d.  TA  2004  sebesar  Rp.  260 miliar,  dan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun mencapai  Rp.  851  milyar  lebih  pada pertengahan  Januari  2008  dengan  debitur sebanyak  2.768 UMKM.  Berkaitan  dengan pengoptimalan  daya  guna penjaminan kredit  yang  disediakan  pemerintah,  dari  hasil  penelitian  Tim  Peneliti  Litbang Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank merekomendasikan  agar  program penjaminan pembiayaan UMKM dari pemerintah melibatkan seluruh Bank Syariah yang selama ini telah berkembang pesat, dan berdasarkan publikasi BI perSeptember 2007 telah berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang terdiri 3 (tiga) Bank Syariah Umum dan 25 Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Menurut  Tim  Peneliti,  dukungan  pemerintah  untuk memberikan jaminan sangat dibutuhkan untuk mendorong perbankan syariah dapat mengembangkan sektor UMKM.

 

Selain itu Tim Peneliti juga menyarankan agar Pemda tingkat propinsi maupun kodya/kabupaten juga mencanangkan program penjaminan penjaminan pembiayaan syariah untuk  UMKM di  daerah masing-masing mengingat  dana pemerintah pusat juga  terbatas, yang  diambilkan  dari  pos pemberdayaan  masyarakat dalam  APBD, yang  mana  dana  tidak  seluruhnya  digelontorkan  dalam  program  pengentasan kemiskinan,  tetapi  sebagian  untuk  program  penjaminan.  Adapun  implementasi program-program  pemberdayaan UMKM  memuat  kegiatan-kegiatan  pokok antara lain mencakup:

1)      Penyeiaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya alami.

2)      Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran informasi, dan konsultan usaha melalui penyediaan system insentif,kemudahan usaha, serta peningkatan kapasitas pelayanannya

3)      Pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perizinan, insentif untuk pembentukan system jaringan antar LKM dan antar LKM dan bank

4)      Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya

5)      Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan umkm yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN

6)      Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM

7)      Pengembangan system insentif, akreditasi sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan

8)      Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang)teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusah dan daerah untuk berperan sebagai lebaga pengembangan usaha bagi UMKM

9)      Dukungan terhadap upaya pengutanjaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>