Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam Usaha Perlindungan Konsumen Melalui Pelayanan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Penulis KOIRIN MAFIDAH Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung  

Foto kegiatan monitoring DPLSejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian baik industry, perdagangan, maupun jasa telah berdampak pada penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di masyarakat. Untuk melindungi kepentingan umum di sector industry dan perdagangan diperlukan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standard satuan, metode pengukuran alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun1981 tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya. Pasal 12 dari UU No. 2 Tahun 1981 merupakan ketentuan pertama yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai ketentuan pertama yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai ketentuan tentang lingkup kegiatan Metrologi  Legal yang berkaitan dengan peralatan ukur yang diatur dalam Undang-Undang. Di sisi lain, kegiatan metrology adalah untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan.

Penggunaan alat UTTP memerlukan keterlibatan peran pemerintah untuk melindungi konsumen dan kepentingan umum. Sejalan dengan hal ini terdapat lembaga atau instansi pemerintah yang berperan dan mempunyai kewenangan mengenai penggunaan alat ukur. Pengukuran semacam itu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberi wewenang secara hukum yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya di Bidang Metrologi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian yaitu tera ulang alat ukur. Proses kegiatan tera dan tera ulang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, kendati demikian, masih terdapat permasalahan di lapangan yaitu mengenai sedikitnya tenaga ahli metrologi. Oleh sebab itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung memiliki strategi dalam mengatasi kurangnya tenaga ahli metrologi dengan melakukan kerjasama dengan ahli kemetrologian dari luar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung. Selain itu, manajemen perencanaan harus diberlakukan secara matang dan tepat waktu guna menjaga eksistensi pelayanan tera dan tera ulang yang baik dan menjaga keakurasian sistem tera dan tera ulang alat ukur guna melindungi konsumen dan menjaga sistem perdagangan yang juju, adil dan transparan.

A.    Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan public merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan public yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah, khususnya di bidang industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sebagai salah satu instansi pemerintah, memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sejalan dengan usaha untuk menjamin keadilan social, melindungi hak dan kepentingan seluruh lembaga dan masyarakat, meningkatkan mutu produk nasional, meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global dan sebagai wujud perlindungan konsumen.

B.     Definisi Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk member perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil semakin dirasa sangat penting, mengingat laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin laju dan menjadi motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang umumnya merasakan dampaknya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga bertanggung jawab atas terlindunginya hak konsumen. Dalam hal ini peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam usaha perlindungan konsumen yaitu menjamin kepercayaan terhadap hasil pengukuran barang dan jasa di pasar melalui kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP, hal ini sejalan dengan visi Direktorat Kemetrologian yaitu terwujudnya sistem metrology legal yang efeltif dan efisien dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global dan perlindungan terhadap konsumen.

C.    Konsep Tera dan Tera Ulang

Salah satu kebijakan Direktorat Metrologi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebenaran pengukuran dalam upaya nendukung pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terjaminnya keadilan social, dan mewujudkan keefektifan dan keefisienan dalam rangka upaya meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global diantaranya melalui kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang an perlengkapannya. Tera dan tera ulang alat UTTP diharapkan secara signifikan mampu menaikkan kepuasan konsumen melalui kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan pengukuran dan meningkatkan keamanan dalam sistem perdagangan sehingga tercipta perdagangan yang aman.

D.    Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung

Tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung merupakan salah satu upaya untuk membantu melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan dengan memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standard satuan, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sangat penting melalui pengendendalian, pelayanan tera dan tera ulang, sehingga adanya jaminan kebenaran pengukuran, kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standard ukuran, metode pengukuran dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sebagai institusi metrologi legal di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas pokok membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kemetrologian di Jawa Timur khususnya Kabupaten Tulungagung sebagaimana undang-undang nomor 2 tahun 1981 sebagai dasar hukum tentang metrology legal dengan tujuan menciptakan tertib ukur di segala bidang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung melaksanakan tugas mengesahkan satuan-satuan ukuran metode pengukuran dan alat-alat yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang. Menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan.

Kegiatan ini berjalan lancar karena sangat di sambut baik oleh masyarakat. Yang menurut masyarakat kegiatan tera ulang ini telah membantu masyarakat khususnya pelaku usaha/ pedagang dalam hal mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha/ pedagang dalam penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar yang ada. Walaupun ada sebagian kecil dari pelaku atau wajib tera yang tidak hadir ketika di undang.

Alur pelayanan tera ulang alat UTTP di kantor:

1.         Pendaftar tera memberikan kartu tera ulang kepada petugas

2.         Petugas memeriksa jenis dan jumlah alat UTTP yang akan di tera

3.         Petugas memberikan kartu tera kepada petugas administrasi untuk didata

4.         Petugas melakukan proses tera ulang dalam waktu minimal 15 menit tergantung banyaknya alat UTTP

5.         Petugas memberi tanda berupa stiker sebagai bukti bahwa alat UTTP sudah di tera

6.         Pendaftar membayar biaya retribusi di bagian administrasi

7.         Pendaftar dapat mengambail alat UTTP

Alur pelayanan tera ulang alat UTTP di perusahaan/pabrik:

1.         Pendaftar mengajukan surat permohonan tera kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung

2.         Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung memproses surat yang diajukan perusahaan

3.         Setelah disetujui, petugas tera mendatangi perusahaan/ pabrik yang mengajukan permohonan tera

4.         Setelah dilakukan tera oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung membuatkan surat keterangan sebagai bentuk bahwa alat UTTP sudah di tera pada tahun bersangkutan.

Kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan tenaga penera yang menjadi salah satu faktor penyebab pelaksanaan tera dan tera ulang di Tulungagung belum data terlaksana sepenuhnya. Disamping itu juga tenaga penara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung cukup langka sehingga diperlukan perhatian khusus untuk mengikut sertakan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung untuk mengikuti diklat-diklat khusus di bidang kemetrologian sesuai tahapan pendidikan, agar pelayanan tera ulang di Tulungagung dapat terus terlaksana dengan baik demi terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Dan dari sisi pelayanannya, untuk mengetahui seperti apa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung ada lima prinsip pelayanan yang harus diperhatikan bagi pelayanan public, yaitu:

1.         Tangible (Terjamah)

Tangible dapat diartikan sebagai kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunikasi material. Pada pelayanan tera dan tera ulang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung meliputi ketersediaan sarana dan prasarana fisik, peralatan dan petugas pelayanan yang ada pada tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung.

2.         Reliable (Handal)

Reliable adalah kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan. Dapat diartikan bahwa prinsip pelayanan ini menuntut pemberi pelayanan untuk dapat dengan cepat, tepat, dan konsisten dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pengguna pelayanan. Dalam pelayanan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, reliable berhubungan dengan kemampuan petugas tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan konsisten.

3.      Responsiviness (Pertanggungjawaban)

Responsiviness mempunyai arti rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. Pertanggung jawaban dalam penelitian ini berhubungan dengan tanggung jawab semua stakeholder yang berhubungan dengan pelayanan. Pertangungjawaban terhadap mutu adalah ketanggapan dan kesigapan stakeholder terkait kegiatan pelayanan terhadap segala keluhan dan keinginan pengguna layanan sehingga mutu pelayanan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

4.      Assurance

Assurance diartikan sebagai pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai. Pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai dalam hal ini petugas pelayanan adalah dalam memberikan jaminan rasa aman dari bahaya atau resiko atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Dalam pelayanan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya meliputi kompetensi yang dimiliki oleh petugas dalam melayani pengguna layanan dan sikap petugas pelayanan.

5.      Empathy (Empati)

Empathy adalah perhatian perorangan pada pelanggan atau pengguna layanan. Dalam hal ini menyangkut kemampuan penyedia layanan dalam memberikan perhatian kepada pengguna layanan yang meliputi bentuk perhatian dan kepedulian petugas pelayanan dalam membantu dengan sepenuh hati apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan bentuk sosialisasi yang dilakukan petugas pelayanan untuk lebih memperkenalkan bentuk pelayanan yang diberikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>