Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung

 

Foto kegiatan monitoring DPLPenulis ELIS CANDRA SETYANINGRUM Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung sedang Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung 

 

Era otonomi pada tahun 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Namun dengan seiring perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga UU No. 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keailan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai wewenang ini tentutnya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu jenis retribusi daerah.

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka  pemerintah harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri.

Foto Penutupan PPL DISPERINDAG TulungagungCara pemerintah melakukan pemungutan retribusi pasar ini yaitu dengan diberlakukannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) surat ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mendapatkan retribusi atas wajib retribusi. Surat ini dikeluarkan dan dikelola khususnya untuk retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). SKRD ini sebagai wadah para pedagang dipasar-pasar khususnya Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui pembayaran retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak. Jenis pemungutan retribusi pasar ini  merupakan jasa usaha yang berguna menjalankan perekonomian daerah seperti pembangunan atau renovasi pasar, menstabilkan harga pasar, menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dll. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar melalui SKRD yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung.

A.    Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

1.      Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran dan Pelayanan Pasar, pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar berupa kios, los dan halaman/pelantaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Sedangkan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelantaran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu pelayanan publik, retribusi pelayanan pasar ini diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2.      Ciri-ciri Retribusi

a.       Dipungut oleh pemerintah daerah

b.      Merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

c.       Memiliki kontra prestasi

d.      Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah

3.      Sifat Retribusi

Dalam pelaksanaanya, retribusi memiliki 2 sifat yaitu:

a.    Retribusi yang bersifat umum. Bersifat umum berarti berlaku secara umum. Maksudnya, pungutan retribusi memiliki sifat berlaku umum bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi dengan sifat umum yaitu pedagang yang ingin melakukan kegiatan perdagangan di dalam pasar dikenakan pngutan retribusi pelayanan pasar meski misal ia hanya berjualan untuk satu hari saja.

b.   Retribusi yang bersifat khusus atau memiliki tujuan.

Sifat pungutan retribusi ini bertujuan untuk mendapatkan menfaat tertentu dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya yaitu retribusi yang dibayarkan seseorang untuk memperoleh pelayanan jasa.

4.      Jenis Obyek Retribusi

Tidak semua fasilitas pemerintah daerah dikenakan pungutan retribusi. Hanya jenis jasa tertentu yang layak ditetapkan sebagai obyek retribusi menurut pertimbangan sosial ekonomi. Adapun jenis obyek retribusi tersebut meliputi:

a.       Jasa pelayanan umum

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum pemerintah.

b.      Jasa usaha

Merupakan jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang ditujukan untuk jasa usaha perorangan atau badan. Contoh jenis retribusi ini adalah retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain.

 

c.       Jasa perijinan tertentu

Pada dasarya pemberian ijin oleh pemerintah tidak dikenakan pungutan retribusi. Namun bisa jadi pemerintah daerah masih mengalami kekurangan pendapatan yang tidak daapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerahnya. Sehingga untuk kondisi tersebut, perijinan tertentu dikenakan pungutan retribusi. Contohnya adalah retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin usaha perikanan, retribusi ijin gangguan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin trayek.

B.     Definisi SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

SKRD merupakan Surat Ketetapan Retribusi Derah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah guna menentukan besarnya pokok retribusi pasar. SKRD ini dikeluarkan setiap bulannya oleh Pemerintah Daerah. Melalui SKRD inilah Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Tulungagung melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar. SKRD ini berisikan jumlah ketetapan pokok, jens retribusi, nama pedagang, alamat pasar yang ditempati oleh pedagang, NPWRD, pemberitahuan sanksi apabila melanggar, serta tanda tangan dari Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang bertanggung jawab atas keaslian SKRD.

C.    Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan input) sumber daya oleh unit organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.

D.    Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan output dengan outcome. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

E.     Retribusi Pelayanan Pasar Melalui SKRD Disperindag Kabupaten Tulungagung

Retribusi dapat disebut juga sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).Pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pasar-pasar yang berada diwilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satu cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ini dilakukan melalui SKRD yang dikeluarkan oleh Pemerindah Daerah yaitu Disperindag. Disperindag setiap bulannya mencetak SKRD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar untuk nantinya diberikan pada Kepala UPT-UPT yang mengelola tiap-tiap pasar yang ada diwilayah Tulungagung.

Retribusi pelayanan pasar ini memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapainnya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tnggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Kabupaten Tulungagung retribusi pelayanan pasar ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1.      Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta oemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian banuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin, atau apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Tulungagung, yang mana sumber pendapatan daerah akan bertambah dengan adanya retribusi pelayanan pasar.

2.      Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan dengan perekonomian Kabupaten Tulungagung, yang mana retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan ekeonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3.      Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh adanya retribusisalah satunya retribusi pelayanan pasar.

4.      Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin diatas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Melalui pemungutan retribusi pelayanan pasar ini para secara langsung para pedagang akan mendapatkan manfaat seperti perbaikan fasilitas pasar yang akan terus diperbaiki oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas kebersihan ataupun pelayanan dari pasar itu sendiri. Hal ini juga secara tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat.

Kabupaten Tulungagung terdiri berbagai macam daerah dengan system desentralisasi. Jika semua fungsi diatas berjalan dan berlaku dengan baik di tiap-tiap derah di Kabupaten Tulungagung, secara agregat akan memengaruhi perekonomian daerah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin saja terjadi berbagai kendala atas pemungutan retribusi. kendala tersebut antara lain:

1.         Keengganan obyek retribusi untuk membayar iuran pungutan. Hal tersebut bisa terjadi di pasar, sebagai contoh : Pedagang enggan membayar pungutan retribusi dengan alasan karena ada ketidaksesuaian antara besar retribusi yang dibayarkannya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2.         Sering terjadinya perpindahan lokasi usaha obyek retribusi. Contohnya saja para pedagang sering berpindah-pindah lokasi berdagang sehingga mempersulit proses pemungutan retribusi.

Obyek dari retribusi pelayanan adalah fasilitas pasar yang disediakan, menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Sedangkan jenis retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan mengenai masa retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

1.      Retribusi hak penempatan

a.       Pemberian hak penempatan selama 5 (lima) tahun kalender

b.      Daftar ulang selama 1 (satu) tahun kalender

2.      Retribusi fasilitas pasar

a.       Bulanan untuk pemungutan dengan SKRD

b.      Harian untuk pemungutan dengan karcis atau benda berharga yang dipersamakan

F.     Pihak-Pihak yang Terkait

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah yang berfungsi atau berguna untuk menentukan besarnya pokok retribusi. Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait terlibat dalam pengadaan SKRD ini yaitu masyarakat yang notabenenya pedagang pasar, karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, dan UPT (Unit Pelayanan Teknis) dari pasar-pasar di Kabupaten Tulungagung. Pengadaan SKRD ini juga memiliki manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1.      Manfaat bagi masyarakat (pedagang):

a.          Sebagai informasi atau penanda untuk pembayaran retribusi setiap bulan

b.         Untuk memperbaiki fasilitas yang ada dipasar agar lebih baik lagi

2.      Manfaat bagi pemerintah;

a.          Mendapatkan pendapatan asli daerah melalui SKRD ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>