Pengaruh PPKM Atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap UMKM Didesa Ngerjo, Kecamatan Tanggungunung, Kabupaten Tulungagung ( Studi Khasus Usaha Sembako Ibu Suyatun Desa Ngerjo)

WhatsApp Image 2021-09-01 at 12.53.05

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh:

NADILA IRRIN NASSIFA

NIM. 12402183305

Dosen Pembimbing Lapangan

Rizal Furqan Ramadhan, S.Kom., M.T.

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami puncak krisis dan mengalami krisis yang berkepanjangan, sampai sekarang krisis tersebut masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat menengah kebawah yang kehidupannya sangat sulit. Krisis sudah dialami masyarakat yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat diantaranya kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan ketahanan pangan dalam jangka pendek. Ada beberapa survei mengenai dampak krisis tersebut antara lain : Pertama, dampak krisis yang terjadi di daerah perkotaan lebih parah dibandingkan dengan dampak krisis yang terjadi di pedesaan. Kedua, dampak krisis sangat heterogen terhadap daerah-daerah yang mengalami kesulitan, sementara itu di daerah lain keadaannya relatif baik.[1] Krisis tersebut berdampak pada perekonomian Indonesia dan berdampak pada sektor-sektor yang lain pada perekonomian, misalnya pada usaha kecil menengah.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.[1] Pasal 1 dari UU terebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.[2]Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang buka merupakan anak perusahan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.[3] Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usah kecil atau usaha besar yangmemenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>