Author Archives: labfebi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Akuntansi Syari’ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh

 

LILIS HENDRAWATI

NIM. 17403163079

Dosen pembimbing Lapangan

DR. AGUS EKO SUJIANTO, SE.,MM

JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN TULUNGAGUNG

PEMBAHASAN

Foto Penutupan PPL DISPERINDAG TulungagungPraktik Pengalaman Lapangan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu proses belajar mahasiswa. Hal ini ditempuh untuk lebih mendekatkan mahasiswa dengan dunia kerja yang sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Dengan kata lain bahwa kegiatan PPL sangat penting untuk membantu mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dikampus dalam dunia kerja yang sebenarnya di samping itu kegiatan PPL ini juga dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpola pikir dan bertindak dalam memecahkan masalah di lingkungan kerja.

Selain itu PPL ini merupakan lapangan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatinya, maka dari itu tidak hanya dalam ranah sosial saja namun juga dalam ranah ekonomi. Sehingga praktik di Dinas Perindustrian dan perdagangan perlu dilakukan. Untuk mengetahui secara langsung peran-peran yang ada di dalamnya. Khususnya mengenai peran Dinas perindustrian dan perdagangan dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis pada sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, kreatif, dan inovatif.

Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi industry yang termasuk dalam industry kecil menengah (IKM) maupun industry yang berpotensi ekspor. Terdapat lebih dari 5.000 IKM yang berada di kabupaten Tulungagung dan hampir 50 industri menengah, serta lebih dari 10 industri besar.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian). Dari uraian diatas, jelas terlihat bahwa industri mempunyai peran penting dalam peningkatan perekonomian.

Kabupaten Tulungagung, mempunyai potensi industri yang termasuk dalam Industri Kecil Menengah (IKM) maupun industri yang berpotensi ekspor. Terdapat lebih dari 5.000 IKM yang berada di Kabupaten Tulungagung dan hampir 50 industri menengah, serta lebih dari 10 industri besar.

Beberapa industry unggulan yang  ada diwilayah Kabupaten  Tulungagungberdasarkan wilayah Kecamtan, antara lain:

1. Kecamtana Tulungagung                : Konveksi, Makanan Minuman, Kerajinan

2. Kecamatan Kedungwaru                : Konveksi, Batik, Makanan Minuman, Kerajinan

3. Kecamatan Ngantru                        : Makanan Minuman (Emping Mlinjo)

4. Kecamatan Karangrejo                   : Kerajinan Logam (Teralis)

5. Kecamtan Sendang                         : Makanan Minuman, Agribisnis

6. Kecamatan Pagerwojo                    : Makanan Minuman (Susu)

7. Kecamtan Gondang                        : Pande Besi

8. Kecamatan Campurdarat                : Kerajinan Batu Marmer, Onyx

9. Kecamatan Pucanglaban                 : Makana Minuman

10. Kecamatan Besuki                        : Makanan Minuman

11. Kecamtan Kalidawir                     : Makanan Minuman

12. Kecamatan Ngunut                       : Logam, Makanan Minuman, Webing set

(Perlengkapan TNI)

 

13. Kecamatan Rejotangan                 : Kerajinan imitasi, kerajinan limbah plastik

14. Kecamatan Boyolangu                 : Makanan Minuman

15. Kecamatan Bandung                    : Kerajinan bambu dan anyaman, Gula kelapa

16. Kecamatan Sumbergempol           : Kerajinan Keset

17. Kecamatan Pakel                          : Makanan Minuman (Opak Gadung)

18. Kecamatan Tanggunggunung       : Makanan Minuman

19. Kecamtan Kauman                       : Kerajinan Batik

 

A.    Potensi Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait degan transaksi Barang dan/ atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atasa Barang dan/ atau Jasa untuk memeperoleh imbalan atau kompensasi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). Peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sampai dengan akhir tahun 2016, di Kabupaten Tulungagung tercatat 17.488 perusahaan yang telah mendaftarakan perusahaannya, yaitu dengan telah dipunyainya Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Bentuk perusahaannya bermacam-macam, yaitu Perseroan Terbatas (PT) 3,71%, Koperasi 2,22%, Persekutuan Komanditer/ Commanditaire Vennootschap (CV) 14,11%, Firma (FA) 0,03%, Perorangan 79,6% dan Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL) 0,33%.

 

 

Berikut Tabel Perkembangan perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya sampai dengan bulan Desember 2016:

 

Lebih dari 86% atau sebanyak 15.164 perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan dan sudah mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan berbagai golongan, meliputi Perusahaan Kecil (PK) 89,6%, Perusahaan Menengah (PM) 8,36% dan Perusahaan Besar (PB) 2,04%. Perdagangan di Kabupaten Tulungagung sudah ada yang sampai ke luar negeri atau ekspor, walaupun belum maksimal, dalam arti masih sangat mungkin untuk ditingkatkan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih lemahnya daya saing produk ekspor karena masih belum sesuai dengan mutu internasional. Berikut Tabel Perkembangan perusahaan yang mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tahun 2016:

 

 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perndustrian dan Perdagangan dalam memacu sektor Perdagangan ini, antara lain dengan kegiatan Promosi Dagang, Pameran dan juga Perlindungan Konsumen maupun Metrologi. Pembinaan kepada para pelaku usaha juga seringkali dilakukan. Pemantauan harga-harga, khususnya harga bahan pokok dan strategis dilakukan setiap hari dengan sistem informasi yang telah terakses dalam seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

 

B.     Potensi Ekspor

Beberapa industri potensial yang ada di Kabupaten Tulungagung menghasilkan produk-produk unggulan yang memenuhi kualitas ekspor. Beberapa diantaranya adalah:

 

1.  “PT. Setia Kawan Makmur Sejahtera” dengan komoditi Kertas dan negara tujuan ekspor Singapora dan Australia

2.   “UD. Watu Gunung Perkasa” dengan komoditi Mosaic Marble dan Mosaic Pibble dan negara tujuan ekspor Jerman

3.    “UD. Trimulya Onix” dengan komoditi Wastafel marmer dan batukali serta lantai marmer dan negara tujuan ekspor Rusia, Belgia, Perancis, Polandia, Belanda, Swedia, Slovenia, Italia, Arab, Cina, Taiwan, India, Afrika Selatan

4.   “Gemmy Mulya Onix” dengan komoditi Wastafel, Mosaik, Stone Handicraft, Bathtub Batu kali dan Hole Stone dan negara tujuan ekspor Jerman, Perancis, Taiwan

5.    UD Abimanyu Stone' dengan komoditi Mosaic dan negara tujuan ekspor Kanada, Hamburg, Belgia, Brasil, Dubai, Korea

6.  Petrified Wood Art Craf't dengan komoditi Wastafel, Meja dan kusrsi dari batu fosil dan negara tujuan ekspor Ukraina, Kanada

7.   “Batu Persada” dengan komoditi Mosaic, Pebble, Slice, Stick dan negara tujuan ekspor Jerman

8.    “Batu Licin” dengan komoditi Wastafel, Bathtub dan negara tujuan ekspor Belanda, Polandia

9.  “CV. Lestari Sadean International” dengan komoditi Makanan ringan dan negara tujuan ekspor Malaysia

10. “CV. Nugraha Food” dengan komoditi Kripik singkong dan pisang, serta negara tujuan ekspor Malaysia

11.   “Mutiara Onix” dengan komodit Wastafel dan negara utjuan ekspor Amerika, Rusia, Perancis, Polandia, Arab, India, Taiwan.


 

Berikut Tabel Volume Ekspor menurut Eksportir dan Jenis Komoditinya serta Negara tujuan ekspor tahun 2016:

 

C.    Usaha Disperindag dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM)

1.      Kegiatan yang dilakukan

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, maka Disperindag Tulungagung melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

 

 

1.  Urusan INDUSTRI

-   Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat industri kecil ( makanan/ minuman , garment/ konveksi, kayu, logam, batako, batu bata, kulit, dan sebagainya )

-  Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat industri kecil di bidang jasa ( perbengkelan/ servis sepeda motor, elektonik, las, pertukangan kayu, ukir, pertukangan batu, dan sebagainya)

-  Peningkatan mutu, kualitas, desain hasil-hasil industri

-  Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

-  Pendataan IKM dan Industri Besar dan berotensi Ekspor

-  Pemberian Bantuan kepada IKM

-  Pembinaan dan Pelatihan kepada IKM

2.   Urusan PERDAGANGAN

- Pembangunan dan pengembangan pasar rakyat

- Peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat

- Penelolaan Pasar

- Pemantauan, Monitoring, Pengendalian Harga

- Gelar Promosi, Pameran, Misi Dagang

- Expor, Impor

- Tertib Niaga termasuk Perlindungan Konsumen dan Metrologi

- Pengelolaan Pasar

 

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung telah memperoleh beberapa capaian antara lain adanya pertumbuhan Industri, baik Industri Keil, Menengah dan Besar. Tentu saja disertai dengan peningkatan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga menurunkan angka pengangguran. Peningkatan taraf ekonomi masyarakat dengan demikian juga meningkat.

Peningkatan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang tergambar melalui Produk Daerah Regional Bruto (PDRB) juga meningkat, seiring meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berpotensi ekspor, maupun meningkatnya nilai ekspor itu sendiri. Pemasaran yang semakin luas dengan adanya promosi dan misi dagang juga telah dirasakan oleh para pelaku industri, apalagi dengan adanya inovasi pemasaran melalui jaringan internet (DARING).

 

D.    IKM Berprestasi

Dalam perannya membina para pelaku industry khususnya industry kecil dan menengah (IKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung telah mengantarkan beberapa pelaku industri tersebut menjadi pelaku IKM yang mempunyai prestasi. Beberapa diantaranya adalah:

1.  Sukoyo, pelaku industri kerajinan kulit yang beralamatkan di dusun/ desa Moyoketen, RT/RW 002/002, Kecamtan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sebagai Juara III Tingkat Propinsi Jawa Timur untuk DesainKulit dan Produk Kulit Tahun 2012, Kategori Sandal Wanita

2.  Sigit Suseno, pelaku industri kerajinan batik yang beralamatkan di desa/ kecamatan Sendang sebagai Juara I Desain Batik Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2014

3.  Ali Sodiq, pelaku industri kerajinan batik yang beralamatkan di desa/ kecamatan Kalangbret, Kabupaten Tulungagung, sebagai Juara III Desain Batik Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2015

4.  Ali Sodiq, pelaku industri kerajinan batik yang beralamatkan di desa/ kecamatan Kalangbret, Kabupaten Tulungagung sebagai Juara I Desain Batik Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2017

5.  Mahatma Iqbal , pelaku industri kerajinan batik yang beralamatkan di dusun Krajan RT/RW 003/005, desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung sebagai Juara III Desain Batik Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2016.

 

Penulis KOIRIN MAFIDAH Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung  

Foto kegiatan monitoring DPLSejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian baik industry, perdagangan, maupun jasa telah berdampak pada penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di masyarakat. Untuk melindungi kepentingan umum di sector industry dan perdagangan diperlukan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standard satuan, metode pengukuran alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun1981 tentang Metrologi Legal menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan alat-alat UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya. Pasal 12 dari UU No. 2 Tahun 1981 merupakan ketentuan pertama yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai ketentuan pertama yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai ketentuan tentang lingkup kegiatan Metrologi  Legal yang berkaitan dengan peralatan ukur yang diatur dalam Undang-Undang. Di sisi lain, kegiatan metrology adalah untuk meningkatkan daya saing di bidang perdagangan.

Penggunaan alat UTTP memerlukan keterlibatan peran pemerintah untuk melindungi konsumen dan kepentingan umum. Sejalan dengan hal ini terdapat lembaga atau instansi pemerintah yang berperan dan mempunyai kewenangan mengenai penggunaan alat ukur. Pengukuran semacam itu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberi wewenang secara hukum yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya di Bidang Metrologi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung dalam pelaksanaan kegiatan kemetrologian yaitu tera ulang alat ukur. Proses kegiatan tera dan tera ulang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, kendati demikian, masih terdapat permasalahan di lapangan yaitu mengenai sedikitnya tenaga ahli metrologi. Oleh sebab itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung memiliki strategi dalam mengatasi kurangnya tenaga ahli metrologi dengan melakukan kerjasama dengan ahli kemetrologian dari luar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung. Selain itu, manajemen perencanaan harus diberlakukan secara matang dan tepat waktu guna menjaga eksistensi pelayanan tera dan tera ulang yang baik dan menjaga keakurasian sistem tera dan tera ulang alat ukur guna melindungi konsumen dan menjaga sistem perdagangan yang juju, adil dan transparan.

A.    Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan public merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan public yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah, khususnya di bidang industri dan perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sebagai salah satu instansi pemerintah, memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sejalan dengan usaha untuk menjamin keadilan social, melindungi hak dan kepentingan seluruh lembaga dan masyarakat, meningkatkan mutu produk nasional, meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global dan sebagai wujud perlindungan konsumen.

B.     Definisi Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk member perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil semakin dirasa sangat penting, mengingat laju ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin laju dan menjadi motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, pada akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang umumnya merasakan dampaknya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga bertanggung jawab atas terlindunginya hak konsumen. Dalam hal ini peran serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam usaha perlindungan konsumen yaitu menjamin kepercayaan terhadap hasil pengukuran barang dan jasa di pasar melalui kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP, hal ini sejalan dengan visi Direktorat Kemetrologian yaitu terwujudnya sistem metrology legal yang efeltif dan efisien dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global dan perlindungan terhadap konsumen.

C.    Konsep Tera dan Tera Ulang

Salah satu kebijakan Direktorat Metrologi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kebenaran pengukuran dalam upaya nendukung pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terjaminnya keadilan social, dan mewujudkan keefektifan dan keefisienan dalam rangka upaya meningkatkan daya saing produk dan jasa di pasar global diantaranya melalui kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang an perlengkapannya. Tera dan tera ulang alat UTTP diharapkan secara signifikan mampu menaikkan kepuasan konsumen melalui kecurangan-kecurangan yang berkaitan dengan pengukuran dan meningkatkan keamanan dalam sistem perdagangan sehingga tercipta perdagangan yang aman.

D.    Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung

Tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung merupakan salah satu upaya untuk membantu melindungi kepentingan umum di sektor industri dan perdagangan dengan memberikan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standard satuan, metode pengukuran alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sangat penting melalui pengendendalian, pelayanan tera dan tera ulang, sehingga adanya jaminan kebenaran pengukuran, kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standard ukuran, metode pengukuran dan penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung sebagai institusi metrologi legal di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas pokok membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kemetrologian di Jawa Timur khususnya Kabupaten Tulungagung sebagaimana undang-undang nomor 2 tahun 1981 sebagai dasar hukum tentang metrology legal dengan tujuan menciptakan tertib ukur di segala bidang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung melaksanakan tugas mengesahkan satuan-satuan ukuran metode pengukuran dan alat-alat yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang. Menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan.

Kegiatan ini berjalan lancar karena sangat di sambut baik oleh masyarakat. Yang menurut masyarakat kegiatan tera ulang ini telah membantu masyarakat khususnya pelaku usaha/ pedagang dalam hal mengembalikan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha/ pedagang dalam penggunaan alat UTTP yang sesuai dengan standar yang ada. Walaupun ada sebagian kecil dari pelaku atau wajib tera yang tidak hadir ketika di undang.

Alur pelayanan tera ulang alat UTTP di kantor:

1.         Pendaftar tera memberikan kartu tera ulang kepada petugas

2.         Petugas memeriksa jenis dan jumlah alat UTTP yang akan di tera

3.         Petugas memberikan kartu tera kepada petugas administrasi untuk didata

4.         Petugas melakukan proses tera ulang dalam waktu minimal 15 menit tergantung banyaknya alat UTTP

5.         Petugas memberi tanda berupa stiker sebagai bukti bahwa alat UTTP sudah di tera

6.         Pendaftar membayar biaya retribusi di bagian administrasi

7.         Pendaftar dapat mengambail alat UTTP

Alur pelayanan tera ulang alat UTTP di perusahaan/pabrik:

1.         Pendaftar mengajukan surat permohonan tera kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung

2.         Petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung memproses surat yang diajukan perusahaan

3.         Setelah disetujui, petugas tera mendatangi perusahaan/ pabrik yang mengajukan permohonan tera

4.         Setelah dilakukan tera oleh petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung membuatkan surat keterangan sebagai bentuk bahwa alat UTTP sudah di tera pada tahun bersangkutan.

Kendala yang masih dihadapi yaitu keterbatasan tenaga penera yang menjadi salah satu faktor penyebab pelaksanaan tera dan tera ulang di Tulungagung belum data terlaksana sepenuhnya. Disamping itu juga tenaga penara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung cukup langka sehingga diperlukan perhatian khusus untuk mengikut sertakan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung untuk mengikuti diklat-diklat khusus di bidang kemetrologian sesuai tahapan pendidikan, agar pelayanan tera ulang di Tulungagung dapat terus terlaksana dengan baik demi terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Dan dari sisi pelayanannya, untuk mengetahui seperti apa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung ada lima prinsip pelayanan yang harus diperhatikan bagi pelayanan public, yaitu:

1.         Tangible (Terjamah)

Tangible dapat diartikan sebagai kemampuan fisik, peralatan, personil dan komunikasi material. Pada pelayanan tera dan tera ulang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung meliputi ketersediaan sarana dan prasarana fisik, peralatan dan petugas pelayanan yang ada pada tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung.

2.         Reliable (Handal)

Reliable adalah kemampuan membentuk pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan memiliki keajegan. Dapat diartikan bahwa prinsip pelayanan ini menuntut pemberi pelayanan untuk dapat dengan cepat, tepat, dan konsisten dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pengguna pelayanan. Dalam pelayanan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, reliable berhubungan dengan kemampuan petugas tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan konsisten.

3.      Responsiviness (Pertanggungjawaban)

Responsiviness mempunyai arti rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. Pertanggung jawaban dalam penelitian ini berhubungan dengan tanggung jawab semua stakeholder yang berhubungan dengan pelayanan. Pertangungjawaban terhadap mutu adalah ketanggapan dan kesigapan stakeholder terkait kegiatan pelayanan terhadap segala keluhan dan keinginan pengguna layanan sehingga mutu pelayanan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

4.      Assurance

Assurance diartikan sebagai pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai. Pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai dalam hal ini petugas pelayanan adalah dalam memberikan jaminan rasa aman dari bahaya atau resiko atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Dalam pelayanan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya meliputi kompetensi yang dimiliki oleh petugas dalam melayani pengguna layanan dan sikap petugas pelayanan.

5.      Empathy (Empati)

Empathy adalah perhatian perorangan pada pelanggan atau pengguna layanan. Dalam hal ini menyangkut kemampuan penyedia layanan dalam memberikan perhatian kepada pengguna layanan yang meliputi bentuk perhatian dan kepedulian petugas pelayanan dalam membantu dengan sepenuh hati apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan bentuk sosialisasi yang dilakukan petugas pelayanan untuk lebih memperkenalkan bentuk pelayanan yang diberikan.

 

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN TulungagungOleh :  FEBRILIA EKA WARDANI

NIM. 17402153367Pembangunan di bidang industri merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kontribusi Sembilan sektor lapangan usaha Indonesia menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tetap sebagai The Leading Sector yang memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi Nasional. Yang mana dalam sektor ini tidak saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar melalui nilai tambah, lapangan pekerjaan dan devisa, akan tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi budaya bangsa kearah moderenisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya asing Nasional.

Dalam meningkatkan kualitas dan SDM maka Pemerintah harus lebih bijak mengenalkan program yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan mereka yang mana perlu juga peran penting dari Pemerintah untuk menghasilkan masyarakat yang mandiri. Maka dari itu untuk mewujudkan pelaksanaan progam Pemerintah tentang Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Tulunggaung ini harus memperhatikan keluhan dan masalah yang disampaikan oleh masyarakat yang mana diantaranya yaitu minimnya perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mana tidak berjalannya industri kecil menengah  itu karena belum optimalnya dan belum sempurnanya perhatian dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelatihan  yang diberikan oleh Pemerintah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Industri Kecil dan Menengah.

Disamping itu Pemerintah  kurang memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap perkembangan Industri Kecil Menengah, dimana perlu pembelajaran bagaimana cara yang baik dan benar dalam berusaha. Yang mana Industri Kecil Menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah pada pasal 16 sampai pasal 20 tentang Pengembangan Usaha. Dalam perkembangannya Industri Kecil Menengah di Kota Tulunggaung tumbuh dan berkembang baik sebagaimana pesat pertumbuhan ekonomi di Kota Tulungagung. Dari beberapa informasi dan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung ini sebanyak kurang lebih 500 Industri Kecil Menengah formal (yang mempunyai izin) dari berbagai jenis usaha yang ada di Kota Tulungagung. Dan selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tulungagung telah melakukan pembinaan atau pelatihan kepada Industri Kecil Menengah yang mana progam dan kegiatannya yaitu  (1) Program  Peningkatan Kapasitas  IPTEKdan Sistem Produksi (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pemograman peningkatan dan pengembangan DISPERINDAG Tulungagung.

A.    Pembinaan Terhadap Perkembangan Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tulungagung

Industri Kecil Menengah di Kota Tulungagung harus ada pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya terkait dengan Industri Kecil Menengah. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan selama ini oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan melakukan pembinaan terhadap perkembangan Industri Kecil Menengah di Kota Tulungagung.

Pembinaan itu sendiri terdapat dalam pengembangan industri kecil menengah yang tentunya tidak lepas dari peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana didalam peranannya tentu ada pembinaan yang dilakukan. Dengan adanya pembinaan diharapkan kepada para pelaku industri kecil menengah bisa memahami dan mengembangkan industri mereka dengan baik.

Pembinaan terhadap industri kecil menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam waktu satu bulan bisa terjadi 3 kegiatan dengan Industri Kecil Menengah yang berbeda yang mana kegiatan ini lebih dari sebuah kegiatan pembinaan itu diadakan lagi terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Tulungagung, pembinaan-pembinaan yang dilakukannya berupa mengadakan pembinaan dan penyuluhan mengenai industri kecil yang dilakukan oleh pakar industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian pelatihan para pelaku usaha industri kecil menengah di Kota Tulungagung diambil beberapa  pengusaha untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan. Dengan adanya pembinaan pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan para pengusaha industri kecil menengah yang ada di Kota Tulungagung bisa memahami dan mengembangkan usahanya. Dan diharapkan dengan adanya pembinaan industri kecil menengah nantinya mereka menjadi industri skala besar.

B.     Pelatihan Terhadap Perkembangan Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tulungagung

Pelatihan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tulungagung juga melakukan pelatihan terhadap industri kecil menengah yang mana melihat hasil yang diberikan kepada pengusaha setelah Dinas Perindustrian melakukan pembinaan. Selain itu juga perlu diberikan kesempatan untuk menerapkan hasil penelitian dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan.

Dari pembinaan yang dilakukan maka perlu adanya pelatihan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah apakah mereka telah menerapkan apa yang diberikan kepada mereka dan juga mengawasi hasil produksi yang mereka hasilkan di pasaran apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan dan sesuai Undang-Undang yang berlaku tentang Perlindungan Konsumen.

 

C.    Konsep Pembinaan dan Pelatihan Terhadap Perkembangan Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tulungagung

Salah satu kebijakan Dinas Perindustrian, sebelum memulai membuka usaha perindustrian terlebih dahulu wajib mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung guna terwujudnya tenaga ahli yang kompeten dan memiliki daya guna bagi masyarakat.

D.    Pihak-Pihak Yang Terkait

Industri kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pembinaan dan pelatihan terhadap perkembangan industri kecil menengah terdapat pihak-pihak yang terkait yaitu :

1.      Manfaat Bagi Pemerintah

a.       Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

b.      Meningkatkan kepuasan konsumen

c.       Dengan adanya Industri Kecil Menengah dapat  membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Tulungagung.

2.      Manfaat Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah

a.       Dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan terhadap industri kecil menengah di Kabupaten Tulungagung

b.      Mendapatkan tambahan pengetahuan dari kegiatan pembinaan dan pelatihan mengenai perkembangan Industri Kecil Menengah

c.       Mendapatkan fasilitas atau alat bantu perindustrian untuk membantu menunjang berjalannya proses produksi yang dihasilkan.

 

 

 

Foto kegiatan monitoring DPLPenulis ELIS CANDRA SETYANINGRUM Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung sedang Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung 

 

Era otonomi pada tahun 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Namun dengan seiring perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga UU No. 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keailan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai wewenang ini tentutnya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu jenis retribusi daerah.

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka  pemerintah harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri.

Foto Penutupan PPL DISPERINDAG TulungagungCara pemerintah melakukan pemungutan retribusi pasar ini yaitu dengan diberlakukannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) surat ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mendapatkan retribusi atas wajib retribusi. Surat ini dikeluarkan dan dikelola khususnya untuk retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). SKRD ini sebagai wadah para pedagang dipasar-pasar khususnya Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui pembayaran retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak. Jenis pemungutan retribusi pasar ini  merupakan jasa usaha yang berguna menjalankan perekonomian daerah seperti pembangunan atau renovasi pasar, menstabilkan harga pasar, menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dll. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar melalui SKRD yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung.

A.    Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

1.      Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran dan Pelayanan Pasar, pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar berupa kios, los dan halaman/pelantaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Sedangkan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelantaran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu pelayanan publik, retribusi pelayanan pasar ini diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2.      Ciri-ciri Retribusi

a.       Dipungut oleh pemerintah daerah

b.      Merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

c.       Memiliki kontra prestasi

d.      Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah

3.      Sifat Retribusi

Dalam pelaksanaanya, retribusi memiliki 2 sifat yaitu:

a.    Retribusi yang bersifat umum. Bersifat umum berarti berlaku secara umum. Maksudnya, pungutan retribusi memiliki sifat berlaku umum bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi dengan sifat umum yaitu pedagang yang ingin melakukan kegiatan perdagangan di dalam pasar dikenakan pngutan retribusi pelayanan pasar meski misal ia hanya berjualan untuk satu hari saja.

b.   Retribusi yang bersifat khusus atau memiliki tujuan.

Sifat pungutan retribusi ini bertujuan untuk mendapatkan menfaat tertentu dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya yaitu retribusi yang dibayarkan seseorang untuk memperoleh pelayanan jasa.

4.      Jenis Obyek Retribusi

Tidak semua fasilitas pemerintah daerah dikenakan pungutan retribusi. Hanya jenis jasa tertentu yang layak ditetapkan sebagai obyek retribusi menurut pertimbangan sosial ekonomi. Adapun jenis obyek retribusi tersebut meliputi:

a.       Jasa pelayanan umum

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum pemerintah.

b.      Jasa usaha

Merupakan jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang ditujukan untuk jasa usaha perorangan atau badan. Contoh jenis retribusi ini adalah retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain.

 

c.       Jasa perijinan tertentu

Pada dasarya pemberian ijin oleh pemerintah tidak dikenakan pungutan retribusi. Namun bisa jadi pemerintah daerah masih mengalami kekurangan pendapatan yang tidak daapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerahnya. Sehingga untuk kondisi tersebut, perijinan tertentu dikenakan pungutan retribusi. Contohnya adalah retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin usaha perikanan, retribusi ijin gangguan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin trayek.

B.     Definisi SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

SKRD merupakan Surat Ketetapan Retribusi Derah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah guna menentukan besarnya pokok retribusi pasar. SKRD ini dikeluarkan setiap bulannya oleh Pemerintah Daerah. Melalui SKRD inilah Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Tulungagung melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar. SKRD ini berisikan jumlah ketetapan pokok, jens retribusi, nama pedagang, alamat pasar yang ditempati oleh pedagang, NPWRD, pemberitahuan sanksi apabila melanggar, serta tanda tangan dari Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang bertanggung jawab atas keaslian SKRD.

C.    Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan input) sumber daya oleh unit organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.

D.    Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan output dengan outcome. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

E.     Retribusi Pelayanan Pasar Melalui SKRD Disperindag Kabupaten Tulungagung

Retribusi dapat disebut juga sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).Pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pasar-pasar yang berada diwilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satu cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ini dilakukan melalui SKRD yang dikeluarkan oleh Pemerindah Daerah yaitu Disperindag. Disperindag setiap bulannya mencetak SKRD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar untuk nantinya diberikan pada Kepala UPT-UPT yang mengelola tiap-tiap pasar yang ada diwilayah Tulungagung.

Retribusi pelayanan pasar ini memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapainnya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tnggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Kabupaten Tulungagung retribusi pelayanan pasar ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1.      Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta oemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian banuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin, atau apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Tulungagung, yang mana sumber pendapatan daerah akan bertambah dengan adanya retribusi pelayanan pasar.

2.      Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan dengan perekonomian Kabupaten Tulungagung, yang mana retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan ekeonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3.      Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh adanya retribusisalah satunya retribusi pelayanan pasar.

4.      Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin diatas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Melalui pemungutan retribusi pelayanan pasar ini para secara langsung para pedagang akan mendapatkan manfaat seperti perbaikan fasilitas pasar yang akan terus diperbaiki oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas kebersihan ataupun pelayanan dari pasar itu sendiri. Hal ini juga secara tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat.

Kabupaten Tulungagung terdiri berbagai macam daerah dengan system desentralisasi. Jika semua fungsi diatas berjalan dan berlaku dengan baik di tiap-tiap derah di Kabupaten Tulungagung, secara agregat akan memengaruhi perekonomian daerah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin saja terjadi berbagai kendala atas pemungutan retribusi. kendala tersebut antara lain:

1.         Keengganan obyek retribusi untuk membayar iuran pungutan. Hal tersebut bisa terjadi di pasar, sebagai contoh : Pedagang enggan membayar pungutan retribusi dengan alasan karena ada ketidaksesuaian antara besar retribusi yang dibayarkannya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2.         Sering terjadinya perpindahan lokasi usaha obyek retribusi. Contohnya saja para pedagang sering berpindah-pindah lokasi berdagang sehingga mempersulit proses pemungutan retribusi.

Obyek dari retribusi pelayanan adalah fasilitas pasar yang disediakan, menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Sedangkan jenis retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan mengenai masa retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

1.      Retribusi hak penempatan

a.       Pemberian hak penempatan selama 5 (lima) tahun kalender

b.      Daftar ulang selama 1 (satu) tahun kalender

2.      Retribusi fasilitas pasar

a.       Bulanan untuk pemungutan dengan SKRD

b.      Harian untuk pemungutan dengan karcis atau benda berharga yang dipersamakan

F.     Pihak-Pihak yang Terkait

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah yang berfungsi atau berguna untuk menentukan besarnya pokok retribusi. Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait terlibat dalam pengadaan SKRD ini yaitu masyarakat yang notabenenya pedagang pasar, karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, dan UPT (Unit Pelayanan Teknis) dari pasar-pasar di Kabupaten Tulungagung. Pengadaan SKRD ini juga memiliki manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1.      Manfaat bagi masyarakat (pedagang):

a.          Sebagai informasi atau penanda untuk pembayaran retribusi setiap bulan

b.         Untuk memperbaiki fasilitas yang ada dipasar agar lebih baik lagi

2.      Manfaat bagi pemerintah;

a.          Mendapatkan pendapatan asli daerah melalui SKRD ini

 

Foto di kantorFoto bersama DPAPenulis DITA TRI AGUSTIN Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah sedang Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perindustrian Tulungagung

 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian disebutkan bahwa “Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Dalam hal ini industry kecil menengah juga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah, yang mana dengan adanya IKM juga sangat membantu pemeritah dalam hal peningkatan lapangan kerja yang pada akhirnya juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga menurunkan angka pengangguran, serta Peningkatan taraf ekonomi masyarakat dengan demikian juga meningkat.

Sesuai dengan otonomi daerah maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka meningkatkan jumlah pendapatan para pelaku IKM maka dengan hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan wadah jaringan pemasaran online bagi IKM di Kabupaten Tulungagung. Disini para pelaku industry kecil dan menengah bisa memperkenalkan produk-produk IKM  diKabupaten Tulungagung dengan cara online.

IKM Mart Tulungagung ini bertujuan agar produk-produk IKM Tulungagung dapat dikenal dengan jangkauan yang sangat luas dengan memanfaakan teknologi internet atau “DARING”. Aplikasi yang dibuat mudah, yaitu dapat diakses melalui Hand Phone (HP) berbasis android, diharapkan para pelaku IKM maupun calon konsumen dalam memanfaatkan aplikasi ini dengan maksimal. Dengan adanya aplikasi online tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung.

IKMMART TULUNGAGUNG merupakan bentuk aplikasi khusus yang dibuat sebagai wadah jaringan pemasaran online bagi produk-produk IKM yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah masyarakat dan atau para pelaku Industri Kecil dan Menengah sebagai peserta pembinaan dalam hal memanfaatan informasi tehnologi. Pelaksanaan aplikasi IKMMART TULUNGAGUNG ini juga bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1)      Manfaat bagi Pelaku industry kecil dan Menengah

a.       Tersedianya tempat untuk memperkenalkan produk-produk IKM

b.      Dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi pelaku IKM

2)      Manfaat bagi Pemerintah

a.       Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung

b.      Dapat membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan produk IKM yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan bantuan HP android.

Foto Serah terima cinderamataSeiring meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang berpotensi ekspor, maupun meningkatnya nilai ekspor itu sendiri. Pemasaran yang semakin luas dengan adanya promosi dan misi dagang juga telah dirasakan oleh para pelaku industri, apalagi dengan adanya inovasi pemasaran melalui jaringan internet (DARING). Proses pemasaran yang sebelumnya hanya dilakuakn dengan menggunkan sarana pameran disini dengan adanya Teknologi Internet ini dapat digunakan sebagai media pemasaran yang efektif, dengan jangkauan yang sangat luas dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu para pelaku industri kecil dan menengah harus memanfaatkannya sebagai sarana untuk meningkatkan jangkauan pasar, baik tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan beberapa hal diatas tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pemanfaatan internet oleh pelaku IKM sebagai media pemasaran bagi produk-produk IKM tersebut. Sesuai dengan otonomi daerah maka Dinas perindustrian dan perdagangan mempunyai program yaitu pembuatan Aplikasi website yang bernama “ IKM MART TULUNGAGUNG “ yang ditujukan bagi para pelaku IKM, selain itu bidang sistem informasi industri dan perdagangan juga melakukan pelatihan terkait Aplikasi IKMMART TULUNGAGUNG bagi para pelaku IKM tersebut.

Adapun tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten tulungagng membuat Aplikasi IKM MART TULUNGAGUNG ini yaitu untuk, (1) Mempermuhan bagi pelaku Industri dalam melakukan pemasaran produknya, (2) Menjadi wadah jaringan pemasaran online bagi IKM di Kabupaten Tulungagung, (3) Membantu memperluas jaringan pemasaran produk-produk IKM, dan (4) Dapat membantu meningkatkan jumlah pendapatan bagi para pelaku IKM. Dengan adanya aplikasi online tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meakukan penetitian terhadap Pengembangan kemampuan pelaku IKM dalam melakukan pemasaran produk menggunakan Aplikasi IKMMART TULUNGAGUNG.