R & D Lab

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Akuntansi Syari’ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Oleh

 

LILIS HENDRAWATI

NIM. 17403163079

Dosen pembimbing Lapangan

DR. AGUS EKO SUJIANTO, SE.,MM

JURUSAN AKUNTANSI SYARI’AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

IAIN TULUNGAGUNG

PEMBAHASAN

 

Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN TulungagungOleh :  FEBRILIA EKA WARDANI

NIM. 17402153367Pembangunan di bidang industri merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Kontribusi Sembilan sektor lapangan usaha Indonesia menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan tetap sebagai The Leading Sector yang memberikan sumbangan terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi Nasional. Yang mana dalam sektor ini tidak saja berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang sangat besar melalui nilai tambah, lapangan pekerjaan dan devisa, akan tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi budaya bangsa kearah moderenisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya asing Nasional.

Dalam meningkatkan kualitas dan SDM maka Pemerintah harus lebih bijak mengenalkan program yang direncanakan untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengembangkan ilmu dan sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan mereka yang mana perlu juga peran penting dari Pemerintah untuk menghasilkan masyarakat yang mandiri. Maka dari itu untuk mewujudkan pelaksanaan progam Pemerintah tentang Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Tulunggaung ini harus memperhatikan keluhan dan masalah yang disampaikan oleh masyarakat yang mana diantaranya yaitu minimnya perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mana tidak berjalannya industri kecil menengah  itu karena belum optimalnya dan belum sempurnanya perhatian dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan pelatihan  yang diberikan oleh Pemerintah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Industri Kecil dan Menengah.

Disamping itu Pemerintah  kurang memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap perkembangan Industri Kecil Menengah, dimana perlu pembelajaran bagaimana cara yang baik dan benar dalam berusaha. Yang mana Industri Kecil Menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah pada pasal 16 sampai pasal 20 tentang Pengembangan Usaha. Dalam perkembangannya Industri Kecil Menengah di Kota Tulunggaung tumbuh dan berkembang baik sebagaimana pesat pertumbuhan ekonomi di Kota Tulungagung. Dari beberapa informasi dan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung ini sebanyak kurang lebih 500 Industri Kecil Menengah formal (yang mempunyai izin) dari berbagai jenis usaha yang ada di Kota Tulungagung. Dan selain itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tulungagung telah melakukan pembinaan atau pelatihan kepada Industri Kecil Menengah yang mana progam dan kegiatannya yaitu  (1) Program  Peningkatan Kapasitas  IPTEKdan Sistem Produksi (2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pemograman peningkatan dan pengembangan DISPERINDAG Tulungagung.

A.    Pembinaan Terhadap Perkembangan Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tulungagung

Industri Kecil Menengah di Kota Tulungagung harus ada pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya terkait dengan Industri Kecil Menengah. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan selama ini oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah dengan melakukan pembinaan terhadap perkembangan Industri Kecil Menengah di Kota Tulungagung.

Pembinaan itu sendiri terdapat dalam pengembangan industri kecil menengah yang tentunya tidak lepas dari peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dimana didalam peranannya tentu ada pembinaan yang dilakukan. Dengan adanya pembinaan diharapkan kepada para pelaku industri kecil menengah bisa memahami dan mengembangkan industri mereka dengan baik.

Pembinaan terhadap industri kecil menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam waktu satu bulan bisa terjadi 3 kegiatan dengan Industri Kecil Menengah yang berbeda yang mana kegiatan ini lebih dari sebuah kegiatan pembinaan itu diadakan lagi terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Tulungagung, pembinaan-pembinaan yang dilakukannya berupa mengadakan pembinaan dan penyuluhan mengenai industri kecil yang dilakukan oleh pakar industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian pelatihan para pelaku usaha industri kecil menengah di Kota Tulungagung diambil beberapa  pengusaha untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan. Dengan adanya pembinaan pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan para pengusaha industri kecil menengah yang ada di Kota Tulungagung bisa memahami dan mengembangkan usahanya. Dan diharapkan dengan adanya pembinaan industri kecil menengah nantinya mereka menjadi industri skala besar.

B.     Pelatihan Terhadap Perkembangan Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tulungagung

Pelatihan merupakan suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tulungagung juga melakukan pelatihan terhadap industri kecil menengah yang mana melihat hasil yang diberikan kepada pengusaha setelah Dinas Perindustrian melakukan pembinaan. Selain itu juga perlu diberikan kesempatan untuk menerapkan hasil penelitian dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan.

Dari pembinaan yang dilakukan maka perlu adanya pelatihan terhadap pelaku usaha industri kecil menengah apakah mereka telah menerapkan apa yang diberikan kepada mereka dan juga mengawasi hasil produksi yang mereka hasilkan di pasaran apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan dan sesuai Undang-Undang yang berlaku tentang Perlindungan Konsumen.

 

C.    Konsep Pembinaan dan Pelatihan Terhadap Perkembangan Industri Kecil Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Tulungagung

Salah satu kebijakan Dinas Perindustrian, sebelum memulai membuka usaha perindustrian terlebih dahulu wajib mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung guna terwujudnya tenaga ahli yang kompeten dan memiliki daya guna bagi masyarakat.

D.    Pihak-Pihak Yang Terkait

Industri kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam pembinaan dan pelatihan terhadap perkembangan industri kecil menengah terdapat pihak-pihak yang terkait yaitu :

1.      Manfaat Bagi Pemerintah

a.       Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi

b.      Meningkatkan kepuasan konsumen

c.       Dengan adanya Industri Kecil Menengah dapat  membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Tulungagung.

2.      Manfaat Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah

a.       Dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan terhadap industri kecil menengah di Kabupaten Tulungagung

b.      Mendapatkan tambahan pengetahuan dari kegiatan pembinaan dan pelatihan mengenai perkembangan Industri Kecil Menengah

c.       Mendapatkan fasilitas atau alat bantu perindustrian untuk membantu menunjang berjalannya proses produksi yang dihasilkan.

 

 

 

Foto kegiatan monitoring DPLPenulis ELIS CANDRA SETYANINGRUM Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung sedang Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung 

 

Era otonomi pada tahun 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Namun dengan seiring perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga UU No. 22 Tahun 1999 perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keailan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai wewenang ini tentutnya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana salah satu jenis retribusi daerah.

Pada pemerintah kabupaten dan kota, retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah dari golongan retribusi jasa umum yang turut memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur kemampuan kemandirian pemerintah kabupaten atau kota dalam membiayai mobilitas pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah, maka  pemerintah harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari pemungutan retribusi pasar itu sendiri.

Foto Penutupan PPL DISPERINDAG TulungagungCara pemerintah melakukan pemungutan retribusi pasar ini yaitu dengan diberlakukannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) surat ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mendapatkan retribusi atas wajib retribusi. Surat ini dikeluarkan dan dikelola khususnya untuk retribusi pasar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). SKRD ini sebagai wadah para pedagang dipasar-pasar khususnya Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui pembayaran retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak. Jenis pemungutan retribusi pasar ini  merupakan jasa usaha yang berguna menjalankan perekonomian daerah seperti pembangunan atau renovasi pasar, menstabilkan harga pasar, menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dll. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar melalui SKRD yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten Tulungagung.

A.    Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

1.      Definisi Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran dan Pelayanan Pasar, pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah. Pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar berupa kios, los dan halaman/pelantaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Sedangkan Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelantaran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu pelayanan publik, retribusi pelayanan pasar ini diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah.

2.      Ciri-ciri Retribusi

a.       Dipungut oleh pemerintah daerah

b.      Merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

c.       Memiliki kontra prestasi

d.      Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah

3.      Sifat Retribusi

Dalam pelaksanaanya, retribusi memiliki 2 sifat yaitu:

a.    Retribusi yang bersifat umum. Bersifat umum berarti berlaku secara umum. Maksudnya, pungutan retribusi memiliki sifat berlaku umum bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh retribusi dengan sifat umum yaitu pedagang yang ingin melakukan kegiatan perdagangan di dalam pasar dikenakan pngutan retribusi pelayanan pasar meski misal ia hanya berjualan untuk satu hari saja.

b.   Retribusi yang bersifat khusus atau memiliki tujuan.

Sifat pungutan retribusi ini bertujuan untuk mendapatkan menfaat tertentu dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya yaitu retribusi yang dibayarkan seseorang untuk memperoleh pelayanan jasa.

4.      Jenis Obyek Retribusi

Tidak semua fasilitas pemerintah daerah dikenakan pungutan retribusi. Hanya jenis jasa tertentu yang layak ditetapkan sebagai obyek retribusi menurut pertimbangan sosial ekonomi. Adapun jenis obyek retribusi tersebut meliputi:

a.       Jasa pelayanan umum

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum pemerintah.

b.      Jasa usaha

Merupakan jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang ditujukan untuk jasa usaha perorangan atau badan. Contoh jenis retribusi ini adalah retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan lain-lain.

 

c.       Jasa perijinan tertentu

Pada dasarya pemberian ijin oleh pemerintah tidak dikenakan pungutan retribusi. Namun bisa jadi pemerintah daerah masih mengalami kekurangan pendapatan yang tidak daapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerahnya. Sehingga untuk kondisi tersebut, perijinan tertentu dikenakan pungutan retribusi. Contohnya adalah retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin usaha perikanan, retribusi ijin gangguan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi ijin trayek.

B.     Definisi SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

SKRD merupakan Surat Ketetapan Retribusi Derah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah guna menentukan besarnya pokok retribusi pasar. SKRD ini dikeluarkan setiap bulannya oleh Pemerintah Daerah. Melalui SKRD inilah Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Tulungagung melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar. SKRD ini berisikan jumlah ketetapan pokok, jens retribusi, nama pedagang, alamat pasar yang ditempati oleh pedagang, NPWRD, pemberitahuan sanksi apabila melanggar, serta tanda tangan dari Kepala Bidang Pengelolaan Pasar yang bertanggung jawab atas keaslian SKRD.

C.    Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan input) sumber daya oleh unit organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan. Efisiensi menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang digunakan atau biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan.

D.    Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan output dengan outcome. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.

E.     Retribusi Pelayanan Pasar Melalui SKRD Disperindag Kabupaten Tulungagung

Retribusi dapat disebut juga sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).Pemungutan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pasar-pasar yang berada diwilayah Kabupaten Tulungagung. Salah satu cara pemungutan retribusi pelayanan pasar ini dilakukan melalui SKRD yang dikeluarkan oleh Pemerindah Daerah yaitu Disperindag. Disperindag setiap bulannya mencetak SKRD dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar untuk nantinya diberikan pada Kepala UPT-UPT yang mengelola tiap-tiap pasar yang ada diwilayah Tulungagung.

Retribusi pelayanan pasar ini memiliki fungsi yang sangat penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana fungsi tersebut diukur berdasarkan target capai pungutan retribusi. Apabila target pencapainnya tinggi, maka fungsi retribusi terhadap PAD akan tnggi atau besar pula. Dalam kaitannya dengan perekonomian Kabupaten Tulungagung retribusi pelayanan pasar ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1.      Sumber pendapatan daerah

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta oemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian banuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin, atau apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku di Kabupaten Tulungagung, yang mana sumber pendapatan daerah akan bertambah dengan adanya retribusi pelayanan pasar.

2.      Pengatur kegiatan ekonomi daerah

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan dengan perekonomian Kabupaten Tulungagung, yang mana retribusi pelayanan pasar menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan ekeonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3.      Sarana stabilitas ekonomi daerah

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh adanya retribusisalah satunya retribusi pelayanan pasar.

4.      Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat

Jika poin-poin diatas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Melalui pemungutan retribusi pelayanan pasar ini para secara langsung para pedagang akan mendapatkan manfaat seperti perbaikan fasilitas pasar yang akan terus diperbaiki oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas kebersihan ataupun pelayanan dari pasar itu sendiri. Hal ini juga secara tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat.

Kabupaten Tulungagung terdiri berbagai macam daerah dengan system desentralisasi. Jika semua fungsi diatas berjalan dan berlaku dengan baik di tiap-tiap derah di Kabupaten Tulungagung, secara agregat akan memengaruhi perekonomian daerah. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan mungkin saja terjadi berbagai kendala atas pemungutan retribusi. kendala tersebut antara lain:

1.         Keengganan obyek retribusi untuk membayar iuran pungutan. Hal tersebut bisa terjadi di pasar, sebagai contoh : Pedagang enggan membayar pungutan retribusi dengan alasan karena ada ketidaksesuaian antara besar retribusi yang dibayarkannya dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2.         Sering terjadinya perpindahan lokasi usaha obyek retribusi. Contohnya saja para pedagang sering berpindah-pindah lokasi berdagang sehingga mempersulit proses pemungutan retribusi.

Obyek dari retribusi pelayanan adalah fasilitas pasar yang disediakan, menggunakan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Wajib dari retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi. Sedangkan jenis retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Tulungagung. Sedangkan mengenai masa retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut:

1.      Retribusi hak penempatan

a.       Pemberian hak penempatan selama 5 (lima) tahun kalender

b.      Daftar ulang selama 1 (satu) tahun kalender

2.      Retribusi fasilitas pasar

a.       Bulanan untuk pemungutan dengan SKRD

b.      Harian untuk pemungutan dengan karcis atau benda berharga yang dipersamakan

F.     Pihak-Pihak yang Terkait

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) merupakan surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah yang berfungsi atau berguna untuk menentukan besarnya pokok retribusi. Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait terlibat dalam pengadaan SKRD ini yaitu masyarakat yang notabenenya pedagang pasar, karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung, dan UPT (Unit Pelayanan Teknis) dari pasar-pasar di Kabupaten Tulungagung. Pengadaan SKRD ini juga memiliki manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1.      Manfaat bagi masyarakat (pedagang):

a.          Sebagai informasi atau penanda untuk pembayaran retribusi setiap bulan

b.         Untuk memperbaiki fasilitas yang ada dipasar agar lebih baik lagi

2.      Manfaat bagi pemerintah;

a.          Mendapatkan pendapatan asli daerah melalui SKRD ini

IMG_1527Penulis ANGGA AGUSTIAWAN ENDRO PRASETYO Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi harus mendapat perhatian yang cukup besar, karena pererkonomian memegang peran penting dalam pembangunan. Salah satu cara untuk memajukan perekonomian adalah melalui pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi. Dengan adanya koperasi diharapkan perekonomian dapat berkembang merata. Koperasi yang ada pada saat ini di Indonesia kian hari kian bertambah seiring dengan besarnya kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk membuka usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola hidup yang serba konsumtif.

IMG_1590 - Copy (3)IMG-20180704-WA0000Koperasi adalah organisasi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi. Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Koperasi sebagai organisasi mempunyai kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan koperasi yang sehat perlu dilengkapi dengan kelengkapan organisasi seperti Rapat Anggota, Pengurus Koperasi dan Pengawas.

Salah satu organ koperasi yang seharusnya difungsikan secara benar adalah Pengawas Koperasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Sebagai salah satu unsur perangkat organisasi koperasi, fungsi Pengawas adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kepada Pengurus sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang sudah disetujui dan disahkan oleh Rapat Anggota, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pengurus dalam mengelola koperasi sehingga dapat dievaluasi antara rencana dibanding dengan realisasinya.

IMG-20180801-WA0011Pembiayaan  adalah  penyediaan  dana oleh  Pemerintah, Pemerintah  Daerah,

Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan

bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  bertujuan  menumbuhkan  dan

mengembangkan  usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional

berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berkeadilan,  (UU  No.  20  Tahun  2008).

Pembiayaan yang perlu dipertimbangkan ada dua jenis yaitu pembiayaan utang dan

pembiayaan ekuitas. Pembiayaan utang (debt financing) adalah metode pembiayaan

yang  melibatkan  suatu  alat  pembawa  bunga,  biasanya  berupa  pinjaman,  yang

pembayarannya hanya terkait secara tidak langsung pada penjualan dan keuntungan

dari  usaha  tersebut.  Sedangkan  pembiayaan  ekuitas  (equity  financing)  tidak

membutuhkan  jaminan  dan  memberikan  tawaran  kepada  investor  berupa  bentuk

kepemilikan usaha, (Hisrich, 2008).

Pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi sebagai upaya  penyesuaian  struktural  dan  restrukturisasi  perekonomian  sejak  tahun  1983. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak  keuntungan bagi  perusahaan kecil dan menengah, perusahaan  besar  dan  konglomeratlah  yang  mendapat  keuntungan.  Studi  empiris membuktikan  bahwa  pertambahan  nilai  tambah  ternyata  tidak  dinikmati  oleh perusahaan  skala  kecil,  sedang,  dan  besar,  namun  justru  perusahaan  skala 137 konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro, 1997).

Pengertian  Usaha  Mikro menurut  Undang-undang Republik  Indonesia No.  20 Tahun 2008 (pasal 1) adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan  yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-  Undang  ini.  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha  besar  dengan  jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Tabel 1.Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut UU No.20 Tahun 2008 (Pasal 6)

 

Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)

Hasil penjualan tahunan

Usaha Mikro

<=Rp. 50.000.000

<=Rp. 300.000.000

Usaha Kecil

Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000

Rp.300.000.000 – Rp 2.500.000.000

Usaha Menengah

Rp.500.000.000 – Rp.10.000.000.000

Rp. 2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000

 

 

Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Menyelenggarakan fungsi :

-          Fasilitasi Pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP koperasi dan usaha mikro kecil, menengah (umkm)

-          Pembinaan dan pengawasan  KSP dan USP Koperasi dan usaha mikro kecil, Menengah (umkm)

-          Penyusunan bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro kecil, menengah (umkm)

-          Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi koperasi meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura pinjaman dan dana penyisihan sebagai laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain.

 

Pertumbuhan  dan  peran  UMKM  diperkirakan  akan  semakin  meningkat  dalam

perekonomian Indonesia .  Dengan optimisme pertumbuhan dan peran  UMKM dan

potensi pembiayaan kredit dari perbankan yang semakin baik, perlu dirumuskan dan

dijabarkan implementasi strategi dan program yang jelas untuk mencapainya, yaitu

dukungan apa yang dapat dilakukan pemerintah, Bank Indonesia, perbankan maupun

lembaga  keuangan non  bank,  dunia usaha  serta  masyarakat  pada  umumnya,  agar

UMKM  benar-benar  bisa  menjadi  pilar  utama  perekonomian.

Peningkatan pembiayaan UMKM akan efektif paling tidak harus disertai strategi yang mencakup :

1)      Penguatan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif

2)      Peningkatan kemampuan kewirausahaan dan kegiatan usaha

3)      Penguatan sector keuangan khususnya perbankan dalam masalah pembiayaan

4)      Pengembangan perangkat penunjang bagi peningkatan layanan pembiayaan

5)      Peningkatan peran layanan KSP/USP koperasi dan lembaga keuangan mikro

 

UMKM  masih  perlu  dukungan  penjaminan  kredit, agar kemudahan kredit tersebut dapat optimal bisa dimanfaatkan. Penjaminan keuangan adalah suatu perjanjian pihak ketiga untuk menutup sebagian dari potensi kerugian kepada pihak yang meminjamkan atas suatu pinjaman bila pinjaman tersebut tidak bisa  dibayar  penuh  oleh  peminjam.  Di  Indonesia  telah  beroperasi  perusahaan penjaminan, yaitu Perum Pengembangan Sarana Usaha (Perum Sarana), yang pada awal berdirinya (tahun 1971) merupakan lembaga jaminan kredit koperasi (LJKK), P.T. Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia (P.T. PKPI), P.T. ASKRINDO, yang selama ini sudah cukup membantu perkreditan UMKM, namun karena keterbatasan dana dan kemampuannya, layanan perusahaan penjaminan tersebut dirasakan masih sangat terbatas.

 

Pemerintah  dalam  mengatasi  keterbatasan  dana  dan  layanan  perusahaan penjaminan memandang  perlu  meningkatkan  penjaminan  kredit  tersebut  dengan menyediakan  dana  penjaminan.  Pada  tahun  2003  dana  penjaminan  UMKM berjumlah Rp.95miliar,sementara alokasi dana Penjaminan Kredit UMKM dari TA 2001  s.d.  TA  2004  sebesar  Rp.  260 miliar,  dan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun mencapai  Rp.  851  milyar  lebih  pada pertengahan  Januari  2008  dengan  debitur sebanyak  2.768 UMKM.  Berkaitan  dengan pengoptimalan  daya  guna penjaminan kredit  yang  disediakan  pemerintah,  dari  hasil  penelitian  Tim  Peneliti  Litbang Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank merekomendasikan  agar  program penjaminan pembiayaan UMKM dari pemerintah melibatkan seluruh Bank Syariah yang selama ini telah berkembang pesat, dan berdasarkan publikasi BI perSeptember 2007 telah berjumlah 28 (dua puluh delapan) yang terdiri 3 (tiga) Bank Syariah Umum dan 25 Unit  Usaha  Syariah  (UUS).  Menurut  Tim  Peneliti,  dukungan  pemerintah  untuk memberikan jaminan sangat dibutuhkan untuk mendorong perbankan syariah dapat mengembangkan sektor UMKM.

 

Selain itu Tim Peneliti juga menyarankan agar Pemda tingkat propinsi maupun kodya/kabupaten juga mencanangkan program penjaminan penjaminan pembiayaan syariah untuk  UMKM di  daerah masing-masing mengingat  dana pemerintah pusat juga  terbatas, yang  diambilkan  dari  pos pemberdayaan  masyarakat dalam  APBD, yang  mana  dana  tidak  seluruhnya  digelontorkan  dalam  program  pengentasan kemiskinan,  tetapi  sebagian  untuk  program  penjaminan.  Adapun  implementasi program-program  pemberdayaan UMKM  memuat  kegiatan-kegiatan  pokok antara lain mencakup:

1)      Penyeiaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, termasuk sumberdaya alami.

2)      Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran informasi, dan konsultan usaha melalui penyediaan system insentif,kemudahan usaha, serta peningkatan kapasitas pelayanannya

3)      Pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perizinan, insentif untuk pembentukan system jaringan antar LKM dan antar LKM dan bank

4)      Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya

5)      Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan umkm yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah, dan BUMN

6)      Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM

7)      Pengembangan system insentif, akreditasi sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan

8)      Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang)teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusah dan daerah untuk berperan sebagai lebaga pengembangan usaha bagi UMKM

9)      Dukungan terhadap upaya pengutanjaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi

 

IMG20180720102953NARASTRY ABIYOGA Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dimpimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi.

cropped-IMG20180717135848.jpgPada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina koperasi-koperasi, usaha mikro, pasar, dan perdagangan yang ada di kabupaten Trenggalek. Instansi pemerintah ini tergolong penting untuk mengawasi jalannya koperasi-koperasi, usaha mikro, pasar, maupun perdagangan agar mampu berjalan sesuai fungsinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

IMG-20180802-WA0061

Salah satu bidang yang ada di dinas ini yaitu bidang usaha mikro yang bertugas memberdayakan dan mengembangkan para pengusaha usaha mikro, melaksanakan program kerja dan kegiatan kewirausahaan, pengembangan produk dan pemasaran, fasilitasi dan permodalan bagi para pengusaha usaha mikro, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang usaha mikro.

Data Kegiatan Pameran yang diadakan pada tingkat Lokal, Regional dan Nasional pada Tahun 2017 antara lain
Pameran di Hotel Hayam Wuruk

Pameran dalam rangka musrenbang tahun 2017 di hotel Hayam wuruk tanggal 21  Maret 2017,bertujuan untuk mengenalkan produk kerajinan terutama batik dan kerajinan Kabupaten Trenggalek ke semua peserta musrenbang yang meliputi semua kepala desa di KabupatenTrenggalek, tokoh masyarakat, semua stakeholder (semua SKPD, camat) dll. Dan Peserta yang mengikuti pameran adalah Batik Tulis Setiya Jaya (Ds. Ngentrong Kec. Karangan) Kerajinan kulit AG leather (Ds. Malasan Kec. Durenan), Asesoris dan manik TRENGGALIH (Kel. Surondakan Kec. Trenggalek) dan KUB Bintang mandiri (Perum Taman Agung Permai Blok F-9 Trenggalek)

Pameran Prigi Fest

Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Maret 2017  di pantai prigi sekitar area 360 Kabupaten Trenggalek, bertujuan untuk mengenalkan semua produk unggulan Trenggalek kepada masyarakat luas juga dari para undangan yang hadir dalam pembukaan acara tersebut, yang acara ini merupakan acara agenda tahunan untuk lomba design miniatur kapal yang diikuti peserta dari luar dan dalam kab. Trenggalek

Peserta yang mengikuti pameran adalah

  1. Batik Tulis Setiya Jaya (Ds. Ngentrong Kec. Karangan)
  2. Batik Tulis Sekarwangi Ds. Sumberingin Kec. Karangan
  3. Batik Tulis RARA Ds Bendoagung Kec. kampak
  4. Makanan khas RARA Ds. Wonorejo Kec. Gandusari
  5. Kripik pisang dan olahan laut Sumber Rejeki (Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo)
  6. Nata decoco Kel Sumbergedong Kec Trenggalek
  7. Olahan jamu dan bandrek Ds. Malasan Kec. Durenan
  8. Makanan lainnya meliputi amplang ikan, permen susu dll
  9. Kel disabilitas binaan dari Griya mode Ds. Nglongsor Kec. tugu
  10. Kerajinan kulit AG leather (Ds. Malasan Kec. Durenan)
  11.  Asesoris dan manik TRENGGALIH (Kel. Surondakan Kec. Trenggalek)

Dalam Event ini kita menyewa 10 stand diperntukkan untuk semua pengisi stand tersebut

Pameran dalam rangka pembukaan TMMD (Taruna Manunggal Membangun  Desa)

Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017  di Ds. Jombok Kec. Pule   Kabupaten Trenggalek, bertujuan untuk mengenalkan semua produk unggulan Trenggalek kepada masyarakat luas juga dari para undangan yang hadir dalam pembukaan acara tersebut, yang acara ini ini merupakan acara agenda tahunan yang dilaksanakan oleh TNI dan merupakan kerjasama lintas sektoral TNI, SKPD Terkait  selaku Pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan aselerasi pembangunan didaerah tertinggal, terisolasi dan daerah pinggiran dan terbelakang. Dinas Komidag                               Kab. Trenggalek berpartisipasi dengan penyiapan stand Pameran Produk Unggulan untuk pelaku usaha mikro .

Peserta yang mengikuti pameran adalah

  1. Batik Tulis Setiya Jaya (Ds. Ngentrong Kec. Karangan)
  2.  Makanan olahan , Ds. Dawuhan Kec. Trenggalek

Asesoris dan manik TRENGGALIH (Kel. Surondakan Kec. Trenggalek)

Pameran dalam rangka penutupan TMMD (Taruna Manunggal Membangun Desa)  di Alun – alun Trenggalek

Yang dilaksanakan tanggal 4  mei 2017, dengan tujuan sama dengan  saat pembukaan TMMD sebelumnya, Dinas Komidag Kab. Trenggalek, menyiapkan Stand Pameran untuk  pelaku usaha mikro.

Peserta yang mengikuti pameran adalah

  1.  Batik Tulis Tiepoek (Ds. Ngentrong Kec. Karangan)
  2.  Kerajinan kulit AQ leather (Ds.  Malasan Kec. Durenan)
  3. Asesories dan manik TRENGGALIH (Kel. Surondakan Kec. Trenggalek)
  4. Rumah Coklat  (Ds. Karangan  Kec. Karangan)

Forum IKM Kab. Trenggalek

Bazar Ramadhan 2017

Pameran yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16  Juni 2017  di halaman pendopo Kab. Trenggalek. Bertujuan untuk mengenalkan semua produk unggulan Trenggalek kepada masyarakat luas juga dari para undangan yang hadir dalam pembukaan acara tersebut, yang acara ini ini merupakan acara agenda tahunan selama bulan Ramdhan, bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kab. Trenggalek melaksanakan pondok ramadhan selama satu minggu (12 s.d 16  Juni 2017), selama Pondok Ramadhan disertai dengan pelaksanaan Bazar Ramadhan yang diikuti oleh  :

  1. Pelaku Usaha Mikro dari Asosiasi UMKM Kab. Trenggalek
  2. Bulog  cabang Tulungagung untuk penyediaan sembako murah
  3. Pelaku Usaha mikro Binaan PKK Kab. Trenggalek
  4. Pelaku Usaha Mikro Binaan GOW Kab. Trenggalek
  5. Pelaku Usaha Mikro Binaan Dharma wanita Kab. Trenggalek
  6. Forum IKM Kab. Trenggalek
  7. Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek
  8. Dinas Perikanan Kab. Trenggalek

Dalam Event ini kita menyewa 10 stand diperuntukkan untuk semua pengisi   stand tersebut

Gebyar UMKM tahun 2017

Yang dilaksanakan di Alun-Alun Trenggalek, tanggal 20 s.d 23  Agustus  2017, dengan tujuan untuk membuka peluang pemasaran bagi pelaku usaha mikro di Kab. Trenggalek. Pemerintah Kab. Trenggalek melalui Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, menyiapkan 26 Stand gratis yang dipersiapkan untuk pelaku usaha mikro binaan Dinas Komidag Kab. Trenggalek dan beberapa SKPD terkait.

Yang mengisi stand meliputi  :

  • Dinas Pertanian dan pangan Kab. Trenggalek
  • Dinas Perikanan Kab. Trenggalek
  • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kab. Trenggalek
  • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Trenggalek
  • Dekranasda Kab. Trenggalek
  • Dekranasda Kab. Trenggalek
  • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
  • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
  • Dinas Kesehatan , pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                    Kab. Trenggalek
  • Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
  • Batik Alya Ds. Parakan Kec. Trenggalek
  • Batik Sekarwangi Perum Sumberingin Indah Kec. Karangan Kab. Trenggalek
  • Batik Ra & Ra Ds. Bendoagung Kec. Karangan
  • Batik Warlami Ds. Ngentrong Kec. Karangan
  • Batik Warlami Ds. Ngentrong Kec. Karangan
  • Tenun Telaga Sari Ds. Buluagung Kec. Karangan
  • Asosiasi UMKM Divisi Mamin
  • Asosiasi UMKM Divisi Mamin
  • Asosiasi UMKM Divisi Mamin
  • Asosiasi UMKM Devisi Kerajinan
  • Asosiasi UMKM Divisi Kerajinan
  • Forum IKM Kab. Trenggalek
  •  Kerajinan / asesories (mbak mita)
  •  KUB Bintang Mandiri Perum Taman Agung Permai Blok F-9 Trenggalek
  •  Koperasi Madani Kec. Watulimo
  • Itulah pengisi stand yang dibiayai dari dana APBD II Kab. Trenggalek, sedangkan stand yang dibiayai dari APBD I propinsi jawa timur ada 30 stand yang diperuntukkan untuk 10 stand untuk pelaku usaha mikro dari Jawa timur dan 10 stand  untuk Kab/kota se-jatim sekitar di Kab. Trenggalek dan 10 stand untuk pelaku usaha mikro dari Kab. Trenggalek

Kabupaten /kota sekitar  Kab. Trenggalek, yang mengikuti gebyar UMKM dan pasar Rakyat th 2017 adalah  :

  1. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tulungagung
  2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri
  3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri
  4. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar
  5. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Blitar
  6. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan
  7. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Madiun
  8. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Nganjuk
  9. Dinas Perindag Kab. Nganjuk

Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jombang

Pasar Rakyat  2017

Dimulai tanggal 19 s.d 31 Agustus  2017, adalah suatu kegiatan yang bersamaan dengan Gebyar UMKM, kl pasar rakyat adalah suatu kegiatan berupa pasar yang berisi pendirian tenda-tenda diseputaran alun-alun, depan BRI dan Pemda Kab. Trenggalek, depan pasar sore, jalan wachid hasyim. Jumlah tenda yang didirikan kurang lebih ada 250 tenda, dengan diisi oleh pengusaha baik dari dalam atau luar Kab. Trenggalek.

Pameran di Hutan Kota (Huko) dalam rangka Kejurna urban Downhill Night race pada tanggal 7 s.d 8  Juli 2017
Pameran FKKS  di pantai Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek tanggal 21 s.d 22 Oktober 2017
Pameran Jambore Pemuda Daerah (JPD) Jawa Timur di pantai Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek tanggal 23 s.d 25  Oktober  2017
Pameran Bazar Djadoel dalam rangka Hari Jadi Kota Blitar di alun-alun Blitar tanggal 5 s.d 9  April 2017
Pameran dalam rangka GSB Di Taman Budaya Cak Durasim Surabaya tanggal 7 s.d 8  April 2017
Pameran Koperasi dan UMKM Expo dalam rangka Hari Koperasi dan UMKM Di grand city Surabaya tanggal 26 s.d 30  Juli 2017
Pameran dalam rangka Hari Jadi Kota Nganjuk  tanggal 4 s.d 6  Agustus  2017
Pameran dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri tanggal 18 s.d 21 Juli 2017 di GOR Joyoboyo Kota Kediri
Pameran Gebyar Budaya dalam rangka Hardiknas di halaman GOR Lembu Peteng Kab. Tulungagung tanggal 16 s.d 20  Mei  2017
Pameran Gebyar UMKM dan Pasar Rakayat dalam Rangka Hari Jadi Kab. Ngawi di alun-alun Ngawi tanggal 21 s.d 23  Juli 2017
Pameran Produk Unggulan Musabaaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXVII Tingkat Propinsi Jawa Timur tanggal 1 s.d 8  Oktober  2017
Pameran Harkopnas dalam rangka Hari Koperasi di tingkat nasional di lapangan karebosi Kota Makasar pada tanggal 11 s.d 16  Juli 2017

http://iubtt.kemenperin.go.id/ictcenter/index.php/tentang-kami

Salah satu strategi pengembangan industri telematika nasional diimplementasikan melalui program pengembangan pusat - pusat penumbuhan Industri telematika dalam bentuk Regional ITC Center of Excellence (RICE) dan Incubator Business Center (IBC).

Kementerian Perindustrian dalam hal ini Direktorat Industri Elektronika dan Telematika bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya Universitas, BUMN, Dinas Perindustrian membangun pusat - pusat penumbuhan industri telematika.
Masing - masing RICE dan IBC memiliki arah bidang industri telematika bisa berbeda - beda sesuai kemampuan dan potensi daerah.

Regional ITC Center of Excellence (RICE)

RICE bertujuan untuk mempercepat  pengembangan industri telematika dengan memberikan dukungan bagi startup company dibidang telematika. Dengan dibentuknya RICE, diharapkan industri - industri telematika di lingkungan sekitar RICE bisa bergabung dan diharapkan RICE menjadi tempat konsultasi terhadap segala permasalahan yang dihadapi startup company dibidang telematika.

Output yang diharapkan dari berdirinya RICE di beberapa daerah yaitu dengan adanya RICE bisa mendukung startup company dibidang telematika ataupun komunitas - komunitas ICT setempat.

Bentuk bentuk program RICE antara lain
  • Kegiatan pelatihan,
  • Seminar, sosialisasi, forum komunikasi,
  • Pameran (RICE Expo),
  • Pendampingan dalam bentuk pembuatan produk prototype bagi binaan - binaan.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan RICE memiliki kegiatan dan program sesuai kreatifitas masing - masing RICE.

Incubator Business Center (IBC)
IBC merupakan wadah untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru di bidang telematika, khususnya yang berbasis di perguruan tinggi melalui program inkubasi.

Tujuan dari pengembangan IBC adalah sebagai sarana bagi komersialisasi riset, penciptaan lapangan kerja baru dan bentuk jalinan kerjasama antara perguruan tinggi – industri – masyarakat – Pemerintah. Sebagai salah satu wadah pengembangan industri telematika, keberadaan IBC diharapkan mampu sebagai IT solution bagi usaha UKM, melalui penyediaan software aplikasi pembukuan, aplikasi produksi, aplikasi di bidang desain produk dan pemasaran. Selain itu, menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan mahasiswa, membekali mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan multimedia, menjalin kerjasama dengan UKM melalui program pendampingan dan membangun sinergi dalam upaya peningkatan daya saing produk.
Visi IBC, yaitu berusaha memadukan pembelajaran teori, praktek dan magang ke industri dan terlibat langsung dalam perancangan, pembuatan serta pemberian solusi atas permasalahan produksi.
Output IBC adalah mencetak lulusan yang siap menjalankan bisnis/usaha atau bekerjasama dengan industri dalam memberikan pelayanan jasa khususnya di bidang teknologi informasi dan membentuk kerjasama dengan industri, dimana mahasiswa dapat memperoleh pengalaman bisnis di lapangan.

Kebijakan-Industri-Nasional

Visi pembangunan Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995  antar para kepala Negara APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.

Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4) Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM, dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.

Untuk mewujudkan target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan  berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya struktur industri, 6) Meningkatnya  persebaran pembangunan industri, serta 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.

Dalam rangka merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut membangun pengembangannya, sehingga daerah memiliki daya saing. Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk dukungan perbankan.

Saat ini telah tersusun 35 Roadmap Pengembangan Klaster Industri Prioritas, yakni:

  1. Industri Agro, terdiri atas: (1) Industri pengolahan kelapa sawit; (2) Industri karet dan barang karet; (3) Industri kakao; (4) Industri pengolahan kelapa; (5) Industri pengolahan kopi; (6) Industri gula; (7) Industri hasil Tembakau; (8) Industri pengolahan buah; (9) Industri furniture; (10) Industri pengolahan ikan; (11) Industri kertas; (12) Industri pengolahan susu.
  2. Industri Alat Angkut, meliputi: (13) Industri kendaraan bermotor; (14) Industri perkapalan; (15) Industri kedirgantaraan; (16) Industri perkeretaapian.
  3. Industri Elektronika dan Telematika: (17) Industri elektronika; (18) industri telekomunikasi; (19) Industri komputer dan peralatannya
  4. Basis Industri Manufaktur, mencakup:
    • Industri Material Dasar: (20) Industri besi dan baja; (21) Industri Semen; (22) Industri petrokimia; (23) Industri Keramik
    • Industri Permesinan: (24) Industri peralatan listrik dan mesin listrik; (25) Industri mesin dan peralatan umum.
    • Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja:  (26) Industri tekstil dan produk tekstil; (27) Industri alas kaki;
  5. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Kreatif Tertentu: (28) Industri perangkat lunak dan konten multimedia; (29) Industri fashion; (30) Industri kerajinan dan barang seni.
  6. Industri Kecil dan Menengah Tertentu:  (31) Industri batu mulia dan perhiasan; (32) Industri garam rakyat; (33) Industri gerabah dan keramik hias; (34) Industri minyak atsiri; (35) Industri makanan ringan.

Adapun provinsi yang telah menyusun roadmap industri unggulan provinsinya terdiri dari 18 provinsi yakni: 1) D.I. Yogyakarta, 2) Sulawesi Tengah, 3) Papua, 4) Sumatera Barat, 5) Sumatera Selatan, 6) Lampung, 7) Kalimantan Timur, 8) Sulawesi Selatan, 9) Gorontalo, 10) Nusa Tenggara Timur, 11) Nusa Tenggara Barat, 12) Nanggroe Aceh Darussalam, 13) Riau, 14) Kepulauan Riau, 15) Kepulauan Bangka Belitung, 16) Kalimantan Barat, 17) Sulawesi Tenggara, dan 18) Sulawesi Utara.

Sedangkan kabupaten/kota yang telah menyusun roadmap kompetensi inti industri kabupaten/kotanya terdiri dari 5 kabupaten/kota sebagai berikut: 1) Kota Pangkalpinang, 2) Kabupaten Luwu, 3) Kota Palopo, 4) Kabupaten Maluku Tengah, dan 5) Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses kajian.

Untuk lebih lengkapnya, dokumen kebijakan, roadmap dan hasil kajian dapat diunduh di alamat: http://rocana.kemenperin.go.id.