Uncategorized

IMG20180720102953Penulis DHENI NURROVIKOH Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Dosen Pembimbing Lapangan Siswahyudianto, S.Pd.I.,M.M.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina koperasi-koperasi, usaha mikro, pasar, dan perdagangan yang ada di kabupaten Trenggalek. Instansi pemerintah ini tergolong penting untuk mengawasi jalannya koperasi-koperasi, usaha mikro, pasar, maupun perdagangan agar mampu berjalan sesuai fungsinya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu bidang yang ada di dinas ini yaitu bidang usaha mikro yang bertugas memberdayakan dan mengembangkan para pengusaha usaha mikro, melaksanakan program kerja dan kegiatan kewirausahaan, pengembangan produk dan pemasaran, fasilitasi dan permodalan bagi para pengusaha usaha mikro, melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang usaha mikro.

IMG-20180802-WA0056Usaha Mikro di Kabupaten Trenggalek sudah banyak mengalami perkembangan baik dalam jumlah usaha mikro yang terus meningkat setiap tahunnya, serta pemasaran produk yang sudah menggunakan  media offline maupun online dan sudah memperhatikan kemasan menarik yang sesuai  standar. Potensi alam maupun sumber daya manusia di Kabupaten Trenggalek sendiri sangat banyak. Misalnya bambu, pisang, ubi-ubian, beras, ketela dan masih banyak lagi. Untuk sumber daya manusianya, Trenggalek memiliki jumlah angkatan kerja yang tidak sedikit. Hal ini bisa menjadi keuntungan dan kelemahan tersendiri. Oleh karena itu Dinas sebagai pendamping bertugas untuk mendampingi para calon wirausahan baru dan pengusaha mikro untuk mengembangkan produknya  lewat program-program yang dibuat setiap tahunnya.  Misalnya pengadaan pelatihan-pelatihan bagi para pemuda dan pemudinya ataupun untuk para ibu-ibu rumah tangga.

Kabupaten Trenggalek memiliki  banyak produk-produk unggulan , meliputi makanan khas, batik , genteng, anyaman bambu dan juga kerajinan lainnya . Untuk usaha mikro Batik meliputi batik tulis baik pewarna alam maupun sintetis dan bahkan sekarang ada Batik Arumi yang diburu pembeli baik dari dalam maupun luar Kab. Trenggalek.

Pembangunan dan perkembangan dunia Industri dan perdagangan di Kabupaten Trenggalek telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, disisi lain produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun barang-barang import yang masuk kepasaran cukup banyak dan beraneka ragam. Fenomena ini merupakan dampak dari Globalisasi dan perdagangan bebas. Kondisi yang demikian ini pada satu pihak mempunyai manfaat bagi masyarakat, karena apa yang menjadi kebutuhan masyarakat mengenai barang/ Jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dan masyarakat bisa dengan mudah memilih aneka jenis dan kualitas barang/ Jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat. Disisi lain kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat merupakan ancaman/ saingan bagi pengusaha kecil yang ada di Kabupaten Trenggalek didalam memenangkan persaingan pasar.

  1. A.    Peran Bidang Usaha Mikro Dinas Komidag untuk Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Trenggalek[1]

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek Bidang Usaha Mikro mempunyai peran yaitu sebagai:

  1. Pembinaan, yaitu membina para ukm yang ada di kabupaten Trenggalek supaya lebih berkembang lagi.
  2. Memfasilitasi, yaitu bidang usaha mikro ini memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para pelaku ukm yang kekurangan dalam hal alat-alat produksi.
  3. Pemodalan, yaitu bidan usaha mikro ini memberikan pinjaman modal kepada para pelaku usaha baik yang baru merintis usaha ataupun yang sudah melakukan usaha.
  4. Pemasaran, yaitu bidang usaha mikro juga membantu para pelaku usaha untuk melakukan pemasarannya.

 

  1. B.     Tugas dan Fungsi setiap Seksi di Bidang Usaha Mikro[2]
    1. 1.      Seksi Kewirausahaan mempunyai tugas:
    2. Menyusun rencana kegiatan seksi kewirausahaan;
    3. Menyiapkan data sebagai bahan penyususnan rencana kegiatan seksi kewirausahaan;
    4. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan seksi kewirausahaan;
    5. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan;
    6. Menyiapkan data sebagai bahan koordinasi penumbuhan wirausaha baru;
    7. Menyiapkan data sebagai bahan pengembangan bisnis sentra unggulan menjadi klaster bisnis;
    8. Melaksanakan pengembangan bussines development service (BDS);
    9. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kewirausahaan;
    10. Melaksanakan pendataan hasil kerja penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan;
    11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kewirausahaan; dan
    12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
      1. 2.      Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran mempunyai tugas :
      2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran;
      3. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran;
      4. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran;
      5. Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran usaha mikro melalui pengembangan teknologi;
      6. Menyiapkan data sebagai bahan dalam rangka pengembangan akses dan informasi pasar;
      7. Menyiapkan data produk unggulan serta melaksanakan promosi dan pameran;
      8. Menyiapkan penyediaan sarana prasarana untuk pengembangan pemasaran produk usaha mikro;
      9. Melaksanakan kegiatan kemitraan usaha mikro;
      10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran; dan
      11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
        1. 3.      Seksi fasilitasi dan permodalan mempunyai tugas :
        2. Menyusun rencana kegiatan seksi fasilitasi dan permodalan;
        3. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi dan Permodalan;
        4. Menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi Fasilitasi dan Permodalan;
        5. Melaksanakan permberdayaan usaha mikro dalam rangka penumbuhan iklim usaha yang kompetitif melalui fasilitasi dan penyediaan sumber dana;
        6. Memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro yang meliputi perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan dari jenis pembiayaan lain;
        7. Melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi fasilitasi dan permodalan;
        8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi fasilitasi dan permodalan; dan
        9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

 

  1. C.  Kondisi SDM di Kabupaten Trenggalek

Kabupaten  Trenggalek  memiliki  luas  wilayah  126.140  Ha,  dimana  2/3  bagian luasnya  merupakan  tanah pegunungan,  terbagi  menjadi  14  Kecamatan  dan  157  Desa. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,17   km. Jumlah penduduk tahun 2014    sebanyak 818.797 jiwa  terdiri  dari 50,34 % laki-laki dan 49.66 % wanita, dengan kepadatan penduduk 649jiwa/km2.[3]

Dengan kondisi yang seperti itu jika dibagi dengan jumlah pendu­duknya maka hanya ada 0,16 hektare per jiwa. Tidak semua lahan subur. Kekeringan ka­rena medan Trenggalek terdiri dua pertiga pegunungan karst, airnya masuk sungai bawah tanah. Dengan topografi se­perti itu kalau mengandalkan pertanian primer, akan sulit bersaing dengan daerah lain.

Trenggalek memiliki jumlah angkatan kerja yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Angka Pengangguran di Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2017 diketahui justru mengalami kenaikan, menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek, Jumlah pengangguran di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 ini tercatat sebesar 13.650 orang, sedangkan pada tahun 2015 lalu hanya sebesar 9.960 orang.

Menurut data yang dihimpun BPS Kabupaten Trenggalek, Jumlah angkatan kerja di Kabuupaten Trenggalek Pada tahun 2017 sebesar 392.417 orang, Namun jumlah penduduk yang bekerja hanya ada 378.767 orang, sedangkan yang menganggur ada 13.650 Orang. Dari angka tersebut diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 sebesar 3,48%, yang terdiri dari TPT laki laki sebesar 3,89%, sedangkan TPT Perempuan sebesar 2,91%.

Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Trenggalek, Deni Irawan Menjelaskan, Bahwa kenaikan tingkat pengangguran di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 ini, didukung oleh penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 25.100 orang. Pasalnya penyerapan dari sektor ini pada tahun 2015 mampu menyerap 208.720 orang, sedangkan pada tahun 2017 hanya mampu menyerap 183.620 orang saja.

Meski angka TPT Kabupaten Trenggalek pada tahun 2017 ini mencapai angka 3,48%, namun angka tersebut diketahui masih berada dibawah TPT Provinsi jatim yang mencapai angka 4,00%, ataupun TPT Nasional yang pada tahun 2017 ini mencapai angka 5,50%.[4]

Trenggalek  merupakan salah satu kabupaten kecil yang ada di provinsi Jawa Timur. Dengan sebagian besar daerahnya terdiri dari pegunungan. Di Trenggalek saat ini sudah banyak muncul para pengusaha baru dan terus mengembangkan kulaitas produknya. Tetapi permasalahan yang sering dihadapi oleh para pengusaha kecil kita/ Home Industri adalah mengenai belum lancarnya pemasaran produk yang dihasilkan oleh para pengusaha kecil. Banyak faktor/kendala kenapa produk para pengusaha mikro di Trenggalek selalu kalah dalam memenangkan persaingan pasar salah satunya adalah mengenai kwalitas produk, kemasan dan pengenalan pasar. Permasalahan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Saat ini produk peredaran barang, apakah Makanan/ Minuman ataupun barang lainnya di pasaran begitu banyak bahkan ratusan macamnya, mulai dari produk yang dihasilkan oleh pengusaha besar, maupun pengusaha kecil, bahkan produk-produk import. Keadaaan ini merupakan dampak dari Era Globalisasi yang saat ini mulai merambah kepada liberalisme dunia perdagangan. Kita tidak bisa membatasi peredaran tersebut dan masuknnya produk-produk dari luar negeri ke pasaran Negara kita, selama produk-produk tersebut masuk ke pasaran Indonesia sudah melaui proses aturan yang berlaku.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Trenggalek sendiri sudah mulai membuat communal brand­ing (merek bersama) karena pelaku UMKM tidak akan mampu membuat citra brand sendiri karena terlalu mahal. Contoh batik khas Trenggalek, bercorak turonggo yakso de­ngan teknik pewarnaannya yang khas. Pemkab Trenggalek datang ke Sarinah Department Store, di Jakarta, dan membuat corner untuk batik Trenggalek, “Te­rang Galih”, dari nama Treng­galek yang artinya terang di hati. Hal ini sudah menunjukkan bahwa kualitas Usah Mikro di Trenggalek sudah mengalami peningkatan

Upaya untuk peningkatan kualitas SDM dan promosi produk  yang dilakukan oleh Dinas Komidag adalah dengan penumbuhan wirausaha baru melalui  pelatihan dan promosi produk melalui pameran. Pelatihan sendiri ada dua jenis yakni pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan. Pelatihan dasar atau penumbuhan wirausaha baru biasanya bekerja sama dengan Pemerintah Desa, yakni dengan menggali potensi desa dan muserenbang (Musyawarah perencanaan dan pengembangan). Musrenbang merupakan agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan memalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyeruakan kebutuhan mereka pada pihak pemrintah. Proses musrenbang juga terjadi di level kecamatan dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan buttom-up dimana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembagunan disusun.

Selain bekerjasama dengan Pemerintah Desa, biasanya Dinas Komidag juga bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) salah satunya program dari PJI yakni USAID JAPRI. Dari pelatihan dasar yang sudah dilaksanakan oleh pihak PJI nanti akan ditindak lanjuti oleh Dinas Komidag untuk pengadaan pelatihan lanjutan yang diperlukan sesuai  dengan bidang yang telah dikuasai oleh para wirausahawan baru. Misalnya mereka yang menggeluti bidang kerajinan akan ada pelatihan lanjutan tentang kerajinan, tutur Bu Nurun selaku Kasi Pengembangan Produk dan Pemasaran.

Di tahun 2017 sampai tahun 2018 Dinas Komidag sudah banyak melakukan pelatihan/magang diantaranya adalah[6] :

Penumbuhan Wirausaha Baru atau pelatihan dasar :

1)      09 – 10 Mei 2017 pelatihan membuat makanan dan minuman yang bertempat di Aula Dinas Komidag.

2)      10 – 11 Juni 2017 pelatihan membuat kerajinan pembuatan tas dan kotak tisu dari anyaman daun pandan yang diikuti oleh 40 orang yang diadakan di Aula Dinas Komidag.

3)      24 – 25 Oktober 2017 pelatihan membuat souvenir yang bertempat di Aula Dinas Komidag.

4)      26 – 27 Oktober 2017 pelatihan membuat handycraft yang bertempat di Aula Dinas Komidag.

5)      14- 15 Desember 2017 pelatihan meracik kopi (barista) yang bertempat di Galeri Gemilang.

6)      27 – 28 April 2018 pelatihan makanan olahan berbasis bahan lokal yang bertempat di Balai Rakyat Kecamatan Panggul.

Pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro atau bisa disebut dengan pelatihan lanjutan :

1)      16 – 23 Mei 2017 pelatihan batik pewarna alami yang bertempat di Workshop Batik Alya.

2)      21 – 29 Oktober 2017 magang batik pewarna alami yang bertempat di Bantul Yogyakarta.

3)      18 – 22 Desember 2017 pelatihan bambu laminasi yang bertempat di Workshop Mebel Karya Indah.

Pelatihan,  pembinaan serta pengembangan usaha mikro diharapkan dapat menghasilkan wirausaha baru yang kompeten dibidangnya. Serta dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Trenggalek dengan munculnya peluang usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja, untuk mengurangi angkatan kerja yang menganggur. Pelaksanaan pelatihan juga tidak ngawur, Dinas Komidag berusaha menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta potensi yang ada di Trenggalek dan jelas siapa yang akan menjadi peserta pelatihannya.

Selain pelatihan dan pembinaan Dinas Komidag juga menyelenggarakan dan mengikuti pameran yang bertujuan untuk  promosi produk-produk usaha mikro yang ada di Kabupaten Trenggalek. Pameran merupakan satu strategi promosi, ajang untuk mengenalkan produk dan ajang untuk meningkatkan penjualan dengan menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu Dinas Komidag memperkenalkan produk-produk para pengusa mikro melalui pameran atau promosi baik ditingkat lokal, regional maupun nasional melalui Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan.

Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Maret 2017  di pantai prigi sekitar area 360 Kabupaten Trenggalek, bertujuan untuk mengenalkan semua produk unggulan Trenggalek kepada masyarakat luas juga dari para undangan yang hadir dalam pembukaan acara tersebut, yang acara ini merupakan acara agenda tahunan untuk lomba design miniatur kapal yang diikuti peserta dari luar dan dalam kab. Trenggalek

Peserta yang mengikuti pameran adalah

  1. Batik Tulis Setiya Jaya (Ds. Ngentrong Kec. Karangan)
  2. Batik Tulis Sekarwangi Ds. Sumberingin Kec. Karangan
  3. Batik Tulis RARA Ds Bendoagung Kec. kampak
  4. Makanan khas RARA Ds. Wonorejo Kec. Gandusari
  5. Kripik pisang dan olahan laut Sumber Rejeki (Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo)
  6. Nata decoco Kel Sumbergedong Kec Trenggalek
  7. Olahan jamu dan bandrek Ds. Malasan Kec. Durenan
  8. Makanan lainnya meliputi amplang ikan, permen susu dll
  9. Kel disabilitas binaan dari Griya mode Ds. Nglongsor Kec. tugu
  10. Kerajinan kulit AG leather (Ds. Malasan Kec. Durenan)
  11.  Asesoris dan manik TRENGGALIH (Kel. Surondakan Kec. Trenggalek)

Dalam Event ini kita menyewa 10 stand diperntukkan untuk semua pengisi stand tersebut Pameran dalam rangka pembukaan TMMD (Taruna Manunggal Membangun  Desa)

Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017  di Ds. Jombok Kec. Pule   Kabupaten Trenggalek, bertujuan untuk mengenalkan semua produk unggulan Trenggalek kepada masyarakat luas juga dari para undangan yang hadir dalam pembukaan acara tersebut, yang acara ini ini merupakan acara agenda tahunan yang dilaksanakan oleh TNI dan merupakan kerjasama lintas sektoral TNI, SKPD Terkait  selaku Pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dalam upaya membantu meningkatkan aselerasi pembangunan didaerah tertinggal, terisolasi dan daerah pinggiran dan terbelakang. Dinas Komidag                               Kab. Trenggalek berpartisipasi dengan penyiapan stand Pameran Produk Unggulan untuk pelaku usaha mikro .

Peserta yang mengikuti pameran adalah

  1. Batik Tulis Setiya Jaya (Ds. Ngentrong Kec. Karangan)
  2.  Makanan olahan , Ds. Dawuhan Kec. Trenggalek

Asesoris dan manik TRENGGALIH (Kel. Surondakan Kec. Trenggalek) Pameran dalam rangka penutupan TMMD (Taruna Manunggal Membangun Desa)  di Alun –alun Trenggalek

Yang dilaksanakan tanggal 4  mei 2017, dengan tujuan sama dengan  saat pembukaan TMMD sebelumnya, Dinas Komidag Kab. Trenggalek, menyiapkan Stand Pameran untuk  pelaku usaha mikro.

Peserta yang mengikuti pameran adalah

  1.  Batik Tulis Tiepoek (Ds. Ngentrong Kec. Karangan)
  2.  Kerajinan kulit AQ leather (Ds.  Malasan Kec. Durenan)
  3. Asesories dan manik TRENGGALIH (Kel. Surondakan Kec. Trenggalek)
  4. Rumah Coklat  (Ds. Karangan  Kec. Karangan)

Forum IKM Kab. Trenggalek Bazar Ramadhan 2017

Pameran yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 16  Juni 2017  di halaman pendopo Kab. Trenggalek. Bertujuan untuk mengenalkan semua produk unggulan Trenggalek kepada masyarakat luas juga dari para undangan yang hadir dalam pembukaan acara tersebut, yang acara ini ini merupakan acara agenda tahunan selama bulan Ramdhan, bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kab. Trenggalek melaksanakan pondok ramadhan selama satu minggu (12 s.d 16  Juni 2017), selama Pondok Ramadhan disertai dengan pelaksanaan Bazar Ramadhan yang diikuti oleh  :

  1. Pelaku Usaha Mikro dari Asosiasi UMKM Kab. Trenggalek
  2. Bulog  cabang Tulungagung untuk penyediaan sembako murah
  3. Pelaku Usaha mikro Binaan PKK Kab. Trenggalek
  4. Pelaku Usaha Mikro Binaan GOW Kab. Trenggalek
  5. Pelaku Usaha Mikro Binaan Dharma wanita Kab. Trenggalek
  6. Forum IKM Kab. Trenggalek
  7. Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek
  8. Dinas Perikanan Kab. Trenggalek

Dalam Event ini kita menyewa 10 stand diperuntukkan untuk semua pengisi   stand tersebut Gebyar UMKM tahun 2017

Yang dilaksanakan di Alun-Alun Trenggalek, tanggal 20 s.d 23  Agustus  2017, dengan tujuan untuk membuka peluang pemasaran bagi pelaku usaha mikro di Kab. Trenggalek. Pemerintah Kab. Trenggalek melalui Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, menyiapkan 26 Stand gratis yang dipersiapkan untuk pelaku usaha mikro binaan Dinas Komidag Kab. Trenggalek dan beberapa SKPD terkait.

Yang mengisi stand meliputi  :

  • Dinas Pertanian dan pangan Kab. Trenggalek
  • Dinas Perikanan Kab. Trenggalek
  • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kab. Trenggalek
  • Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Trenggalek
  • Dekranasda Kab. Trenggalek
  • Dekranasda Kab. Trenggalek
  • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
  • Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Trenggalek
  • Dinas Kesehatan , pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                    Kab. Trenggalek
  • Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek
  • Batik Alya Ds. Parakan Kec. Trenggalek
  • Batik Sekarwangi Perum Sumberingin Indah Kec. Karangan Kab. Trenggalek
  • Batik Ra & Ra Ds. Bendoagung Kec. Karangan
  • Batik Warlami Ds. Ngentrong Kec. Karangan
  • Batik Warlami Ds. Ngentrong Kec. Karangan
  • Tenun Telaga Sari Ds. Buluagung Kec. Karangan
  • Asosiasi UMKM Divisi Mamin
  • Asosiasi UMKM Divisi Mamin
  • Asosiasi UMKM Divisi Mamin
  • Asosiasi UMKM Devisi Kerajinan
  • Asosiasi UMKM Divisi Kerajinan
  • Forum IKM Kab. Trenggalek
  •  Kerajinan / asesories (mbak mita)
  •  KUB Bintang Mandiri Perum Taman Agung Permai Blok F-9 Trenggalek
  •  Koperasi Madani Kec. Watulimo
  • Itulah pengisi stand yang dibiayai dari dana APBD II Kab. Trenggalek, sedangkan stand yang dibiayai dari APBD I propinsi jawa timur ada 30 stand yang diperuntukkan untuk 10 stand untuk pelaku usaha mikro dari Jawa timur dan 10 stand  untuk Kab/kota se-jatim sekitar di Kab. Trenggalek dan 10 stand untuk pelaku usaha mikro dari Kab. Trenggalek

Kabupaten /kota sekitar  Kab. Trenggalek, yang mengikuti gebyar UMKM dan pasar Rakyat th 2017 adalah  :

  1. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tulungagung
  2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kediri
  3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Kediri
  4. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar
  5. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Blitar
  6. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Magetan
  7. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Madiun
  8. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Nganjuk
  9. Dinas Perindag Kab. Nganjuk

Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jombang Pasar Rakyat  2017

Dimulai tanggal 19 s.d 31 Agustus  2017, adalah suatu kegiatan yang bersamaan dengan Gebyar UMKM, kl pasar rakyat adalah suatu kegiatan berupa pasar yang berisi pendirian tenda-tenda diseputaran alun-alun, depan BRI dan Pemda Kab. Trenggalek, depan pasar sore, jalan wachid hasyim. Jumlah tenda yang didirikan kurang lebih ada 250 tenda, dengan diisi oleh pengusaha baik dari dalam atau luar Kab. Trenggalek. Pameran di Hutan Kota (Huko) dalam rangka Kejurna urban Downhill Night race pada tanggal 7 s.d 8  Juli 2017 Pameran FKKS  di pantai Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek tanggal 21 s.d 22 Oktober 2017 Pameran Jambore Pemuda Daerah (JPD) Jawa Timur di pantai Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek tanggal 23 s.d 25  Oktober  2017 Pameran Bazar Djadoel dalam rangka Hari Jadi Kota Blitar di alun-alun Blitar tanggal 5 s.d 9  April 2017 Pameran dalam rangka GSB Di Taman Budaya Cak Durasim Surabaya tanggal 7 s.d 8  April 2017 Pameran Koperasi dan UMKM Expo dalam rangka Hari Koperasi dan UMKM Di grand city Surabaya tanggal 26 s.d 30  Juli 2017 Pameran dalam rangka Hari Jadi Kota Nganjuk  tanggal 4 s.d 6  Agustus  2017 Pameran dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri tanggal 18 s.d 21 Juli 2017 di GOR Joyoboyo Kota Kediri Pameran Gebyar Budaya dalam rangka Hardiknas di halaman GOR Lembu Peteng Kab. Tulungagung tanggal 16 s.d 20  Mei  2017 Pameran Gebyar UMKM dan Pasar Rakayat dalam Rangka Hari Jadi Kab. Ngawi di alun-alun Ngawi tanggal 21 s.d 23  Juli 2017 Pameran Produk Unggulan Musabaaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke XXVII Tingkat Propinsi Jawa Timur tanggal 1 s.d 8  Oktober  2017 Pameran Harkopnas dalam rangka Hari Koperasi di tingkat nasional di lapangan karebosi Kota Makasar pada tanggal 11 s.d 16  Juli 2017

Di bulan Juli 2018, Dinas Komidag telah mengikuti 3 pameran regional dan nasional. Diantaranya pameran di TMII (Jakarta), pameran untuk memperingati hari jadi Koperasi di Lamongan dan Pameran di Malang. Dengan adanya kegiatan pameran tersebut diharapkan produk-produk lokal Trenggalek dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dari mengikui pameran nantinya akan mengetahui informasi mengenai pesaing, pasar  yang akan dituju, dan bisa meningkatkan strategi bisnis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Dalam mengikuti pameran juga harus  diketahui hal-hal dasarnya, sesuai segmentasi pasar atau tidak. Pameran lokal biasanya di adakan di alun-alun Trenggalek pada saat pasar rakyat Hari Jadi Kota Trenggalek, ataupun event pada saat ramadhan, atau hari-hari khusus yang dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pameran regional  adalah pameran yang dilakukan di tingkat provinsi, misalnya Dinas Komidag mendapat tawaran pameran dari Dinas Komidag Provinsi, dengan fasilitas stand gratis atau sewa. Sedangkan pameran nasional merupkan pameran yang dilakukan di tingkat nasional atau seluruh Indonesia  yang dilakukan di luar Provinsi Jawa Timur, misalnya seperti Jakarta, Makasar, Samarinda, Bulungan, Ambon, Medan, Batam, dan Bali. Produk-produk yang dipamerkan  merupakan produk unggulan Kab. Trenggalek dengan kualifikasi yang bagus, misalnya batik khas, makanan khas, dan kerajinan.

Produk yang dipamerkan juga harus sesuai dengan ketentuan dari pameran tersebut,  misalnya pameran tersebut khusus produk  Kriya jadi yang dapat dipamerkan hanya  produk-produk kriya atau kerajinan, seperti batik, aksesoris, kerajinan boneka, bambu dan sebaginya. Jadi tidak semua produk bisa diikutkan dalam pameran. Hanya produk-produk dengan kualifikasi khusus yang bisa diikutkan dalam pameran, misalnya dalam produk kuliner harus memiliki kemasan yang menarik dan sudah memiliki izin.

Untuk itu diharapkan bagi para pengusaha mikro selain berwirausaha untuk meningatkan omset juga harus memperhatikan hal-hal lain  yang mendukung usahanya, seperti penggunaan kemasan yang menarik, inovasi produk untuk mengembangkan pasar dan menarik konsumen.

 

 


[1] Ibid

[2] Ibid

[3] Pemkab Trenggalek, Kondisi  Geografis Kabupaten Trenggalek, https://www.trenggalekkab.go.id/page.php?page=17&cat=16, diakses pada Senin 3o Juli 2018, pukul 10.00 W.I.B

[4] Tim Biotv, Penangguran di Trenggalek, http://www.bioztv.id/2017/12/12/tahun-2017-pengangguran-di-trenggalek-meningkat-hingga-ribuan-orang-tahu-kenapa/ Diakses pada 30 Juli 2018 pukul 09.45 W.I.B

[5] Data dari Dinas Komidag Tamben Kab.Trenggalek Bagian Usaha Mikro

[6] Ibid

[7] Data dari Dinas Komidag Kab.Trenggalek. laporan akhir promosi 2017 Bagian Usaha Mikro

Oleh Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan Oleh : NURMA YUNI ANTIKA NIM. 17402153202 Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung

Omset adalah nilai total dari sebuah produk yang di jual baik berbentuk cash maupun piutang. Dengan istilah omset tersebut dapat dikatakan pendapatan kotor alias masih belum di kurangi biaya modal, seperti biaya produksi, gaji pegawai dan lain sebagainya.

Dengan begitu, meskipun nilai omset sebuah perusahaan seringkali dijadikan patokan untuk menilai skala besar kecilnya perusahaan tersebut, namun sebetulnya angka yang disebutkan itu belum mencerminkan keuntungan bersih yang mampu didapatkan.

Peningkatan omset penjualan dalam sebuah bisnis merupakan hal yang paling idamkan dan diutamakan oleh seorang pelaku usaha, dengan begitu usaha tersebut mengalami peningkatan dan berkembang dengan melakukan promosi , memberi layanan dengan baik dan kegiatan lain- lainya yang positif menunjang peningkatan omset.[1]

  1. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

  1. Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Atau, yang dimaksud Usaha Kecil adalah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan usaha yang mempunyai omzet /penjualan pertahun setinggi-tingginya aktiva atau aset.

Atau, yang dimaksud dengan Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

  1. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.[1]

  1. A.    Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro Kota Blitar
    1. 1.      Promosi

Definisi promosi adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi/ membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima dan membeli pada produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan.

Hubungan promosi dengan penjualan yaitu promosi sangat penting bagi peningkatan angka penjualan. Pada umumnya  setelah angka penjualan cukup tinggi, maka suatu badan produksi akan mengurangi kegiatan promosi. Dengan adanya promosi penjualan dapat membantu meningkatkan penjualan dalam jangka waktu pendek. Promosi dapat dilakukan berbagai cara dengan mengadakan diskon, memberikan hadiah setiap pembelian produk dengan ketentuan pembelian, penawaran gratis dan lain- lainnya dengan diadakan seperti itu maka konsumen akan terdorong untuk membeli produk tersebut.

Adapun manfaat dari promosi penjualan selain untuk meningkatkan omset penjualan pelaku usaha. Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut adalah :

  1. Customer promotion yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk membeli atau menggunakan jasa.
  2. Trade promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pedagangan grosir, pengecer, eksportir dan importir untuk meperdagangkan barang atau jasa dari sponsor.
  3. Sales – farce promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan.
  4. Businness promotion yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh palanggan baru,mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama. [1]
  5. 2.      Pameran

Pameran adalah suatu kegiatan dalam bentuk pertemuan antara produsen dan konsumen dengan promosi yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha.

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan Pasar Rakyat di pusatkan di Jalan Kenangan Kota Blitar itu di gelar 3 hari berturut – turut pada  hari Kamis tanggal 23 Juni sampai tanggal 25 Juni 2016. Kegiatan ini memberikan ruang promosi aktualisasi UKM di Kota Blitar bahkan warga masyarakat tampak antusias menyambut pasar rakyat ini.

Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar mengatakan Pasar Rakyat Ramadhan ini bertujuan untuk menggeraka potensi UKM yang di Kota Blitar jumlahnya ribuan sekaligus menekan inflasi. “Pertumbuhan ekonomi Kota Blitar cukup baik, inflasinya juga cukup rendah. Kita terus berupaya menyelenggarakan berbagai kegiatan agar perekonomian daerah kondisinya semakin baik”, kata Wali Kota Samanhudi.

“Kegiatan ini tidak hanya sebagai media promosi, tetapi juga untuk mendorong, merangsang dan memelihara aktivitas usaha, terutama dalam pendayagunaan potensi ekonomi di Kota Blitar. Kegiatan ini juga sangat selaras dengan Visi APBD Pro Rakyat dan bentuk realisasi dari semangat Rukun Agawe Santoso,”.[2]

  1. 3.      Pelatihan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar meneyelenggarakan Pelatihan Rajut Aplikasi bagi para UKM di Kota Blitar. Ada sekitar 40 orang yng mengikuti pelatihan yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selama tiga hari,  tanggal 7,8 dan 10 Desember 2015. Wirawan Tono, SH Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar pada Senin (07/12), mengatakan bahwa pelatihan ini dilaksanakan untuk menambah atau meningkatkan kemampuan ketrampilan para UKM dengan sasaran bagi mereka yang sudah memiliki dasar rajut atau yang pernah mengikuti pelatihan dasar dan yang sudah memiliki ketrampilan. Karena pelatihan rajut aplikasi ini merupakan rajut lanjutan. Mengungat yang dikerjakan bukan kain polosan lembaran tetepi pakaian yang sudah jadi dipercantik dengan rajut benang. Sehingga ada nilai plus dari pakaian itu sendiri.

Wirawan menambahkan, dengan pemberian pelatihan ini masyarakat yang memiliki ketrampilan, usahanya bisa berkembang dan mampu bersaing dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Di Kota Blitar bisa tumbuh kembang dan mampu mempertahankan serta meningkatkan perekonomian.

Dalam pelatihan yang berlangung selama tiga hari itu, para peserta mendapat materi baik secara teori maupun praktik dari para pelatih profesional yang memiliki usaha rajut, satu diantaranya pelatih  dari Marketing.[3]


[1] Tjipto Fandy, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi Ofset,2001)Edisi Pertama.

 


[1] Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,(Jakarta: Republik Indonesia).

 


[1] https://infopeluangusaha.org/pengertian-istilah-omset-dan-profit-dalam-bisnis/, diakses pada tanggal 31 Juli 2018, pada pukul 01.00 WIB.

EVI PUJI ASTUTI NIM. 17402153331 Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Misco Small Medium Enterprises) dalam suatu negara, tidak kecuali negara maju sekalipun merupakan pelaku ekonomi lainnya. Menurut Internasional Small Bussiness Congres dalam Suwandi (1997) posisi usaha mikro kecil menengah di Indonesia sebesar 99%. Kegiatan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam hal krisis moneter yang berkepanjangan dan sangat fleksibel terhadap dinamika kegiatan ekonomi nasional, perannya dalam mobilisasi sumberdaya dan menyerap tenaga kerja relatif besar. Karena itulah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kedudukannya sangat penting dalam menyangga perekonomian masyarakat.

Melalui kegiatan yang ada di Dinas Koperasai dan Usaha Mikro ini masyarakat Kota Blitar yang memliki masalah kekurangan wawasan/pengetahuan dalam pemasaran produk untuk mengembangkan usahanya, bisa diatasi melalui pembinaan atau biasa disebut dengan Bimbingan Konseling. Pembinaan Konseling Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil maupun menengah dengan mendahulukan prioritas usaha yang benar-benar kekurangan wawasan/pengetahuan, baik secara perorangan maupun kelompok usaha yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB). Pada umunya suatu kegiatan selain memberikan banyak peranan dalam kehidupan masyarakat pasti juga mengalami berbagai hambatan yang muncul seperti halnya pada kegiatan penyaluran dana di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini. Munculnya hambatan dan kendala dapat berasal dari pihak Dinas sebagai pelaksanaan kegiatan. Hamabatan dan kendala ini akan segera diupayahkan penyelesaiannya oleh pihak Dinas.

Kriteria UMKM tertulis dalam UU No.20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6 sebagai berikut :

  1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
    1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
    1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
    2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
    1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
    2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2)  huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

    Pengembangan usaha menurut Glos, Steade dan Lawry adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang  yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standard serta kualitas hidup mereka.

    Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas (Anoraga, 2007:66). Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi usaha besar. Adapun tahapan pengembangan usaha menurut Pandji Anoraga (2007:90), diantaranya :

    1. Identifikasi Peluang
    2. Merumuskan Alternatif Usaha
    3. Seleksi Alternatif
    4. Pelaksanaan Alternatif Terpilih
    5. Evaluasi

    Lampiran lampiran DOKUMENTASI EVI PUJI ASTUTI (17402153331)

KEIKUTSERTAAN BPJS MANDIRI BERDASARKAN STATUS EKONOMI

Oleh : Faradina Fauziah, NIM : 17402153071 yang sedang magang/PPL di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

Setiap penduduk di suatu Negara membutuhkan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar kehiupan .Salah satu perlindungan tersebut adalah jaminan kesehatan.  Upaya pemberian jaminan kesehatan bagi penduduk juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini berdasarkan Papres No. 12 tahun 2013 pasal 6 ayat 1 tentang jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berbunyi kepersertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dan target Universal Healt Coverage (UHC) tahun 2019 seluruh rakyat Inonesia telah terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan Sosial diselenggarakan dengan prinsip kegotongroyongan, kepersertaan bersifat wajib, iuran berdasarkan presentasi upah atau pendapatan dan dilakukan dengan prinsip nirlaba yang mempunyai dampak terhadap perekonomian masyarakat.  Maka dari itu keikutsertaan BPJS berdasarkan status ekonomi sangat di perlukan karena dengan itu masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk kesehatan dan dapat menggunakan untuk kebutuhan lain.

Badan hukum BPJS Kesehatan di bentuk dengan Undang-undang dengan modal awal dibiayai oleh APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana Jaminan Sosial dari sumber-sumber sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Repubvlik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Karena itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksaan tugasnya di pertanggung jawabkan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara. Sebagai Badan Hukum Publik BPJS Kesehatan di kelola oleh direksi dan dewan pengawas. Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas BPJS Kesehatan sebagai Institusi. Semangat yang dibangun pada program BPJS adalah kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang shat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang resiko tinggi dan rendah, anggota yang bersifat wajib da tidak selektif, iuran yang dibayar per bulan berdasarkan persentase upah atau penghasilan dan jaminan nasional bersifar nirlaba. Sebagai upaya memenuhi atau mmeperoleh pelayanan masyarakat kesehatan yang berkualitas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan terusmemperluas jaringan mitra fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Dimana dari data yang diperoleh jumlah peserta BPJS Kesehatan tlah mencapai angka 133,6 juta jiwa atau baru separuh dari pnduduk yang sudah mebjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), itupun mayoritas berasal dari PNS/TNI/Polri dan masyarakat miskin yang tidak melakukan iuran sendiri.

Adapun Visi dari BPJS Kesehatan yaitu Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesimbungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotongroyong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Untuk dapat mencapai visi, maka ditetapkan misi. Misi  BPJS Kesehatan, yaitu : Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta,pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien, Memperluas kepersertaan JKN-KI mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraand engan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepersertaan., Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatanan pengelolahan keuangan secarat ransparandanakuntabel., Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerjasama antara lembaga kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM yang professional, penelitian,perencanaan dan evaluasi, pengelolahan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal. Untuk  Mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. (UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 4)

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Sesuai undang-undang Nomor 40 tahun 2004 maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan

BPJS Mandiri atau yang lebih dikenal dengan BPJS individu atau BPJS keluarga. BPJS ini diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang bukan pekerja (BP) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Dalam BPJS mandiri ini terdapat klasifikasi kelas (hak) yang dapat dipilih yaitu, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, kelas yang dipilih sangat menentukan kelas perawatan ketika pasien BPJS harus di rawat inap di rumah sakit, jadi yang memilih kelas 1, maka akan mendapatkan ruang klas perawatan kelas 1, begitu juga untuk kelas 2 dan kelas 3. Selain kelas perawatan, satu lagi yang membedakan ketiga kelas (hak) yang telah disediakan oleh BPJS adalah iuran atau premi bulanan yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS mandiri. Untuk iuran peserta BPJS Mandiri atau pserta BPJS pekrja bukan penrima upah (PBPU) diantaranya:

  1. Kelas 1, iuran yang harus dibayar Rp. 80.000
  2. Kelas 2, iuran yang harus dibayar Rp. 51.000
  3. Kelas 3, iuran yang harus dibayar Rp. 25.500

Dimana status ekonomi itu sendiri merupakan merupakan kedudukan seseorang atau keluarga dimasyarakat berdasarkan pendapatan perbulan. Status ekonomi dapat dilihat pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok.  Tingkat ekonomi seseorang berhubungan erat dengan berbagai masalah kesehatan. Orang dengan tingkat ekonomi rendah akan lebih berkonsentrasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar yang menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Sebaliknya orang dengan tingkat ekonomi tinggi mempunyai kesempatan  lebih besar dalam menempuh pendididikan dimana orang dengan tingkat ekonomi tinggi akan lebih mudah menerima informasi sehingga makain banyak pula penegetahuan yang dimiliki sehingga makin banyak pula penegtahuan yng dimiliki sehingga akan memeperhatikan kesehatan diri dan keluarga.

Klasifikasi status ekonomi menurut Coleman dan Cressey

  1. Status ekonomi atas

Status ekonomi atas merupakan status atau kedududkan seseorang dimasyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut harta, kekayaan, dimana harta kekayaan yang dimiliki diatas rata-rata masyarakat pada umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

  1. Status ekonomi bawah

Status ekonomi bawah merupakan kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan, dimana harta kekayaan yang dimiliki termasuk kurang jik dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program JKN-KIS merupkan program pemerintah yang sangat membantu kelangsungan hidup masyarakat dalam hal kesehatan. Dengan adanya program ini masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah atau JK-KIS PBI, maka tidak perlu kuatir dengan masalah kesehatan yang suatu saat dapat menimpanya, karena biaya sepeuhnya di tanggung oleh pemerintah sama halnya dengan TNI/POLRI dan pegawai negeri lainnya yang sudah terdaftar dalam jaminan kesehatan yang iuran tiap bulannya sudah dipotongkan dari gaji mereka. Berbeda lagi dengan masyarakat atau peserta yang dirasa mampu maka harus mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS secara mandiri yang tiap bulannya membayar iuran sesuai kelas yang diambil.

Terkait dengan itu, keikutansertan BPJS mandiri berdasarkan status ekoomi harus menjadi salah satu pertimbangan ketika memutuskan untuk menjadi peserta BPJS dalam pemilihan kelas yang tiap bulannya harus membayar iuran. Untuk kelas 1 senilai Rp.80.000, kelas 2 senilai Rp.51.000 dan kelas 3 senilai 25.500, maka masyarakat atau peserta yang dirasa mampu atau dengan status ekonomi tinggi memilih hak kelas 1 dan status ekonomi menengah atau rendah memilih hak kelas 2 ataupun 3. Yang menjadi permasalahan dilapangan adalah dimana kesadaran masyarakat tentang keikutsertaan pada BPJS Kesehatan masih rendah, padahal yag terjadi dengan medaftarkan diri dalam jaminan kesehatan banyak manfaat yang diperoleh. Selain itu masyarakat masih menganggap biaya untuk bpjs mandiri mahal, padahal dalam bpjs kesehatan sudah menyedikan pilihan kelas yang dapat dipilih masyarakat sesuai kemampuannya. Dengan pendapatan rata-rata masyarakat Trenggalek adalah 1.509.816/bulan. Ini bukanlah angka yang besar untuk bisa dibagi dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan melihat harga-harga kebutuhan yang terus melambung tinggi di Kabupaten Trenggalek. Tentu saja ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan keikutsertaan dalam program BPJS mandiri, hal inilah yang dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat pada BPJS Mandiri. Untuk daerah Kabupaten Treggalek dengan jumlah penduduk 761.990 jiwa, yang telah mengikuti BPJS Ksehatan sebanyak 57,12% dari jumlah penduduk kabupaten trenggalek. Dan untuk periode bulan januari 2018 jumlah rekriutmen peserta BPJS Kesehatan yaitu untuk kelas 1 sebanyak 17 KK (Kartu Keluarga), kelas 2 sebanyak 42 KK(Kartu Keluarga), dan Kelas 3 sebanyak 155 KK (Kartu Keluarga) yang mendaftarkan diri. Hal ini terbukti mayoritas masyarakat trenggalek memilih kelas 3 karena masyarakat menyesuaikan status ekonomi yang menengah.

Kegiatan PPL lihat disini FOTO KEGIATAN PPL

Oleh Jeni Verdiana Wulandari Mahasiswi PPL/ Magang Prodi Perbankan Syariah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asa kekeluargaan. Namun, dengan semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian, maka sebagai muslim perlu untuk mengembangkan perekonomian yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dan muncullah koperasi yang berprinsip syariah yaitu Baitul Mall wat Tamwil (BMT).

Seiring tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit pula yang terpaksa harus tutup. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa penyebab, dan salah satunya adalah kredit atau pembiayaan macet. Akibat dari pembiayaan macet tersebut akan menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak luas apabila tidak segera ditangani atau diselamatkan.

Pembiayaan macet tersebut bisa disebabkan faktor eksternal dan internal dari Manajemen BMT sendiri ataupun pihak nasabah (debitur) yang telah mendapatkan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjdi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancer, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dn resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.

Berkaitan dengan pembiayaan di BMT, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi ringkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

  1. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

  1. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

  1. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

  1. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

  1. Condition

BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

  1. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

 

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalahnya terhadap:

  1. Likuiditas

Likuiditas adalah nafas kehidupan bagi setiap perusahaan, begitu juga bank. Jika hutang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan pembiayaan yang jatuh tempo.

  1. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Adanya pembiayan bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Kerugian dapat mengganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivanya. Jika kerugian tersebut cukup bersar, maka bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.

  1. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

  1. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal itu terlihat pada perhitungan tingkat produktivitasnya yang dituangkan dalam rumus Return on Equity(ROE) dan Return on Asset(ROA). Jika kredit tidak lancar, maka rentabilitasnya menjadi kecil.

  1. Mental

Jatuhnya moral bankir dan karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.

  1.  Karir

Rusaknya karier pegawai, sehingga dapay merusak masa depan mereka

  1. Waktu dan Tenaga

Bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi kredit bermasalah.

  1. Keresahan

Para pemilik dana yang belum jatuh tempo ikut gelisah dan ingin menarik dananya kembali

  1. Rush

Jika masyarakat trauma dengan beberapa koperasi, bukan tidak mungkin jadi trauma kepada dunia perbankan. Mereka akan menarik dana mereka dari koperasi.

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

  1. Stay Strategy adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.
    1. Penagihan intensif
    2. Rescheduling

1)      Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pemiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2)      Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran

  1. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti;

1)      Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda apembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

2)      Penurunan marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

3)      Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4)       Pembebasan marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

  1.  Restructuring

1)      Dengan menambah jumlah pembiayaan

2)      Dengan menambah equity

  1. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang,kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) Soft Approach; (2) Hard Approach.

Apabila cara Soft Approach tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara Hard Approach yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

  1.  BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  2. Pengadilan, dapat berupa:

1)      Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan

2)      Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF); Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah; baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri;

3)      Pelaporan pidana terhadap nasabah, dan sebagainya.

  1. Melibatkan pihak kepolisian

Alternatif terakhir ini (hard approach) dilakukan apabila:

1)      Nasabah tidak dapat dihubungi.

2)      Nasabah melarikan diri.

3)      Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.

4)      Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya.

Di KSPPS BMT PETA Tulungagung manajemen kreditnya sudah sesuai teori penyelesaian pembiayaan. Karena di BMT selalu dilaksanakan pengawasan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan. Di KSPPS BMT PETA yang melakukan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan adalah Account Officer. Account Officer selain melakukan analisis kelayakan pembiayaan mereka juga yang memutuskan apakah pengajuan pembiayaan nasabah tersebut terealisasi atau tidak, account officer mempunyai tanggung jawab penuh mulai dari teralisasinya pembiayaan sampai pelunasan. Pembiayaan minimal Rp 1.000.000 dengan jaminan BPKB sepeda motor. Account officer selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap nasabah tersebut.

 

KSPPS BMT PETA Tulungagung ketika mengalami pembiayaan bermasalah, misalnya telat menyetor angsuran. Biasanya AO memantau baik melalui via telefon maupun langsung mendatangi rumah nasabah tersebut. Dalam hal penagihan sudah ada pembagiannya, baik dari wilayah, maupun dari segi lama menunggak pembayaran angsuran. Dalam masalah penagihan di KSPPS BMT PETA Tulungagung melalui unsur kekeluargaan. Terkadang meski ada peraturan pengenaan denda bagi nasabah yang telat membayar, namun terkadang jika telatnya masih belum terlalu lama dan masih bisa di monitoring maka sistem denda itu terkadang tidak diberikan, jika alasan penunggakan karena suatu hal yang dapat di toleransi. Ketika ada nasabah yang memang tidak mampu untuk membayar angsuran, maka langkah yang di lakukan KSPPS BMT PETA Tulungagung,, tidak langsung dengan penyitaan barang yang dijaminkan. Terlebih dahulu pihak KSPPS BMT PETA Tulungagung melakukan motivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran.

Nasabah yang mempunya i’tikad baik, namun menunjukkan gejala-gejala kearah kredit macet KSPPS BMT PETA Tulungagung melakukan penagihan secara intensif, ketika hal itu dirasa masih belum berhasil maka dilakukan perbaikan akad, misalnya yang awalnya tiga bulan pokok diakhir , maka diganti tiap bulan membayar pokok agar angsurannya tidak terlalu memberatkan. Selain itu juga bisa melakukan pinjaaman ulang, misalnya dengan akad Qard yaitu pembiayaan yang hanya mengembalikan pokoknya saja. Pilihan yang laainnya dengan penundaan pembayaran, ini bagi nasabah yang memang belum bisa mengangsur pada bulan tersebut.

Dan langkah terakhir ketika tidak ada i’tikad baik dari nasabah dalam memenuhi kewajibannya maka hal yang dilakukan yaitu penyitaan barang jaminan. Namun penyitaannya dilakukan dengan kekeluargaan maka melalui peradilan. Ketika penjualan barang jaminan melebihi sisa pokok, maka sisinya dikembalikan kepada nasabah. Jika masih kurang maka nasabah wajib memenuhi kekurangannya tersebut.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional. Dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) inilah penulis menyajikan karya Esai sesuai dengan kondisi pengalaman dan realita dilapangan.

Melalui karya esai ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak Siswahyudianto, MM selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa memuat karya esainya.
  4. Bapak Nur Aziz Muslim, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada mahasiswa selams menjalani PPL termasuk juga bimbingan dalam pembuatan esai.
  5. Ibu Meila Ayu Dwi S. S.Pd selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT PETA Tulungagung.
  6. Ibu Triana Yuli Anggraini selaku Dosen Pamong yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS BMT PETA Tulungagug
  7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung.
  8. Seluruh pihak yang mendukung. Penyusun mengucapkan terimakasih.
  9. untuk mengetahui dokumentasi bisa lihat disini Lampiran KSPPS

Penulis Intan Alfiana ‘Azizah Perbankan Syari’ah IAIN Tulungagung sedang magang di BMT ISTIQOMAH PLOSOKANDANG

 

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan system ekonomi yang sallam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama yaitu melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dan menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya.

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan pada UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Di BMT pada umumnya ada berbagai macam produk yang ditawarkan, baik itu berupa funding (penghimpunan dana) dan juga lending (penyalur dana). Produk yang ditawarkan oleh lembaga BMT diantaranya adalah Murabahah, Mudharabah, Bai’ Bi’tsaman Ajil, Musyarakah, dan Qardul Hasan, sampai saat ini semua jenis produk pembiayaan digunakan oleh pihak BMT, namun yang sering digunakan atau diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan dengan akad Murabahah, dirasa cukup aman dan mudah untuk prosesnya guna kebutuhan masyarakat.

Murabahah yaitu pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Adapun kelebihan dari kontrak murabahah adalah dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah pertama, pembeli atau si nasabah mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok utama barang tersebut dan keuntungan. Kedua, penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli. Dan yang terakhir melakukan pembayaran ditunda tersebut. Hal ini bisa menjadi persoalan kenapa pembiayaan murabahah lebih banyak peminatnya atau lebih diunggulkan. Sah-sah saja jika bank syariah lebih memperbanyak pembiayaan murabahah, karena sistem yang cepat dan relative mudah serta tidak beresiko dibanding dengan produk pembiayaan yang lain.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syari’ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada Bank umum, pembiayaan disebut loan, sementara di Bank Syari’ah disebut financing. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada Bank umum berupa bunga (interest loan atau deposit) dalam persentase pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makkro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan untuk peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, serta terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, serta penyaluran kelebihan dana.

Bai’ al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.

Sebagaimana fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), karakteristik pembiayaan murabahah berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional. Diantaranya harga jual kredit kepada konsumen pada perbankan konvensional memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan murabahah, margin/tingkat keuntungan murabahah (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak bioleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkan mengubah harga yang telah diperjanjikan/diakadkan. Pada perbankan syariah diwajibkan adanya suatu barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan tersebut berupa harta yang jelas harganya, seperti mobil atau motor. Sedangkan akad kredit perbankan konvensional terhadap konsumen berupa akad pinjam meminjam yang dalam hal ini belum tentu ada barangnya.

Syarat Bai’ Murabahah diantaranya adalah Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Jual beli secara murabahah hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual. Bila produk tersebut belum dikuasai oleh penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesanan.

Pembiayaan dengan prinsip murabahah memiliki manfaat diantaranya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

Dalam pelaksanaan permohonan pemberian pembiayaan secara umum didasarkan pada 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Yang pertama yaitu karakter, penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota pengguna BMT yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajiban. Yang kedua adalah capacity, Pengertian capacity berkaitan erat dengan kemampuan debitur mengelola pinjaman yang diberikan oleh Bank. Berarti jika debitur tidak memiliki kemampuan baik dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak BMT yang akan dirugikan. Yang ketiga adalah capital, capital berhubungan erat dengan soal keuangan dan permodalan si peminjam. Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dengan posisi usahanya dengan keseluruhan melalui risiko finansialnya dan penekanan pada momposisi modalnya. Yang keempat adalah collateral, Collateral menyangkut jaminan yang merupakan pengamanan terakhir dari kredit yang diberikan. Collateral dalam BMT lebih ditekankan pada faktor kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, saling mengenal karena usahanya tidak luas melalui tanggung renteng dan atau bersama tokoh setempat yang diiringi pengkajian bersama. Dan yang terakhir, Condition yaitu Kegiatan yang sangat komplek karena keharusan menilai sesuatu kondisi eksternal dengan keterbatasan data yang tersedia.

Berdasarkan teori 5C, sebagian besar lembaga keuangan syariah telah memberikan pembiayaan murabahah kepada anggota sesuai dengan teori yaitu memberikan pembiayaan untuk modal usaha nasabah juga sudah ditetapkan bagi hasil yang ditanggung nasabah sebesar 2% atas risiko yang ada dari berjalannya usaha tersebut.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan, sebagian besar biasanya lembaga melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon anggota dan itu pasti dilakukan oleh pihak lembaga, apalagi jika terdapat calon anggota yang kenal dekat dengan pihak lembaga, maka hal ini akan memudahkan lembaga untuk mengidentifikasi serta melihat karakter calon anggota tersebut. Adapun alasan jika lembaga tidak melakukan survey ke calon anggota yang mengajukan pembiayaan biasanya dikarenakan keterbatasan tenaga kerja  untuk melakukan survei. Sebenarnya untuk menganalisis pembiayaan tidak semua prinsip digunakan, yang penting jika melakukan analisis bisa menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Namun, juga harus berusaha meminimalkan resiko yang timbul akibat pembiayaan tersebut.

Adapun teknik yang diterapkan pada suatu lembaga keuangan dalam mengenali karakter calon nasabah anggota, yaitu lembaga memberikan beberapa pertanyaan dan persyaratan dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah Nama calon anggota, Alamat tempat tinggal calon anggota, Jika alamatnya sulit dijangkau, maka permohonan pembiayaan akan mengalami banyak pertimbangan, Apa pekerjaan calon anggota, Dimana tempat bekerjanya, Apakah sudah pernah melakukan peminjaman sebelumnya, Mempertimbangkan barang jaminannya, Melihat STNK-nya masih berlaku atau tidak. Jika STNK dalam kondisi mati, maka permohonan pembiayaan juga akan ditolak, Pada saat pencairan dana, suami dan istri harus hadir untuk tanda tangan akad dan kwitansi pencairan.

Sebagian besar lembaga keuangan syariah berdasarkan gambaran umum sudah menerapkan teori-teori yang ada dalam proses pemberian pembiayaan, namun ada suatu hal yang masih menjadi sedikit permasalahan yaitu bagian pengenalan karakter seseorang, memang hal tersulit dalam analisis pemberian pembiayaan bisa dikatakan gampang-gampang susah, karena kita ketahui setiap hari ada orang datang ke suatu lembaga keuangan dengan tujuan untuk mengajukan pembiayaan tidak cukup 2-3 orang melainkan puluhan, dengan membawa karakter dan sikap masing-masing individu.

Untuk itu, sebagian besar lembaga keuangan syariah berusaha meminimalisir resiko atas pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya, yaitu salah satunya jika ada pembiayaan yang bermasalah bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, sementara tidak akan dilayani karena  lembaga keuangan syariah tersebut akan terfokus pada pembiayaan yang bermasalah tersebut. Dokumentasi PPL silahkan donload <<DOKUMENTASI PPL >>

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar dan sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati dan potensi ikan yang besar. Tidak terkecuali di kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung memiliki potensi perikanan perairan laut, perairan payau dan perairan tawar. Usaha tangkap laut berada di perairan pantai selatan Pulau Jawa yaitu Samudra Indonesia dengan potensi panjang pantai 61,470 km, Total Potensi sebesar 25.000 ton per tahun, Potensi Tangkap Lestari (MSY) sebesar 12.500 ton/tahun dan Total Allowed Catch (TAC) sebesar 10.000 ton/tahun. Melihat tingkat pemanfaatan sampai saat ini hanya sekitar 15 % - 26 %. RTP Nelayan 1.684 dengan jumlah nelayan 2.138

Selain perairan laut, perairan air tawar juga memiliki potensi yang besar. Perikanan di daratan atau air tawar ini bisa berkembang karena sumber air tanah yang melimpah khususnya pada budidaya ikan tawar. Budidaya ikan tawar dibagi menjadi 2 kelompok, ikan hias dan ikan konsumsi. Di Tulungagung luas kolam dan jumlah petani ikan dari tahun 2013 samapi tahun 2015 mengalami kenaikan.

Pelaksanaan pemanfaatan potensi budidaya ikan hias dapat dilakukan melalui subsektor perikanan tangkap maupun subsector perikanan budidaya. Keunggulan subsektor perikanan budidaya dibanding subsektor perikanan tangkap adalah lebih mampu menjaga kelestarian alam, menghindari overfishing, serta dapat berproduksi terus menerus karena ikan dikondisikan untuk berkembangbiak dengan baik.

Sebagai dinas yang membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinas perikanan memiliki tugas untuk membantu meningkatkan kesehjahteraan masyarakat yang bergelut di bidang perikanan, seperti para nelayan. Masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk mencukupi kebutuhan hidup meraka mengandalkan profesi sebagai nelayan. Nelayan dalan kegiatan tangkap ikan, mereka membentuk kelompok untuk mempermudah mereka dalam kegiatan  tangkap ikan di laut.

Potensi Perairan Umum di Kabupaten Tulungagung seluas 504.5 ha terdiri dari waduk/cekdam 450 ha, danau/telaga 17,4 ha, rawa 37 ha serta sungai sepanjang 408,65 km.

Perairan umum tersebut dimanfaatkan oleh 1.050 nelayan PUD yang terdiri dari Nelayan tetap 876 orang dan nelayan sambilan 174 orang dengan perincian sebagai barikut: 420 orang nelayan melakukan penangkapan ikan di sungai, 154 orang nelayan di telaga, 105 orang nelayan di rawa, dan 1.371 orang nelayan di waduk.

Ketersediaan sumber daya perairan yang luas dan sumber daya manusia yang berlimpah merupakan modal dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perikanan di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan produksi perikanan telah dilakukan, antara lain sebagai berikut :

  1. Pembinaan seluruh aparat dinas perikanan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, baik berupa bimbingan teknis maupun nonteknis.
  2. Pemberian rekomendasi paket-paket teknologi hasil penelitian untuk dapat disebarluaskan kepada petani atau pengusaha agar mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan produktivitas perikanan.
  3. Bimbingan kepada masyarakat berupa penyuluhan-penyuluhan mengenai sarana produksi budidaya ikan air tawar.
  4. Pembangunan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar di seluruh Indonesia untuk memudahkan petani atau pengusaha mendapatkan informasi atau fasilitas lainnya, misalnya pengadaan benih ikan.
  1. Usaha tani di bidang perikanan memiliki prospek ekonomi yang sangat cerah karena sampai sekarang kebutuhan akan ikan, baik yang berupa segar maupun bentuk olahan, masih belum mencukupi kebutuhan konsumen. Banyak orang beranggapan bahwa perairan umum adalah sumber ikan yang tidak akan pernah habis, meski hasilnya diambil terus-menerus. Anggapan semacam itu dapat mcngakibatkan terganggunya kelestarian sumber perairan.
  2. Kelestarian sumber hayati perairan suatu ketika akan terganggu jika penangkapan ikan dilakukan secara besar-besaran tanpa mengindahkan norm-norma konservasi. Jika kita mengharapkan agar hasil perairan tetap dapat dinilnnati, maka sudah sewajamya kita kembangkan usaha budidaya perikanan. Dengan budidaya perikanan kita sudah menunjukkan perwujudan yang paling sederhana dan usaha peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
  3. Secara umum analisis usaha tani atau kelayakan suatu usaha tani dapat dilakukan secara finansial dan ekonomi. Secara finansial harga-harga yang menjadi patokan/acuan adalah harga riil atau harga pasar. Umumnya harga-harga ini mendapatkan pengaruh dan distorsi pasar, misalnya subsidi dan pajak. Adapun jika menggunakan analisis secara ekonomi, maka faktor-faktor yang mempengaruhi distorsi pasar seperti subsidi dan pajak, tersebut harus dihilangkan. Sehingga harga-harga yang menjadi acuan dalam analisis usaha secara ekonomi (analisis ekonomi) adalah harga bayangan (shadow price) dari barang/jasa yang bersangkutan. Untuk mendapatkan harga bayangan memerlukan kejelian dan ketelitian dalam perhitungan secara matematis.
  4. Dalam analisis finansial apabila harga-harga pasar telah diperoleh, maka kita harus menentukan harga mana yang akan dipakai. Dua alternatif utama adalah harga jual bersih di tingkat petani dan harga beli yang dibayar rumah tangga. Karena analisis usaha tani mengukur penampilan usaha tani sebagai sistem, maka sebagai dasar untuk menilai produk yang tidak berbentuk uang tunai biasanya dipakai harga jual bersih (Soekartawi, et.al, 1986).
  5. Pendapatan bersih (net Profit) usaha tani mengukur imbalan yang diperoleh keluarga petani dari penggunaan faktor-faktor produksi kerja, pengelolaan dan modal milik sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam usaha tani (Soekaftgwi, et.al, 1986).
  6. Pendapatan bersih usaha tani merupakan selisih antara pendapatan kotor usaha tani (hasil penjualan/ Total Revenue) dan pengeluaran total atau total biaya operasional (Totle Cost/TC).

Pada setiap kegiatan budidaya ikan pasti akan terdapat kendala yang dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas dalam suatu usaha. Penyebab utama terjadinya kegagalan produksi ikan budidaya biasanya disebabkan oleh karena adanya hama dan penyakit yang menyerang dalam wadah budidaya ikan. Karena ikan yang sakit tidak akan mengalami pertumbuhan berat badan yang optimal dan hal ini sangat merugikan bagi para pembudidaya.

Agar tidak terjadi serangan hama dan penyakit ikan dalam wadah budidaya maka sebelum dilakukan kegiatan budidaya harus dilakukan treatment pada wadah yang akan digunakan seperti membersihkan wadah budidaya, penggunaan air yang baik secara kualitas dan kuantitas, peralatan yang akan digunakan untuk kegiatan budidaya telah disucihamakan, jangan memelihara ikan yang sakit dengan ikan yang sehat secara bersamaan, membuang segera ikan yang sakit. Jika ikan telah terserang hama dan penyakit ikan maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pengobatan terhadap ikan yang sakit.

Penyakit ikan adalah suatu akibat dari interaksi tiga komponen yaitu lingkungan, ikan itu sendiri, dan agen penyakit yang menyebabkan ikan yang dibudidayakan menjadi sakit dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit ikan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal di antaranya Penyakit ikan yang disebabkan oleh Virus, bakteri, jamur, parasit dan makanan.

Dalam budidaya ikan, serangan penyakit adalah masalah dan aspek yang sangat penting, artinya penanggulangan penyakit dan hama juga harus menjadi pengetahuan yang penting bagi petani ikan dan siapa saja yang hendak membudidayakan ikan. Sebab penyerangan penyakit maupun ganguan hama dapat mengakibatkan kerugian ekonomis.

Serangan penyakit dan ganguan hama dapat menyebabkan pertumbuhan ikan menjadi lambat (kekerdilan), padat tebar sangat rendah, konversi pakan sangat tinggi, periode pemeliharaan lebih lama, yang berarti meningkatnya biaya produksi. Dan pada tahap tertentu, serangan penyakit dan gangguan hama tidak hanya menyebabkan menurunnya hasil panen (produksi), tetapi pada tahap yang lebih jauh dapat menyebabkan kegagalan panen. Agar para pembudidaya ikan mampu mencegah serta mengatasi serangan penyakit dan gangguan hama yang terjadi pada ikan pemeliharaannya, maka mereka perlu dibekali pengetahuan menyenai sumber penyakit, penyebab, dan jenisnya serta teknik-teknik penanggulangannya.

Permasalahan budidaya ikan antara lain, rusaknya lingkungan hutan mangrove karena pembukaan lahan tambak yang begitu luas serta menurunnya daya dukung lahan karena budidaya ikan dan udang di beberapa tempat mengabaikan daya dukung lahan tersebut. Khusus untuk jenis ikan tertentu, pasokan benih masih mengandalkan hasil penangkapan di alam, sehingga selain pasokan benih terbatas, penangkapan benih telah menyebabkan kerusakan habitat ikan.

Dan masalah yang dianggap sering menjadi penghambat budidaya ikan terbesar adalah munculnya serangan penyakit. Pengalaman dalam dunia perudangan merupakan trauma berkepanjangan, yang hingga saat ini belum terpecahkan secara tuntas. Karena serangan penyakit dapat menimbulkan kerugian ekonomis, bahkan mengagalkan hasil panen, maka para akuakulturis dan calon akuakulturis perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang penanggulangan hama dan penyakit.

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan ikan adalah sebagai berikut :

  1. Kolam

Persiapan kolam dimulai dengan membalik tanah di dasar kolam, meratakan tanah, dan mengeringkan tanah agar tidak terjadi penebalan lumpur. Posisi kamalir bisa dibuat diagonal atau sejajar dengan pematang. Bak penampungan sebaiknya dibuat berdekatan dengan saluran pengeluaran (outlet).  Akan lebih baik jika air yang digunakan bersih atau jernih.

  1. Kandang

Kandang baterai dibuat memanjang. Jarak lantai kandang dengan permukaan air 50-100 cm. Kandang dirempatkan di daerah yang dangkal dan di tengah salah satu sisi pematang yang panjang. Fondasi dari dang tembok dan aliran udara di dalam kandang juga harus baik. Supaya aliran udaranya baik, kandang sebaiknya diberi lubang angin dari kayu atau bambu yang ditata berjajar dengan jarak tertentu atau bisa juga menggunakan kawat ram.

  1. Air

Kedalaman air kolarn idealnya 50-75 cm. Sementara itu, debitnya tidak kurang dari 5-10 liter/detik. Suhu air ideal 24-28° C dan pH 5,5-7.

  1. Hydrogen Sulfide

Kolam dengan oksigen miskin dan terganggunya akumulasi bahan organik dapat melepaskan hidrogen sulfide. Apabila oksigen terlarut berkurang akan menimbulkan hydrogen sulfide. Gas Hidrogen sulfida memiliki bau telur busuk dan sangat beracun untuk ikan. Untuk memperbaiki masalah ini kolam sebelum digunakan harus dilakukan proses pengeringan bertujuan untuk mengoksidasi bahan organic yang terdapat pada dasar kolam.

  1. Kecerahan

Dalam kolam kecerahan air dapat mempengaruhi ikan. Jika yang lebih dibudidaya adalah ikan air-air keruh (misalnya lele, gabus, nila) yang dibudidayakan dalam air kecerahan tinggi mereka akan mengalami stres, kelangsungan hidup dan pertumbuhan akan terpengaruh. Akumulasi padatan tersuspensi dan warna air terjadi pada sistem sirkulasi yang dapat mengganggu ikan dan presipitat penyakit. Beberapa bahan tersuspensi dan terlarut dapat menyebabkan mati rasa pada ikan. Filtrasi dan flocculent dapat digunakan untuk menghapus padat dan mengurangi perubahan warna.

  1. Monitoring Kualitas Air

Jika ikan yang dipelihara dengan kepadatan tinggi, maka suhu, oksigen terlarut, ammonia, nitrit, dan pH harus dipantau setiap hari atau lebih sering (misalnya, pemantauan terus menerus oksigen terlarut dalam sistem sirkulasi). Kejernihan air, alkalinitas, dan kekerasan dapat diukur kurang sering, mungkin satu atau dua kali per minggu, karena mereka tidak berfluktuasi seperti cepat. Salinitas, besi, dan klorin harus ditentukan ketika sumber air potensial pertama diperiksa sehingga tindakan korektif dapat dimasukkan ke dalam sistem produksi selama tahap desain atau perencanaan. Karbon dioksida harus diukur ketika pertama kali menggunakan sumber air tanah baru dan secara rutin dalam sistem sirkulasi.

IMG20180208091454Penulis Mega Murti Brilianti Perbankan Syariah yang sedang menyelesaikan tugas magang/PPL di BMT Sahara Kauman Tulungagung

Bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya memiliki salah satu tugas utama yaitu sebagai lembaga intermediasi yang mengalihkan dana dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pembelian barang maupun jasa sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan.

Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Sahara Kauman Tulungagung memiliki sebuah tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. Salah satu usaha Kopsyah BMT Sahara dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan cara menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan diatas, suatu bank syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya akan menerapkan suatu strategi yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian nasabah/anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sehingga akan membantu dalam  upaya peningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat laporan tentang strategi pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi usaha kecil di Kopsyah BMT Sahara Kauman Tulungagung.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga institusi yang menjalankan dua bagian secara terpadu, yaitu bait al-maal dan bait at-tamwil. Dua bagian tersebut adalah melakukan kegiatan sosial dan dakwah dengan cara menghimpun dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta melakukan kegiatan bisnis dengan cara pemberian modal usaha.

BMT juga merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang hadir di masyarakat sebagai organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Usaha ini seperti usaha perbankan yang menghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Sehingga kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan mendorong kegiatan sosial dengan menggalang titipan dana sosial serta menyalurkannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

IMG20180208091231Kopsyah BMT Sahara adalah sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berperan sebagai penggerak dan media penghubung antara aghniya’ (pihak yang kelebihan dana), dan dhu’afa (pihak yang kekurangan dana) dengan menerapkan prinsip muamalah islam. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sering kali terperosok dengan tangan-tangan rentenir yang mencocoki bunga yang tinggi dan hanya bertujuan profit oriented.

Kopsyah BMT Sahara berdiri pada tanggal 10 Maret 1999 dan beroperasi secara legal dengan sertifikat operasi yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Nomor :10115/SO/Pinbuk/III/1999 sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BMT binaan PINBUK berdasarkan naskah kerja sama antara Bank Indonesia dengan PINBUK Nomor : 003/MOU/PH.BK.PINBUK/XI-95 tanggal 27 September 1995. Kemudian BMT Sahara diperkuat dengan Badan Hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang disahkan oleh Kantor Koperasi dan UMKM melalui Surat Keputusan Nomor : 188.2/164/BH/XVI.29/304/XII/2006.

Kopsyah BMT Sahara sebagai lembaga keuangan alternatif yang didirikan oleh, dari dan untuk masyarakat telah memberikan harapan baru bagi pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Ini karena perputaran dananya semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat sendiri sehingga lebih sesuai dengan tradisi dan tujuan masyarakat.

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank adalah funding atau pengumpulan dana, adapun produk penghimpun dana di Kopsyah BMT Sahara antara lain adalah Simpanan mudharabah biasa atau Simasis Biasa yaitu simpanan anggota Kopsyah BMT yang jumlah, penarikan dan pengambilannya tidak ditentukan oleh pihak Kopsyah BMT.

Simpanan mudharabah berjangka (Deposito) atau Simasis Berjangka yaitu simpanan anggota Kopsyah BMT Sahara yang jumlahnya sesuai dengan keinginan anggota dengan jangka waktu jatuh tempo yang ditentukan oleh pihak Kopsyah BMT mulai dari jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

Investasi wadiah yad amanah merupakan titipan harta (uang) dari pemilik dana (anggota) kepada pengguna titipan dana (Kopsyah BMT Sahara) dimana harta tersebut dapat dimanfaatkan berdasarkan ijin dari pemilik dana. Keutuhan harta tersebut dijamin oleh Kopsyah BMT Sahara sedangkan manfaat yang diterima digunakan sepenuhnya oleh Kopsyah BMT Sahara.

Fungsi yang lain dari lembaga keuangan adalah penyalur dana (financing), produk penyalur dana di Kopsyah BMT Sahara antara lain adalah Pembiayaan Musyarakah yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara Kopsyah BMT Sahara dengan anggota dimana modal yang digunakan tidak sepenuhnya berasal dari Kopsyah BMT Sahara melainkan hanya sebagian atau hanya sebagai penyertaan modal, dan hasil keuntungan dari usaha akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dengan sistem akad jual beli, dimana anggota yang membutuhkan barang berupa alat sarana usaha maka Kopsyah BMT Sahara akan menyediakan barang tersebut. Dengan demikian Kopsyah BMT Sahara akan bertindak sebagai penjual dan anggota bertindak sebagai pembeli. Selain itu pembayaran, bagi hasil dan jangka waktu akan ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pembiayaan Mudharabah yaitu pembiayaan dengan menggunakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan dana sepenuhnya dengan pihak pengelola dana (mudharib) dengan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, atau penyalahgunaan dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana (mudharib).

Jasa lainnya yang terdapat di Kopsyah BMT Sahara Kauman adalah arisan anggota Kopsyah BMT yang diadakan setiap satu bulan sekali selama 30 bulan sebesar Rp 20.000,00 per bulan, yang diundi setiap tanggal 5 jam 13.00 WIB di kantor pusat Kopsyah BMT Sahara Kauman Tulungagung.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Kopsyah BMT Sahara memiliki peran sebagai penggerak dan media penghubung antara aghniya’ (pihak yang kelebihan dana), dan dhu’afa (pihak yang kekurangan dana) dengan menerapkan prinsip muamalah islam. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang sering kali terperosok dengan tangan-tangan rentenir yang mencocoki bunga yang tinggi dan hanya bertujuan profit oriented.

Salah satu usaha Kopsyah BMT Sahara dalam bidang pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat adalah dengan cara menyediakan permodalan dan melakukan pendampingan usaha bagi anggota, mitra dan masyarakat luas. Adapun hambatan yang terjadi yaitu berupa usaha yang dijalankan oleh anggota tidak mengalami perkembangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi anggota dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, Kopsyah BMT Sahara akan melakukan pendampingan bagi anggota dan pemberian permodalan guna meningkatkan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kopsyah BMT Sahara memiliki suatu tujuan yang nyata, yakni meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini berarti bahwa Kopsyah BMT Sahara telah melakukan usahanya guna membantu masyarakat khususnya anggotanya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan pendapatan mereka.

IMG20180209100937Salah satu cara atau strategi yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Sahara dalam bidang pemberdayaan guna meningkatkan ekonomi usaha anggotanya adalah dengan memberikan bantuan permodalan kepada anggota maupun calon anggota yang membutuhkan modal usaha guna untuk meningkatkan produktivitasnya maupun meningkatkan provitabilitasnya. Bantuan permodalan yang diberikan oleh Kopsyah BMT Sahara adalah berupa pembiayaan menggunakan akad musyarakah dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian.

Adapun beberapa sektor usaha yang dibiayai oleh Kopsyah BMT Sahara yaitu sebagai berikut :

No

Jenis Usaha

Jumlah Orang

2017

2016

1.

Pertanian

385

382

2.

Peternakan

142

136

3.

Perdagangan

532

539

4.

Jasa

231

227

5.

Konveksi

112

118

6.

Konsumtif

292

281

7.

Sektor Lain

328

329

Jumlah

2.022

2.012[1]

 

Para anggota yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungannya pula. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam artian dikembalikan kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. Apabila pendapatan terus meningkat, hal ini akan menyebabkan pembayaran pajak perusahaan tersebut juga akan bertambah, maka pendapatan negara via pajak juga akan bertambah sehingga baik secara langsung ataupun tidak melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.

Selain dengan menggunakan bantuan permodalan, strategi pemberdayaan yang ada di Kopsyah BMT Sahara adalah dengan memberikan dampingan kepada anggota serta pemberian pelatihan-pelatihan usaha yang diadakan oleh Dinas Koperasi setiap tahunnya kepada para anggota sesuai dengan jenis usahanya.

Dari permasalahan yang saya ambil seperti yang telah saya jelaskan diatas Kopsyah BMT Sahara dalam melakukan strategi pemberdayaan guna meningkatkan perekonomian usaha kecil yang termasuk kedalam anggotanya tidak hanya terpaku dalam pemberian bantuan permodalan usaha melainkan juga dengan adanya pendampingan serta pelatihan yang diberikan kepada anggotanya oleh pihak Kopsyah BMT Sahara guna meningkatkan produktivitas usaha anggotanya dan juga meningkatkan provitabilitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan.

Sebagaimana tujuan dari Kopsyah BMT Sahara yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian. Kopsyah BMT Sahara telah melakukan salah satu fungsi dari pembiayaan yaitu meningkatkan perekonomian umat, meningkatkan produktifitas dan lain sebagainya. Dari beberapa teori yang saya ambil, jika saya kaitkan dengan strategi pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi usaha kecil yang dilakukan oleh Kopsyah BMT Sahara adalah sesuai dengan fungsi dan tujuan dari lembaga keuangan syariah yaitu untuk meningkatkan perekonomian umat melalui pembiayaan berupa bantuan permodalan usaha.

Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan yang telah saya sajikan maka selanjutnya saya menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil pengamatan tersebut.

Kopsyah BMT Sahara sudah menjalankan fungsi sekaligus tujuannya sebagai lembaga keuangan syariah yaitu ikut serta membantu dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satu strategi adalah dengan memberikan bantuan permodalan usaha kepada anggota yang membutuhkan tambahan modal. Agar strategi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan minim risiko, pengelola atau karyawan bagian pembiayaan harus lebih selektif lagi dalam melakukan survey dan pemberian pembiayaan kepada anggota maupun calon anggota sehingga hambatan-hambatan seperti pembayaran angsuran yang macet dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lembaga dan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.


[1] Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopsyah BMT Sahara Tahun 2017.

Oleh Anik Faidatul Khusna Mahasiswi PPL/ Magang Prodi Perbankan Syariah

Menyikapi dengan keberdaan lembaga keuangan syariah masa kini menjadi trend tersendiri dalam perekonomian. Terutama lembaga keuangan syariah berbasis unit usaha kecil dan  mikro kini sangat diminati oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Dengan keberadaan lembaga keuangan syariah berbasis unit usaha kecil dan mikro memberikan solusi atas permasalahaan umat muslim yang berada di kelas menengah kebawah. Berbagai macam produk berbasis syariah pun ditawarkan oleh BMT sebagai sarana mengatasi permasalahan tersebut.

KSPPS BMT PETA Tulungagung memiliki produk-produk manfaat yang berbasis syariah yang terdiri dari MURABAHAH (Jual Beli), MUSYARAKAH (Bagi Hasil), MUDHARABAH (Bagi Hasil), RAHN (Gadai), IJARAH (Jasa), QARDH (Hutang), dan QARDHUL HASAN.

Disini saya selaku penulis mengambil masalah mengenai produk manfaat pembiaayan Qardh (Hutang) yang paling sering di aplikasikan di KSPPS BMT PETA Tulungagung. Permasalahannya yaitu masyarakat di kalangan menengah kebawah yang memiliki usaha tetapi kekurangan dalam masalah permodalan, sehingga usaha yang dijalannya kurang lancar atau bahkan berhenti. Jadi dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di BMT PETA Tulungagung kini masyarakat dapat melakukan pengajuan pembiayaan atau pinjaman (disertai dengan jaminan yang setara dengan pembiayaan yang diajukan) untuk menambah atau digunakan sebagai modal usaha dengan sistem bagi hasil (margin) yang tidak memberatkan masyarakat (nasabah).

Al-qardhu menurut definisinya secara syara’ adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya. Adapun yang dimaksud utang-piutang menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis merupakan memberikan sesuatu kepada seserorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian utang-piutang ini sama dengna perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemaikaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya.

Landasan Hukum Qard

Dasar disyari’atkannya qardh (hutang piutang) adalah al-qur’an, hadits, dan ijma’:

  1. Dasar dari al-Qur’an adalah firman allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرَضُ اللهَ قَرْضًاحَسَنًا فَيُضَاعِقَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan allah), maka allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245)

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa allah swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.[1]

  1. Dasar dari as-sunnah :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيًّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً (رواهابن ماجه وابن حبان)

 Artinya:

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)[2]

  1. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa qarad dibolehkan dalam islam. Hukum qarad adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadits diatas.

Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh (hutang piutang) ada tiga, yaitu (1) shighah, (2) ‘aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), dan (3) harta yang dihutangkan.

Qardh (hutang) merupakan fasilitas akad pembiayaan, dengan pinjaman kemurahan dan merupakan salah satu pembiayaan yang sering di gunakan di KSPPS BMT PETA Tulungagung. Pinjaman ini biasanya dipergunakan oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah guna untuk memperoleh tambahan modal untuk membuka usaha atau menambah modal usaha yang sudah dijalankan. Dalam memberikan pinjaman kepada calon nasabah, pihak BMT PETA menetapkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

  1. WNI cakap hukum.
  2. Tidak punya masalah dengan lembaga keuangan lain.
  3. Siap untuk disurvei.
  4. Foto copy KTP Suami Istri / Orang tua : 2 lembar.
  5. Foto copy kartu keluarga : 1 lembar.
  6. Foto copy STNK / Pajak terbaru : 1 lembar.
  7. Foto copy BPKB / Sertifikat : 1 lembar.
  8. Cek fisik kendaraan montor/mobil.
  9. Menjadi anggota / calon anggota.

Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah berguna untuk mengamankan dana yang dititipkan sebagai amanah, jaminan yang dalam bentuk surat berharga seperti : BPKB Sepeda Montor/Mobil, Akta Nikah, maupun Sertifikat Tanah, nasabah harus bersedia di survei terlebih dahulu oleh pihak lembaga untuk mempermudah lembaga dalam melakukan acc atas pengajuan pembiaayan/pinjaman agar tidak ada kendala dalam berjalannya proses pembiayaan.

Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu tahunan atau selama 12 bulan, dikenakan ujroh atau biaya penitipan barang atas jaminan yang dijaminkan tersebut sebesar 20% dari pembiayaan (pinjaman pokok). Sedangkan Bagi nasabah yang melakukan pembiayaan dengan jangka waktu musiman atau 3 s/d 6 bulan, dikenakan ujroh atau biaya penitipan barang atas jaminan yang dijaminkan tersebut sebesar 2,25% dari pembiayaan (pinjaman pokok).

Apabila ada nasabah pembiayaan yang menunggak pengangsuran, terlebih dahulu pihak lembaga akan memberikan surat peringatan untuk nasabah, dan jika nasabah belum membayar pengangsuran pihak lembaga akan mendatangi rumah nasabah yang sudah menunggak agar segera menyelesaikan angsuran tersebut, jika sudah terlalu lama atau terlalu banyak tunggakkan akan mempersulit nasabah itu sendiri.

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di lapangan untuk menjadi tenaga yang profesional. Dari kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) inilah penulis menyajikan karya Esai sesuai dengan kondisi pengalaman dan realita dilapangan.

Melalui karya esai ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak Siswahyudianto, MM selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa memuat karya esainya.
  4. Bapak Nur Aziz Muslim, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada mahasiswa selams menjalani PPL termasuk juga bimbingan dalam pembuatan esai.
  5. Ibu Meila Ayu Dwi S. S.Pd selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT PETA Tulungagung.
  6. Ibu Triana Yuli Anggraini selaku Dosen Pamong yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KSPPS BMT PETA Tulungagug
  7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung.
  8. Seluruh pihak yang mendukung. Penyusun mengucapkan terimakasih.

 


[1] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, Hlm.154.

[2] Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu.  Jilid 4 Hlm. 720.

 

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara indonesia tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung adalah masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Banyak faktor yang saling mempengaruhi dan berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk difahami.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hasil laut terbesar di dunia. Akan tetapi tingkat konsumsi perkapita masih sangat rendah. Pemerintah berupaya membuat langkah yang konkrit dengan menyalurkan bantuan kepada siapa saja yang ingin mengembangkan atau membudidayakan ikan untuk konsumsi masyarakat di kalangan tinggi sampai rendah. Usaha perikanan budidaya dinilai memiliki prospek yang bagus di tengah krisis keuangan global saat ini. Sektor ini bahkan berpeluang mengurangi dampak krisis karena masih berpotensi dikembangkan dan menyerap tenaga kerja baru. Usaha budidaya ikan menyumbangkan pendapatan masyarakat dalam jumlah besar. Usaha ini juga prospektif dikembangkan karena potensi lahan, air, sumber daya manusia, dan jenis ikan melimpah di Indonesia khususnya di kabupaten Tulungagung. Ikan patin dan lele merupakan salah satu komoditas budidaya yang memiliki prospek pasar yang cukup tinggi karena mempunyai spesifik rasa, padat dagingnya dan mudah disajikan dalam berbagai menu serta dapat menjangkau masyarakat dari kalangan atas sampai bawah.

Budidaya ikan patin di daerah Tulungagung memiliki prospek yang bagus, karena permintaan untuk ikan patin di Tulungagung sendiri masih sangat kurang. Seluruh bagian ikan patin dapat dimanfaatkan, mulai dari daging, tulang, ekor, kepala dan kotorannya pun dapat dimanfaatkan. Harga jual dari ikan ini cukup tinggi dengan kriteria juga sangat ketat. Selain ikan patin, ikan lele juga menjadi komoditas budidaya yang memiliki prospek cukup cerah. Harganya yang relatif terjangkau membuat permintaan ikan ini sangatlah besar, bukan hanya dari Tulungagung tetapi juga dari luar Tulungagung yang tujuannya ke pabrik pengolahan ikan lele. Budidaya kedua jenis ikan ini sangatlah bagus, dilihat dari prospeknya dan juga kedua ikan ini sangatlah kaya akan gizi.

Budidaya ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan). Ikan yang paling banyak di budidayakan adalah ikan mas, salmon, lele, nila, gurame, dan patin. Sebenarnya cakupan budidaya perairan sangat luas namun penguasaan teknologi membatasi komoditi tertentu yang dapat diterapkan.

Budidaya ikan juga merupakan upaya manusia menggunkan input tenaga kerja dan energi, untuk meningkatkan produksi organisme laut dengan cara memanipulasi pertumbuhan, mortalitas dan reproduksi atau bisa didefinisikan sebagai pengembangan potensi dari sumber daya alam dalam area terbatas, baik itu terbuka ataupun tertutup. Kegiatan budidaya biasanya dibagi menjadi pembenihan (mengawinkan organisme untuk mendapatkan anakan), pemeliharaan larva (anakan yang kecil sekali dan belum menyerupai organisme dewasa, biasanya diberi makan plankton), pendederan/pemeliharaan juvenil (larva berkembang menjadi organisme yang menyerupai dewasa, tapi alat kelamin belum matang) dan pembesaran (pemeliharaan organisme dewasa untu memenuhi ukuran dan berat yang diinginkan untuk konsumsi).

Sedangkan pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentan perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Setiap kegiatan yang terdapat dalam lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan penduduk yang berada disekitarnya. Kabupaten Tulungagung yang merupakan daerah yang menjadi lokasi penelitian, dimana ada sebagian penduduknya yang bermatapencaharian sebagai budidaya ikan nila. Dalam bahasan ini pegaruh usaha ikan nila terhadap kehidupan masyarakat budidaya mencakup dua hal, yaitu tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan.

  1. Tingkat Pendapatan

Pada awalnya, sebelum dibukanya areal budidaya ikan nila di Tulungagung. Mata pencaharian sabagian besar penduduknya merupakan petani. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang sangat subur untuk daerah pertanian khususnya tanaman padi. Masyarakat Tulungagung yang berstatus sebagai pembudidaya mempunyai pendapatan yang tidak tetap. Hal ini tergantung dari jumlah hasil panen yang didapat dan luas lahan garapannya, sebagai acuan pembudidaya yang mempunyai lahan 1-5 ha rata-rata memiliki penghasilan Rp 600.000 – 1.000.000/bulan.

  1. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya tingkat para petani pembudidaya yang ada di Kabupaten Tulungagung cukup beragam mulai dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan ada yang belum pernah merasakan bangku sekolah. Latar belakang pendidikan tersebut berpengaruh terhadap cara mereka dalam menerima teknologi baru yang mereka terima dari penyuluhan ataupun media massa dan sangat berpengaruh juga terhadap persepsi mereka tentang bagaimana pentingnya usaha pembudidayaan ikan. Akan tetapi pandangan para budidaya terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup luas, mereka menginginkan anak-anak mereka bersekolah sampai ke jenjang yang paling tinggi.

Budidaya dan Pembenihan Ikan Nila

Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Padat penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolampemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air, di antaranya Suhu, pH, Amonia dan Oksigen terlarut.

Faktor Perkembangan Budidaya Ikan Nila

Bagi pembudidaya ikan nila ini ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan budidaya ikan nila yaitu tersedianya modal, lahan, kolam, bibit ikan, pakan, dan air. Di samping itu juga faktor lainnya seperti ketersediaan air yang menjadi kendala bagi kendala bagi pembudidaya ikan air tawar. Jika pada musim kemarau air sangat susah didapatkan untuk kolam ikan, maka sebaliknya pada musim hujan air sangat deras dan banyak untuk mencukupi kebutuhan kolam.

Kendala Pembudidaya Ikan Nila

Kendala bagi petani ikan nila ini adalah air yang bersumber dari mata air pegunungan, dan harga pakan yang cukup mahal. Karena harga pakan yang mahal sering kali petanisusahuntuk mendapatkan pakan bagi ikan-ikan yang dibudidayakannya, selain itu juga faktor air yang menjadi kendala bagi petani. Jika pada musim kemarau air sangatsusah di dapatkan untuk kolam ikan, sebaliknya pada musim hujan air sangat deras dan banyak untuk mencukupi kolam.

Kontribusi perkembangan budidaya ikan nila terhadap kondisi masyarakat sangat bagus dan baik bagi masyarakat sekitar Kecamatan Cijambe. Karena dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lahan pekerjaan bagi yang menganggur dan tarap hidup masyarakat setempat. Pemasarannyapun cukup luas untuk ikan nila ini dan juga bisa di ekspor keluar negri untuk di konsumsi bagi masyarakat disana.

Keinginan masyarakat terhadap dinas perikanan dan kelautan adalah agar dapat mensubsidi atau mendistribusikan harga pakan ikan yang lebih murah dan dapat terjangkau bagi para petani ikan khususnya di Kecamatan Cijambe. Karena petani ikan sering mengelukan tentang harga pakan ikan yang sering kali meningkat tinggi harga jualnya.