Uncategorized

Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara indonesia tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung adalah masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Banyak faktor yang saling mempengaruhi dan berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk difahami.

Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan hasil laut terbesar di dunia. Akan tetapi tingkat konsumsi perkapita masih sangat rendah. Pemerintah berupaya membuat langkah yang konkrit dengan menyalurkan bantuan kepada siapa saja yang ingin mengembangkan atau membudidayakan ikan untuk konsumsi masyarakat di kalangan tinggi sampai rendah. Usaha perikanan budidaya dinilai memiliki prospek yang bagus di tengah krisis keuangan global saat ini. Sektor ini bahkan berpeluang mengurangi dampak krisis karena masih berpotensi dikembangkan dan menyerap tenaga kerja baru. Usaha budidaya ikan menyumbangkan pendapatan masyarakat dalam jumlah besar. Usaha ini juga prospektif dikembangkan karena potensi lahan, air, sumber daya manusia, dan jenis ikan melimpah di Indonesia khususnya di kabupaten Tulungagung. Ikan patin dan lele merupakan salah satu komoditas budidaya yang memiliki prospek pasar yang cukup tinggi karena mempunyai spesifik rasa, padat dagingnya dan mudah disajikan dalam berbagai menu serta dapat menjangkau masyarakat dari kalangan atas sampai bawah.

Budidaya ikan patin di daerah Tulungagung memiliki prospek yang bagus, karena permintaan untuk ikan patin di Tulungagung sendiri masih sangat kurang. Seluruh bagian ikan patin dapat dimanfaatkan, mulai dari daging, tulang, ekor, kepala dan kotorannya pun dapat dimanfaatkan. Harga jual dari ikan ini cukup tinggi dengan kriteria juga sangat ketat. Selain ikan patin, ikan lele juga menjadi komoditas budidaya yang memiliki prospek cukup cerah. Harganya yang relatif terjangkau membuat permintaan ikan ini sangatlah besar, bukan hanya dari Tulungagung tetapi juga dari luar Tulungagung yang tujuannya ke pabrik pengolahan ikan lele. Budidaya kedua jenis ikan ini sangatlah bagus, dilihat dari prospeknya dan juga kedua ikan ini sangatlah kaya akan gizi.

Budidaya ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di tangki atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi (pemancingan). Ikan yang paling banyak di budidayakan adalah ikan mas, salmon, lele, nila, gurame, dan patin. Sebenarnya cakupan budidaya perairan sangat luas namun penguasaan teknologi membatasi komoditi tertentu yang dapat diterapkan.

Budidaya ikan juga merupakan upaya manusia menggunkan input tenaga kerja dan energi, untuk meningkatkan produksi organisme laut dengan cara memanipulasi pertumbuhan, mortalitas dan reproduksi atau bisa didefinisikan sebagai pengembangan potensi dari sumber daya alam dalam area terbatas, baik itu terbuka ataupun tertutup. Kegiatan budidaya biasanya dibagi menjadi pembenihan (mengawinkan organisme untuk mendapatkan anakan), pemeliharaan larva (anakan yang kecil sekali dan belum menyerupai organisme dewasa, biasanya diberi makan plankton), pendederan/pemeliharaan juvenil (larva berkembang menjadi organisme yang menyerupai dewasa, tapi alat kelamin belum matang) dan pembesaran (pemeliharaan organisme dewasa untu memenuhi ukuran dan berat yang diinginkan untuk konsumsi).

Sedangkan pembudidayaan ikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2004 Tentan perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Setiap kegiatan yang terdapat dalam lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan penduduk yang berada disekitarnya. Kabupaten Tulungagung yang merupakan daerah yang menjadi lokasi penelitian, dimana ada sebagian penduduknya yang bermatapencaharian sebagai budidaya ikan nila. Dalam bahasan ini pegaruh usaha ikan nila terhadap kehidupan masyarakat budidaya mencakup dua hal, yaitu tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan.

  1. Tingkat Pendapatan

Pada awalnya, sebelum dibukanya areal budidaya ikan nila di Tulungagung. Mata pencaharian sabagian besar penduduknya merupakan petani. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang sangat subur untuk daerah pertanian khususnya tanaman padi. Masyarakat Tulungagung yang berstatus sebagai pembudidaya mempunyai pendapatan yang tidak tetap. Hal ini tergantung dari jumlah hasil panen yang didapat dan luas lahan garapannya, sebagai acuan pembudidaya yang mempunyai lahan 1-5 ha rata-rata memiliki penghasilan Rp 600.000 – 1.000.000/bulan.

  1. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya tingkat para petani pembudidaya yang ada di Kabupaten Tulungagung cukup beragam mulai dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan ada yang belum pernah merasakan bangku sekolah. Latar belakang pendidikan tersebut berpengaruh terhadap cara mereka dalam menerima teknologi baru yang mereka terima dari penyuluhan ataupun media massa dan sangat berpengaruh juga terhadap persepsi mereka tentang bagaimana pentingnya usaha pembudidayaan ikan. Akan tetapi pandangan para budidaya terhadap pendidikan anak-anak mereka cukup luas, mereka menginginkan anak-anak mereka bersekolah sampai ke jenjang yang paling tinggi.

Budidaya dan Pembenihan Ikan Nila

Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakkan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijah. Rasio ideal antara induk jantan dan betina adalah 1:3. Padat penebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolampemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat.

Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air, di antaranya Suhu, pH, Amonia dan Oksigen terlarut.

Faktor Perkembangan Budidaya Ikan Nila

Bagi pembudidaya ikan nila ini ada beberapa faktor yang mendukung perkembangan budidaya ikan nila yaitu tersedianya modal, lahan, kolam, bibit ikan, pakan, dan air. Di samping itu juga faktor lainnya seperti ketersediaan air yang menjadi kendala bagi kendala bagi pembudidaya ikan air tawar. Jika pada musim kemarau air sangat susah didapatkan untuk kolam ikan, maka sebaliknya pada musim hujan air sangat deras dan banyak untuk mencukupi kebutuhan kolam.

Kendala Pembudidaya Ikan Nila

Kendala bagi petani ikan nila ini adalah air yang bersumber dari mata air pegunungan, dan harga pakan yang cukup mahal. Karena harga pakan yang mahal sering kali petanisusahuntuk mendapatkan pakan bagi ikan-ikan yang dibudidayakannya, selain itu juga faktor air yang menjadi kendala bagi petani. Jika pada musim kemarau air sangatsusah di dapatkan untuk kolam ikan, sebaliknya pada musim hujan air sangat deras dan banyak untuk mencukupi kolam.

Kontribusi perkembangan budidaya ikan nila terhadap kondisi masyarakat sangat bagus dan baik bagi masyarakat sekitar Kecamatan Cijambe. Karena dapat menigkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lahan pekerjaan bagi yang menganggur dan tarap hidup masyarakat setempat. Pemasarannyapun cukup luas untuk ikan nila ini dan juga bisa di ekspor keluar negri untuk di konsumsi bagi masyarakat disana.

Keinginan masyarakat terhadap dinas perikanan dan kelautan adalah agar dapat mensubsidi atau mendistribusikan harga pakan ikan yang lebih murah dan dapat terjangkau bagi para petani ikan khususnya di Kecamatan Cijambe. Karena petani ikan sering mengelukan tentang harga pakan ikan yang sering kali meningkat tinggi harga jualnya.

Sebagai negara kepulaun yang juga dikenal dengan negara maritim, Indonesia memiliki perairan dengan panjang pantai 81.000 Km, dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 5.800.000 Km2. Dengan luas perairan tersebut menurut Dirjen Perikanan Indonesia lestari produksi perikanan Indonesia mencapai 6,7 juta ton ikan per tahun. Dengan jumlah pencapaian yang begitu besar, perlu upaya memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada untuk meingkatkan perekonomian masyarakat, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang khususnya bergelut di bidang perikanan.

Sebagai dinas yang membantu pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinas perikanan memiliki tugas untuk membantu meningkatkan kesehjahteraan masyarakat yang bergelut di bidang perikanan, seperti para pembudidaya ikan di perairan dan para nelayan. Masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk mencukupi kebutuhan hidup meraka mengandalkan profesi sebagai nelayan. Nelayan dalan kegiatan tangkap ikan, mereka membentuk kelompok untuk mempermudah mereka dalam kegiatan  tangkap ikan di laut.

Para nelayan yang khususnya ada di pesisir pantai Klathak kecamatan Besuki kabupaten Tulungagun dalam melakukan tangkap ikan seligus mengembangkan usaha pembudidayaan ikan kerapu mengggunakan Keramba Jaring Apung yang dilakukan oleh kelompok kelompok nelayan yang sekaligus menjadi pembudidaya ikan seperti kelompok Rayap Pereng di kecamatan Besuki bukan hal mudah. Perlu  kebijakan pemerintah atau peran pemerintah yang erat kaitannya dengan upaya-upaya pengembangan usaha kecil khususnya yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil budidaya ikan kerapu dengan keramba jaring apung.

Budidaya Ikan Kerapu

Budidaya ikan Kerapu telah dilakukan dibeberapa tempat, seperti di Pesisr Pantai Klathak Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Yang mana pembudidayaannya dilakukan oleh Kelompok Rayap Pereng. Pada pembudidayaan ikan Kerapu yang dilakukan oleh kelompok tersebut, mereka menggunakan KJA untuk media Pembudidayaannya.

Berikut tahapan pembudidayaan ikan Kerapu menggunakan KJA :

  1. Persiapan Keramba Jaring Apung

Agar dapat melakuakan bididaya ikan di jaring, kontuksi wadah tersebut harus sesuai dengan persyaratan teknis seperti : keramba jaring apung terbebas dari pencemaran,

  1. Menyediakan bibit ikan Kerapu
  2. Penebaran benih ikan Kerapu

Waktu penebaran sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari .

  1. Pemberian pakan

Ada dua jenis pakan yaitu :

  1. Pakan segar, berupa : ikan segar atau ikan yang telah dibekukan. Ikan ikan yang biasa digunakan sebagai pakan adalah ikan lajang, petek, rucah dan mujair, dll
  2. Pakan buatan : pakan yang nutrisinya dapat memenuhi kebutuhan energi dan pembentukan daging bagi ikan budidaya.

Prinsip dalam pemberian pakan adalah sampai kenyang. Berikut cara pemberian makan :

  1. Bersihkan ikan yang dijadikan pakan seperti ikan rucah, buang bagian kepala dan isi perut, serta jangan menggunakan ikan rucah yang sudah busuk sebagai pakan ikan
  2. Potong ikan yang dijadikan pakan menjadi bagian kecil-kecil sesuaikan dengan ukuran bukaan mulut iakan yang dibudidayakan.
  3. Proses pemberian makan di ulang 2-4 jam kemudian.
  4. Sisa ikan yangg tidak termakan segera diangkat dari keramba.
  5. Berikan juga multivitamin seperti vitamin C sebanayk 2 gram/kg berat pakan yang diberikan 2 kali per minggu.
  6. Perawatan keramba
  7. Pengamatan pertumbuhan
  8. Penanggulangan ikan jika terinfeksi penyakit

Berikut proses penanggulangan ikan yang terinfeksi penyakit :

  1. Ikan yang sakit dipisahkan pada wadah/ keramba yang tersendiri
  2. Lakukan perendaman dalam air tawar dengan pemberian aerasai selama 5-10 menit
  3. Bila setelah perendaman tingkah laku ikan kembali normal masukan kembali kedalam keramba,
  4. Bila tidak sembuh lakukan karantina dan obati dengan ketentuan tertentu sesuai obat
  5. Pemanenan / Panen

Panen dilakukan san disesuaikan dengan ukuran ikan yang dikehendaki atau permintaan pasar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untu kmenjaga kualitas ikan kerapu yang dibudidayakan dengan KJA, antara lain :

  1. Penentuan waktu panen

Waktu panen, biasanya ditentukan oleh ukuran permintaan pasar. ukuran super biasanya berukuran 500-1000 gram dan merupakan ukuran yang memiliki nilai jual tinggi. Panen biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari sehingga dapat mengurangi sterss ikan pada saat panen.

  1. Peralatan panen
  2. Penanganan pasca panen

Penanganan pasca panen yang utama adalah pengangkutan sampai di tempat tujuan untuk menjaga kesegaran ikan sampai ke tempat tujuan. Ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1)      Pengangkutan terbuka, pengangkutan ini digunakan untuk jarak angkut dekat atau dengan jalan darat yang waktu waktu angkutnya maksimal hanya 7 jam

2)      Pengangkutan tertutup, pengangkutan ini adalah cara pengangkutan yang umum digunakan dan umumnya untuk pengangkutan dengan pesawat udara

  1. Pemasaran hasil.

Dalam pemasaran ikan Kerapu, macam pemasarannya dapat dibedakan atas pasar dalam negeri dan pasar luar negeri

  1. Pemasaran dalam negeri
  2. Pemasaran luar negeri

Peran Dinas Perikanan Dalam meningkatkan usaha pembudidayaan ikan Kerapu

Untuk meningkatkan usaha budidaya ikan kerapu agar perekonomiannya meningkat, peran Dinas Perikanan disini antaralain, yaitu :

  1. Sebagai fasilitator dari nelayan atau pembudidaya laut  ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Dinas Perikanan berperan sebagai penjebatan antara pembudidaya atau nelayan dengan pemerintah provinsi.  Dengan menjadi penjembatan antar nelayan atau pembudidaya dengan Pemerintahan provinsi diharapkan agar nelayan atau pembudidaya ikan dapat dengan mudah menginformasikan masalah yang ada ataupun permintaan bantuan yang dibutuhkan. Yang mana nantinya dapat mempermudah pembudidaya ikan kerapu untuk mengembangkan usahanya.

  1. Sebagai pemberi informasi

Dengan pemberian informasi yang berkaitan dengan budidaya ikan kerapu seperti: harga jual ikan yang terbaru, tempat pemasaran ikan,  perusahaan pengerksporikann kerapu atau pun obat-obatan ikan kerapau yang sedang tidak sehat, diharapkan pembudidaya dapat memperoleh keuntungan yang sesuai atas hasil penjualan ikan kerapu yang dibudidayakan dan mampu mengantisipasi kematian ikan kerapu karena penyakit ikan.

  1. Sebagai penyalurkan bantuan ke KUB  (Kelompok Usaha Bersama) budidaya ikan kerapu.

Penyaluran bantuan yang dilakuakan oleh Dinas Perikanan diharapkan dapat meningkatkan usaha pembudidayaan ikan kerapu. Dalam pemberianatau pun penyaluran bantuan ke KUB yang membudidayakan ikan kerapu, terlebih dahulu Dinas Perikanan menyeleksi KUB (Kelompok Usaha Bersama) yang sekiranya tepat untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi.

Untuk  bentuk bantuan yang diberiakan dapat berupa sebagai berikut :

  1. Konstruksi KJA ( Keramba Jaring Apung)

KJA atau Keramba Jaring Apung merupakan bentuk/ sistem kurungan untuk budidaya ikan yang terikat pada suatu rangka dengan didukung oleh pengapung-pengapung. Sedangkan untuk konstruksi Keramba Jaring Apung secara garis besar terdiri dari :

1)      Jaring kurung-kurung (cages)

2)      Keramba atau rakit (frame)

3)      Pengapung (flotter)

  1. Benih ikan kerapu
  2. Obat-obatan bagi ikan kerapu yang sakit
  3. Pembinaan

Pembinaan ditujukan  untuk menambah wawasan dan pengetahuan, selain itu diharapkan dengan adanya pembinaan ini, kelompok-kelompok pelaku usaha pembudidayaan perikanann dan perairan mempunyai jiwa usaha dalam meningkatkan pengembangan usaha sehingga menjadi kelompok-kelompok mandiri

  1. Pemberian Fasilitasi Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu di mana materi, metode, dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

  1. Monitoring

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung melakukan beberapa monitoring terkait bantuan yang diberikan apakah sudah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para nelayan untuk membudidayakan ikan kerapu dan terkait perkembangan usaha budidaay ikan Kerapu yang dilakukan oleh sekelompok nelayan di kecamatan Besuki.

Upaya Yang Sudah Dilakukan oleh Dinas Perikanan Untuk Meningkatkan Usaha Pembudidayaan Ikan Kerapu

Dalam meningkatkan usaha pembudidayaan ikan Kerapu khusunya di pesisir pantai Klathak kecamatan Besuki, Dinas Perikanan menyalurkan beberapa bantuan kepada kelompok pembudidaya yang menjadi binaannya seperti kelompok Rayap Pereng yang berada di kecamatan Besuki. Untuk bantuan yang diberikan antara lain sebagai berikut :

  1. Menjebatani nelayan yang juga melakukan usaha pembudidayaan ikan kerapu dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi

Disini Dinas Perikanan menjebatani nelayan yang juga melakukan usaha pembudidayaan ikan kerapu dengan (DKP) Provinsi untuk mendapatkan bantuan. Dinas Perikanan memberikan Informasi ke masyarakat nelayan dan menyeleksi beberapa KUB yang sekiranya pas untuk mendapatkan bantuan KJA. Hasil seleksi yang dilakukan, kemudian di informsikan kepada DKP Provindi Jawa Timur terkait mana saja yang pas untuk diberi bantuan.  Karena dari lokasi yang kelihatan masuk atau sesuai dan lolos adalah KUB Rayap Pereng di Kecamatan Besuki, maka KUB tersebut di beri beberapa bantuan.

  1. Membantu  Pembudidaya ikan Kerapu yang sekaligus nelayan dalam hal teknis untuk  mendapatkan bantuan dari DKP Provinsi Jawa Timur.

Karena untuk mendapatkan bantuan terdapat syarat sayarat tertentu seperti syarat administrasi ataupun syarat lainnya, jadi disini Dinas Perikanan membantu  seperti pembuatan proposal karena para nelayan kurang cakap dalam hal itu, kemudian menghubungkan dengan kepala desanya dan DKP Provinsi Jawa Timur.

  1. Memfasilitasi pelatihan para pembudidaya ikan kerapu oleh para nelayan di kecamatan Besuki.

Sebelum para nelayan di kecamatan Besuki yang melakukan usaha pembudidayaan ikan kerapau dilaut mendapatkan bantuan, Dinas Perikanan mengirim meraka untuk ikut pelatihan pembudidayaan ikan Kerapu di balai milik DKP Provinsi di Situbondo. Hal ini dilakukan agar mereka lebih mengetahui teknik budidaya ikan kerapu agar dapat meningkatkan usaha pembudidayaan ikan kerapu yang mereka jalankan.

  1. Pemberian bantuan

Pemberian bantuan seperti satu paket Kontruksi KJA ( Keramba Jaring Apung) dan benih ikan Kerapu yang dianggarkan oleh DKP Provinsi Jawa Timur. Satu paket Kontuksi KJA (Keramba Jaring Apung) yang di berikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung terdiri dari : Jaring kurung-kurung, keramba atau rakit, pengapung dan Rumah jaga sebagai tempat berteduh bagi pekerja dan penyimpanan fasilitas budidaya serta  penyimpanan pakan.

Pemberian ditujukan untuk diversifikasi usaha para nelayan yang sebelumnya belum melakukan usaha pembudidayaan ikan agar tidak bergantung dari hasil tangkap karena musim untuk nelayan kadang tidak bersahaba.

  1. Pendampingan bantuan dan monitoring di kelompok pembudidaya ikan Kerapu di Kecamatan Besuki.

Monitoring usaha pembudidayaan ikan kerapu oleh para nelayan di kecamatan Besuki ditujunkan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha pembudidayaan. Monitoring usaha oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan datang langsung ke pantai tempat pembudidayaan ikan kerapu dan dari laporan tertulis yang dibuat oleh kelompok nelayan tersebut.

Untuk dokumentasi bisa di lihat <<Dokumentasi>>

P80201-123056Riva Lailatul Maqhfiroh Jurusan Ekonomi Syariah Mahasiswa PPL / Magang FEBI IAIN Tulungagung bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, yang didirikan atas dasar komitmen masyarakat bawah yaitu masyarakat desa, untuk saling kerja sama, gotong royong  dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Betapa pentingnya membangun Indonesia dari desa dan daerah pinggiran dan BUMDES adalah salah satu kuncinya, pada perkembangannya dikeluarkan UU No.6 Tahun 2014, tentang Desa menyebutkan bahwa BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisajkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk menyejahterakan masyarakat desa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendirian sebuah BUMDES pada umumnya, yaitu:

  1. Meningkatkan perekonomian desa
  2. Meningkatkan pendapatan asli desa
  3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

IMG-20180205-WA0000Di Tulungagung sendiri menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berdiri 197 BUMDES  dan sekitar 128 BUMDES yang masih aktif, diantara beberapa BUMDES yang aktif dan terbaik, salah satunya yaitu BUMDES “Wahana Lestari” yang berada di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas wilayah yaitu : Sebelah Utara Berbatasan Desa Talang Sendang,  Sebelah Timur Berbatasan Desa Sukowidodo, Sebelah SelatanBerbatasan Desa Bungur, Sebelah Barat Berbatasan Desa Kates Kauman. BUMDES “Wahana Lestari” resmi didirikan pada tanggal 10 Mei 2014, di mana embrio dari lembaga ini adalah Unit Pengelola Keuangan dan Usaha / UPKu Lancar Jaya yang merupakan lembaga yang dibentuk dari progran Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan /GERDU TASKIN yang diterima Desa Babadan di tahun 2009, sesuai dasar hukum dari BUMDES adalah di terbitkannya PERDES tentang BUMDES dan SK Kepala Desa tentang susunan kepengurusan BUMDES.Struktur Organisasi “Wahana Lestari”sebagai berikut:

bagan

    Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pengurus mengacu pada ketentuan yang telah di tetapkan dalam AD/ART BUMDES “Wahana Lestari”.

Jenis Unit Usaha :

  1. Simpan Pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam merupakan Unit Usaha yang pertama kali didirikan oleh BUMDES “Wahana Lestari” dengan modal awal Rp. 40.470.000,-Merupakan salah satu pemberdayaan usaha digunakan untuk unit simpan pinjam, dengan memberikan pinjaman permodalan kepada masyarakat miskin sebagai prioritas utama, menerima simpanan / tabungan dari masyarakat dalam bentuk simpanan sukarela, pengembangan kredit : Sekarang melayani kredit pembelian sepeda motor baru maupun bekas terhadap masyarakat sekitar Babadan yang membutuhkan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat, untuk modal usaha, memperbesar usaha dan kemudian kita kembangkan unit sektor simpan pinjam tersebut dimana, dengan modal asset sekarang Rp. 278.704.300,-

  1. Sektor Riil

Dalam sektor riil unit usaha BUMDES “Wahana Lestari” terdiri dari 4 sektor :

  1. Unit Pertokoan

Unit pertokoan adalah salah satu usaha yang dikelola BUMDES “Wahana Lestari”, yang berada di depan balaidesa Babadan yaitu di kantor sekertariatan BUMDesa. Dengan modal awalnya yang dibutuhkan Rp. 59.000.000,-.  Dengan adanya unit pertokoan ini menyediakan sembako dan alat tulis kantor dengan harga yang murah diharapkan tujuan utamanya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian usaha ekonomi yang dapat  memberikan fasilitas masyarakatnya terpenuhi serta tempat pemasaran hasil produksi usaha kecil masyarakat desa.

  1. Unit Pengelolaan lahan tebu

Rendahnya pendidikan, tersedianya lahan pertanian yang pengaiarannya cukup sulit dan adanya jenis tanaman yang cukup menjanjikan tetapi masih kurang diminati yaitu tebu dan kaya akan SDM maka, perlu dikembangkannya pengolahan lahan tebu, sehingga BUMDesa mengembangkannya dengan menyewa lahan bengkok desa untuk ditanami tebu, dan memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Dari sinilah diharapkan nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan menciptakan kreasi usaha baru demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

IMG-20180109-WA0028

  1. Unit PPOB / BRI LINK

Seiring kebutuhan masyarakat yang meningkat dan membutuhkan fasilitas, BUMDesa Wahana Lestari menyediakan fasilitas jasa: (1). Pembayaran rekening listrik, pulsa, angsuran  kredit sepeda motor dan asuransi. (2). Melakukan kegiatan transaksi perbankan. Dengan adanya fasilitas dari BUMDesa dimana masyarakat sekitar dapat membayar  rekening listrik, pulsa, angsuran  kredit sepeda motor dan asuransi serta dapat melakukan transaksi perbankan di sekertariatan BUMDesa pada waktu jam kerja dan tidak harus pergi keluar daerah, karena BUMDesa telah bekerja sama dengan Bank BRI. Dengan modal awal BUMDesa Wahana Lestari yang dibutuhkan Rp. 10.000.000,-

  1. Unit pengolahan gula merah

Adanya potensi lahan tebu yang cukup melimpah di desa Babadan dan sekitarnya maka, BUMDesa Wahana Lestari menciptakan unit usaha pengolahan gula merah dengan modal awal yang dibutuhkan Rp. 340.000.000,-Yang diharapkan kedepanya dapat menjaga stabilitas harga tebu hasil produksi masyarakat dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Berdasarkan unit usaha yang telah dijalankan BUMDES “Wahana Lestari” ,perkembangan modal s/d 31 Desember 2016:

  1. Simpanan pokok & wajib                    = Rp.      4.905.000,-

2.  Simpanan masyarakat                         = Rp.  173.287.728,-

3.  Modal  tetap                                        = Rp.  141.420.000,-

4.  Dana kas desa                                     = Rp.      3.378.054,-

5.  Dana cadangan umum                                    = Rp.    16.568.337,-

6.  SHU tahun berjalan                            = Rp.    23.262.712,75

__________________  +

                                                 T O T A L                =  Rp.  378.650.790,-

Dalam Alokasi Sisa Hasil Usaha, Pembagian SHU sebagai berikut :

1. Dana cadangan umum                                     = 25 %

2. Dana Pokmas                                                   = 15 %

3. Dana insentif Pengurus                                    = 25 %

4. Dana insentif Komisaris & Pengawas              = 10 %

5. Dana Pendapatan asli desa                              = 10 %

6. Dana sosial                                                       = 10 %

7. Dana pendidikan                                              =   5 %

 IMG-20180201-WA0010Dengan inilah adanya BUMDES dapat meningkakan, memperkuat, membangun, dan memberi peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan harapan kedepannya selalu dapat memberikan  nilai plus bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

PPL merupakan serngkaian kegiatan yang diprogamkan mahasiswa dimana mahasiswa mengenal dengan baik lapangan yang kelak dapat menjadi tempat tugasnya, yang dimaksud untuk memberikan dan membekali mahasiswa dengan kemampuan yang beragam, dan melaksanakan dengan baik di dunia kerja.

Melalui karya esai ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurrohman M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung sekaligus selaku Dosen Pebimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa selama menjalani PPL .
  3. Bapak Siswahyudianto,MM selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa membuat karya esai.
  4. Bapak Drs.Eko Asistono,M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
  5. Bapak Iswahjudi,SIP,M.Si , Selaku Dosen Pamong yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama mahasiswa melaksanakan PPL.
  6. Bapak AHMAD MUHAIMIN,S.Sos , Selaku Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa yang telah memberi arahan dan bimbingan terkait ekonomi desa salama mahasiswa melaksanakan PPL.
  7. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung dan teman – teman PPL IAIN Tulungagung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tulungagung.
  8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,.Penyusun mengucapkan terimakasih.

Vina Alfiatul Munawaroh mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung yang sedang menyelesaikan tugas Magang/PPL di Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

  • Kepala;
  • Sekretariat Utama;
  • Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik;
  • Deputi Bidang Statistik Sosial;
  • Deputi Bidang Statistik Produksi;
  • Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa;
  • Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
  • Inspektorat Utama;
  • Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
  • Instansi Vertikal

Ketika saya praktek pengalaman lapangan di badan pusat statistic saya berada di bagian pengolahan data statistic yang mana data tersebut berasal dari bidang distribusi. Pada bagian distribusi adapun data yang diolah yaitu tentang indeks harga petani dan juga konsumsi pengeluaran rumah tangga. Dalam menginput data secara online ada beberapa kendala yang kami hadapi.

Untuk mengoptimalkan kinerja, dalam hal kegiatan survey untuk memperoleh data  maka BPS menggunakan mitra petugas lapangan atau petugas survey ang disebut sebagai mitra statistic yang akan membantu melakukan tugas-tugas pendataan. Mitra statistic yang direkrut dari masyarakat dengan kualifikasi tertentu dan dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk satu jenis kegiatan. Mitra statistic memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai visi BPS “Penyedia Data Berkualitas Untuk Semua”, dan untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan kinerja yang baik dari setiap instansi BPS termasuk mitra statistic.  Tentui saja dengan kualitas petugas terbaik juga belum tentu menjamin data yang akan dihasilkan akan bagus juga. Ada factor lain yang perlu diperhatikan juga, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat pemberi data untuk jujur dan menjawab setiap pertanyaan dengan apa adanya. Saat ini doktrin yanag ada di benak masyarakat kita adalah “setiap ada pendataan pasti ada bantuan yang bakal mereka terima” sehingga mereka akan menjawab cenderung mengarah agar mereka di anggap tidak berkecukupan. Di era modern seperti ini masyarakat kita masih banyak yang berfikiran dangkal dan tidak faham akan pentingnya data yang nantinya akan dijadikan tolak ukur pemerintah dalam mengevaluasi dan merencanakan program-program pemerintah dalam usaha mensejahterakan masyarakat.

Kinerja karyawan mempengaruhi keberlangsungan instansi tersebut dalam mencapai tujuannya. Kinerja karyawan yang baik dapat memberikan keuntungan bagi instansi, sedangkan kinerja yang buruk dapat menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Kinerja yang buruk dapat disebabkan oleh penurunan kinerja karyawan, dan hal ini dapat terlihat ketika karyawan tidak menyelesaikan pekerjaan dengan target dan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Kinerja mitra statistic dapat diukur melalui pencapaian terhadap target pekerjaan. Dalam menjalankan tugas pencapaian kerja dilihat dari sisi kecepatan kerja sesuai dengan tenggat waktu dan metode kerja yang telah ditetapkan. Selain itu kinerja juga dapat dilihat dari kemampuan menyelesaiakan pekerjaan sesuai standar operasional. Mitra juga harus disiplin dalam menjalankan standar operasional yang telah ditentukan dan menghasilkan pekerjaan dengan kesalahan minimum.

Ukuran kinerja juga dapat dilihat dari perilaku mitra statistic tersebut. Dalam hal ini mitra diharuskan teliti dan bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya. Lebih dari itu mitra juga harus memiliki pemikiran positif serta selalu menjalin hubungan kerja baik itu dengan rekan kerja maupun dengan pengawas. Untuk mendapatkan mitra statistic dengan kinerja yang baik, BPS menempuh cara misalnya melalui pelatihan, pengawasan dan pemberian kompensasi yang layak.

Dalam bidang sosial kependudukan, data yang dihasilkan BPS dikumpulkan antara lain melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang-bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya. Pada tahun 1992, sistim pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun indikator kesejahteraan rakyat (Kesra) yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Sejak itu, setiap tahun dalam Susenas tersedia perangkat data yang dapat digunakan untuk memantau taraf kesejahteraan masyarakat, merumuskan program pemerintah yang khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sektor-sektor tertentu dalam masyarakat, dan menganalisis dampak berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk.

Sensus merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh populasi, sedangkan survey adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pendataan sample dari sesuatu populasi untuk memperkirakan karakteristik (ciri ) suatu objek pada saat tertentu. Dengan melihat cakupan populasi yang harus didata, jelas bahwa sensus akan menyajikan hasil sampai wilayah administrasi terkecil. Jika survey dapat diakukan secara berkala dalam waktu berdekatan, misal SUSENAS dan SAKERNAS dilakukan setiap tahun, sedangkan sensus umumnya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Dengan survei dapat dilakukan penghematan atas biaya, tenaga, dan waktu, karena hanya pengumpulan data dari sebagian populasi, pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat memuat jenis atau item yang amat rinci dan khusus. Meskipun sebuah sampel terdiri dari sebagian populasi, tetapi perlu diperhatikan bahwa sebagian populasi tidak selalu dapat disebut sebuah sampel. Agar dapat dianalisis secara statistik, sampel harus mewakili populasi, harus mempunyai tingkat kebenaran (reliability) yang dapat diukur, harus sesuai dengan keadaan, dan harus efisien.

Petugas (pencacah) yang digunakan dalam SAKERNAS, umumnya adalah pegawai Badan Pusat Statistik yang ada di kecamatan (Mantri Statistik) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sedangkan dalam kegiatan Sensus Penduduk maupun SUSENAS sebagian besar pencacah adalah bukan pegawai Badan Pusat Statistik, tetapi tenaga bantuan dari luar BPS yang disebut Mitra Statistik, seperti guru SD, pegawai Pemerintah Daerah dan ada pula dari Karang Taruna tamatan SMTA yang tinggal di daerah penelitian.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan lapangan serta mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi, maka harus dilakukan pengawasan lapangan. Tugas pokok dalam pengawasan lapangan ini meliputi pengawasan pelaksanaan pencacahan dan pemeriksaan hasil-hasilnya. Secara umum rangkaian tugas pengawas/pemeriksa adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan yang telah ditentukan.

2. Membuat jadwal pengawasan lapangan untuk setiap pencacah.

3. Mendampingi setiap pencacah paling sedikit satu hari selama periode pencacahan. Pengawasan dimulai dari pencacah yang dinilai paling lemah dan dilakukan sedini mungkin, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat dikurangi/dihindari.

4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pencacah: jika menemukan masalah yang meragukan tentang konsep dan definisi, pengawas harus mengacu pada buku pedoman pencacah atau catatan yang diberikan selama pelatihan.

5. Mendistribusikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis maupun jumlahnya kepada pencacah dan mengumpulkan kembali daftar isian yang telah diisi pencacah.

6. Bersama pencacah mengenali dan mengelilingi daerah tugas pencacah dalam blok sensus/sub blok sensus terpilih sehingga pencacah dapat melakukan pencacahan di daerah tugasnya pada batas-batas blok sensus/sub blok sensus yang benar.

7. Melakukan pemilihan sampel rumah tangga dari Daftar VSEN2005.L sebanyak 16 rt dan memindahkan rt terpilih ke dalam Daftar VSEN2005.DSRT.

8. Memberikan Daftar VSEN2005.DSRT yang telah diisi kepada pencacah sehingga pencacah dapat segera melaksanakan tugasnya.

9. Memeriksa ketertiban dan kebenaran pengisian daftar-daftar yang digunakan, terutama konsistensi atau kelengkapannya. Bila isian tidak lengkap, tidak konsisten atau tidak wajar tanyakan kembali kepada pencacah.

10. Membuat rekapitulasi blok sensus hasil pendaftaran bangunan dan rumah tangga dengan menggunakan Daftar VSEN2005.RBL.

11. Menyerahkan daftar yang telah diisi dan diperiksa kepada BPS kabupaten/kota.

12. Melaksanakan seluruh tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Di dalam wawancara diperlukan kesediaan responden untuk memberikan keterangan. Kesediaan responden tersebut dapat dikondisikan dan biasanya sangat bergantung kepada sikap pewawancara pertama kali bertemu. Sikap duduk, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, dan keseluruhan penampilan pewawancara sangat mempengaruhi kelanjutan/kelancaran wawancara. Penampilan yang sopan dan ramah dengan sendirinya akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perasaan dan sikap penerimaan responden yang negatif, yang dapat merugikan pencacahan, seperti: rasa curiga, rasa takut, rasa enggan, atau malu. Beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk menciptakan hubungan baik dengan responden, antara lain:

a. Dalam membuat janji wawancara dengan calon responden, sebaiknya memperhatikan waktu senggang dari responden tersebut, dan berusaha jangan sampai mengganggunya dalam kesibukan sehari-hari.

b. Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh responden.

c. Sebelum memulai wawancara jangan lupa memperkenalkan diri, menunjukkan kartu pengenal jika perlu, serta menyebutkan lembaga atau badan yang menugaskannya

d. Dalam “obrolan” awal yang merupakan “intro” untuk membangun suasana yang kondusif ini jangan keluar dari konteks isi kuesioner.

e. Berilah perhatian terhadap hal-hal yang sedang dibicarakan oleh responden selama berlangsungnya wawancara.

f. Bila pewawancara kurang memahami jawaban responden, maka dapat meminta responden tersebut untuk mengulangi jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

g. Menjalankan tugasnya dengan penuh kepercayaan. Namun tidak dengan rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga dirinya merasa lebih tinggi.

h. Di dalam mengajukan pertanyaan yang bersifat sensitif, misalnya menanyakan nilai pembelian dan penjualan, usahakan agar pertanyaannya tidak menyinggung perasaan responden

i. Gunakanlah waktu untuk wawancara dengan efektif, artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya dan sejelasjelasnya.

j. Ucapkanlah terima kasih, bila wawancara tersebut telah selesai.

Standar kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria pekerjaan yaitu menjelaskan apa-apa saja yang sudah diberikan organisasi untuk dikerjakan oleh karyawan atau pegawainya, oleh karena itu kinerja individual dalam pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan standar yang ada dan hasilnya harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.

dgf

Penulis Miftah Isnarini Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Tulungagungyang sedang Magang/PPL di BTM Surya Madinah Tulungagung.

Perbankan SyariahLembaga keuangan syariah memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme syariah. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, wadiah, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam.

Salah satu akad yang sering dijumpai pada lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan murabahah yang menggunakan prinsip jual beli. Murabahah menjadi produk utama lembaga keuangan syariah yang paling mendominasi dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Terdapat beberapa alasan murabahah lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, yaitu :

  1. Murabahah merupakan investasi jangka pendek dan lebih mudah jika dibandingkan dengan mudharabah dan musyarakah.
  2. Besaran margin dalam murabahah bisa diatur sedemikian rupa sehingga dari segi profitabilitas juga mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional.
  3. Keuntungan dalam pembiayaan murabahah sudah pasti sehingga risiko yang ditanggung lebih kecil dibanding pada pembiayaan profit and loss sharing.
  4. Lembaga keuangan syariah tidak perlu ikut terlibat dalam manajemen bisnis nasabahnya sehingga hubungannya hanya sebatas kreditur dan debitur.

Murabahah merupakan pembiayaan lembaga keuangan syariah melalui sistem jual beli barang dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam akad murabahah, pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditangguhkan. Bisa ditangguhkan dengan cara mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan pembayaran sekaligus dikemudian hari.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang sangat besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah ( Ismail : 2011)

Murabahah adalah salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan lainnya terhadap nasabah. Murabahah juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam muamalah islamiyah (Muhammad : 2000).

Menurut (Andrian Sutedi : 2009) syarat dan rukun Murabahah adalah sebagai berikut:

Rukun yang membentuk akad murabahah  ada empat:

  1. Adanya penjual (Ba’i)
  2. Adanya pembeli (Musytari)
  3. Objek atau barang yang diperjualbelikan (Mabi’)
  4. Harga nilai jual barang berdasarkan mata uang (Tsaman).

Sementara itu syarat murabahah adalah:

  1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
  2. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan
  3. Kontrak harus bebas riba.

Pembiayaan murabahah menurut (Muhammad :2005), adalah Pembiayaan Murabahah (dari kata ribhu= keuntungan); Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

Pembiayaan murabahah menurut (Adiwarman Karim : 2006) adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syari’ah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syari’ah sesuai kesepakatan.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang harga jualnya di tambah keuntungan dan pembayarannya dilakukan dengan tangguh.

PSAK 102 menjelaskan mengenai karakteristik transaksi murabahah yang berlaku di Indonesia. Menurut PSAK 102 paragraf 5 – 17 (IAI : 2009) transaksi murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan adalah di mana penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pihak pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan ini dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tentunya tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aset murabahah yang telah dibeli penjual dalam pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut akan menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad murabahah. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh atau yang lebih dikenal sebagai pembayaran kredit adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu ( Nurul Qomariyah : 2014).

Dalam transaksi yang menggunakan akad murabahah terdapat keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh pemilik dana dengan penerima dana. Pada jenis akad ini penerima dana telah menyepakati besaran margin sampai akhir periode dan akan dibayarkan setiap bulannya bersamaan dengan porsi pembayaran pokok pinjamannya. Pendapatan margin murabahah merupakan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan jual beli yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Margin berbeda dengan bunga karena margin tidak mengikuti fluktuasi tingkat suku bunga, melainkan tarifnya sudah ditentukan sesuai dengan keputusan setiap lembaga keuangan.

Margin adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh penyertaan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tegantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya (Sri Dewi Anggadini : Vol. 9, No. 2)

Adiwarman Karim dalam bukunya Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan memberikan definisi terkait margin keuntungan yang diterapkan di bank syariah, yakni persentasi tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Lebih lanjut, Adiwarman Karim menjelaskan bahwa margin bank syariah berdasarkan rekomendasi, usulan dan saran dari rapat Tim ALCO (Asset/Liability Management Committee) bank syariah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Direct Competitot’s Market Rate (DCMR)
  2. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR)
  3. External Competitive Return For Investors (ECRI)
  4.  Acquiring Cost
  5. Overhead cost

Metode Penentuan Margin menurut (Muhammad : 2005) adalah sebagai berikut:

  1. Mark-up Pricing
  2. Target-Return Pricing
  3. Perceived-Value Pricing
  4. Value Pricing

Adapun penjelasan dari metode penentuan margin diatas sebagai berikut:

  1. Mark-up Pricing Mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
  2. Target-Return Pricing Target-Return Pricing adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan return on investment (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.
  3. Received-Value Pricing Received-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
  4. Value Pricing Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan ono rego ono rupo, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal.

Dengan penetapan margin keuntungan diawal yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah, maka para calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan harus menyetujui besaran yang telah ditetapkan dan tidak terdapat negosiasi terkait besaran margin keuntungan tersebut. Kalaupun ada negosiasi antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah itu hanya sebatas negosiasi perihal periode angsuran. Ketetapan margin yang ditentukan oleh pihak lembaga keuangan syariah memiliki kelebihan yaitu dengan penetapan keuntungan diawal akan mempermudah nasabah pembiayaan dalam membayar angsuran per bulannya. Angsuran yang akan dibayarkan oleh nasabah pembiayaan perbulannya adalah tetap.

Penetapan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah bertujuan untuk antisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. Maka dari itu penetapan margin keuntungan ditetapkan diawal oleh pihak lembaga keuangan syariah.

Dalam bukunya Adiwarman Karim (2014), bahwa DSN MUI telah menerbitkan fatwa mengenai penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan murabahah di bank syariah. Dalam fatwa DSN MUI Nomor 84 diketahui bahwa ada dua jenis metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabahah yang dilakukan dengan mengangsur. Berikut bunyi fatwanya: “Pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah (pembiayaan murabahah) dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah, boleh dilakukan secara proposional dan secara anuitas selama sesuai dengan urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.”

Metode pengakuan keuntungan dalam akad murabahah tidak diatur dalam dalil khusus baik berupa ayat al-Quran maupun sunnah; karenanya metode pengakuan keuntungan murabahah termasuk maskut anha (tidak diatur dalam fiqih), sehingga dalilnya dikembalikan pada prinsip/pokok sebagai hukum aslah dalam muamalat, yaitu boleh (mubah) sepanjang ada dalil syari’i yang melarang, serta sejalan dengan maslahat dan urf (kebiasaan) yang sah (Adiwarman Kariem : 2014).

Hal tersebut berlaku pula untuk penetapan tingkat margin keuntungan, dalam artian bahwa penjual atau pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan berapapun tingkat margin keuntungannya asalkan tidak bertentangan dengan yang biasa ditetapkan oleh pedagang lain atau lembaga keuangan syariah lain. Semua lembaga keuangan syariah boleh  menetapkan berapapun tingkat margin keuntungan dari hasil penjualan murabahah asalkan sesuai dengan yang biasa berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Dengan kata lain, tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan penjualan (murabahah).

Jadi, tidak ada ukuran khusus mengenai tingkat atau besaran margin keuntungan yang bisa dijadikan referensi bagi para penjual atau lembaga keuangan syariah. Selama tingkat margin keuntungan sesuai dengan urf (kebiasaan) dan tidak mendzalimi salah satu pihak atau tidak menimbulkan madharat (kerusakan) maka tingkat margin keuntungan tersebut masih dianggap sah menurut syariah.

 

 

Melalui karya esai ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung.
  1. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag. selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  2. Bapak Siswahyudianto, MM selaku Kepala Laboratorium Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.
  3. Bapak Nur Aziz Muslim, M.HI selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL IAIN Tulungagung.
  4. Bapak Nur Syamsu SE selaku Manager KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung
  5. Bapak Onang Guncahyo selaku Pembimbing (Dosen Pamong) di Lokasi PPL KSPPS BTM Surya Madinah.
  6. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati KSPPS BTM Surya Madinah Kantor Pusat Tulungagung dan Kantor Kas Gondang Tulungagung yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasannya kepada kita.
  7. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan partisipasinya selama kegiatan PPL.

Penulis: Evilya Dias Hapsari Jurusan Ekonomi Syariah NIM: 17402153007 yang sedang Magang/PPL di FEBI IAIN Tulungagung.

IMG_3213Air merupakan kebutuhan primer dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, pasokan air yang bersih dan cukup sangat dibutuhkan keberadaannya. Perkembangan penduduk merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan pasokan air tanah semakin cepat berkurang. Pembangunan perumahan, infrastruktur dan tempat hiburan di kota besar dapat mengakibatkan penerapan air oleh tanah terganggu, bahkan terhenti. Namun semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak pula kebutuhan air, sedangkan pasokan air tanah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan air penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan air di kabupaten Tulungagung, pemerintah kota kabupaten Tulungagung membangun Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya  Agung sebagai perusahaan di bidang jasa masyarakat umum yang melayani dan memenuhi pasokan air bersih bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Tulungagung. Peningkatan jumlah penduduk, khusunya di kabupaten Tulungagung mengakibatkan semakin banyak pula lahan yang digunakan sebagai tempat tinggal sehingga kebutuhan air bersih juga akan meningkat. Hal ini memberikan pengaruh positif bagi PDAM karena akan meningkatkan pendapatan PDAM.

Semakin banyaknya permintaan menjadi pelanggan baru maka PDAM akan melakukan pemasangan pipa baru untuk mendistribusikan air dari sumber air atau reservoir terdekat kerumah pelanggan, dalam hal ini sektor air minum merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum khususnya di perkotaan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Penyediaan prasarana dan sarana air minum yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air minum yang baik. Dampak tersebut akan memberikan dampak lanjutan berupa peningkatan produktivitas masyarakat.

Pada tahun 2008, Pemerintah mencanangkan program 10 juta sambungan baru untuk memperluas cakupan pelayanan bidang air minum. Program Hibah Air Minum atau disebut dengan Program MBR ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai program 10 juta sambungan baru, yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun ini. Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia, dalam upaya mencapai target MDGs. Kegiatannya berupa pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat memperluas cakupan pelayanan penyediaan air minum khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini difasilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum bersama tim interdep (Kementerian Keuangan dan Bappenas).

IMG_3162Program MBR atau Hibah Air Minum APBN adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program Hibah Air Minum yang dimaksud di sini adalah pemberian hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN. Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada pemprov atau pemkab/pemkot untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum sampai pada output terbangunnya sambungan rumah air minum kepada masyarakat. Kedepannya pelaksanaan hibah air minum akan dikembangkan untuk mencapai output lainnya, seperti; Pengurangan Non Revenue Water (NRW), energi efisiensi dan sebagainya.

Pelaksanaan Program MBR akan menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Untuk mendapatkan dana hibah dari Program MBR atau Hibah Air Minum ini, pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan tersedianya pelayanan kepada masyarakat melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan. Dana hibah dapat dicairkan oleh pemerintah daerah setelah adanya rekomendasi atas hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi sasaran program ini. Program ini akan dikelola oleh Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU). Kabupaten/Kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

 

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan

IMG_3417Setiap permintaan pencairan dana hibah Air Minum atau Program MBR dari Penerima Hibah harus dilampiri dengan rangkuman mengenai layanan SR (Sambungan Rumah) serta rekomendasi hasil verifikasi. Rangkuman tersebut meliputi:

  1. Kelengkapan Dokumen teknis sebagai syarat permohonan verifikasi sebagai berikut:
  2. Mulai dilaksanakannya kegiatan konstruksi SR sebagai berikut: Nama, Alamat dan Nomor atau Kode Identifikasi pelanggan/setiap rumah; Copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan SR yang dilakukan oleh
  3. Mulai diberikannya pelayanan sambungan rumah dari PDAM sebagai berikut: Copy Bukti Pembayaran (invoice) biaya sambungan rumah baru, Copy Bukti Pembayaran oleh pelanggan untuk 2 (dua) bulan rekening air.
  4. Business Plan yang mencantumkan tarif air menuju FCR (Full Cost Recovery).
  5. Bukti laporan kegiatan Badan Pengawas PDAM yang aktif dan mengadakan pertemuan rutin setiap tahun sebanyak 3 (tiga) kali.
    1. Kelengkapan Dokumen Administrasi sebagai syarat Pencairan dana Hibah, dengan melampirkan dokumen seperti: Surat permintaan Pencairan hibah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Daerah dan apabila dikuasakan, maka dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai, Salinan DPA, SPM, SP2D atas penyertaan modal Pemda kepada PDAM, Salinan Perda terkait penyertaan modal, Laporan Triwulanan Pelaksanaan Program Hibah Air Minum, Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Surat rekomendasi pencairan hibah dari CPMU dan dokumen terkait lainnya.

Melalui karya esai ini saya tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

  1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag., selaku rektor IAIN Tulungagung
  2. Bapak Dr. H. Dede Nurohman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung
  3. Bapak Siswahyudianto, M.M., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk membuat karya esai ini.
  4. Bapak Syafrudin Arif Marah Manunggal. M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah memberikan motivasi, arahan, dan dukungan sejak awal PPL sampai selesainya PPL serta karya esai ini.
  5. Bapak Sunyoto., selaku Dosen Pamong di PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung dan Ibu Suparmi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, serta selalu memberi semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dengan baik.
  6. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung saya sampai sekarang.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terimakasih

ret 3Penulis Luluk Fitriana, Jurusan Ekonomi syariah (ES – 6A) dengan NIM : 17402153024, Mahasiswa sedang Magang/PPL di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan agenda nasional. Berbagai ikhtiar penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah memiliki tingkatan masalah yang beragam. Masalah-masalah utama yang sering menjadi kendala adalah adanya kecenderungan untuk menyalahkan si miskin, menempatkan mereka sebagai obyek, programnya dikelola semacam proyek, dan tidak berkelanjutan. Situasi masalah ini menghendaki penyelesaian segera, yakni dengan mengembangkan cara pandang atau pendekatan baru dalam memahami kemiskinan dan melibatkan mereka, si miskin dalam formulasi strategi penanggulangan kemiskinan

Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34 yang merupakan landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang diperjelas dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional program penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok; 2) Pengembangan Sistem Jaminan Sosial; dan 3) Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin.

Peran BAPPEDA Tulungagung sendiri dalam menanggulangi kemiskinan ditulungagung ini dengan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan perencanaan dan pengembangan objek wisata pantai di Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini sudah cukup banyak pemerintah daerah yang sudah melakukan kerja sama, baik itu kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kerja sama internasional. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan peningkatan pelayanan publik dan juga pengedaan infrastruktur daerah baik bersifat fisik dan non fisik. Bentuk pengaturan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu coorperative construction, contract services, pengaturan lainnya. Peranan BAPPEDA Kabupaten Tulungagung dalm rangka perencanaan dan pengembangan objek wisata pantai di Tulungagung adalah menyusun Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Rencana umum tata ruang, pengentasan kemiskinan serta mengkoordinasikan seluruh rencana pembangunan dengan dinas dan istansi vertikal yang ada didaerah Kabupaten Tulungagung.

Jaminan Kesehatan di Tulungagung mengacu pada prinsip asuransi sosial sesuai dengan amanat UU SJSN, yaitu; Nirlaba, wajib membayar iuran, gotong royong, portabilitas, equalitas dan transparan akuntabel, effektif effisien serta dana yang dikelola sepenuhnya digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta JKN.

Kepesertaan bersifat wajib, artinya semua penduduk termasuk warga negara asing yang bekerja dan tinggal lebih dari 6 (enam) bulan harus ikut menjadi peserta JKN. Seluruh peserta harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Mereka iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Perubahan data PBI akan di upadte setiap 6 (enam) bulan sekali.Untuk menjadi peserta JKN, masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui pemberi kerja dan pekerjanya kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau PT Askes terdekat. Sedangkan bagi peserta PBI, pendaftaran peserta dilakukan oleh pemerintah.

JKN di Tulungagung, penerapannya melalui mekanisme asuransi sosial dengan prinsip kendali biaya dan mutu. Yakni integrasinya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali. Keuntungan memiliki asuransi kesehatan sosial selain premi yang terjangkau dengan manfaat komprehensif, kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (sustainabilitas) dan dapat dilayani di seluruh wilayah Indonesia ( portabilitas).

Proses pemberdayaan terhadap kemiskinan merupakan persoalan umat manusia. Perkembangan dunia yang tidak berimbang menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, baik antar negara, antar daerah, maupun antar kelompok masyarakat. Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Pada negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan selalu dihubungkan dengan masalah kemakmuran yang menunjukkan kepada konsumsi barang dan jasa.

Pemecahan masalah kemiskinan hendaknya didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka. Penghormatan bermakna bahwa fokus kebijakan dan pelayanan publik, pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar sekaligus menguatkan kapasitas masyarakat miskin agar terbebas dari belenggu kemiskinan. Perlindungan bermakna bahwa adanya kebijakan nyata dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan melindungi orang miskin dari ancaman kerentanan sehingga memiliki keamanan dan peluang untuk berkembang. Pemenuhan berarti bahwa upaya menggunakan sumber daya dan sumber dana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumber daya dari masyarakat, swasta, dan berbagai pihak.

Bapak Syahri Mulyo, SE.M.Si ( Selaku Bupati Tulungagung) mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan maju dalam Musrenbang Th. 2017 kita harus meningkatkan kinerja untuk mencapai target – target pembangunan kedepan, agenda untuk mewujudkan visi misi telah mewujudkan dengan pembangunan pendidikan murah, kesehatan, mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan peningkatan pelayanan publik, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pembangunan bidang ekonomi serta pembangunan sosial. Fokus pembangunan Tahun 2018 mengarahkan progam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang terintegratif dan holistik, komitmen rencana pembangunan Kabupaten Tulungagung untuk memantapkan pembangunan infrastruktur, pariwisata, kesehatan dan pendidikan untuk percepatan pembangunan ekonomi daerah.  Kedepan kita akan mengembangkan destinasi wisata pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta pembangunan daerah. kegiatan pembukaan Musrenbang Kab. Tulungagung Th. 2017 dalam rangka penyusunan RKPD Th. 2018.

ret 2Di dalam kegiatan PPL, saya mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, serta hal – hal baru yang sangat bermanfaat. Dari kegiatan ini pula saya dapat mengenal praktik administrasi pada instansi pemerintahan  terutama pada pelayanan kepada masyarakat, perencanaan pembangunan serta pekerjaan administrator. Dari situ saya dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan formal. Banyak manfaat yang saya dapatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan saya membagikan pengetahuan yang saya dapat selama PPL dalam Essay ini, yang selanjutnya dapat memberikan manfaat bagi orang lain.

Oleh : Nazri Abdul Hakim /ES VIA/17402153015 (Mahasiswa yang sedang PPL/Magang di FEBI IAIN Tulungagung bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tulungagung)

foto di Agro kahayangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan usaha yang didirikan yang didasari oleh komitmen masyarakat desa untuk saling bekerja sama,gotong royong dan juga membangun ekonomi rakyat yang bertujuan untuk kesejahateraan dan kemakmuran masyarakat desa. Dalam Undang-undang Nomer 6 tahun 2014 tentang desa ,menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahterakan masyarakat desa .

Tujuan dari BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indoneisa Nomor 4 tahun 2015 , menjelaskan tujuan dan didirakannya BUMDesa adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan perekonomian desa
  2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
  3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
  4. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa/pihak ketiga
  5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
  6. Membuka lapangan pekerjaan
  7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
  8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

lokasi bumdesa sinar mulyaMenurut data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tulungagung telah berdiri 197 BUMDesa dan sekitar 128 BUMDesa yang masih aktif, yang salah satunya adalah BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo. BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari ini beridiri sejak tahun 2015 yang alasan berdirinya karena ada intruksi dari Kementrian yang pada waktu itu mendapat bantuan dari program JALIN MATRA 2015 (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) sebesar Rp.100.000.000,00 yang diperentukkan untuk membuka usaha BUMDesa “Sinar Mulya” yang pertama kali yakni unit simpan pinjam.

Ada beberapa unit usaha yang sudah dijalankan oleh BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari , yakni sebagai berikut :

  1. Unit Simpan Pinjam

Unit Usaha Simpan Pinjam ini adalah unit usaha yang pertama kali dimiliki BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari . Untuk Modal Awal untuk unit usaha simpan pinjam di peroleh dari bantuan Modal JALIN MATRA 2015 yang total modalnya adalah Rp.100.000.000,00. Kegiatan usaha dari unit ini adalah memberikan pinjaman modal untuk anggota dengan bunga 1,5 % dan batas pengembalian maksimal adalah 12 bulan dan juga melayani jasa penyimpanan bagi masyarakat yang ingin menabung .

  1. Unit Susu

IMG-20180203-WA0002   Unit susu adalah usaha yang dikembangkan oleh BUMDesa Sinar Mulya Desa Mulyosari ini. Unit susu tidak dibangun oleh BUMDesa Sinar Mulya sendiri ,melainkan mendapat limpahan dari KUD Sri Wigati yang terkena kasus. Dan akhirnya diambil alih oleh BUMDesa Sinar Mulya yang modal awalnya diambil dari laba Unit Simpan Pinjam BUMDesa Sinar Mulya tahun 2016 . Kegiatan Unit susu sapi ini adalah menerima susu seger dari peternak dan menjualnya ke Pabrik Susu Nestle Kejayan Pasuruan . Setiap pagi dan sore para peternak sapi menyetorkan hasil perahan susu sapinya ke pengurus unit usaha susu BUMDesa Sinar Mulya untuk diolah lalu dan pada malamnya dilakukan proses pengiriman ke  Pabrik Nestle di Kejayan Pasuruan.

  1. Unit Jual Beli Konsentrat sapi

Kegiatan usaha yang dilakukan adalah membeli konsentrat dari Nestle dan menjualnya ke peternak .

BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari tidak berhenti berinovasi dan memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki desa Mulyosari , sekarang ini BUMDesa Mulyosri baru saja meresmikan unit usaha yang baru saja didirkan yakni :

  1. Unit Wisata Agro Kahayangan

Di unit usaha ini ada kegiatan outbond , kolam renang ,taman wisata serta kios bunga.

  1. Unit Toko

Unit usaha yang akan menyedikan bahan kebutuhan pokok dan dijual secara grosir dan eceran.

IMG-20180203-WA0004Nantinya BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari untuk kegiatan yang dijalankannya akan di pusatkan di area Agro Wisata Kahayangan.Disana akan digunakan sebagai pusat dari semua kegiatan yang ada di BUMDesa “Sinar Mulya” dari mulai kegiatan unit usaha simpan pinjam,unit usaha susu,unit usaha jual beli pakan ternak dan juga unit usaha toko .

Dari unit usaha yang dijalankan BUMDesa “Sinar Mulya mempunyai omset usaha yakni sebagai berikut :

Nama Unit Usaha Omset Per Bulan
Unit Simpan Pinjam
  1. 22.000.000,00
Unit Susu Sapi Rp.650.000.000,00
Unit Konsentrat/ pakan ternak Rp.180.000.000,00

Dari omset usaha yang diperoleh tersebut BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari sudah berhasil memberikan pembagian hasil usaha yang dilakukan BUMDesa Sinar Mulya Desa Mulyosari untuk Desa Mulyosari berupa 5% dari hasil usaha diberikan kepada desa untuk Pendapatan Asli Desa dan juga dana sosial dan pendidikan sebesar 10% dari hasil usaha yang dilakukan . Dengan  adanya pembagian hasil usaha BUMDesa untuk Pendapatan Asli Desa dan juga untuk sosial dan pendidikan ini membuktikan bahwa BUMDesa mempenuyai peran dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo ini.

Untuk Prestasi dari BUMDesa “Sinar Mulya” Desa Mulyosari memang secara tertulis masih belum mendapatkan prestasi apapun , tetapi BUMDesa “Sinar Mulya” sudah menjadi Pionir dari program keagenan BNI , yakni program KUR ( Kredit Usaha Rakyat ). Prestasi lain yang dimiliki oleh BUMDesa “Sinar Mulya” yakni menjadi 20 Desa Terbaik dalam pengelolaan BUMDesa yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung.

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan sebagai tempat atau wadah dan media bagi Mahasiswa untuk memperoleh pengalaman secara faktual yang ada di lapangan dan juga untuk menerapkan ilmu-ilmunya yang diperoleh dalam perkuliahan yang akan diterapkan di lapangan. Dari kegiatan PPL ini penulis menyajikan esai yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui karya esai ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

  1. Bapak Dr.Maftukhin,M.Ag selaku rektor IAIN Tulungagung
  2. Bapak Dr.H.Dede Nurohman,M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  IAIN Tulungagung dan selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dalam PPL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
  3. Bapak Siswahyudianto, MM selaku Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung , yang memberikan kesempatan untuk penerbitan esai ini
  4. Bapak Drs.Eko Asistono,M.Si selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
  5. Bapak Iswahjudi,SIP,M.Si selaku dosen pamong yang memberikan arahan selama PPL di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung
  6. Teman-Teman PPL IAIN Tulungagung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung .