Pertemuan Ketiga

 

B. PERGURUAN TINGGI

Kata pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering dipakai secara bergantian dalam konteks makna yang sama. Padahal, sebagaimana dikatakan Abbas, kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur sekolah berupa jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dikenal dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang kelembagaannya dapat berupa akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga kewajiban inilah yang membedakan antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.[4]

Oleh karena itu, perguruan tinggi seharusnya menjadi pusat penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan sesungguhnya menjadi ruh yang membuat perguruan tinggi akan mampu menempatkan posisinya sebagai pusat keilmuan. Pengembangan ilmu pengetahuan menjadi landasan transformasi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kerangka yang lebih luas. Jika perguruan tinggi dapat menjalankan peran ini, maka implikasinya akan sangat nyata bagi kemajuan, baik di dalam perguruan tinggi sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat di luar kampus.

Peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan ini berada pada wilayah ideal. Secara empiris, belum semua perguruan tinggi mampu menjalankan tugas pengembangan ilmu pengetahuan tersebut secara maksimal. Realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit perguruan tinggi yang kurang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan secara optimal. Aktivitas sehari-harinya lebih pada aktivitas rutin pembelajaran yang miskin inovasi keilmuan.

Hal penting yang seharusnya diperhatikan agar perguruan tinggi tetap mampu berposisi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan menerapkan manajemen pengetahuan. Mengutip pendapat Galagan, Abbas mengusulkan proses manajemen pengetahuan yang terdiri dari: pertama, menciptakan pengetahuan baru. Kedua, mengakses pengetahuan dari sumber eksternal. Ketiga, menyimpan pengetahuan dalam dokumen, database, perangkat lunak, dan sebagainya. Keempat, mewujudkan dan menggunakan pengetahuan dalam proses, produk, dan jasa. Kelima, mentransfer pengetahuan yang dimiliki di lingkungan perusahaan. Keenam, menggunakan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan. Ketujuh, memperlancar pengembangan pengetahuan melalui budaya dan insentif. Dan kedelapan, mengukur nilai aset pengetahuan dan dampaknya pada manajemen pengetahuan. [5]


[1]Suparlan Suhartono, Filsafat Ilmu Pengetahuan, Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 22.

[2]Soedjatmoko, Pembangunan dan Kebebasan (Jakarta: LP3ES, 1983), 203.

[3]Jujun S. Suriasumantri, Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik (Jakarta: Gramedia, 1986), 16.

[4]Syahrizal Abbas, Manajemen Perguruan Tinggi, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

[5]Ibid., 104.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>