Institute for Javanese Islam Research

laboratorium pemikiran jurusan Aqidah & Filsafat Islam - IAIN Tulungagung

Intelektual Organik dan Diskursus Islam Jawa

Oleh Akhol Firdaus

(Direktur Institute for Javanese Islam Research – IAIN Tulungagung)

 

Apa itu intelektual organik? Belakangan, istilah ‘organik’ lebih sering menempel pada tanaman dan pupuk. Istilah intelektual organik bahkan tidak populer di kampus. Jarang sekali—untuk tidak menyebutnya tidak ada—akademisi yang bangga merepresentasikan diri dengan sebutan tersebut. Istilah ini memang tidak popular.

Besar kemungkinan, sejak diperkenalkan istilah tersebut memang tidak memikat hati para akademisi. Di samping istilah intelektual organik sendiri memiliki konotasi pada radikalisme (bukan agama) gagasan. Tidak banyak akademisi yang nyaman dengan istilah tersebut. Saya merasa kebekuan nalar modernisme di kampus, juga telah membuat istilah intelektual organik lebih mudah ditampik.

Diperkenalkan oleh Antonio Gramsci [1891-1937], seorang intelektual pendiri Partai Komunis Italia, terminologi intelektual organik digunakan untuk menjelaskan fungsi dan peran cendekia di dalam civil society. Gramsci membedakan dengan serius, kategori intelektual tradisional dan intelektual organik. Kategori pertama merujukan pada intelektual yang bekerja di belakang meja. Sama sekali tidak mau bersentuhan apalagi bergesekan dengan dinamika perjuangan kelas-kelas sosial yang terpinggirkan, terdzalimi.

Berkebalikan dari kategori pertama, intelektual organik diperkenalkan sebagai kelas intelektual yang terlibat dalam denyut nadi kehidupan sosial, ekonomi, dan ideologi kelas-kelas yang dimarjinalkan. Gramsci memang menempatkan peran dan fungsi intelektual organik di dalam relasi kuasa dan ideologi sistem kapitalisme. Intelektual seharusnya menjadi bagian dari perjuangan kelas proletar dalam melakukan kontra-hegemoni terhadap sistem dan ideologi kapitalisme yang berselingkuh dengan negara.

Pendek kata, intelektual tradisional adalah mereka yang bersembunyi di balik tembok kampus. Asyik menikmati ragam teori dan buku yang hampir tidak memiliki hubungan dengan dinamika perjuangan kelas-kelas yang tertindas. Menikmati asas-asas netralitas dan obyektivisme ilmu karena dengan begitu orang boleh tidak melakukan apapun. Mereka besar di dalam menara gading. Sebaliknya, intelektual organik bekerja justru dalam rangka menjadi juru bicara bagi kaum dzuafa’. Berjibaku dengan kenyataan pahit penindasan, lebur dan mencecap pengalaman orang-orang yang ditindas oleh semua jenis kekuasaan yang pongah.

Kelak, pemikiran Gramsci ini menjadi pijakan bagi lahirnya konsep pendidikan pembebasan yang diperkenalkan oleh Paulo Freire [1921-1997], tokoh gerakan pembebasan dari Amerika Latin. Pemikiran yang sama juga menjadi pondasi bagi berdirinya mazhab pemikiran yang paling berpengaruh pada abad 20 M, Mazhab Frankfurt. Inilah aliran pemikiran yang mendobrak-dobrak kemapanan rezim obyektivisme dan netralitas ilmu di berbagai kampus dan lembaga-lembaga keilmuan. Untuk menyebut beberapa pioneer Mazhab ini, yang paling popular di antara mereka adalah Max Horkheimer [1895-1973], Theodor W. Adorno [1903-1969], Herbert Marcuse [1898-1979], dan Jürgen Habermas.

Mereka pada prinsipnya selalu hadir untuk menyoal banalitas ilmu-ilmu modern, positivisme, yang dianggap selalu melindungi sistem penindasan yang diciptakan oleh perselingkuhan antara kapitalisme dengan institusi-institusi ideologi negara, seperti pendidikan, agama, media massa, dan hukum.

Demikianlah, alih-alih merasa menjalankan tugas pencerdasan, seorang intelektual tradisional yang tak mencecap situasi ketimpangan di ruang sosial—sebagaimana pernah diingatkan oleh Gramsci, akan dengan mudah menjadi kepanjangan tangan dari sistem yang menindas itu.

Apa Hubungannya dengan Diskursus Islam Jawa?

Pertanyaan tersebut memang vital. Apa hubungan intelektual organik dengan diskursus Islam Jawa yang sedang menjadi konsen Institute for Javanese Islam Research (IJIR)? Pertanyaan inilah yang terus menjadi kegelisahan saya, dan teman-teman peneliti di lembaga ini.

Jochim van den Boogert dalam Rethinking Javanese Islam (2015) sangat serius mengingatkan bahwa Islam Jawa—baik sebagai kategori akademik maupun sosial—sesungguhnya merupakan produk kolonialisme. Pada dirinya sendiri, diskursus ini diciptakan sebagai bagian dari sarana penundukan terhadap masyarakat Jawa, masyarakat yang akan terus didefinisikan oleh cara pandang dan ambisi Barat. Secara akademik, istilah Islam Jawa itu sendiri memang baru digunakan secara formal abad 19 M. Meski begitu, semangat kajian terhadap subkultur ini tidak bergeser dari satwa sangka awal tentang masyarakat inlander yang bar-bar dan jauh dari cahaya Ilahiyah.

COLLECTIE_TROPENMUSEUM_'Een_religieuze_maaltijd_'selamatan'_in_Tjibodas'_TMnr_10003361

Nalar binary-opposition yang selalu digunakan oleh ilmu-ilmu dalam jaringan orientalisme/kolonialisme, telah melahirkan suatu dikotomi ideologis yang akan diwariskan menjadi kesadaran sepanjang zaman. Islam di Jawa ditimbang berdasarkan ortodoksi Arabisme. Lahirlah dikotomi abadi atas apa yang disebut dengan kaum ‘putihan’ dan ‘abangan’. Istilah abangan sendiri menurut M.C. Ricklefs dalam the Birth of the Abangan (2006), telah digunakan sejak awal abad 19 M. Dalam dirinya sendiri, istilah tersebut memang menyimpan nada olokan dan kebencian. Inilah yang akan terus diawetkan oleh para penyokong kajian Islam Jawa pada abad 20 M, hingga hari ini.

Sejak istilah abangan digunakan secara resmi oleh otoritas pemerintahan kolonial dan kalangan akademik, masyarakat bukan sekadar terpolarisasi, tetapi juga dibanyang-bayangai secara terus menerus oleh ‘perceraian’ yang traumatis antara kalangan Islam yang bersenyawa dengan ragam mistisisme lokal Jawa, dan Islam yang diformat untuk mengimajinasikan kemurnian ortodoksi. Yang terakhir disebut itulah islam dalam bentuknya yang formal dan kaku. Pendek kata, politik kolonialisme berhasil mendikte kesadaran masyarakat untuk berimajinasi tentang ‘kemurnian’ agama di satu sisi, sambil memupuk kebencian terhadap mereka yang diidentifikasi sebagai Islam tidak murni, abangan, bersekutu dengan animisme dan dinamisme, tradisional, Islam KTP, dan sederet istilah-istilah lain yang menyimpan nada kebencian yang sama.

Clifford Geertz mengabadikan dikotomi itu dalam karya monumentalnya, the Religion of Java (1960). Polarisasi santri dan abangan adalah evolusi dari konstruk nalar yang telah sukses dibangun satu abad sebelumnya. Kekuasaan kolonial tentu pada akhirnya berhasil diakhiri, akan tetapi nalar dikotomi ini—termasuk kebencian dan potensi-potensi kekerasan yang dikandungnya—telah berhasil diawetkan menjadi kesadaran beragama mayoritas masyarakat Jawa. Kerja-kerja akademik ikut memupuk dan memapankan dikotomi tersebut.

Bila direkam secara baik, salah satu cerita pokok bernama Republik Indonesia, adalah cerita tentang kebencian dan pergolakan antara kelompok putihan dan abangan. Cerita pergolakan ini telah berubah menjadi tragedi kemanusiaan ketika gejolak politik identitas pada periode awal kemerdekaan tidak berhasil dikelola secara beradab oleh bangsa ini. Niels Mulder (1984) mencatat, tragedi 1965 memang terkait dengan gejolak politik dan isu kudeta, akan tetapi hal ini diikuti dengan peminggiran yang tidak ada hentinya terhadap mereka yang diidentifikasi sebagai abangan, Islam nominal, Islam tradisional, atau seabreg kategori lain yang menampung kebencian yang sama.

Sejarah Indonesia sesudah periode itu lalu menjadi sejarah pengagamaan (religionize). Trauma tragedi 1965 terus dirawat dan dijadikan sebagai pijakan untuk memaksa siapa saja yang tidak ber-Islam sesuai dengan standar ortodoksi. Mereka yang dianggap keluar dari ortodoksi, mendapat peminggiran dan represi yang tak ada habisnya. Dari rezim ke rezim, politik pengagamaan di Indonesia, menerapkan kebijakan persekusi terhadap sekte-sekte keagamaan yang dianggap menyimpang dari ajaran pokok.

Nalar kolonialisme yang diawetkan oleh bangsa ini, terus melahirkan peminggiran dan penindasan dari waktu ke waktu.

Apa yang harus dilakukan oleh seorang intelektual yang bekerja dalam diskursus seperti ini? Bila meminjam epistemologi Gramscian, bersikap netral dan obyektif dalam situasi fakta dipenuhi oleh ketimpangan dan penindasan, sama artinya seorang intelektual menjadi bagian dari penindasan itu sendiri. Atas nama obyektivisme ilmu, fungsi dan peran intelektual justru dalam rangka memapankan ketimpangan yang ada.

Dengan begitu, seorang intelektual yang mewarisi kekacauan sejarahnya sendiri, ‘haram’ hukumnya bersikap netral dan obyektif. Dalam mengelola diskursus Islam Jawa—yang dalam dirinya sendiri dipenuhi dengan praktik-praktik penundukan dan peminggiran, bertindak selayaknya intelektual organik adalah sebuah pilihan subversif. []

Institute for Javanese Islam Research
Jurusan Aqidah & Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 66221
email: pusatkajianislamjawa@gmail.com

Frontier Theme