Institute for Javanese Islam Research

laboratorium pemikiran jurusan Aqidah & Filsafat Islam - IAIN Tulungagung

Faksi-Faksi Islam Murni

Oleh Rifchatullaili

(Peneliti muda di Institute for Javanese Islam Research dan mahasiswa jurusan Aqidah & Filsafat Islam IAIN Tulungagung)

rifka

Abdul Munir Mulkhan, dosen IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN) Yogyakarta, menulis disertasi doktoral yang kemudian dibukukan dengan judul Islam Murni dalam Masyarakat Petani (2000). Dia mencoba memaparkan kembali gerakan Islam ‘murni’ Muhammadiyah, sekaligus menjawab pertanyaan latar belakang berdirinya Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan. James L. Peacock (1978) mencoba memberikan jawaban awal atas pertanyaan tersebut. Menurutnya, Muhammadiyah berdiri adalah untuk memerangi setiap bentuk ‘sinkretisme Islam’ layaknya gerakan Wahabi di Arab Saudi. Selain itu, kemunculan Muhammadiyah di awal abad ke-20 memiliki misi perombakan ajaran Islam [baca: gerakan pemurnian] dan pembaharuan di dunia Islam serta berbagai pemikiran Islam tentang sufisme dan syariah yang kemudian dijadikan doktrin gerakan Islam tersebut.

Di awal pembahasan, Mulkhan menyebut bahwa Muhammadiyah diterima oleh masyarakat petani karena  dominasi PNI, PKI, dan NU mulai merosot serta adanya krisis sosial-politik dan keagamaan sesudah G/30-S tahun 1965. Kesimpulan ini diambil dengan mengambil sampel masyarakat petani di Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur.

Kuntowijaya, dalam pengantar buku ini, menilai temuan-temuan dalam buku ini sangat penting, terutama bagi pengambil kebijakan gerakan Muhammadiyah. Menurutnya ada dua temuan penting, yaitu ditemukannya empat varian anggota Muhammadiyah dan tesis pribumisasi Islam.  Pertama, varian-varian dalam Muhammadiyah ini penting untuk diulas karena sedari awal orang melihat Muhammadiyah hanya terdiri dari satu kelompok saja, yaitu kelompok yang memegang doktrin ‘Islam murni’. Kedua, tesis pribumisasi Islam. Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai kelompok pergerakan Islamisasi, nyatanya terbawa arus pada dominasi petani di pedesaan. Hal ini yang menyebabkan perubahan praktik keagamaan anggota persarekatan (hlm. xii).  Kenyataan ini diperkuat oleh K.H. Ahmad Dahlan yang sangat toleran dengan praktik keagamaan pada zamannya, sehingga Ia dan Muhammadiyah dapat diterima oleh semua golongan, tidak terkecuali masyarakat desa. Meluasnya Muhammadiyah ke pedesaan ini bukanlah bentuk ‘Islamisasi’, tetapi ‘pribumisasi Islam’ secara khas sesuai tradisi petani yang menandai munculnya ‘teologi petani’ (Kuntowijaya, Identitas, 1997).

Sejak awal kemunculannya pada 1912, sasaran utama dakwah Muhammadiyah adalah masyarakat kota. Dakwah Muhammadiyah lebih memungkinkan diterima oleh masyarakat kota karena tingkat rasionalitasnya. Ini juga diperkuat dengan keyakinan pada TBC yang mulai berkurang bahkan hampir punah di perkotaan. Tradisi- tradisi keagamaan seperti tarhim menjelang shalat jamaah, membaca Al-Quran dan zikir bersama, menabuh beduk, shalawatan, dan membaca tahlil termasuk berbagai seni rakyat pada awalnya dilarang oleh Muhammadiyah. Hampir semua tradisi keagamaan yang hidup dan berkembang di pedesaan, yang diidentivikasi Muhammadiyah sebagai TBC harus dihancurkan (hlm. 97).  Inilah alasan mengapa Muhammadiyah belum dapat diterima secara luas di pedesaan. Muhammadiyah yang membawa pemurnian Islam dengan doktrin ‘syariah’ menyebabkannya berjarak bagi masyarakat desa, terutama petani.

Begitu juga kasus yang terjadi di Jember, Islam murni yang ditawarkan Muhammadiyah tidak bisa menyentuh warga desa dengan cepat. Keadaaan tersebut tidak berubah walaupun ditemukan bahwa Muhammadiyah telah masuk ke Jember, terutama Kecamatan Wuluhan dan sekitarnya, sejak tahun 1924. Tetapi Muhammadiyah baru berkembang pesat pada tahun 1965 setelah terjadinya krisis sosial-politik kala itu dengan pertambahan anggota terdaftar rata-rata 100%.

Kehidupan sosial-politik dan keagamaan pengikutnya mencair di luar pola tarjih, Islam modernis atau tradisionalis. Retradisi TBC dan ‘jalan baru’ Islam petani Muhammadiyah menunjukkan munculnya ‘teologi petani’ yang memandang Tuhan pemaaf, bukan hakim yang keras seperti dalam sistem syariah. Karena itu, pemurnian Islam tidak benar-benar menghilangkan orientasi petani pada sumber kekuatan misterius dan prosesi ritual magis (yang selama ini dianggap sebagai penyakit TBC). Akan berbeda hasilnya jika Islam murni ditafsirkan dengan pendekatan syariah skriptural, dimana ia dihadapkan dengan tradisi keagamaan petani yang harus dihancurkan. Ini yang kemudian menandai melemahnya pemberantasan TBC di tubuh Muhammadiyah pada waktu itu (hlm. 10).

Melemahnya pemberantasan TBC juga diakibatkan oleh modernisasi pendidikan yang ada sejak sebelum kemerdekaan. Sebelumnya, Geertz (1983) juga pernah memberikan sinyalemen semacam itu. Modernisasi pendidikan di daerah pedesaan tidak mendorong Islamisasi, tetapi justru memperlemah peran ahli syariah (Hassan, 1985). Sejalan dengan itu, Nakamura (1983) menyebut di pedesaan mulai terjadi penyaringan budaya namun tidak menyebabkan terjadinya Islamisasi. Proses modernisasi pendidikan terjadi melalui penyaringan kultural Jawa, yang terintegrasi ke dalam Islam murni, bukan budaya lokal yang tumbuh dari mekanisme pertanian di daerah pedesaan.

Lebih lanjut Mulkhan menjelaskan, hal tersebut membagi Muhammadiyah ke dalam empat varian. Empat varian tersebut, yaitu (1) kelompok Al-ikhlas (menyebut dirinya sebagai Islam murni); (2) kelompok Kiai Dahlan (Islam murni tetapi masih memiliki toleransi terhadap praktik TBC); (3) Neotradisionalis (kelompok gabungan antara Muhammadiyah dan NU, dikenal sebagai Munu); dan (4) Neosinkretis (kelompok Munas, Muhammadiyah-Nasionalis, dikenal juga sebagai Marmud, Marhaenis-Muhammadiyah).

Meluasnya Muhammadiyah ke daerah pedesaan menurut Mulkhan bukanlah bukti Islamisasi, namun justru sebagai langkah pribumisasi Islam murni. Hal ini terjadi ketika fatwa tarjih tidak lagi menjadi referensi utama kehidupan keagamaan pengikut Muhammadiyah (hlm. 115). Dibandingkan dengan penelitian Mitsuo Nakamura di Kotagede (1983), dan Irwan Abdullah di Klaten (1994), Mulkhan jelas menggambarkan inti perbedaan perhatian Muhammadiyah. Nakamura dan Irwan lebih memusatkan perhatian pada masyarakat kota. Sebaliknya, Mulkhan justru melacak kehidupan Muhammadiyah pada masyarakat desa. Dia menjelaskan bahwa ternyata membangun kultur Muhammadiyah di desa bukan cuma sulit, namun juga berpotensi menimbulkan persoalan serius. Pendek kata, pemurnian Islam yang dinilai terlalu syariah justru menyebabkan keterasingan dan penolakan masyarakat desa [petani] terhadap Muhammadiyah.

Karena itu, untuk  bisa diterima masyarakat desa, Muhammadiyah membutuhkan waktu yang cukup lama dan banyak jalan kompromi harus ditempuh. Ini tepat seperti penggambaran Mulkhan tentang Muhammadiyah di Kecamatan Wuluhan. Kedatangan Muhammadiyah, memunculkan gambaran ‘orang saleh’. Mereka yang dipercayai sebagai ‘orang saleh’ ditempatkan dalam kedudukan khusus tidak hanya dalam ritual keagamaan, tetapi juga dalam kepemimpinan.

‘Orang saleh’ ditempatkan sebagai pusat ritual, organisasi dan pengajian sebagai mediasi ‘perkenan’ Tuhan, mirip tarekat tanpa maqom. Pada mulanya, masyarakat desa yang terbiasa menyakralkan kuburan, misalnya, diajari kembali tentang ziarah kubur namun sekedar untuk mengingat tentang kematian. Sehingga dari sini, jelas terlihat sinkretisme Islam murni, sekulerisasi agama lokal dan spiritualisasi syariah. Proses inilah yang kemudian dijadikan sebagai basis demokratisasi dan integrasi sosial.

Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan Kuntowijoyo dalam pengantar, Islam di tangan Muhammadiyah sudah menjadi agama yang sederhana, terbuka, dan accessible. Namun, di tangan Muhammadiyah pula, Islam juga tampak sebagai agama yang miskin, kering, dan kurang greget (hlm. xx). Padahal, warga desa memahami agama bukan cuma sebagai akidah, melainkan juga simbol-simbol yang menenteramkan mereka. Karena itu, menurut Kuntowijoyo, usaha ‘menghias Islam’ diperlukan agar dakwah Muhammadiyah juga populer di kalangan pedesaan.

Temuan-temuan baru dalam tesis Mulkhan memaparkan lebih jauh bagaimana perkembangan penyebaran Muhammadiyah di pedesaan. Kiranya, buku ‘Islam Murni dalam Masyarakat Petani’ mampu memberikan perspektif lain mengenai Muhammadiyah. Pemurnian Islam bukan lagi persoalan mengenai bagaiman Islam kembali pada ‘syariah’, melainkan bagaimana Islam mendorong demokratisasi dalam kehidupan masyarakat yang terbuka, plural, dan bebas dari konflik keagamaan utamanya []

Institute for Javanese Islam Research
Jurusan Aqidah & Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 66221
email: pusatkajianislamjawa@gmail.com

Frontier Theme