Institute for Javanese Islam Research

laboratorium pemikiran jurusan Aqidah & Filsafat Islam - IAIN Tulungagung

Menyemai Keadilan Melalui Pelatihan Gender dan Analisis Kebijakan

Forum Perempuan Filsafat (FPF) telah menggelar Pelatihan Gender dan Analisis Kebijakan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, 24-26 November 2017. Ini adalah kali pertama FPF menggelar pelatihan dasar gender guna memahami problem keadilan dan perempuan, setelah sebelumnya menggelar Sekolah Feminis 2016. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini pelatihan dilakukan dalam waktu berurutan. Cara ini dipandang lebih optimal bagi pelatihan juga capaian peserta yang telah dirancang.

Kegiatan yang dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai kota ini bermaksud menyajikan problem ketimpangan perempuan secara mendasar. Dasar pemahaman ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menganalisa kebijakan-kebijakan yang tidak sensitif gender. Keduanya sangat terkait.  Adapun fasilitator materi disampaikan oleh Dian Kurnia Sari, S.Ag, Fatimatuz Zahro, S.Ag,  Masruroh, S.Ag, dan Seli Muna Ardiani.

Di hari pertama, pengantar gender disampaikan oleh Fatimatuz Zahro, S.Ag. Sebagai pengantar, materi pertama adalah Memahami Konsep Gender. Seks dan gender adalah hal yang berbeda. Namun mayoritas pemahaman seringkali rancu dalam membedakan. Ini kemudian membentuk suatu pembedaan. Pembedaan yang dilandasi oleh pemahaman yang keliru kemudian melahirkan pembedaan yang timpang. Pembedaan timpang inilah yang telah mengkonstruk manusia sejak lahir hingga mati.

Materi kedua mengenai Ketidakadilan Gender. Seli selaku fasilitator menyampaikan bahwa problem ketidakadilan gender bermula dari kegagalan dalam memahami pembedaan gender. Ia juga mengungkap bahwa kesalahpahaman atas pemaknaan gender seringkali tidak disadari oleh korbannya, karena sifatnya selalu alamiah dan rasional. Bagaimana mungkin problem ketidakadilan ini berlangsung lama? Kelanggengan atas ketidakadilan ternyata mendapatkan pembenaranya dalam sejarah kebudayaan manusia. Kebudaaan manusia mengalamiahkan dan merasionalisasi ketidakadilan. Struktur lapisan kebudayaan bisa sangat luas, yakni peran tafsiran agama, ilmu pengetahuan, hukum, tradisi, dst.

Sesi diskusi dalam Pelatihan Gender dan Analisis Kebijakan

Sesi diskusi dalam Pelatihan Gender dan Analisis Kebijakan

Perlakuan tidak adil ini sangat beragam. Beberapa diantaranya adalah marginalisasi, beban ganda, stereotip, hingga kekerasan. Perlakuan-perlakuan tidak adil ini sangatlah merugikan, utamanya pada perempuan. Ketidakadilan inilah yang melatarbelakangi lahirnya CEDAW (Convention on the Elimination of All form of Discrimination  Against Women). Sebuah Konvensi Hak Asasi Manusia yang hendak menjamin hak-hak perempuan.

Di hari kedua materi mengenai CEDAW. Dian selaku fasilitator terlebih dahulu menyuguhkan materi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pengantar materi CEDAW. Materi ini sangat penting karena melalui pemahaman atas instrumen CEDAW seseorang mampu melihat prinsip universal terkait hak-hak perempuan. Dian menuliskan dalam materinya bahwa, “Konvensi CEDAW bermaksud mempromosikan dan melindungi hak asasi perempuan secara menyeluruh pada bidang hak sipil-politik dan ekonomi, sosial, dan budaya, perlindungan di ranah publik maupun privat.” CEDAW memiliki prinsip non-diskriminatif, persamaan substantif, dan kewajiban negara.

Menariknya, seusai mendapatkan materi CEDAW, para peserta pelatihan diajak menganalisa problem ketidakadilan perempuan dengan bingkai CEDAW dalam analisa film. Melalui film North Country, para peserta menemukan beberapa pelanggaran atau ketidakadilan yang telah diatur dalam instrumen CEDAW. Ketidakadilan menimpa Joshy dan teman-teman pekerja tambang perempuan. Yakni mengenai pemenuhan hak bekerja, pelecehan seksual baik psikis, verbal maupun fisik, tidak terpenuhinya perlindungan keamanan dan kesehatan.

Materi terakhir yakni mengenai Analisis Kebijakan Publik yang Sensitif Gender. Masruroh selaku fasilitator menanyakan hal yang syarat akan renungan panjang. Indonesia telah meratifikasi CEDAW sejak 1984, sudahkan negara berkomitmen? CEDAW memang tak bertaring. Indonesia telah meratifikasi CEDAW, mengadopsi instrumennya dalam Perda, keppres, GBHN, dsb. Namun persoalan ketidakadilan dan tidak terpenuhinya hak perempuan tetap saja bergulir dan menggunung. Ini seolah menjadi problem yang tak berujung.

Masruroh menjelaskan beberapa agenda dan kebijkan pemerintah yang tidak sensitif gender. Seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan kurang optimalnya kebijakan jaminan persalinan (JAMPERSAL). Ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Indonesia belum serius dalam mengimplementasikan CEDAW. Banyak program pemerintah yang tidak sensitif gender.

Problem ketidakadilan perempuan memang sangat kompleks. Bermula dari salah-kaprahnya pemahaman seks dan gender, kemudian melahirkan pembedaan yang timpang. Problem ini seringkali tidak nampak dan dianggap wajar. Nyatanya kebudayaan manusia telah membuat ketidakadilan perempuan menjadi sangat rasional dan alami. Tentu saja melalui roda putar kebudayaan di dalamnya, agama, hukum, tradisi, dan ilmu pengetahuan.

CEDAW sebagai instrumen universal hendak menyudahi ketidakadilan dan mejamin hak-hak perempuan. Namun perubahan tidak semudah membalik telapak tangan, nyatanya kekerasan dan penindasan terus saja menggunung. Harus ada koreksi panjang dalam setiap kebijakan yang digulirkan.

Materi mengenai kebijakan berperspektif gender menjadi materi terakhir. Kegiatan selama tiga hari tersebut cukup merangkum kompleksitas problem ketidakadilan pada perempuan. FPF sebagai lembaga yang dinaungi IJIR telah memulainya. Semua kepala telah tercerahkan, dan menjadi tanggung jawab soisial untuk mulai menyuarakan kesetaraan dan hak-hak perempuan yang belum terpenuhi. Salam emansipasi![]

Seli Muna Ardiani

 

Institute for Javanese Islam Research
Jurusan Aqidah & Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 66221
email: pusatkajianislamjawa@gmail.com

Frontier Theme