Institute for Javanese Islam Research

laboratorium pemikiran jurusan Aqidah & Filsafat Islam - IAIN Tulungagung

Jawa Semakin Islam atau Islam Semakin Menegara?

Oleh Seli Muna Ardiani

(Peneliti muda di Institute for Javanese Islam Research dan Forum Perempuan Filsafat [FPF])

SELLY

 

“Masyarakat Jawa semakin ter-Islamkan,” begitu kesimpulan M. C. Ricklefs. Barangkali kesimpulan ini ada benarnya. Namun tunggu dulu, tunda kesimpulan tersebut. Dalam tradisi fenomenologi, upaya ini disebut epoche (menaruh tanda kurung). Prinsipnya adalah menunda pemahaman realitas yang telah terberi. Begitupun dengan masyarakat Jawa yang menurut Ricklefs semakin terislamkan. Melalui epoche kita akan dihantarkan kepada bentangan berbagai kemungkinan makna.

Mungkin saja masyarakat Jawa tidak benar-benar semakin ter-Islamkan. Kemungkinan ini bisa diketahui dengan membaca landasan amatan Ricklefs. Dalam  bukunya Mengislamkan Jawa, Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangnya dari 1930 sampai Sekarang, Islamisasi di Jawa oleh Indonesianis ini diamati dari panggung politik kekuasaan. Pada bab-bab akhir, dengan jelas ia sampaikan bahwa bentuk masyarakat Jawa yang lebih Islami akan diamati melalui para pembela berbagai interpretasi Islam yang saling bertentangan, bukan lagi pada pembedaan antara santri dan abangan. (Ricklefs, 2013: 429)

Lalu, siapakah para pembela berbagai interpretasi Islam yang dimaksud Ricklefs? Mereka adalah kekuatan politik yang berpengaruh besar dalam negara. Pada mulanya,  dalam tubuh organisasi Islam di Jawa terdapat kekuatan besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Ada juga yang berhaluan lebih radikal dan revivalis, misalnya Jamaah Islamiah (JI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Front Pembela Islam (FPI). Pada pertarungan partai-partai politik, ada PKB, PDI, Partai Demokrat, dan lain sebagainya. Bahkan, didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada era Soeharto juga tidak lepas dari amatan Ricklefs. Seluruh elemen tersebut berdampak besar bagi proses panjang Islamisasi di Jawa hingga saat ini.

ILUSTRASI-BY IJIR

Segenap kekuatan politik di atas diamati dalam rangka melihat kondisi masyarakat Jawa yang, menurutnya, kian ter-Islamkan. Kondisi ini digambarkan dengan berbagai langkah penyeragaman dan kontrol negara terhadap keyakinan masyarakat Jawa atas Islam. Bentuknya sangat beragam, namun poin pentingnya adalah kondisi ini tercipta atas kemenangan kekuatan politik yang dominan. Pendirian lembaga quasi negara seperti MUI, pendirian pendidikan yang lebih Islami, hingga pola kehidupan masyarakat Jawa itu sendiri. Kondisi inilah yang menurutnya menjadi bukti bahwa masyarakat Jawa semakin terislamkan.

Jika diamati, tentu ini menyisakan pertanyaan. Benarkah ini cermin masyarakat Jawa semakin ter-Islamkan? Ataukah hanya bentuk peng-Islam-an (Islamization) melalui tangan besi kuasa.

Ricklefs dalam catatan penelitiannya menggambarkan bagaimana domain keagamaan dimanfaatkan sebagai baju pemenangan suatu rezim politik. Misalnya kemunculan simbol-simbol Islam beserta konsep ajaran Islam dalam dunia politik. Partai politik berlomba-lomba menampakkan wajah Islamnya. Ini bisa dilihat dalam bentuk kampanye-kampanye menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu tahun 2004 misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kudus merekrut kiai dan santri. Masih di tahun yang sama, Partai Demokrat oleh lawan politiknya dikabarkan sebagai partai yang tidak Islami. Sebaliknnya, Partai Demokrat sendiri menampilkan citra yang  lebih nasionalis sekaligus agamis. Selanjutnya, di tahun 2005, guna memenangkan pilihan Bupati Kediri, Ir. H. Sutrisno dari PDIP dan wakilnya dari partai (PKB) membagi-bagikan mukena kepada para perempuan di pedesaan.

Pada saat bersamaan, pemerintah seolah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kesalehan masyarkat.  Kebijakan lain misalnya dengan menggelar “kegiatan bimbingan belajar sholat”. Ini dilakukan oleh pemerintah Kediri tahun 2000-2010. Masih dalam wilayah yang sama, peran polisi dan TNI turut memperkuat Islamisasi. Pada tahun 2005, kepala polisi Surakarta menyatakan bahwa semua personel polisi yang beragama Islam diwajibkan untuk tadarus al-Quran selama bulan Ramadlan. Bahkan, Kapolda Jawa Timur pada 2009 mengharuskan polisi perempuan untuk berseragam sesuai ajaran Islam (berjilbab).

Upaya Islamisasi juga merembes dalam dunia pendidikan. Bertambahnya permintaan masyarakat akan pendidikan agama menjadi peluang berdirinya Sekolah Islam Terpadu (SIT). Model sekolah seperti ini banyak digemari oleh orang tua kelas menengah. Sebabnya jelas, mereka memiliki jam kerja tinggi sehingga model pendidikan Islamic Boarding School lebih meringankan beban mereka. Selain pada model lembaga pendidikan, bentuk Islamisasi lainnya ada pada kebijakan institusi pendidikan. Di kampus misalnya, pada 2006, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat standarisasi busana muslim perempuan yang boleh dikenakan di kampus (Ricklefs, 2013: 481).

Potret kemenangan kuasa politik begitu dominan disajikan Ricklefs, sebagai landasan penyebutan kondisi masyarakat Jawa yang semakin Islam. Ini tesis yang sangat rapuh. Bisa jadi Islamisasi ini adalah proses penyeragaman atas kepentingan politik dan jauh dari kondisi masyarakat Jawa itu sendiri.

Ide ini sejalan dengan gagasan Robert W. Hefner. Dalam artikelnya Where Have All the Abangan Gone? Hefner mengatakan bahwa menghilangnya kelompok abangan di Jawa disebabkan standarisasi agama oleh Orde Baru (Hefner, 2011: 84). Kepentingan politik ini mengondisikan abangan mengubah identitas mereka. Sebagian besar abangan dengan penuh keterpaksaan memilih menggunakan identitas Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi masyarakat Jawa tidak sepenuhnya menjadi Islam.

Data-data di atas jutru menunjukkan standarisasi Islam oleh pemilik kuasa.  Mungkin ada tafsiran lain pada situasi ini. Sesuatu yang berasal dari kedalaman realitas masyarakat Jawa. Jika Ricklefs mendasarkan situasi ini pada pergulatan kekuatan politik, ini sangat memungkinkan situasi tidak alami.

Tiba-tiba saja masyarakat Jawa menjadi sangat religius. Semua elemen menyokong kondisi ini. Pun hingga saat ini, lembaga pemerintahan, pendidikan, ekonomi, media sosial, hingga life style masyarakat begitu Islami. Inilah kiranya yang disebut Ricklefs sebagai kondisi masyarakat Jawa yang semakin Islam.

Dengan menunda tafsir Ricklefs atas masyarakat Jawa, bisa jadi mereka tidak semakin Islam. Bisa dikatakan, masyarakat Jawa (menjadi Islam) akibat desakan rezim. Dengan penuh keterpaksaan, maka wajah Islam pada masyarakat Jawa yang dimaksud oleh Ricklefs ada pada tataran artifisial. Penuh kepentingan politik. Maknanya, Jawa yang semakin Islam itu adalah bentuk Islam yang sudah distandarisasi oleh rezim kuasa. []

Institute for Javanese Islam Research
Jurusan Aqidah & Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 66221
email: pusatkajianislamjawa@gmail.com

Frontier Theme