Institute for Javanese Islam Research

laboratorium pemikiran jurusan Aqidah & Filsafat Islam - IAIN Tulungagung

Prajurit Perempuan dalam Kuasa Politik Raja

Fitria Rizka Nabelia [] Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam Semester II; Staf magang di IJIR. []

Fitria Rizka Nabelia [] Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam Semester II; Staf magang di IJIR. []

Sosok prajurit selalu dinisbatkkan kepada laki-laki. Pandangan ini saya amini, tetapi saya tercengang ketika mendapati narasi yang menyebutkan bahwa sosok prajurit perempuan pernah ada di Jawa. Bahkan, mereka menjadi prajurit tempur dan sebagai ajudan Raja.

Perempuan-perempuan tangguh dan mematikan ini diketahui sebagai Prajurit Estri Pangeran Sambernyowo di wilayah Mataram. Mereka dikerahkan sebagai prajurit perang pada abad ke-18. Para aristokrat Jawa ini diketahui sebagai prajurit perang sekaligus ajudan Raja.

Pesona mereka sebanding dengan ketangguhannya. Mereka bak Srikandi, siap menghunus pedangnya dan berperang. Kepandaian mereka dalam berkuda, menari dengan pedang dan busur membuat semua orang kagum terhadapnya.

Rifklof Van Goens (1619-1682) seorang duta luar biasa Belanda bahkan memberikan informasi cukup menarik mengenai keberadaan para prajurit estri. Van Goen memperkirakan, korps yang terdiri dari 150 perempuan muda, tidak hanya dilatih memainkan senjata tetapi menari, menyanyi bahkan memainkan alat musik (Carey, 2016:19).

Pada waktu yang sama Keraton Mangkunegara telah menjadi saksi bisu keberadaan prajurit perempuan Jawa. Mereka memiliki identitas di ruang strategis itu sebagaimana kaum bangsawan keraton lainnya. Mangkunegara I mengerahkan korps prajurit estri ini sebagai pembela negara dan ikut serta dalam politik sang raja.

Sungguh hal ini juga menarik untuk dibahas, pasalnya Mangkunegara I pada waktu itu juga bersitegang dengan pihak kolonial VOC.

Korps perempuan Jawa untuk pertama kalinya dikerahkan Sambernyowo (Mangkunegara 1) dalam angkatan perangnya. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 144 perempuan terdiri dari satu peleton bersenjata karabijn (senapan), satu peleton bersenjata penuh, dan satu peleton kavaleri (pasukan berkuda). Raja bahkan mengajari perempuan desa untuk mengangkat senjata dan menunggang kuda di medan perang (Handayani, 2013: 39).

Menurut kesaksian orang Barat, Laksamana Prancis, Augustin de Beaulieu ketika berkunjung ke Aceh ia mendapati Sultan Aceh memiliki 3.000 prajurit perempuan yang bertugas mengawal istana pada kunjungannya ke Aceh pada tahun 1620-1621.

Orang Barat lainnya yang berlayar di bawah Laksamana Wybrandt van Warwijk juga sempat menemui sekumpulan besar perempuan sebagai pengawal raja yang bersenjata tulup, tombak panjang, pedang dan perisai pada tahun 1603 (Kumar, 2008:7).

Peter Mundi, seorang warga Inggris dalam kunjungannya ke Aceh tahun 1637 juga sempat melihat pengawal perempuan berjalan membawa busur dan panah. Mungkin saja, di istana-istana lain di Indonesia terdapat pula perempuan yang dipekerjakan sebagai pengawal istana. Namun prajurit estri Jawa sangat terlatih dan paling diistemewakan dalam hierarki perempuan istana bahkan dipercaya tidak ada tandingannya (Kumar, 2008:7).

Akhir abad ke-18 dan awal abad-19 pejabat militer VOC bahkan kagum atas ketrampilan berkuda mereka. Jan Greeve, Gubernur Pantai Timur Jawa pada kunjungannya di Surakarta pada 31 Juli 1788, juga merasa kagum terhadap prajurit perempuan Mangkunegaran. Pada saat itu ia disambut di Loji Belanda dan kediaman Mangkunegaran dengan berbagai atraksi dari prajurit perempuan. Menurut keterangan dalam buku hariannya, mereka menembakkan salvo, juga senjata [karben kavaleri] sebanyak tiga kali dan diikuti tembakan kecil dari pasukan berkuda. Menurutnya, ketrampilan mereka melebihi laki-laki istana yang pandai menggunakan senjata (Carey 2012:9).

Ilustrasi Tulisan-Bella

Dua dasawarsa kemudian, pada tanggal 30 Juli 1809, Marsakel Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral (1808-11) ketika mengunjungi Yogyakarta untuk pertama kali, sempat menyaksikan pertandingan (tournament) perang-perangan oleh 40 prajurit estri kesayangan sultan di alun-alun selatan.

Bahkan dalam Babad Pakualam, seorang veteran Perang Revolusi Perancis (1792-99) dan veteran perang Napoleon (1799-1802/1803-1815), merasa kagum melihat perempuan sanggup menunggang kuda sambil menggunakan bedil dengan begitu tangkas (Poensen 1905:144; Carey 2012:245).

Sebetulnya, penggunaan perempuan sebagai prajurit telah ada sejak kekuasaan Sultan Agung, di mana ketika itu dia dikawal oleh ajudan perempuan. Oleh karenanya, Raja Mangkunegara I hanya meneruskan adat yang telah lama ada. Sehingga prajurit perempuan bukan suatu hal yang baru di wilayah Mataram (Handayani, 2013:39).

Narasi tentang prajurit estri nampak sebagai mitologi belaka, karena kurangnya data yang mampu membuktikan keberadaan prajurit perempuan di Jawa. Narasi ini pun hanya berdasar catatan harian seorang prajurit korps Mangkunegara I. Para prajurit estri merupakan korps perempuan istimewa Sambernyowo, mereka bahkan dibekali sepucuk senapan layaknya para prajurit laki-laki.

Kita perlu mempertanyakan kembali keterwakilan prajurit perempuan di dalam perang dan politik Raja. Apakah militansi mereka sebagai bentuk partisipasi perempuan di ruang publik atau pertanyaan kuncinya, untuk tujuan apa semua itu? Pertanyaan ini sangat urgen, karena keterkaitan gender dengan politik perempuan dan militansinya begitu tipis.

Adanya prajurit perempuan di Jawa telah membuktikan bahwa perempuan Jawa pada waktu itu telah dianggap setara dengan laki-laki. Namun, ketika prajurit perempuan ditempatkan di ruang publik, hal itu tidak akan menjamin bahwa mereka akan terlepas dari cengkraman patriarki. Dengan demikian kebebasan yang diberikan pada kaum perempuan ketika terjun ke wilayah publik tidak dapat menjamin mereka memperoleh keadilan yang benar-benar adil.

Pada dasarnya belenggu patriarki terjadi baik di ruang privat maupun publik. Istilah “privat” bagi bentuk patriarki begitu merugikan perempuan. Di dalam sistem patriarki privat, relasi patriarki di rumah tangga membentuk sistem patriarki di dalamnya. Namun, efeknya membuat pengalaman patriarki perempuan terprivasi, dan penerimaan keuntungan juga terlokalisir di sana. Di dalam patriarki publik pun eksploitasi perempuan terjadi pada semua level, tetapi perempuan tidak secara formal disingkirkan dari yang lain (Walby, 1990: 269).

Bisa jadi, keterlibatan perempuan dalam perang bukan hanya merupakan bentuk militansi mereka tetapi juga termasuk eksploitasi lain terhadap perempuan. Karena tidak ada jaminan perempuan benar-benar mendapat keadilan. Tetapi prajurit perempuan Jawa telah membuktikan diri bahwa mereka mampu berada di posisi yang umum ditempati oleh laki-laki. []

Institute for Javanese Islam Research
Jurusan Aqidah & Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 66221
email: pusatkajianislamjawa@gmail.com

Frontier Theme