Institute for Javanese Islam Research

laboratorium pemikiran jurusan Aqidah & Filsafat Islam - IAIN Tulungagung

Refleksi 20 Tahun Reformasi

Forum Jatim, UPC Trawas, 1-2 Juni 2018

Forum Jatim kembali digelar. Inilah satu-satunya forum paling berwibawa di Jawa Timur yang selalu mempertemukan para pemikir, akademisi, aktivis, pegiat HAM, politisi, kalangan birokrat dan NGO dalam suatu diskusi yang mewah. Bukan hanya karena semua yang terlibat adalah para ‘pendekar’ di bidangnya, tetapi diskusi dalam Forum Jatim juga selalu diproyeksikan berkontribusi pada pemikiran-pemikiran tentang kebangsaan Indonesia.

Forum sengaja dihelat di Ubaya Penanggungan Center (UPC), Trawas, 1-2 Juni 2018. Fasilitas yang disediakan oleh Universitas Surabaya tersebut bukan hanya representatif, tetapi juga menghadirkan suasana diskusi yang penuh dengan ‘memori kolektif’ terkait kebangsaan Indonesia yang jejaknya selalu bisa dilacak dari banyaknya situs sejarah yang berjajar di sekujur tubuh Penanggungan.

Melalui proses yang rumit, Pendopo UPC itu sendiri dibangun secara simetris dengan Penanggunan. Pendopo itu tidak hanya menampung semangat dan gagasan peserta diskusi, tetapi seolah mengikat memori kolektif tentang kemegahan Nusantara di masa lalu. “(Keelokan) bangunan (UPC) ini bukan sekadar soal uang, tetapi juga soal visi yang melatarinya,” puji Dr. Daniel T. Sparingga di sela-sela diskusi yang sedang menghangat.

‘Visi mendasari bangunan’. Begitulah kira-kira yang hendak dinyatakan oleh Dr. Daniel Sparingga. Semua meng-iya-kan tesis tersebut, terutama sebagai titik pijak bersama dalam membedah  tema diskusi ‘Reflkesi 20 Tahun Reformasi’ yang tengah diusung oleh Forum Jatim.

Mempertimbangkan latar belakang keilmuan dan profesi peserta diskusi yang sangat beragam, penghampiran terhadap tema ‘Refleksi 20 Tahun Reformasi’ dengan sendirinya bersifat multi dan inter-perspektif. Satu hal yang pasti, semua pendapat dan pandangan yang ditawarkan oleh setiap ahli, terus melengkapi neraca problem kebangsaan yang dihadapi oleh Indonesia dalam pengalaman 20 tahun sesudah reformasi.

‘Sampah’ Reformasi

Seperti sudah bisa diduga, diskusi berlangsung mewah karena kepadatan dan kekayaan perspektif yang diusung oleh semua peserta. Dari kalangan akademisi dan praktisi, tampak keterlibatan Prof. Dr. Harjono (Mantan Hakim KM), Prof. Dr. Ramlan Surbakti (Unair), Dr. Daniel T. Sparingga, Prof. Dr. Akh. Muzakki (UIN Surabaya dan PWNU Jatim), I Basis Susilo (Unair), Martono (Ubaya), Priyatmoko, Djoko Adi Walujo (UNIPA Surabaya), Ucu Martanto, Joko Susanto, Akhol Firdaus (IAIN Tulungagung), dan sederet nama lain yang tidak mungkin disebut satu persatu.

Seperti biasa, ‘tuan rumah’ Forum Jatim: Anton Prijatno (Ketua Yayasan Ubaya), Bambang Budiono (BPIP dan Direktur Pusham Surabaya), Freddy Purnomo (DPRD Jatim) serta Himawan Estu Bagio (Biro Hukum Pemprov Jatim), tampak begitu bersemangat dengan kehadiran lebih banyak unsur. Hadir juga Jonathan Judyanto (Ketua Bakesbangpol Jatim), juga kalangan agama dan kepercayaan, Pdt. Simon Filantropa (GKI), Naen Suryono (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia), dan Dr. Oto Bambang Wahyudi. Tidak kalah penting, sejumlah eksponen aktivis 1998 juga tampak memenuhi pendopo UPC. Tentu tidak semua orang bisa disebut dalam ulasan ini, meski memberi kontribusi yang tak kalah substantif.

Diskusi dipimpin oleh Bambang Budiono, Ucu Martanto, dan Freddy Purnomo. Tentu saja, sesi awal diskusi dimulai dengan paparan umum yang dikemukakan oleh para inisiator Forum Jatim.

Bambang Budiono mengawali dengan menyegarkan kembali ingatan tentang pengalaman kebangsaan Indonesia sesudah 20 tahun reformasi. Dalam pandangannya, ada banyak agenda reformasi yang telah mencapai keberhasilan, meski sebanding dengan kegagalan-kegagalan yang tampak di depan mata.

Hal paling mencolok terkait kegagalan reformasi adalah, arus demokratisasi yang memberikan ruang begitu terbuka bagi tumbuh dan menguatnya radikalisme. Dalam prosesnya yang terus mengalami pengerasan, radikalisme bukan hanya muncul dalam aksi-aksi ekstremisme, tetapi juga masuk ke dalam sistem keluarga. Banyak anak-anak yang dikirim ke sekolah dan kuliah, lalu terpapar oleh arus radikalisme, dan setelah kembali ke rumah, anak-anak muda itu begitu memusuhi dan mengkafir-kafirkan keluarganya sendiri.

Sesungguhnya latar belakang lahirnya Forum Jatim sendiri dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman orang tua yang menghadapi problem seperti digambarkan di atas. Mereka prihatin lalu berkumpul untuk mendapatkan pikiran-pikiran segar dalam rangka mencari jalan terbaik dalam melakukan penyelamatan terhadap kehidupan keluarga.

Tentu, hal tersebut hanyalah satu dari sekaian banyak masalah kerentanan sosial yang diciptakan oleh demokratisasi pascareformasi. Bambang Budiono menegaskan bahwa reflekasi 20 tahun reformasi penting untuk mendorong revitalisasi gerakan reformasi, dengan meminimalisasi dampak-dampak ikutan semisal menguatnya arus radikalisasi dan semua jenis kerentanan sosial lainnya.

Hal senada disampaikan oleh Anton Prijatno. Salah satu problem mendasar reformasi adalah lahirnya paradoks demokrasi. Bagaimana tidak, reformasi telah melahirkan demokratisasi yang semakin meningkat, tetapi pada saat bersamaan semangat dan gerakan anti-demokrasi juga tumbuh subur. Anton juga menyoroti problem mendasar kelemahan sistem pemerintahan dan per-Undang-Undangan di Indonesia pascareformasi. Kesenjangan itu tampak pada kebijakan nasional yang sering tidak selaras dengan kebijakan di daerah—yang dalam kadar tertentu menggambarkan paradoks demokrasi yang sama.

Pada prinsipnya, kedua tokoh tersebut menegaskan bahwa setelah 20 tahun reformasi, Indonesia menghadapi problem-problem paradoks demokrasi yang berlangsung baik di level kehidupan demokrasi, maupun di level sistem dan struktur pemerintahan, termasuk problem tidak sinkronnya per-Undang-Undangan. Sekian banyak problem tersebut mendapatkan penegasan yang sama baik oleh Freddy Purnomo maupun oleh Ucu Martanto.

refleksi 10 tahun

Paradoks Demokrasi

Semakin jelas arah diskusi bahwa, paradoks demokrasi merupakan problem mendasar yang disemaikan oleh reformasi. Inilah narasi yang menjadi titik berangkat para ahli di dalam membedah masalah-masalah kebangsaan pascareformasi. Harus tetap dicatat, setiap peserta diskusi menyampaikan pandangan dan gagasannya dalam horizon yang sangat luas, dan catatan ini hanya merupakan rangkuman pokok dengan berbagai menyederhanaan dan reduksi.

Prof. Harjono memulai pandangannya dengan mengingatkan kembali problem mendasar kejatuhan Orde Baru melalui gerakan reformasi.  Menurutnya, gerakan reformasi menuntut demokratisasi, penegakan hukum dan HAM, serta menolak otoritarianisme. Orde Baru dianggap sebagai representasi kekuasaan yang bersifat sentralistik dan otoriter, serta gemar melakukan pelanggaran hukum dan HAM.

Sudah bisa ditebak bahwa gerakan reformasi pastilah menghendaki penyelenggaraan negara yang bersifat anti-tesis Orde Baru, oleh karena itu desakan demokratisasi, desentralisasi, dan penegakan hukum dan HAM diniscayakan sebagai tujuan reformasi. Secara faktual, isu reformasi dan desentralisasi memang bermula dari problem ekonomi dan kerentanan sosial, akan tetapi diskusi yang berkembang di MPR selama periode reformasi berlangsung telah memetakan bahwa problem lain yang tak kalah penting adalah problem Undang-Undang Dasar. Orde Baru dianggap sama dengan Orde Lama dalam menyelewengkan UUD demi otoritarianisme.

Tidak mengherankan bila ada desakan untuk mengerangkai demokratisasi dengan UU atau bahkan mengamandemen UUD. Inilah dasar-dasar pembentukan yang melatarbelakangi demokratisasi dan desentralisasi pascareformasi. Harus tetap dicatat, latar seperti ini pula yang pada akhirnya mendorong demokrasi yang berkembang di Indonesia menjadi jatuh pada demokrasi prosedural dibanding demokrasi substantif. Dalam pandangan Prof. Harjono, problem 20 tahun reformasi masih terus diwarnai oleh keterjerembaban demokrasi pada hal-hal yang bersifat prosedural semata.

Hal yang tampak mencolok dari problem tersebut adalah, di mana-mana praktik demokrasi kita tanpa diimbangi oleh sikap mental dan komitmen pada penerimaan atas perbedaan, pluralisme, dan toleransi.

Masih dalam konteks membedah problem paradoks demokrasi, Daniel T. Sparingga mempertajam amatannya dengan multi-perspektif. Sekali lagi, horizon yang dipaparkan oleh ahli begitu luas, dan ulasan ini hanya menyuguhkan bagian pokok dengan berbagai penyederhanaan.

Daniel Sparingga memulai dengan memberi apresiasi terhadap eksponen 1998, juga pada Ubaya yang memliki kontribusi yang tidak kecil bagi gerakan reformasi, terutama yang disemai di Jawa Timur. Hampir sama dengan Prof. Harjono, amatan Daniel dimulai dengan membuka kembali memori terkait dengan momentum-momuntem penting selama proses reformasi berlangsung, tidak terkecuali perubahan-perubahan frontal yang mewarnainya, isu suksesi, desakan untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan adil, serta kebutuhan untuk mendorong lahirnya partai politik yang sehat.

Meski begitu, hingga hari ini proses reformasi itu lebih menggambarkan deformasi yang begitu lambat dan berkepanjangan. Bahkan, common platform di antara elit politik pun belum terwujud.

Hingga 20 tahun berlangsung, reformasi dalam pandangan Daniel masih terus melahirkan kejutan-kejutan, semisal, bagaimana kebebasan yang terus meningkat akan tetapi secara keseluruhan public order menurun; freedom of the press tapi tidak diimbangi oleh transparency of the press, dan seterusnya. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada pemikiran mendasar untuk melakukan maintaining order dalam rangka merevitalisasi tujuan reformasi.

Dalam pandangan Daniel, proses reformasi itu masih terus mencari bentuk. Indikatornya adalah kegaduhan politik yang tidak menunjukan tanda-tanda mereda, “nation still in the making,” tegasnya. Intoleransi berbanding seiring dengan diamnya kelompok mayoritas. Dalam situasi seperti ini, dalam perspektif yang lebih akademik, ada kebutuhan untuk melihat dan memahami Indonesia dengan perspektif-perspektif baru.

Dalam konteks inilah, Daniel lalu menyuguhkan suatu skenario (hepotetikal) untuk bisa membayangkan keberlangsungan Indonesia, setidaknya hingga di tahun 2030. Skenario berpedoman pada variable Leadership (kepemimpinan Nasional) dan Civil Society.  Kedua variable tersebut dibayangkan membentuk empat kutub—sekaligus empat kemungkinan—untuk membayangkan Indonesia pada 2030. Kutub pertama, dan merupakan kemungkinan terbaik adalah, Stronger National leadership bertemu dengan Stronger Civil Society. Bila kemungkinan ini yang terjadi, maka untuk memudahkan pemahaman, alegorisme lagunya adalah… “tanah airku Indonesia, negeri elok amat kucinta” (Ismail Marzuki).

Skenario kedua, Stronger National leadership bertemu dengan Weaker Civil Society, hasilnya adalah seperti dalam alegorisme “kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati” (Ismail Marzuki). Skenario ketiga, Weaker National leadership bertemu dengan Stronger Civil Society, muncul lagu “maju tak gentar membela yang benar…” (Cornel Simanjutak). Skenario keempat, merupakan skenario paling buruk, bila Weaker National leadership bertemu dengan Weaker Civil Society, sangat menyedihkan karena lagunya adalah, “perjalanan ini, terasa sangat menyedihkan” (Ebiet G. Ade #mode).

Pada prinsipnya, masa depan Indonesia tidak hanya bisa bubar (sebagaimana gambaran-gambaran fiktif dan imajiner yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh orang yang memainkan narasi tersebut), Indonesia sesungguhnya dalam keadaan yang potensial di antara empat skenario tersebut.

Selain Prof. Harjono dan Dr. Daniel T. Sparingga, Prof. Ramlan Surbakti mempertajam tinjauan dalam perspektif politik. Menjawab pertanyaan, mengapa deformasi begitu lambat dan common platform tidak terwujud? Dalam pandangan Prof. Ramlan jawabannya bisa sangat sederhana, karena politik masih merupakan jalan mencari nafkah, tanpa pengabdian terhadap kebangsaan. Di dalam alam demokrasi, partai politik ditempatkan pada posisi suprematif, akan tetapi kenyataannya, partai begitu lemah, tidak mampu melakukan kaderisasi, keuangan lemah dan bergantung pada negara, dan yang lebih mengerikan semua partai tidak lagi memiliki ideologi.

Kenyataan bahwa partai-partai politik tidak memiliki ideologi juga dibenarkan oleh Martono (Ubaya). Apa konsekuensinya bila kenyataan partai politik seperti digambarkan di atas? Partai akan dibiayai dan menjadi kendaraan orang-orang yang memilki modal (duit) semata. Berpijak pada kenyataan seperti ini, sudah sangat mendesak bahwa sistem kepartaian harus diperbaiki, misalnya dengan jumlah kursi diperkecil (district magnitude), memperberat syarat menjadi parpol peserta pemilu, dan terobosan-terobosan lain.

Masih di kumparan masalah yang sama. Prof. Akh Muzakki memfokuskan amatannya para problem gerakan radikalisme dan intoleransi yang berkembang bersamaan dengan arus demokratisasi di Indonesia. Sudah sangat meyakinkan bahwa gerakan radikalisme dan intoleransi merupakan ‘anak haram’ demokrasi. Gerakan ini begitu mengutuki demokrasi, tapi yang paling mengambil manfaat demokrasi dalam menumbuhsuburkan basis gerakan meraka.

Muzakki mengingatkan tentang pentingnya meningkatkan keprihatinan atas situasi radikalisme dan intoleransi, mempertimbangkan bahwa gerakan ini telah secara sistematis masuk di dunia pendidikan, bahkan menyasar pada pendidikan usia dini.

Adnan Anwar—salah satu eksponen 1998 yang kini berada di struktur PBNU—juga mengamini apa yang disampaikan Muzakki. Berpijak pada sejumlah riset yang ia jalankan, Adnan berpandangan bahwa intoleransi saat ini sudah di level lampu merah. Bila mengikuti Indeks ideologi (sesuai dengan skema risetnya), maka situasi radikalisme di Indonesia sesungguhnya berada di level 9—artinya sangat mengkhawatirkan.

Menghadapi problem tersebut, bagi Muzakki maupun Adnan, upaya-upaya mengelola ruang publik harus diarahkan untuk melakukan upaya pencegahan. Muzakki tidak terlalu setuju dengan skema deradikalisasi karena skema tersebut hanya akan mengatasi problem hilir dari mata rantai radikalisme yang sangat panjang. Menurutnya, skema deradikalisasi itu harus ditingkatkan menjadi de-ideologisasi.

Dalam menghadapi arus radikalisme, sudah sangat meyakinkan negara tidak pernah bisa sendirian. Terbukti bahwa institusi-institusi negara cukup kedodoran dalam menghadapi arus tersebut. Jalan terbaik dalam membangun skema deradikalisasi adalah dengan melakukan penguatan civil society. Dalam konteks ini, baik Muzakki maupun Adnan sepakat bahwa kekuatan Nahdlatul Ulama masih merupakan kekuatan yang paling strategis dalam membendung arus radikalisme.  Mengapa ormas seperti NU menempati posisi yang begitu penting dalam skenario ini? Karena NU memainkan peran menentukan dalam menjembatani negara dan civil society, “civil society bridging between state and people.”

Meski demikian, Akhol Firdaus mengingatkan bahwa, dalam arus radikalisme yang semakin mengeras, NU—dan semua ormas moderat Islam lainnya tidak bisa diandaikan benar-benar kalis dari arus tersebut. Secara faktual NU (juga Muhammadiyah) bukanlah entitas yang homogen. Keduanya terbukti menyisakan ruang untuk menerima arus fundamentalisme agama sehingga wajah ormas-ormas Islam tersebut tidak pernah benar-benar clear terhadap isu radikalisme dan intoleransi.

Akhol juga mengingatkan bahwa, salah satu paradoks demokrasi yang sedemikian mencolok adalah kegagalan negara dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Indonesia yang menjadi sasaran amuk gerakan intoleransi. Terbukti, negara selalu melakukan politik pembiaran dan impunitas bagi pelaku intoleransi. Negara tetap lemah dalam penegakan hukum dan HAM, dan dalam kadar tertentu bersikap akomodatif terhadap kelompok-kelompok intoleran dan radikal.

Dalam pengalaman Indonesia pascareformasi, tirani mayoritas tidak kalah menakutkannya dibanding dengan represivitas negara sebagaimana diperagakan oleh Orde Baru. Pandangan ini juga dikuatkan oleh Naen Suryono sebagai representasi kelompok minoritas agama/keyakinan di Indonesia. Hemawan Estu Bagio juga meresahkan tentang praktik hukum yang dibiarkan salah dan pemerintah yang gemar melembagakan intoleransi, misalnya hal ini ditemukan pada praktik hukum yang selalu menunggu fatwa keagamaan.

Melengkapi perspektif tentang paradoks demokrasi, Joko Susanto memaparkan pandangannya tentang keterlambatan bangsa ini dalam merumuskan strategi kebudayaan nasional. Meski reformasi sudah berlangsung selama 20 tahun, sebagai bangsa kita terbukti gagal di dalam merumuskan strategi kebudayaan yang potensial mengawal arah reformasi sehingga tidak jatuh pada deformasi yang sedemikian panjang. []

 

Akhol Firdaus (Direktur Institute for Javanese Islam Research, IAIN Tulungagung).

Institute for Javanese Islam Research
Jurusan Aqidah & Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 66221
email: pusatkajianislamjawa@gmail.com

Frontier Theme