Institute for Javanese Islam Research

laboratorium pemikiran jurusan Aqidah & Filsafat Islam - IAIN Tulungagung

Soal Wajib Jilbab di Sekolah

Akhol Firdaus [] Direktur IJIR

Akhol Firdaus [] Direktur IJIR

Isu wajib jilbab di sekolah publik kembali merebak. Melalui Surat Edaran, SDN Karangtengah III, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta, mewajibkan siswanya untuk menggunakan busana muslim alias jilbab.

Surat Edaran tertanggal 18 Juni 2019 tersebut, tersebar luas melalui media sosial. Lalu menjadi viral dan mendapat beragam respon dari netizen. Sebagian besar menyoroti isu diskriminasi yang potensial lahir dari kebijakan tersebut.

Potensi diskriminasi memang tergambar jelas. Surat Edaran memang mewajibkan siswa kelas I untuk menggunakan busana muslim pada tahun pelajaran 2019/2020. Sementara itu, siswa kelas II-VI diwajibkan pada tahun pelajaran berikutnya, 2020/2021.

Berkat sorotan media dan tekanan masyarakat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid, meminta pihak sekolah untuk klarifikasi. Hasilnya, dengan enteng Rosyid memandang kebijakan tersebut hanya salah redaksi. Menurutnya, tidak ada motif diskriminasi terhadap siswa non-muslim.

Lebih lanjut, Rosyid juga meminta sekolah untuk merevisi Surat Edaran. Tidak lama berselang, 24 Juni 2019, kebijakan sudah diralat oleh pihak sekolah. Kata ‘diwajibkan’ diganti dengan ‘dianjuran’. Semua siswa yang beragama Islam dianjurkan untuk menggunakan busana muslim.

Ombudsman RI Pewakilan Yogyakarta, yang sejak awal konsen terhadap isu ini, tetap menyampaikan keberatan atas ralat kebijakan tersebut. Jaka Susila Wahyuana, Bidang Pemeriksaan Verifikasi Laporan, Ombudsman Perwakilan Yogyakarta, memandang bahwa diksi ‘anjuran’ saja tidak cukup untuk menepis potensi diskriminasi.

Karena itu, Jaka meminta sekolah untuk kembali merevisi istilah ‘dianjurkan’ menjadi ‘dapat’. Artinya, busana muslim hanyalah opsi yang bisa dipilih semua siswa—tidak peduli latar belakang agamanya. Sampai ulasan ini dibuat, belum ada perkembangan apakah akan ada ralat kedua atas kebijakan tersebut.

Beberapa pihak, terutama Disdikpora Gunungkidul, memandang revisi itu sudah cukup untuk menepis potensi diskriminasi dan intoleransi. Pertanyaannya, mungkinkah semudah itu?

Menjadi Tren

Kepada media, Kepala SDN Karangtengah III, Pujiastuti, juga aktif mengklarifikasi bahwa kebijakan yang dibuatnya tidak pernah dikerangkai oleh motif diskriminasi. Ia punya banyak dalih.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan wali siswa, melalui rapat pada 27 Mei 2019. Latar belakangnya adalah, jilbab dengan baju lengan panjang, akan memudahkan siswa mengikuti praktik shalat yang diselenggarakan secara periodik oleh sekolah. Selain itu, berdasarkan data siswa, semua siswa yang berjumlah 127 di SDN tersebut berlatar belakang Islam. Jadi, sekolah merasa, penerapan busana muslim bukanlah suatu tindakan diskriminasi.

Menurut saya, apa yang disampaikan Kepala Sekolah hanyalah pembelaan diri belaka. Faktanya, ada juga wali murid SDN Karanganyar III yang memberikan testimoni bahwa dirinya tidak merasa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Terutama, wali murid itu keberatan akan rusaknya keberagaman di sekolah bila kebijakan tersebut diterapkan.

Hal lain yang tetap perlu dicatat adalah, sekolah publik tidak pernah dirancang untuk hanya mewakili satu agama saja, betapapun secara faktual, beberapa Sekolah Dasar di desa-desa siswanya cenderung berlatar belakang satu agama. Hal ini tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk menerapkan kebijakan yang bersifat pengistimewaan (favoritisme) salah satu agama/keyakinan saja. Sekolah publik juga sama sekali tidak dibenarkan menerapkan kebijakan yang berpotensi memperlakukan siswa-siswa secara berbeda berbasis agama/keyakinannya.

Mewajibkan seragam muslim atau jilbab secara terang benderang memenuhi kualifikasi tersebut: mengistimewakan siswa-siswa beragama Islam di satu sisi, dan membedakan siswa-siswa non-muslim pada saat bersamaan. Surat Edaran SDN Karanganyar III—bahkan versi ralatnya sekalipun, tetap menggambarkan semangat diskriminasi. Menimbang bahwa, suatu kebijakan dinilai diskriminatif tidak perlu menunggu adanya korban.

Menarik karena, semangat diskriminasi yang bersemayam dalam Surat Edaran tersebut, sama sekali tidak dipahami oleh Kepala Sekolah, bahkan juga tidak dipahami oleh Disdikpora Gunungkidul. Ini gejala lama. Banyak pejabat—tidak terkecuali kepala sekolah dan guru-guru negeri, kehilangan kompetensi untuk bisa memahami posisi dan kewajibannya sebagai aparatur negara.

Tren seperti ini sesungguhnya sudah berkembang lama, terutama ketika eskalasi dan praktik diskriminasi-intoleransi mulai merebak di lingkungan lembaga-lembaga negara—termasuk di dunia pendidikan, sejak tahun 2010an. Banyak aparatur negara yang teridentifikasi sebagai pelaku tindakan diskriminasi-intoleransi (baik aktif muapun pasif), merasa baik-baik saja karena lemahnya pemahaman atas konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Mereka tidak menyadari bahwa kewajiban perlindungan hak asasi manusia itu berada di pundaknya.

Hal tersebut, persis seperti sikap yang ditampilkan oleh Kepala SDN Karanganyar III. Pertama, dia tidak merasa bahwa kebijakan favoritisme yang dibuatnya berpotensi diskriminatif dan melanggar HAM. Kedua, dia juga tidak menyadari posisinya sebagai aparatur negara yang berkewajiban menjamin pemenuhan hak beragama/berkeyakinan, terutama terkait dengan kebijakan pendidikan/pengajaran agama di sekolah.

Mungkin, hilangnya kompetensi dasar di lingkungan aparatur negara inilah yang menjadi pemicu utama lahirnya tren kebijakan yang sama di sekolah-sekolah lain. Pewajiban jilbab atau busana muslim telah menjadi gejala baru di dunia pendidikan, yang oleh praktisinya dianggap baik-baik saja.

Setidaknya, ada enam sekolah menengah lain yang menerapkan kebijakan sama sebelumnya.  SMPN 3 Genteng, Banyuwangi (2017), SMPN 5 Kota Yogyakarta (2017), SMPN 8 Yogyakarta (2018), SMA Negeri 2 Rambah Hilir di Rokan Hulu, Riau (2018), ditambah SMPN 7 dan SMPN 11 Yogyakarta.

Sekolah Melanggar

Dalam perspektif hak asasi manusia (human rights), kebijakan mewajibkan jilbab atau busana muslim sebagaimana diterapkan oleh sekolah-sekolah publik tersebut, sangat meyakinkan bisa ditetapkan sebagai kebijakan diskriminatif.

Argumentasi ini ditarik dari norma HAM tertinggi sebagaimana bisa diacu pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menjadi UU No. 12 tahun 2005. Juga dikuatkan oleh Deklarasi tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan (1981).

Secara spesifik kebijakan mewajibkan jilbab dikaitkan dengan isu kebebasan beragama/berkeyakinan yang diatur pada pasal 18 ICCPR. Ayat 2 Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan, ‘No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice’.

Pasal tersebut memberi jaminan bahwa tidak ada seorangpun (warga negara) yang bisa menjadi sasaran tindakan koersi. Istilah tersebut mengacu pada makna ancaman dan pemaksaan yang mengganggu pemenuhan dan penikmatan hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

Subyek tidak bisa dipaksa untuk beragama atau tidak beragama; subyek juga tidak bisa dipaksa untuk memilih dan menetapkan agama/keyakinan tertentu, dan; subyek juga tidak bisa dipaksa untuk taat/tidak taat terhadap agama/keyakinan yang telah dipilihnya.

Sejauh jilbab diidentifikasi sebagai bentuk ketaatan terhadap agama/keyakinan agama tertentu, maka memaksakannya kepada individu, ditetapkan sebagai pelanggaran aktif (human rights violations by commission). Sekolah yang membuat kebijakan pewajiban jilbab, dianggap melakukan tindakan koersi.

Bahkan seandainya kebijakan mewajibkan jilbab itu hanya diberlakukan kepada siswa-siswa beragama Islam, tindakan tersebut tetap bisa dikategorikan sebagai tindakan koersi dan melanggar hak kebebasan beragama/berkeyakinan siswa. Apalagi, bila kebijakan tersebut secara faktual ternyata juga diberlakukan untuk siswa-siswa non-muslim sebagaimana terjadi di SMPN 3 Genteng, Banyuwangi dan SMA Negeri 2 Rambah Hilir, Rokan Hulu.

Hal sama juga berlaku pada sekolah-sekolah yang menerapkan kebijakan melarang jilbab, seperti yang terjadi di SMAN 2 Denpasar, Bali. Melarang atau mewajibkan jilbab/busana muslim di sekolah publik atau di berbagai lembaga formal, ditetapkan sebagai tindakan koersi yang sama-sama melanggar hak asasi manusia.

Kewajiban sekolah sebagai representasi negara, harusnya memberi jaminan kepada setiap siswa untuk bisa menikmati hak kebebasan agama/keyakinan yang dipeluknya, tanpa koersi dari sekolah. Itu artinya, kepala sekolah dan guru-guru sebagai aparatur negara, tidak pernah dibenarkan untuk mengintervensi kebebasan setiap siswa dalam menaati atau tidak menaati agama/keyakinannya masing-masing.

Kegagalan dalam memahami norma ini, akan terus mendorong sekolah-sekolah menjadi institusi yang agresif di dalam tindakan koersi. Kasus pewajiban jilbab menjadi lebih kompleks lagi, karena kebijakan tersebut secara faktual diterapkan di lingkungan sekolah publik yang melibatkan partisipasi guru-guru dan siswa-siswa yang bukan hanya beragama Islam.

Terkiat dengan hak kebebasan agama/keyakinan yang dikaitkan dengan anak-anak, Deklarasi 1981 secara mendasar juga mendorong agar negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk tindakan diskriminasi.

Pasal 5 (II) Deklarasi tersebut berbunyi, “Anak harus dilindungi dari bentuk diskriminasi apapun berdasarkan alasan agama atau kepercayaan. Anak harus dibimbing hingga dewasa dalam semangat pengertian, kerukunan, persahabatan antarbangsa, perdamaian dan persaudaraan universal, penghormatan terhadap kebebasan berdasarkan agama atau kepercayaan orang-orang lain, dan dalam kesadaran sepenuhnya bahwa tenaga dan kecakapannya harus dicurahkan pada pelayanan terhadap sesama manusia.”

Kebijakan mewajibkan jilbab, telah menempatkan sekolah sebagai institusi yang kehilangan kemampuan untuk melindungi anak-anak dari bentuk diskriminasi berdasarkan agama/keyakinan. Sebaliknya, sekolah malah menjadi aktor utama yang menanamkan sikap intoleran dan tidak respect terhadap agama/keyakinan orang lain. []

Institute for Javanese Islam Research
Jurusan Aqidah & Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
IAIN Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur 46, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.
Kodepos: 66221
email: pusatkajianislamjawa@gmail.com

Frontier Theme