GERAKAN EKONOMI SYARI’AH (GRES)

GERAKAN EKONOMI SYARI’AH (GRES)
Oleh: Qomarul Huda
Pada tanggal 17 Nopember 2013 bertempat di Monas Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mencanangkan Gerakan Ekonomi Syari’ah (Gres). Pencanangan Gres ini dilakukan serempak di 24 kota di 11 provinsi. Inisiatornya adalah Bank Indonesia (BI), bersama pemangku kepentingan ekonomi syari’ah. Mulai regulator, asosiasi, pemerintah daerah, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah (PKES), Dewan Syari’ah Nasional (DSN), Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil se-Indonesia, hingga Asosiasi Hotel dan Restoran Syari’ah (Ahsin). Pencanangan gerakan ini sebenarnya dianggap terlambat, tetapi tetap kita apresiasi secara positip, dan berarti pemerintah akan lebih serius dalam mengembangkan sistem ekonomi syari’ah di Indonesia. Karena mestinya ini sudah menjadi sebuah keniscayaan, bahwa Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam, idealnya harus mempraktikkan sebuah sistem ekonomi Syari’ah dalam segala aktivitas ekonominya.
Sistem Ekonomi Syari’ah telah terbukti memiliki daya tahan untuk keluar dari krisis ekonomi, saat terjadi krisis tahun 2008 ternyata ia tetap stabil dan tidak begitu terkena imbasnya sebagaimana ekonomi konvensional. Sistem ekonomi syari’ah sebenarnya sudah menjadi agenda nasional, tetapi setelah lima tahun, sistem keuangan syari’ah tidak berkembang pesat. Memang benar banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), baik itu yang berbentuk perbankan ataupun jasa keuangan non bank. Bank-bank konvensional ramai mendirikan divisi-divisi syari’ah (Bank Syari’ah Mandiri, BNI Syari’ah, BRI Syari’ah, Mega Syari’ah dan lain-lain). Namun akumulasi aset secara global yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Total aset keseluruhan perbankan syari’ah sampai saat ini masih berkisar 4,9%, jumlah rekening 11,7 juta dan hanya 9% jika dibandingkan dengan bank konvesional.Tentunya ini angka yang masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan potensi penduduk muslim di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi VS MUI

  Mahkmah Konstitusi  VS  MUI

Oleh: Qomarul Huda

(Staf Pengajar iain Tulungagung)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan status anak di luar nikah kembali menuai kontoversi. Kali ini suara yang menentangnya datang dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebuah lembaga keagamaan yang mempunyai otoritas cukup kuat di Indonesia dan dianggap sebagai representasi suara umat Islam Indonesia. Sebagaimana pernyataan dari Ketua Komisi Fatwa MUI, K.H. Ma’ruf Amin,  bahwa anak yang lahir di luar pernikahan atau hasil zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah, yang meliputi  dalam hal warisan, perwalian, dan nasab. Dengan demikian anak dengan status tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran. Sehingga jika anak yang lahir tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anaknya tersebut. Karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Selama ini wali nikah dari anak hasil zina atau kumpul kebo hanya boleh menggunakan wali hakim. Sehingga keputusan MK yang sudah terlajur keluar tersebut harus ditarik. (Jawa Pos, 15/3/2012).

Sebelumnya pada 12 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang dianggap cukup revolusioner bagi dunia hukum Islam Indonesia, dengan melakukan revisi terhadap pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, kemudian diubah dengan tambahan “serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.

Putusan MK ini bermula dari kasus permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar. Uji materi itu diajukan Machica Mochtar untuk memperjuangkan nasib anaknya yang disebut-sebut sebagai putra dari mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Sebagaimana diberitakan (Jawa Pos, 19/2/2012) bahwa Machicha Mochtar telah melangsungkan pernikahan dengan Moerdiono (Mantan Mensegneg pada masa Orde Baru) pada 20 Desember 1993. Namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut dalam status pernikahan siri. Akibatnya ketika perkawinan mereka melahirkan anak yang bernama M. Iqbal Ramadhan, anak tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat mendapatkan hak keperdataan dari sang ayah (Moerdiono). Permasalahan inilah yang melatarbelakangi permohonan Machicha kepada MK untuk melakukan judicial review terhadap pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Kemudian MK meminta Kementerian Agama untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan pengaturan khusus, agar putusan ini dapat dilaksanakan dalam masyarakat. Namun semenjak dikeluarkannya pernyataan (fatwa) MUI yang kontra dengan putusan MK itu,  Kemenag  menemui kesulitan untuk melaksanakan keputusan MK tersebut, di satu sisi ia harus melaksanakan keputusan MK, di sisi lain hal tersebut bertentangan dengan keputusan MUI. Sebagimana yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama, Nasarudin Umar, ”adanya benturan pemahaman MK dan MUI menyebabkan Kemenag kesulitan harus mengikuti putusan yang mana ( Jawa Pos 15/3/2012).