Mahkamah Konstitusi VS MUI

  Mahkmah Konstitusi  VS  MUI

Oleh: Qomarul Huda

(Staf Pengajar iain Tulungagung)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan status anak di luar nikah kembali menuai kontoversi. Kali ini suara yang menentangnya datang dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebuah lembaga keagamaan yang mempunyai otoritas cukup kuat di Indonesia dan dianggap sebagai representasi suara umat Islam Indonesia. Sebagaimana pernyataan dari Ketua Komisi Fatwa MUI, K.H. Ma’ruf Amin,  bahwa anak yang lahir di luar pernikahan atau hasil zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah, yang meliputi  dalam hal warisan, perwalian, dan nasab. Dengan demikian anak dengan status tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran. Sehingga jika anak yang lahir tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anaknya tersebut. Karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Selama ini wali nikah dari anak hasil zina atau kumpul kebo hanya boleh menggunakan wali hakim. Sehingga keputusan MK yang sudah terlajur keluar tersebut harus ditarik. (Jawa Pos, 15/3/2012).

Sebelumnya pada 12 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan yang dianggap cukup revolusioner bagi dunia hukum Islam Indonesia, dengan melakukan revisi terhadap pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, kemudian diubah dengan tambahan “serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Dengan putusan ini, maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-haknya dari sang ayah seperti biaya hidup, akte lahir, perwalian, hingga warisan.

Putusan MK ini bermula dari kasus permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar. Uji materi itu diajukan Machica Mochtar untuk memperjuangkan nasib anaknya yang disebut-sebut sebagai putra dari mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Sebagaimana diberitakan (Jawa Pos, 19/2/2012) bahwa Machicha Mochtar telah melangsungkan pernikahan dengan Moerdiono (Mantan Mensegneg pada masa Orde Baru) pada 20 Desember 1993. Namun karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, pernikahan mereka tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut dalam status pernikahan siri. Akibatnya ketika perkawinan mereka melahirkan anak yang bernama M. Iqbal Ramadhan, anak tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat mendapatkan hak keperdataan dari sang ayah (Moerdiono). Permasalahan inilah yang melatarbelakangi permohonan Machicha kepada MK untuk melakukan judicial review terhadap pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Kemudian MK meminta Kementerian Agama untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan pengaturan khusus, agar putusan ini dapat dilaksanakan dalam masyarakat. Namun semenjak dikeluarkannya pernyataan (fatwa) MUI yang kontra dengan putusan MK itu,  Kemenag  menemui kesulitan untuk melaksanakan keputusan MK tersebut, di satu sisi ia harus melaksanakan keputusan MK, di sisi lain hal tersebut bertentangan dengan keputusan MUI. Sebagimana yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama, Nasarudin Umar, ”adanya benturan pemahaman MK dan MUI menyebabkan Kemenag kesulitan harus mengikuti putusan yang mana ( Jawa Pos 15/3/2012).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>